ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGADAAN …
Transcript of ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGADAAN …
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN UDARA
Boy Jhoustroy Limbong dan Catur Sasongko
Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia
E-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara prosedur pengadaan barang/jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya untuk pengendalian intern terhadap pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, metode pengadaan langsung dan seleksi umum. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, pengadaan langsung dan seleksi umum sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, ini terlihat dengan adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, otorisasi setiap kegiatan dan pendokumentasian yang dimulai dari proses perencanaan umum, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci: Pengendalian intern pemerintah, pengadaan barang/jasa, penunjukan langsung, pengadaan langsung, seleksi umum.
Analysis of Internal Control in the Procurement of Goods/Services
at Research and Development Center of Civil
Abstract
This research aims to analyze correspondence between of procedures for procurement of goods/services at the Research and Development Center of Civil Aviation with presidential regulation No. 54 of 2010 and the internal control of procurement of goods/services with with a direct designation method, direct procurement method and selection of the public. This research is a case study using descriptive analysis of qualitative method. Research and Development Center of Civil Aviation has performed all the procedures in government procurement of goods/services in accordance with presidential regulation No. 54 of 2010 of Government procurement of goods/services. For the implementation of the procurement of goods/services with direct designation method, direct procurement method and selection of the public has been running with properly, is seen by the existence of the separation of duties, authority and responsibilities are clear, authorizing any activities and documentation starting from the general planning process, preparation of procurement, the procurement until the process of transferring the results of the work has been carried out properly. Keywords: Internal control government, procurement of goods/services, direct designation method, direct procurement method and selection of the public.
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
Tuntutan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik
atau yang biasa dikenal dengan sebutan Good Public Governance menjadi titik tolak
peningkatan mutu kelembagaan secara institusional. Dengan adanya tiga paket Undang-
Undang yang berkaitan dengan keuangan Negara yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan bentuk keseriusan
pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik
dalam rangka percepatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah.
Upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah
yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti ketentuan Standar
Akuntansi Pemerintah yang berlaku secara umum. Selain dari pada hal itu efektivitas,
efisiensi dan ekonomis merupakan suatu hal yang esensi dalam setiap penggunaan anggaran.
Tentu saja mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan
memerlukan suatu upaya intensif yang dilakukan secara berkesinambungan. Pada tahun 2008
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Perancangan PP tersebut diprakarsai oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan
efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah adalah dengan melakukan
pengendalian internal (internal control) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Pengadaan barang/jasa yang telah banyak dianggap sebagai ajang untuk melakukan tindakan
korupsi, maka pemerintah mensikapi hal tersebut dengan telah menerbitkan Peraturan
Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah ada revisi
dalam Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang/jasa
pemerintah. Menjadi tugas pemerintah sebagai manajemen untuk melakukan pengendalian
internal yang merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan,
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
memastikan bahwa informasi telah akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sebagaimana mestinya.
Implementasi pengendalian intern terutama dalam pengadaaan barang/jasa menjadi
penting untuk dilakukaan karena diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dalam
upaya menjaga agar instansi pemerintah tetap berada dalam jalur dalam menciptakan Good
Public Governance dan pencapaian visi, misi dan tujuannya serta untuk meminimalisir
terjadinya suatu kejadian yang berpotensi merugikan negara secara finansial maupun
nonfinansial. Pengendalian internal atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara
memadai akan membantu memdorong ke arah efektif dan efisien, mengurangi risiko
kehilangan atau kerugian negara dan membantu meyakinkan keandalan laporan keuangan dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian yang
telah dijelaskan di atas sebelumnya, menjelaskan bagaimana pentingnya peran sistem
pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa tersebut dalam suatu instansi pemerintahan,
dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Pengendalian
Internal Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan
Perhubungan Udara”.
1.2 Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:
a) Apakah Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Pusat
Penelitan dan Pengembangan Perhubungan Udara telah sesuai dengan aturan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010?
b) Bagaimana pengendalian internal dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dengan metode Penunjukan
Langsung, Pengadaan Langsung dan Pelelangan Umum (Seleksi Umum)?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:
a) Membandingkan kesesuaian antara gambaran yang nyata tentang kebijakan dan
prosedur yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
dalam memperoleh barang/jasa dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
b) Menganalisis pengendalian internal pada Pusat Penelitan dan Pengembangan
Perhubungan Udara dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan
Langsung, Pengadaan Langsung dan Pelelangan Umum (Seleksi Umum).
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
2. Landasan Teori 2.1 Pengendalian Internal
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah mendefinisikan Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai
dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa, Sistem
Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
COSO (Commitee Of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) yang
dalam Arens (2006) menjelaskan bahwa Pengendalian Internal atau biasa yang disebut dengan
Internal Control merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh entitas dewan direksi,
manajemen, dan personal lainnya, yang dibentuk untuk memberikan keyakinan yang
memadai akan tercapainya tujuan yang terciptanya efektifitas dan efisiensi kegiatan, laporan
keuangan yang memadai dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem
Pengendalian Internal dalam Arens (2006) terdiri dari atas kebijakan dan prosedur yang
dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa suatu entitas telah
mencapai tujuan dan sasarannya. Pengendalian Internal dalam Romney (2006) adalah suatu
rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan
informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi,
serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber
daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana
menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang
akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sendiri memiliki tujuan
untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara,
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta
kebijakan yang berlaku.
2.2 Pengadaan Barang/Jasa
Gambar 2.2. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sumber : modul LKPP (telah diolah kembali)
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
lainnya yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Pengadaan barang dan jasa dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu dengan
menggunakan penyedia barang dan jasa (pihak ketiga) atau dengan cara swakelola.
Pengadaan dengan menunjuk penyedia barang dan jasa berarti bahwa pekerjaan tersebut
diserahkan ke pihak ketiga. Dengan kata lain akan terjadi pemilihan dalam proses ini.
Sedangkan pengadaan barang dan jasa swakelola adalah pengadaan yang dilakukan sendiri
oleh institusi tersebut. Swakelola diperbolehkan jika barang dan jasa terkait memenuhi syarat-
syarat tertentu seperti pengadaan yang berkaitan dengan diklat, beasiswa, seminar, atau
penyuluhan; pekerjaan yang bersifat rahasia bagi institusi tersebut; pekerjaan yang memiliki
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
resiko yang besar; dan lain sebagainya. Selain dari pekerjaan yang disebutkan tersebut, maka
harus dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA pada
Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas
usul PA. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada
Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah. KPA memiliki
kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut:
a) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
- spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- rancangan Kontrak.
b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c) menandatangani Kontrak;
d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
g) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita
Acara Penyerahan;
h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
i) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.
ULP/Panitia Pengadaaan dan Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan
meliputi:
a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b) menetapkan Dokumen Pengadaan;
c) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-
masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke
LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
f) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g) khusus untuk ULP/Panitia Pengadaan:
- menjawab sanggahan;
- menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah); atau
Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
h) khusus Pejabat Pengadaan:
- menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah); dan/atau
Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
i) membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
j) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA.
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2.2.1 Metode Pengadaan Barang/Jasa
2.2.1.1 Metode Penunjukan Langsung
Metode Penunjukan Langsung dalam pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa Penunjukan Langsung
terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
hal keadaan tertentu, dan/atau pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa
Lainnya yang bersifat khusus. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu)
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan
pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi
baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang
berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria Barang khusus/Pekerjaan
Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan
Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud, meliputi:
a) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
b) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan
satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan
tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
c) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia
yang mampu;
d) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai
dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab dibidang kesehatan;
e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
f) Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat; atau
g) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya
dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2.2.1.2 Metode Pengadaan Langsung
Metode Pengadaan Langsung dalam pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa Pengadaan Langsung
dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
a) kebutuhan operasional K/L/D/I;
b) teknologi sederhana;
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
c) risiko kecil; dan/atau
d) dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha
kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi
teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.
Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti
dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia. Dalam pasal 57
ayat 5 menjelaskan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
a) survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda;
b) membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
2.2.1.3 Metode Seleksi Umum
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
menjelaskan bahwa pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui
metode seleksi umum. Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui metode seleksi umum
diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan
dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pemilihan
Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut
dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan,
pengumuman prakualifikasi, pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi, pemberian
penjelasan (apabila diperlukan), pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi, pembuktian
kualifikasi, penetapan hasil kualifikasi, pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi,
sanggah kualifikasi, undangan, pengambilan Dokumen Pemilihan, pemberian penjelasan,
pemasukan Dokumen Penawaran, pembukaan dokumen sampul I, evaluasi dokumen sampul
I, penetapan peringkat teknis, pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis, undangan
pembukaan dokumen sampul II, pembukaan dan evaluasi sampul II, penetapan pemenang,
pemberitahuan/pengumuman pemenang, sanggahan, sanggahan banding (apabila diperlukan),
undangan klarifikasi dan negosiasi, klarifikasi dan negosiasi, pembuatan Berita Acara Hasil
Seleksi dan penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
2.3. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang dianggap oleh peneliti menarik untuk dijadikan referensi,
yaitu oleh Nina Purnamasari di tahun 2010 dengan judul Aspek Pengendalian Internal dalam
Pengadaan Barang/Jasa:Studi Kasus pada Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional.
Untuk penelitian ini dilakukan dilakukan secara studi kasus kualitatif dengan metode
deskriptif. Peneliti membahas bagaimana kegiatan pengadaan barang/jasa secara umum di
Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional telah melaksanakan komponen
pengendalian internal. Hal tersebut dapat dilihat dengan terpenuhinya komponen
pengendalian internal secara keseluruhan. Selain itu dalam kebijakan dan prosedur dilakukan
berdasarkan pada Kepres No.80 Tahun 2003.
3. Objek Dan Metodologi Penelitian
3.1 Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Udara
3.1.1 Rencana Umum Pengadaan
Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah diawali dengan pembuatan rencana umum
pengadaan. Tahap penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa sudah diatur pada
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu
tepatnya pada pasal 22, 23, 24, dan 25. Berdasarkan peraturan presiden tersebut terkait
penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa, Kepala Pusat selaku Kuasa Pengguna
Anggaran selaku sebagai kuasa pengguna barang/jasa milik Negara pada Pusat Penelitian
Perhubungan Udara terlebih dahulu menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
sesuai dengan kebutuhan pada instansi ini.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dalam rencana umum
pengadaan barang dan jasanya meliputi beberapa pokok-pokok kegiatan yang diantaranya,
mengindentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan instansi, menyusun dan
menetapkan rancana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa, menetapkan kebijakan
umum, dan penyusunan kerangka acuan kerja. Dalam menetapkan kebijakan umum yang
dimaksud adalah tentang, Pemaketan Pekerjaan, Cara Pengadaan Barang/Jasa dan Kerangka
Acuan Kerja.
3.1.2 Persiapan Pengadaan
Tahapan selanjutnya dari pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang dan jasa
setelah pelaksanaan rencana umum adalah persiaapan pengadaan. Sesuai dengan Peraturan
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
Presiden Nomor 54 tahun 2010 didalam pelaksanan persiapan pengadaan Pusat Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan Udara melaksanakan kegiatan perencanaan pemilihan
penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan barang/jasa, melakukan penetapan metode
penilaian kualifikasi, menyusun jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusun dokumen
pengadaan barang/jasa serta melakukan penetapan Harga Penetapan Sendiri (HPS).
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
menjelaskan pada tahapan persiapan pengadaan ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya,
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Penetapan Metode Pemilihan Penyedia
Barang, Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi, Penetapan Metode
Penyampaian Dokumen, Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultasi,
Penetapan Jenis Kontrak, Tanda Bukti Perjanjian, Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi,
Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Penyusunan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jaminan Pengadaan Barang/Jasa.
3.1.3 Pelaksanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Setelah perencanaan pengadaan telah dilakukan dengan sebagaimana semestinya
panitia pengadaan melakukan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang kegiatannya
terdiri atas, Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Penilaian Kualifikasi, Pendaftaran
dan Pengambilan Dokumen, Pemasukan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran,
Penetapan dan Pengumuman Pemenang, Sanggahan, Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima
Pekerjaan.
3.2 Metodologi Penelitian
3.2.1 Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan penulis didalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode deskriptif analisis pendekatan secara kualitatif, dengan pendekatan
studi kasus dimana kegiatan penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis data yang
kemudian dideskripsikan secara sistematis dengan merumuskan tujuan penelitian,
mengembangkan pola pikir, mengumpulkan dan menyajikan data-data sekunder seperti
literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta data-data primer
melalui wawancara secara lisan dengan pihak intern terkait dengan topik penelitian,
selanjutnya melakukan analisis dari data yang sudah dikumpulkan tersebut, yang kemudian
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Pendekatan kualitatif ini akan dilakukan dengan
metode studi kasus. Yin (2009) menyatakan studi kasus sebagai sebuah metode penelitian
kualitatif yang digunakan untuk melakukan investigasi fenomena kontemporer secara
mendalam dengan konteks kehidupan nyata. Metode ini menggunakan berbagai sumber data
yang akan dianalisis menjadi sebuah hasil atau kesimpulan. Selanjunya Yin (2009) juga
menyatakan bahwa metode ini meliputi single case-study dan multiple case-study. Mengingat
keterbatasan waktu maka, dalam penelitian ini akan digunakan metode single case-study.
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :
a) Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara yang
dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dari pihak intern
bagian pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Udara
b) Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur yang berhubungan
dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Studi literatur dilakukan dengan
mengumpulkan dan mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan
peraturan presiden terkait pengendalian internal serta mengenai Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
3.2.3 Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini akan dimulai dengan menggunakan analisis
dokumen yang dilakukan atas beberapa dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasil
dari analisis dokumen tersebut dan hasil wawancara akan dianalisis dalam sebuah analisis
induktif untuk menarik kesimpulan dari objek penelitian pengadaan barang/jasa pemerintah
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara yang menjadi kasus dalam
penelitian ini.
Penjelasan secara deskriptif dilakukan berdasarkan analisis dokumen, fenomena yang
ditemui dan wawancara yang telah dilakukan peneliti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan
yang telah dirumuskan sebelumnya.
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan Udara
Menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Udara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat
dilihat hasil evaluasinya pada Tabel 4.1 dibawah ini.
Tabel 4.1. Evaluasi Kesesuaian Pelaksaaan Pengadaan Barang/Jasa
pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Jenis Kegiatan Peraturan Presiden
No.54 Tahun 2010
Prosedur Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Udara
A Rencana Umum Pengadaan V V
Pemaketan Pekerjaan V V
Cara Pengadaan Barang/Jasa V V
Kerangka Acuan Kerja V V
Pembentukan Panitia V V
Pembentukan Tim Penerima Hasil V V
B Persiapan Pengadaan V V
Perencanaan Pemilihan Penyedia V V
Penetapan Metode Pemilihan
Penyedia V V
Penetapan Metode Penyampaian
Dokumen V V
Evaluasi Penawaran V V
Penetapan Jenis Kontrak V V
Penetapan Metode Penilaian
Kualifikasi V V
Penyusunan Jadwal Pemilihan
Penyedia V V
Penyusunan Dokumen Pengadaan V V
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri V V
C Pelaksanaan Pengadaan V V
Pengumuman Pemilihan Penyedia V V
Penilaian Kualifikasi V V
Evaluasi Penawaran V V
Penetapan dan Pengumuman
Pemenang V V
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
Penunjukan Penyedia V V
Penandatangan Kontrak V V
Serah Terima Pekerjaan V V
v v= checklist (proses telah sesuai dan dilakukan)
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik melalui hasil pengamatan dan
wawancara terhadap proses pengadaan barang/jasa oleh Pusat Penelitian Perhubungan Udara,
diperoleh langkah-langkah ataupun kebijakan yang ditempuh oleh Kepala Pusat Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan Udara selaku penganggung jawab pelaksana anggaran atau
disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta sebagai penanggungjawab pengguna
barang/jasa milik Negara atau yang disebut Kuasa Pengguna Barang/Jasa milik Negara untuk
menghindari terjadinya penyelewengan dan ketidak tepatnya sasaran serta maksud dan tujuan
pengadaan barang/jasa yaitu dengan mengkedepankan dan membangun sistem pengendalian
atas pelaksanaan barang/jasa berdasarkan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari proses perencanaan
pengadaan barang/jasa, pelaksanaannya atau realisasi pekerjaan hingga pekerjaan selesai,
pencairan pembayaran dana dan hingga proses serah terima hasil pekerjaan.
Dari hasil evaluasi seperti terlihat dalam Tabel 4.1 di atas menjelaskan bagaimana
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan semua prosedur
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pusat Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan Udara menjadikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan proses
pengadaan barang/jasa yang dimulai dari proses perencanaan umum, persiapan pengadaan,
pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan. Semua dari hasil setiap
tahapan pada proses pengadaan barang/jasa Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Udara tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya.
4.2. Evaluasi Pengendalian Internal Pengadaan Barang/Jasa
Mengevaluasi pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pada Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara, bagaimana semua prosedur telah
dilakukan dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 4.2
dibawah ini.
Tabel 4.2. Format Evaluasi Pengendalian Intern Pengadaan Barang/Jasa
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
Jenis Kegiatan
Penganggung Jawab Hasil Pengamatan
KPA PPK Panitia Penerima
Pekerjaan Dilakukan
Tidak
Dilakukan
A Rencana Umum Pengadaan
Pemaketan Pekerjaan V V
Cara Pengadaan Barang/Jasa V V
Kerangka Acuan Kerja V V
Pembentukan Panitia V V
Pembentukan Tim Penerima
Hasil V V
B Persiapan Pengadaan
Perencanaan Pemilihan Penyedia V V V
Penetapan Metode Pemilihan
Penyedia V V
Penetapan Metode Penyampaian
Dokumen V V
Evaluasi Penawaran V V
Penetapan Jenis Kontrak V V
Penetapan Metode Penilaian
Kualifikasi V V
Penyusunan Jadwal Pemilihan
Penyedia V V
Penyusunan Dokumen Pengadaan V V
Penetapan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) V V
C Pelaksanaan Pengadaan
Pengumuman Pemilihan
Penyedia V V
Penilaian Kualifikasi V V
Evaluasi Penawaran V V
Penetapan dan Pengumuman
Pemenang V V
Penunjukan Penyedia V V
Penandatangan Kontrak V V
Serah Terima Pekerjaan V V
v= checklist (proses dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab)
Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pusat Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan Udara, dari setiap tahapan sudah jelas terdapat pemisahan
tugas dan wewenang dari masing-masing proses pengadaan barang/jasa. Secara tugas dan
wewenang yang sesuai dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bagaimana selama proses rencana umum
pengadaan menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
(KPA). Mulai dari pemaketan pekerjaan hingga pembentukan tim panitia pengadaan dan
penerima hasil pekerjaan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Dalam tahapan ini semua proses dalam rencana umum pengadaan diotorisasi oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dan semua dokumen atau surat-suratnya yaang diterbitkan telah
didokumentasikan dengan baik dan rapih.
Pada tahapan persiapan pengadaan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan Panitia
Pengadaan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (orang) sekretaris dan 3 (tiga) orang
anggota saling berkoordinasi dan menjalankan proses persiapan pengadaan. Ada beberapa
kegiatan yang mereka lakukan bersama-sama, numun ada kegiatan dalam proses persiapan
pengadaan yang hanya menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) seorang seperti, penetapan jenis kontrak dan penetapan harga perkiraan
sendiri (HPS) menjadi otoritas mutlak seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan
yang hanya menjadi tanggung jawab dari panitia pengadaan saja adalah penetapan metode
pemilihan penyedia dan penyusunan dokumen pengadaan. Selebihnya setiap kegiatan lainnya
dilakukan bersama dan saling koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Panitia Pengadaan. Masing-masing dokumen dalam setiap pelaksanaan kegiatan disimpan
oleh penanggung jawab masing-masing dari setiap kegiatan yang ada didalamnya.
Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan pengadaan panitia pengadaan bertanggung
jawab dalam pengumuman pemilihan penyedia, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran,
penetapan dan pengumuman pemenang hingga penunjukan penyedia. Semua kegaitan
tersebut diotorisasi oleh panitia pengadaan dan dokumentasi oleh sekretaris pengadaan.
Setelah panitia pengadaan menunjuk penyedia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat
kontrak dan melakukan tanda tangan kontrak dengan pihak penyedia yang ditunjuk sebagai
pemenang penyedia pengadaan barang/jasa. Ketika proses pengadaan telah dilaksanakan oleh
pihak penyedia atau dengan kata lain pekerjaan telah telah selesai selanjutnya pihak yang
bertanggung jawab untuk serah terima hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh pejabat
penerima hasil pekerjaan yang pada awalnya telah di tetapkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA). Dokumentasi dari hasil serah terima pekerjaan dilakukan oleh pejabat
penerima hasil pekerjaan. Dari hasil evaluasi tersebut Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan Udara telah menerapkan pengendalian intern terhadap proses pengadaan
barang/jasa baik dalam pemisahan tugas, otorisasi dalam setiap kegiatan dan dokumentasinya
dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
4.3 Analisis Pelaksanaan Barang/Jasa
4.3.1 Analisis Aktivitas Pengendalian Metode Penunjukan Langsung
Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan tugas dan
fungsi dari kegiatan pengadaan tersebut. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan
metode penunjukan langusng terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang diantaranya :
• Pimpinan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Panitia Pengadaan,
Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
• Adanya pemberian wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada panitia pengadaan
untuk menjalankan proses penunjukan penyedia
• Adanya pemisahan tugas dari setiap tahapan pengadaan dari proses perencanaan
pengadaan, pelaksaanaan pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan.
• Adanya otorisasi dalam pelaksanaan pengadaan dan serah terima hasil pekerjaan.
• Terciptanya pendokumentasian yang baik dari setiap tahapan yang ada dari penunjukan
penyedia, kontrak, surat perintah kerja hingga berita serah terima hasil pekerjaan.
4.3.2 Analisis Penilaian Risiko Metode Penunjukan Langsung
Pengadaan barang dengan menggunakan metode penunjukan langsung memiliki risiko
dan kelemahan yang dapat terjadi didalam pelaksanaannya, yaitu sebagai contoh diantaranya :
• Bagaimana cara untuk memastikan bahwa pihak penyedia yang ditunjuk adalah benar-
benar pihak yang tepat dan memiliki kompetensi serta kualifikasi baik sehingga diharapkan
dapat melaksanakan pengadaan barang dengan tepat sesuai dengan spesifikasi yang
diinginkan? Apakah vendor yang dipilih masuk dalam blacklist?
• Apakah pihak penyedia yang ditunjuk sudah merupakan penyedia yang mempunyai harga
penawaran yang efisien atau dengan kata lain memiliki spesifikasi yang sesuai dengan
harganya yang termurah dibandingkan dengan para penyedia lainnya?
• Terdapat kemungkinan terjadinya conflict of interest antara pihak penyedia yang ditunjuk
dengan panitia pengadaan.
• Orang yang ditetapkan menjadi panitia pengadaan dan pejabat penerima barang (pejabat
penerima hasil pekerjaan) merupakan orang yang kurang memiliki kompetensi yang baik
dan memahami serta mengerti mengenai spesifikasi barang yang diinginkan.
Berdasarkan resiko-resiko yang dijelaskan sebelumnya diperlukan adaanya mitigasi risiko
atau tindakan pengendalian yang diambil guna untuk meminimalkan hal-hal tersebut dapat
kemungkinanan terjadi, beberapa contoh kegiatan pengendalian diantaranya :
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
• Panitia pengadaan mencari informasi yang relevan terlebih dahulu mengenai para pihak
penyedia-penyedia yang ada tentang bagaimana penawaran dari setiap penyedia apakah
sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan dengan harga yang termurah
• Panitia pengadaan mencari nilai pasar yang ada terhadap barang tersebut dengan
spesifikasi yang diinginkan
• Panitia pengadaan melihat dan memastikan apakah pihak penyedia yang ditunjuk tidak
termasuk dalam daftar blacklist penyedia barang/jasa
• Panitia pengadaan menunjuk pihak penyedia yang memang benar-benar resmi dan telah
diketahui publik mengenai kualitas yang dimilikinya, supaya tidak ada keraguan dan
muncul tanda tanya dikemudian hari.
• Diadakan penegasan dan pengawasan terkait apakah penyedia yang ditunjuk oleh panitia
pengadaan yang ditetapkan mempunyai “hubungan yang khusus”, dengan kata lain pejabat
pengadaan dalam memilih penyedia perlu pengawasan. Hal ini perlu diadakannya
komunikasi dengan baik supaya tidak ada conflict of interest antara pihak penyedia yang
ditunjuk dengan pejabat pengadaan.
• Panitia pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan yang ditunjuk merupakan orang-
orang yang telah lulus dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
• Panitia pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan adalah orang-orang yang juga
mengerti dan memahami mengenai spesifikasi barang yang diinginkan. Nantinya ada
pemeriksaan spesifikasi antara barang yang diterima harus sesuai dengan barang yang
diinginkan.
4.3.3 Analisis Aktivitas Pengendalian Metode Pengadaan Langsung
Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi dari kegiatan pengadaan. Dalam kegiatan
pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langusng terdapat beberapa kegiatan
pengendalian yang diantaranya :
• Pimpinan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pejabat Pengadaan,
Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
• Terciptanya pendokumentasian yang baik dari setiap tahapan yang ada dari
membandingkan harga kepada minimal dua calon penyedia, penunjukan penyedia yang
dijadikan pemenang, proses kontrak, surat perintah kerja hingga berita serah terima hasil
pekerjaan.
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
• Adanya pemberian wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada pejabat pengadaan
untuk menjalankan proses pengadaan lansung terhadap calon penyedia yang ada.
• Adanya pemisahan tugas dari setiap tahapan pengadaan dari proses perencanaan
pengadaan, pelaksaanaan pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan.
• Adanya pengawasan dan pemantauan serta evaluasi dari pejabat pembuat komitmen atas
berjalannya proses pengadaan langsung.
• Adanya otorisasi dalam pelaksanaan pengadaan dan serah terima hasil pekerjaan.
• Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakuan pemeriksaan spesifikasi atas barang yang
diterima.
4.3.4 Analisis Penilaian Risiko Metode Pengadaan Langsung
Berikut ini adalah risiko yang dapat terjadi dan kelemahan pada aktivitas pengadaan
barang dengan metode pengadaan langsung :
• Adanya pemecahan paket pengadaan pada awal perencanaan pengadaan untuk
menghindari pengadaan dengan pelelangan
• Pejabat pengadaan yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan kurang mengetahui,
memahami dan mengerti dengan baik mengenai spesifikasi barang yang dibutuhkan
• Barang yang diterima tidak sesuai antara kualitas (dengan spesifikasi yang diinginkan)
dengan harga yang diperoleh
• Kemungkinan terjadi adanya conflict of interest antara pihak penyedia yang ditunjuk
dengan pejabat pengadaan.
• Barang yang datang bisa saja tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan
• Pejabat penerima barang (pejabat penerima hasil pekerjaan) adalah orang yang kurang
mengerti dan memahami mengenai spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang
dibutuhkan awalnya
Mitigasi resiko yang mungkin terjadi dalam pengadaan barang yang menggunakan
metode pengadaan langsung adalah sebagai berikut :
• Perlu adanya perencanan yang matang dalam pengadaan kebutuhan operasional dan
pengawasan serta evaluasi untuk menciptakan paket-paket pengadaan yang benar-benar
menggunakan metode pengadaan langsung
• Pejabat pengadaan yang dipilih hendaknya mengetahui, memahami dan menegerti dengan
baik proses pengadaan barang dan spesifikasi barang yang dibutuhkan
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
• Diadakan penegasan dan pengawasan terkait apakah penyedia yang ditunjuk oleh pejabat
pengadaan yang ditetapkan mempunyai “hubungan yang khusus”, dengan kata lain pejabat
pengadaan dalam memilih penyedia perlu pengawasan. Hal ini perlu diadakannya
komunikasi dengan baik supaya tidak ada conflict of interest antara pihak penyedia yang
ditunjuk dengan pejabat pengadaan.
• Adanya komunikasi dan cross check antara pejabat pengadaan dengan perencanaan
mengenai spesifikasi barang yang dibutuhkan supaya tidak salah dalam menentukan
spesifikasinya
• Sebaiknya pejabat pengadaan mencari informasi yang baik mengenai harga pasar atas
barang yang dibutuhkan dan menetapkan penyedia yang berkompeten
• Pejabat penerima barang sebaiknya melakukan pemeriksaan ulang dan evaluasi terhadap
barang yang telah diberikan oleh pihak penyedia
4.3.5 Analisis Aktivitas Pengendalian Seleksi Umum
Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi dari kegiatan pengadaan. Dalam kegiatan
pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langusng terdapat beberapa kegiatan
pengendalian yang diantaranya :
• Adanya penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai alat untuk menilai kewajaran
harga penawaran termasuk didalamnya untuk rincian biaya.
• Pimpinan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Panitia Pengadaan,
Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
• Adanya pemberian wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada panitia pengadaan
untuk melakukan proses pelelangan atau seleksi.
• Melakukan pembinaan kepada panitia pengadaan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa
agar berjalan dengan baik dan benar.
• Adanya pemisahan tugas dari setiap tahapan pengadaan dari proses perencanaan
pengadaan, pelaksaanaan pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan.
• Adanya otorisasi dalam pelaksanaan pengadaan dan serah terima hasil pekerjaan.
• Terciptanya pendokumentasian yang baik dari setiap tahapan yang ada dari perencanaan,
pengumuman, pelaksaanan pengadaaan baik dalam hasil evaluasi maupun berita acara
penunjukan penyedia, kontrak, surat perintah kerja hingga berita serah terima hasil
pekerjaan.
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
• Adanya pemberian sanksi atau denda kepada penyedia jasa konsultansi bila terjadi
keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia, sebagaimana yang
diatur dalam kontrak.
4.3.6 Analisis Penilaian Risiko Seleksi Umum
Pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum juga memiliki risiko yang
kemungkinan dapat terjadi dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaanya, hal tersebut
diantaranya :
• Adanya badan-badan usaha yang hanya dijadikan peserta penyedia yang hanya fiktif saja,
“boneka” atau biasa kita kenal dengan badan usaha “bendera” yang mengikuti tender atau
seleksi guna hanya memenuhi kuota dalam proses seleksi
• Adanya badan usaha yang telah di blacklist namun tetap mengikuti proses seleksi
• Mundurnya waktu pengadaan atau seleksi yang dikarenakan belum mencukupinya kuota
calon penyedia untuk dijalankannya tahapan pengadaan
• Bisa kemungkinan terjadi adanya conflict of interest antara pihak penyedia yang ditunjuk
dengan panitia pengadaan.
• Penyedia barang dan jasa atau vendor pemenang proses pengadaan sebenarnya sudah
ditetapkan sebelum proses pengadaan itu berlangsung.
• Para pihak penyedia masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan tenaga-tenaga ahli
dalam bidang penerbangan sehingga masih ada keterbatasan dalam kualitas teknis yang
diinginkan
Untuk itu sebagai mitigasi risiko itu perlu adanya tindakan-tindakan pengendalian yang
diantaranya, adalah sebagai berikut :
• Panitia hendaknya melihat daftar hitam atau blacklist penyedia, dan mengevaluasi track
record para penyedia, serta panitia hendaknya melakukan wawancara mendalam terlebih
dahulu dengan calon penyedia.
• Diadakan penegasan dan pengawasan terkait apakah penyedia yang ditunjuk oleh panitia
pengadaan yang ditetapkan mempunyai “hubungan yang khusus”, dengan kata lain pejabat
pengadaan dalam memilih penyedia perlu pengawasan. Hal ini perlu diadakannya
komunikasi dengan baik supaya tidak ada conflict of interest antara pihak penyedia yang
ditunjuk dengan pejabat pengadaan.
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
• Melakukan pengawasan untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
proses pengadaan barang dan jasa
• Membuat lingkungan pengendalian dengan menanamkan budaya kepada masing-masing
anggota panitia pengadaan untuk bersikap menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak
lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
• Dengan menurunkan kualifikasi namun tanpa mengurangi basic skill nya, sehingga
kualitas yang dihasilkan masih tetap terjaga.
• Membudayakan dan mengharuskan setiap anggota panitia pengadaan untuk tidak
menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dalam melakukan
pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengacu dan patuh kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepatuhan tersebut meliputi kebijakan dan
prosedur yang dijalankan dan ditaati dari tahapan proses proses perencanaan umum, persiapan
pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan.
Seluruh tahapan pada proses pengadaan barang/jasa Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Udara tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, dari
adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, otorisasi setiap kegiatan
dan pendokumentasian dari setiap tahapan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Setiap
kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah
dibuat surat keputusan, berita acara, surat perintah kerja, surat perjanjian kontrak yang
ditandatangani baik oleh pihak Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
sebagai pihak pengguna barang/jasa dengan pihak penyedia barang/jasa sebagai dasar dan
bukti kuat secara hukum bahwa sudah terlaksananya dengan baik setiap tahapan proses
pengadaan barang/jasa. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dalam
pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
ditetapkan dengan prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan,
bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan Peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis pengendalian intern dalam proses pengadaan barang/jasa
pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara masih diperlukan pelaksanaan
kegiatan pelatihan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu pemilihan
panitia pengadaan sebaiknya lebih bervariasi untuk setiap periode pengadaan, untuk
memudahkan komunikasi dan koordinasi sebaiknya dipilih staf Pusat Penelitian dan
Pengembangan yang tidak hanya memiliki sertifikat barang/jasa namun juga mempunyai
kompetensi dan memahami dengan baik mengenai tata cara pengadaan dan memiliki
komitmen terhadap waktu, hal ini guna untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi
internal panitia pengadaan. Sebaiknya pemilihan pejabat penerima hasil pekerjaan juga dipilih
dari staf yang memiliki dan memahami konsep serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan
oleh Pusat Penelitian dan Pengembangn Perhubungan Udara. Untuk sarana dan prasarana
sebagai penunjang kelancaran proses pelaksanaan pengadaan sebaiknya juga diperhatikan,
misalnya disediakan ruangan khusus selama pelaksanaan pengadaan berlangsung. Selain itu
perlu dilakukan adanya intensitas dan disiplin dalam implementasi pengendalian intern serta
keterlibatan langsung oleh pimpinan untuk menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan.
identifikasi risiko selama proses pengadaan sehingga dapat dilakukan pengawasan dan
pemantauan sebagai wadah evaluasi pelaksanaan di masa yang akan datang.
Selain itu sebaiknya sudah membuat ULP (Unit Layanan Pengadaan) sendiri pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berdiri di luar sistem struktural dari
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara sesuai dengan yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun penelitian ini
memiliki keterbatasan diantaranya, penulis tidak bisa masuk lebih dalam kepada masing-
masing kasus pengadaan barang/jasa yang ada serta tidak bisa menelusuri dan melihat
dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa lebih dalam. Maka dari itu diharapkan penelitian
selanjutnya bisa lebih mendalam dalam mengupas setiap kasus yang ada dan penelusuran dari
setiap dokumen pengadaan barang/jasa.
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013
DAFTAR REFERENSI
Arens, Alvin A., Randal J. Elder, & Mark S. Beasley, (2006). Auditing and Assurance Service an Integrated Approach. 11th edition, Prentice Hall.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan. Nordiawan, Deddi, Putra, Iswahyudi Sondi, dan Rahmawati, Maulidah. (2007).
Akuntansi Pemerintah, edisi 1, Salemba Empat, Jakarta. Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2010). Akuntansi Sektor Publik,
edisi 2, Salemba Empat, Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Purnamasari, Nina. (2010). Aspek Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang/Jasa: Studi
Kasus pada Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Romney, B Marshall dan Paul John. (2006). Accounting Information System, edisi 9,
Salemba Empat, Jakarta. Alih Bahasa Deny dan Dewi. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. www.lkpp.go.id Yin, Robert. (2009). Case Study Research: Design and Methods, 4th edition.
Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013