Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS...

80
Edisi 107 TH. XLIII, 2013

Transcript of Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS...

Page 1: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

Edisi 107 TH. XLIII, 2013

Page 2: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

2 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

Page 3: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

3EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Ka-ta-kata bijak itulah yang menginspirasi Parlementaria mengangkat tema ten-tang Refleksi Peringatan Hari Pahla-wan 10 Nopember. Tema tersebut mengandung makna yang dalam agar generasi bangsa kita bisa menghargai dan menghormati perjuangan para pahlawan bangsanya.

Tema tersebut juga membawa pesan besar agar generasi muda supaya tidak tergerus oleh budaya global , sebaliknya tetap menjunjung tinggi budaya bangsa sendiri yakni di-antaranya sikap sopan santun, ramah tamah, gotong royong dan menghor-mati kepada seniornya.

Sebagaimana diingatkan Wakil Ketua DPR Koordinator Kesra Taufik Kurniawan, dalam memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 Nopem-ber, jangan hanya bersifat seremonial saja. Justru yang penting bisa me-ngambil suri teladan perjuangan para pahlawan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan 10 Nopember juga me-ru pa kan momentum untuk menjadikan inspirasi semangat juang para pahla-wan yang telah bekerja keras untuk memerdekakan negeri ini menjadi sumber energi kita untuk membangun bangsa ke depan.

Pada edisi ini juga diturunkan liputan khusus hasil Sidang Southeast Asian Parliamentarians Against Corrup-tion (SEAPAC) di Medan tanggal 23-24 Oktober lalu. Selaku tuan rumah sekaligus Presiden SEAPAC Marzuki

Alie menegaskan bahwa persoalan Korupsi di kawasan Asia Tenggara masih tergolong serius. Dalam indeks persepsi Korupsi (IPK) dari organisasi Transparency International (TI) skor nilai yang diraih negara kita pada ta-hun 2012 lalu masih tinggi

Hal ini merupakan tantangan be-sar, utamanya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berada pada level bawah dari peringkat bebas korupsi. Untuk itu, kita terbuka untuk saling bertukar pengalaman, pengeta-huan dan “best practices” dari nega-ra-negara sahabat di kawasan Asia Tenggara yang telah mencapai kesuk-sesan dalam pemberantasan korupsi.

Pada rubrik rutin yang selalu diang-kat majalah ini terkait tiga fungsi pokok DPR, bidang pengawasan diturunkan laporan mengenai kuota haji dan pelestarian benda-benda bersejarah atau cagar budaya, bidang legislasi menyangkut nasib RUU Pilpres dan masalah sengketa pilkada menyusul tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar. Sedangkan masalah anggaran dila-porkan mengenai persetujuan DPR atas RAPBN 2014.

Sejumlah catatan disampaikan Fraksi-fraksi mengiringi persetujuan DPR atas RAPBN 2014 diantaranya perubahan subsidi dari subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasar-an. Dengan demikian, alokasi angga-ran subsidi akan dapat meringankan beban masyarakat memperoleh kebu-tuhan dasar, memberikan perlindun-gan pada masyarakat berpendapatan rendah, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Pengantar redaksi

Page 4: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

4 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

Page 5: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

8

10

12

23

26

30

33

37

39

42

45

48

53

63

65

67

71

75

78

Pesan PiMPinan

PrOLOg

LaPOran UtaMa

sUMBang saran

PengaWasan

anggaran

LegisLasi

FOtO Berita

kiat seHat

PrOFiL

kUnJUngan kerJa

sOrOtan

LiPUtan kHUsUs

seLeBritis

Pernik

POJOk ParLe

Komitmen Anti–Korupsi Parlemen Asean

Teladani Pahlawan Bangsa

Jangan Hanya Seremonial, Ambil Suri Teladan Pahlawan

Menjiwai Semangat KepahlawananUntuk Membangun Indonesia

Berhaji Kedua Kali Perlu Diatur

Pemerintah Belum MilikiVisi Kebudayaan

DPR Harapkan Subsidi Lebih Tepat Sasaran

Agar Lebih Khusuk MK Tak Lagi Tangani Sengketa Pilkada

Akhirnya, Pembahasan RUU Pilpres Dihentikan

Musim Haji Usai, Waspada Corona

Sunardi Ayub, Sukses Wujudkan Keinginan Sang Ayah

Fenomena Mobil Murah Tekan Anggaran BBM Bersubsidi

DEBU, Senang dan Bangga Menjadi WNI

DPR RI Akan Susun Kode Etik Anti Korupsi

Parlemen Remaja Matangkan Pemahaman Politik

Jangan Berhenti Bersepeda!

Hormat Militer Ala Priyo

Peringatan Sumpah Pemuda Ala Komisi V

PrOLOg

PrOFiL

teLadani PaHLaWan Bangsa

sUnardi ayUB,

PengaWasan

PeMerintaH BeLUM MiLikiVisi keBUdayaan

79

Sederhana, ramah namun memiliki pemikiran yang brilian, itulah yang tergambar dalam diri

anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sunardi Ayub. Jauh-jauh menyeberangi lautan Sunardi berusaha menjadi

wakil masyarakat NTB untuk menyampaikan segala

aspirasi daerahnya.

Bagi bangsa Indonesia, tanggal 10 Nopember memiliki makna yang dalam bagi perjalanan sejarah khususnya di era penjajahan hingga kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Di era itulah banyak sekali pejuang bangsa yang berjuang tanpa pamrih mengorbankan harta bendanya serta jiwanya untuk tujuan mulia- kemerdekaan.

Sebanyak 26 cagar budaya di Indonesia, masuk dalam daftar nominasi warisan dunia yang akan ditetapkan oleh organisasi dunia UNESCO di tahun 2013 ini. Setidaknya,sampai saat ini, sudah 13 cagar budaya Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Dari 26 cagar budaya tersebut, tiga di antaranya adalah Candi Trowulan di Jawa Timur, Candi Muara Tikus di Jambi dan kawasan karst Maros Pangkep di Sulawesi Selatan.

| 10

| 30

| 48

Page 6: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

6 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

ASPIRASI

Surat dari Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyampaikan aspirasi mengenai desakan untuk penghentian Program COREMAP yang merupakan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang.

Bahwa pada Januari 2013 yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan RI menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. Audit secara khusus dilakukan terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KK JI) serta Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coral Reff Rehabilitation and Management Project/COREMAP).

Dalam audit tersebut BPK RI menemukan fakta-fakta antara lain mengenai desain dan

pelaksanaan kegiatan pengelolaan terumbu karang program COREMAP II belum seluruhnya sesuai dengan desain yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dan Indikator kondisi biofisik pada terumbu karang dan tutupan karang hidup tidak mengalami perubahan signifikan atau cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi awal.

Selain itu pelapor juga mendapatkan fakta bahwa di Kabupaten Wakatobi, program konservasi terumbu karang tersebut membatasi akses nelayan tradisional dan mengabaikan kearifan lokal dalam mengelola dan meman-faatkan sumber daya laut.

Pengelolaan total anggaran COREMAP II mencapai lebih dari Rp. 3,1 triliun tidak berdasarkan prinsip akuntabilitas dan pertang-gungjawaban yang semest inya. Dalam pelaksanaannya program konservasi terumbu karang ini berjalan tidak efektif dan rawan kebocoran dana.

Laporan dari Ketua Umum BPD Lembaga Ekaprasetya Pancakarsa Indonesia Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan mengenai tindak pidana penggelapan tanah milik negara eks PTPN IX yang dilakukan oleh PT. Mulia Sakti Perkasa (Developer Perumahan Graha Metropolitan) bekerjasama dengan oknum Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Tanah tersebut adalah tanah negara yang merupakan tanah garapan masyarakat yang digunakan oleh perusahaan Belanda NVVDM. Kemudian mas yarakat melalu i pe lapor menggugat kepemilikan tanah tersebut melalui PTUN Medan dan dimenangkan oleh masyarakat. Namun kemudian secara sepihak tanah tersebut dilelang oleh PTPN IX kepada PT. Mulia Sakti Perkasa (Pengusaha Perumahan Graha Helvetia atau dikenal dengan Perumahan Graha Metropolitan).

Berdasarkan data yang dimilki pelapor tanah yang dilelang tersebut seluas 166,5 Ha, namun setelah dilakukan pengukuran oleh pelapor maka luas tanah tersebut menjadi 240 Ha. Pelapor menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan tanah negara seluas 73,5 Ha yang dilakukan PT. Mulia Sakti Perkasa dengan oknum pemerintah daerah setempat. Bila dihitung jumlah kerugian negara akibat tindak pidana penggelapan tanah tersebut sebesar Rp. 1.460.000.000.000,- karena harga tanah per meternya sekitar Rp. 2.000.000,.

Bahwa pelapor telah melaporkan permasalahan tersebut kepada KPK RI dengan surat No. 50/BPD/Lepindo/SU/V/2013 tgl 7 Mei 2013, namun berdasarkan telaahan KPK permasalahan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti mengingat belum ada fakta/informasi yang dapat dijadikan bukti permulaan kasus tindak pidana korupsi.

Pelaporan Penggelapan Tanah Negara

Desakan Penghentian Program Coremap

Page 7: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

7EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Surat dari Atika warga Serpong, Tangerang. Sebagai karyawan yang bekerja di kawasan Senayan setiap hari ia menggunakan moda transporatasi commuter line, KRL Serpong – Tanah Abang. Kemacetan yang semakin parah membuatnya meninggalkan mobil pribadi dan merasa lebih nyaman menggunakan transportasi publik. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah dan DPR yang telah mendukung PT. KAI sehingga mampu memberikan pelayanan lebih baik.

Hanya saja kelancaran yang dilewatinya pada saat menggunakan comline terhenti di stasiun Palmerah. Begitu keluar dari stasiun ia disambut lautan ojek yang membuat macet jalanan. Mereka berebut penumpang yang baru saja turun dari kereta. Keteraturan yang sudah mulai dibangun PT. KAI hilang ketika mulai keluar stasiun.

Karena kantornya tidak terlalu jauh setiap pagi ia memilih berjalan kaki, apalagi udara masih terasa segar. Tapi sangat disayangkan trotoar disamping gedung DPR, sungguh tidak memadai. Paving block sudah rusak, sebagian belum terpasang dan kalau musim hujan trotoar berubah jadi kubangan lumpur. Pejalan kaki memilih turun ke jalan raya yang tentu membahayakan jiwanya.

Sangat disayangkan kondisi trotoar yang buruk ini ada disamping gedung DPR, tempat dimana wakil rakyat bertugas mengawasi pembangunan infrastruktur. Pada bagian akhir suratnya Atika menulis, aspirasi ini disampaikan setelah membaca majalah Parlementaria yang tersedia di ruang tunggu bandara Sukarno Hatta. Mungkin anggota DPR di Senayan bisa membaca pesan ini dan menyampaikan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki trotoar tersebut.

Surat dari Patih masyarakat adat Talang Mamak di Sembilan Batin, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang melaporkan bahwa Talang Mamak saat ini telah berubah karena banyaknya persoalan yang terjadi dan mengancam aspek kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelapor menyampaikan maklumat dalam rangka perbaikan dan kemajuan bagi masyarakat adat Talang Mamak.

Pelapor juga menyampaikan petisi antara lain sebagai berikut :

a. Mendesak DPR untuk segera mengundang ormas adat dalam RDPU agar segera mengesahkan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.

b. Mendesak Kemenkumham dan Kemendagri untuk segera melakukan sinkronisasi atas semua Peraturan Perundang-undangan.

c. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup

untuk melakukan audit lingkungan terkait dengan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hutan tanaman industri di wilayah adat Talang Mamak.

d. Mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan pariwisata berbasis ekologi dan budaya masyarakat Adat Talang Mamak.

e. Mendesak BPN untuk meninjau ulang seluruh sertifikat dan pemberian HGU yang ada di wilayah adat Talang Mamak.

f. Mendesak Kemenhut untuk meninjau ulang penetapan kawasan hutan dan perijinan kehutanan.

g. Mendesak Komnas HAM untuk melakukan mediasi antara masyarakat adat Talang Mamak dengan Pemerintah terkait keberadaan agama leluhur.

h. Mendesak Pemda Indragiri Hulu dan DPRD Indragiri Hulu untuk menerbitkan Perda yang mengakui hak-hak masyarakat adat.

Menghimbau Gali Budaya Talang Mamak

Perbaikan Jalur Pejalan Kaki Sekitar Stasiun Kereta Api

Page 8: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

8 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Upaya ker jasama ant i -korupsi di tingkat regional merupakan langkah strategis yang p er lu d ikokohkan, mengingat kejahatan korupsi sudah melampaui batas-batas negara (trans-boundary crime) dan bersifat kompleks terkait kemajuan arus uang dan teknologi yang semakin terbuka di era globalisasi sekarang ini. Kompleksitas persoalan korupsi berkembang ke berbagai dimensi, baik d i m e n s i p e n c e g a h a n s e m i s a l p e m b a n g u n a n insan berkarakter hingga dampak pasca korupsi seperti perihal penetapan sanksi, pemulangan aset (asset recovery), justice collaborator, p er l indungan s ak s i dan korban, ser ta kebutuhan pembentukan rezim anti pencucian uang.

Pertemuan SEAPAC ini sebagai wujud kerjasama antar bangsa yang dapat dimanfaatkan sebagai forum berbagi pengalaman, best practices, lessons learned, serta p e n g e mb an gan net wor k ing , ser ta penguatan kapasitas di antara para anggota parlemen di kawasan Asia Tenggara. Melalui Sidang Umum SEAPAC tersebut,

para anggota parlemen dapat mendalami lebih komprehensif mengenai berbagai isu, seperti perihal good governance di sektor publik, perumusan kebijakan anti korupsi, peran masyarakat dalam proses pengawasan sektor publik, relasi antara gender, kultur dan korupsi, serta akuntabilitas partai politik dan sebagainya. Kiprah ini sekaligus merupakan bukti nyata

bahwa para anggota parlemen di kawasan Asia Tenggara berkomitmen dan mendukung penuh Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (UNCAC) serta beragam kerjasama hukum internasional lainnya. Pada tingkat nasional, Indonesia sendiri telah lama melakukan ratifikasi terhadap UNCAC melalui UU Nomor 7 tahun 2 0 0 6 , d a n j u g a t e l a h menetapkan Strategi Nasional P e m b e r a n t a s a n Ko r u p s i melalui Perpres No. 55 tahun 2012, di samping pula telah dihasilkannya UU Nomor 30 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar terbentuknya lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia (KPK), serta UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dar i

KKN, dan yang menjadi landasan legal bagi pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Disamping itu, implementasi agenda Sidang Umum SEAPAC di Medan Sumatera Utara ini, juga dapat mengukuhkan citra Indonesia sebagai negeri yang berkomitmen kuat dalam penegakan anti-korup-

Pertemuan Sidang Umum The Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), yang diprakarsai oleh DPR RI di Medan–Sumatera Utara, pada tanggal 23–24 Oktober 2013 yang lalu, memuat semangat kuat dari para anggota parlemen di kawasan untuk merumuskan langkah pencegahan dan penindakan yang efektif atas berbagai peluang tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan oleh berbagai level pejabat publik, termasuk para anggota parlemen. Komitmen kuat tersebut dikemas dalam tujuan bersama pencapaian kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi serta dilakukan secara bersama-sama (Corrupt-free Southeast Asia :Common Goal, Common Action).

OLeH dr. MarzUki aLie

PESAN PIMPINAN

Page 9: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

9EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

si di Indonesia, serta sepenuhnya mendukung penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi. Terlebih, negara-negara di kawasan Asia Tenggara saat ini tengah me-ngusung agenda besar regional, yakni pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Tentu tidak mungkin agenda besar Komunitas ASEAN 2015 tersebut akan berjalan lan-car, bilamana isu korupsi masih meruyak masif di dalam kehidupan masyarakat di kawasan Asia Teng-gara. Dalam konteks ini, adanya fakta kedekatan geografis serta ke-miripan sosial-budaya yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara sepatutnya turut memberikan kon-tribusi positif bagi keberhasilan penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi.

Pada tingkat regional, berbagai negara di kawasan masih mendapa-ti persoalan korupsi ini sebagai isu yang masih sangat relevan dan popu ler dalam proses pembang-unan nasionalnya. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dike-luarkan oleh organisasi Transpar-ency International (TI) menunjuk-kan beragam skor nilai yang diraih negara-negara ASEAN dalam pe-ringkat bebas korupsi pada tahun 2012 yang lalu. Peringkat Indonesia (2012) merosot dari peringkat 100 menjadi ke urutan 118, dari 176 negara yang diukur, sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Mada gaskar. Bahkan, untuk kawasan ASEAN, Indonesia masih berada dibawah Singapura yang memiliki skor IPK 87 (peringkat 5), Brunei Darussalam dengan skor 55 (peringkat 46), Malaysia dengan skor 49 (peringkat 54), Thailand dengan skor 37 (peringkat 88), dan bahkan masih dibawah Filipina de-ngan skor 34 (peringkat 108).

Pada tingkat nasional, sejak peri-ode 2001–2012, tindak pidana ko-rupsi telah merugikan Indonesia sebesar 168,19 trilyun rupiah, di mana angka tersebut bila disalur-kan ke dalam program BLSM senilai seratus ribu rupiah per bulan, maka akan dapat disalurkan kepada 3,2 juta warga miskin di Indonesia se-

lama 3 tahun. Atas dasar beragam dampak kerusakan besar yang dia-kibatkan oleh korupsi, tindak pidana ini tergolong jenis kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), yang dampak buruknya, di antaranya berupa tingginya biaya politik dan ekonomi, tidak tercapainya target-target pembangunan, lemahnya penegakan hukum, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara, ter-jadinya sikap apatis di dalam ma-syarakat, terjadi pertikaian di antara unsur-unsur oknum pejabat yang melakukan korupsi beserta pihak pendukungnya, yang berhadapan dengan pihak masyarakat yang menggugat tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan ini jelas akan

melemahkan kohesi sosial di dalam masyarakat, serta munculnya bu-daya antri berkorupsi di berbagai tingkatan generasi bangsa. Sebagai tindak kejahatan yang luar biasa, ko-rupsi sepatutnya ditangani dengan tindakan yang luar biasa pula, baik dalam hal pencegahan, pemberan-tasan, maupun penegakan hukum-nya.Selesainya persoalan korupsi tidak bisa ditangani dalam kerangka business as usual.

Atas fakta kompleksitas isu anti-korupsi ini, pertemuan SEAPAC di Medan Sumatera Utara mendapat-kan relevansinya yang tinggi, seka-ligus pula menggambarkan wujud komitmen penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari korup-si, dalam kerangka kerja bersama mencapai tujuan bersama. Perwu-judan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari korupsi secara mendasar mensyaratkan keberadaan ragam individu yang berintegritas mo-ral, berilmu, berani,terlibat dalam pemerintahan (pejabat publik) dan terhadap jalannya transparansi ser-ta akuntabilitas kegiatan pemerin-tahan di setiap tingkatan. Hal lain yang sangat penting adalah keterli-batan media massa yang berkiprah adil dan objektif dalam mengawal serta mengawasi kerja penyeleng-gara negara sehingga sesuai de-ngan amanah rakyat. Karenanya keberadaan media massa harus be-rada pada posisi yang kokoh dalam kerangka sistem demokrasi suatu negara.**

Pada tingkat

nasional, sejak periode 2001–2012, tindak

pidana korupsi telah merugikan Indonesia sebesar 168,19 trilyun rupiah, di mana angka

tersebut bila disalurkan ke dalam program BLSM

senilai seratus ribu rupiah per bulan, maka akan dapat disalurkan kepada 3,2 juta warga

miskin di Indonesia selama 3 tahun.

Page 10: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

10 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

PROLOG

Bagi bangsa Indonesia, tanggal 10 Nopember memiliki makna yang dalam bagi perjalanan sejarah khususnya di era penjajahan hingga kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Di era itulah banyak sekali pejuang bangsa yang berjuang tanpa pamrih mengorbankan harta bendanya serta jiwanya untuk tujuan mulia- kemerdekaan.

Mereka adalah pahlawan, yakni orang-orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Mereka adalah orang yang menonjol

karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Kepada para pejuang ini pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional.

Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah NKRI kemudian gugur demi membela bangsa dan negara. Gelar tersebut juga diberikan kepada seseorang yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Seiring dengan perjalanan sejarah, maka kita tidak hanya mengenal pahlawan yang gugur memperjuang-kan dan mempertahankan kemerdekaan seperti Pahla-wan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Na-sional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan Ampera, tetapi lebih bervariasi ketimbang kriteria tersebut.

Misalnya para atlet yang berprestasi di tingkat inter-nasional, maka bisa disebut sebagai Pahlawan Olahra-ga, lalu pahlawan lingkungan, pahlawan tanpa tanda jasa atau guru dan pahlawan devisa karena ikut andil memasukkan devisa ke negara dengan perannya seba-gai tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tersebar di bebe-rapa negara.

Kita sebagai bangsa harus senantiasa mengingat pepatah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa

Page 11: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

11EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

yang menghormati pahlawannya. Mencermati makna dan arti kata-kata bijak tersebut, kita dituntut untuk mengenang perjuangan para pahlawan, bagaimana dengan semangat, keberanian, dan perjuangan tanpa pamrih, akhirnya bangsa Indonesia bisa bebas dari penjajahan dan memperoleh kemerdakaan.

Suri Tauladan

Parlementaria edisi 107 ini sengaja menurunkan laporan utama Refleksi Hari Pahlawan lantaran ingin mengingatkan jasa-jasa besar para pendahulu kita dalam memperjuangkan dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hampir tujuh puluh tahun setelah kemerdekaan, perjalanan bangsa kita penuh warna dan dinamika.

Karena itu pernyataan Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat Taufik Kurniawan yang meng-harapkan, dalam memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 Nopember, jangan hanya bersifat seremoni-al saja, tapi ada yang perlu kita camkan bersama. Justru yang penting dalam memperingati hari pahlawan, kita bisa mengambil suri teladan perjuangan untuk diimple-mentasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bahkan, dia berharap dalam memperingati Hari Pahla-wan seharusnya lebih meriah dibanding peringatan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah hasil sejarah, namun peristiwa-peristiwa sebelumnya dimana para pahlawan gugur adalah tonggak sejarah yang perlu diketahui oleh generasi muda bangsa.

Sikap senada juga disampaikan anggota DPR Indra bahwa dalam memperingati Hari Pahlawan hendaknya dijadikan momentum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Setiap tanggal 10 Nopember juga merupa-kan momentum untuk menjadikan inspirasi sema ngat juang para pahlawan yang telah bekerja keras untuk memerdekakan negeri ini dan itu menjadi sumber en-ergi kita untuk membangun bangsa ke depan.

Politisi Senayan ini juga menekankan, setiap peri-ngatan Hari Pahlawan juga menjadi refleksi supaya kita mengingat jasa para pahlawan yang begitu luar biasa dimana mereka telah mengorbankan jiwa, raga dan da-rah mereka. “Kita sebagai generasi penerus harus bisa mengamankan perjuangan mereka itu,” tutur Indra.

Di masa lalu, dalam setiap memperingati perjuangan para pahlawan bangsa terkait dengan orang yang mengangkat senjata, bambu runcing melawan kompeni atau melawan penjajah Belanda. Namun untuk era selanjutnya, menurut Indra, kepahlawanan itu akan selalu muncul di setiap waktu, baik dalam perjuangan mempertahankan NKRI dan memajukan Indonesia di berbagai bidang pengabdian.

Dalam konteks kekinian, ada pula perjuangan pahlawan tanpa tanda jasa. Kepahlawan para guru dalam melakukan blue print generasi cermerlang yang mengisi bangsa ke depan, mereka lakukan setiap hari tanpa lelah. Ironisnya, para pahlawan yang satu ini, kerap kurang mendapat perhatian serius dari negara. Upaya mensejahterakan guru sekaligus meningkatkan wawasannya sudah sempat dilakukan lewat program sertifikasi guru.

Hanya persoalannya, ada kebijkan otonomi da-e rah yang kerap salah penerapan. Banyak kasus otonomi daerah yang dipegang kepala daerah justru menghambat kinerja para guru. Dana sertifikasi guru yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah, justru ditahan kepala daerah karena dianggap sebagai kekayaan daerah. Dana tersebut mengendap di kas daerah dan dipergunakan sesuai kepentingan kepala daerah. Padahal, itu dana sertifikasi guru yang harus segera dibagikan kepada para guru PNS.

Belum lagi kita melihat realitas para guru honorer, terutama yang mengabdi di daerah 3 T (terpencil, terluar, dan terdepan). Honor mereka tak cukup untuk hidup seminggu. Kadang malah tak menerima honor sama sekali, karena pemberian honor hanya sukarela dari sekolah tempat mereka mengabdi. Mereka juga kerap mendapat janji kosong dari oknum sekolah untuk diangkat menjadi PNS. Setelah bertahun-tahun bertahan, mereka tak jua diangkat menjadi PNS.

Itulah sedikit potret pahlawan tanpa tanda jasa di Tanah Air. Padahal, bila melihat profesi guru di luar negeri, justru profesi itu sangat dihormati. Dari tangan gurulah sumber daya bangsa tercipta. Anggaran pendidikan di luar negeri begitu tinggi, jauh melebihi sektor lain. Di Indonesia, walau sudah dipatok 20% dari APBN dalam konstitusi kita, anggaran pendidikan masih sulit mencapai target tersebut. Hendaknya pembangunan fisik infrastruktur tidak membuat pemerintah kita lupa pada pembangunan sumber daya manusia bangsa ini. (mp,mh)

Setiap tanggal 10 Nopember juga merupa kan momentum untuk menjadikan inspirasi sema ngat juang para pahlawan yang telah bekerja keras untuk memerdekakan negeri ini dan itu menjadi sumber energi kita untuk membangun bangsa ke depan.

Page 12: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

12 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

akil Ketua DPR Koordinator Kesejahte-raan Rakyat Taufik Kurniawan meng-harapkan, dalam memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 Nopem-ber, jangan hanya bersifat seremo-

nial saja. Justru yang penting dalam memperingati hari pahlawan bisa mengambil suri teladan perjuangan un-tuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bahkan dia berharap dalam memperingati Hari Pahla-wan seharusnya lebih meriah dibanding peringatan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah hasil sejarah, namun peristiwa-peristiwa sebelumnya dimana para pahlawan gugur adalah tonggak sejarah yang perlu diketahui oleh generasi muda bangsa.

Berikut petikan wawancaranya.

Ada banyak usulan pengajuan nama-nama pahlawan nasional yang baru. Bagaimana mekanismenya menurut Anda?

Pengajuan pahlawan nasional tentu sudah ada pan-duan dan mekanisme UU-nya. Biasanya dari Kemen-terian Sosial mengajukan ke Dewan. Dewan selan-jutnya membahas sesuai mekanisme. Biasanya

masuk dulu ke rapat pimpinan, lalu disampaikan ke Bamus, dan Bamus menyampaikan ke komisi terkait. Biasanya ke Komisi VIII. Nah, dari Komisi VIII kemudian diputuskan di paripurna un-tuk dikembalikan kepada Presiden.

Pada prinsipnya se-jauh yang kita lihat, para pahlawan itu, kan, pejuang di za-mannya. Konteks-nya sebagai pahla-wan pergerakan nasional. Usulan tersebut sudah meru-

Page 13: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

13EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

pakan sisiran dan para pelajar sekarang pun harus mem-pelajari secara detail. Kalau pahlawan nasional, kan, su-dah dikenal luas. Nama-nama pahlawan yang diusulkan dalam 5 tahun terakhir adalah para pahlawan kita juga yang harus dihormati.

Mungkin ada pahlawan yang lebih banyak di aspek budaya. Mereka berjuang tidak dengan mengangkat senjata, tapi dengan karya sastra. Terakhir, ada usul-an Mr. Asaat mantan Presiden PDRI. Inilah fungsi dari pemerintah dan DPR untuk menilai.

Ada nilai-nilai spirit yang mungkin belum terserap oleh generasi sekarang. Mereka larut dalam budaya pop dan tergerus globalisasi. Bagaimana Anda menilainya?

Sekarang tinggal peran aktif dari Kemendikbud dan Kemensos. Setelah diputuskan menjadi pahlawan nasio-nal, tentu tugas dari Kemensos dan Kemendikbud untuk menyosialisasikan ke sekolah-sekolah. Di sinilah perlu intensitas mereview pahlawan-pahlawan nasional yang baru-baru ini disetujui kepada anak didik kita. Mereka harus tahu pahlawan nasional yang baru disahkan dan yang baru diusulkan.

Di luar nama-nama pahlawan yang sudah kita kenal, masih banyak ribuan nama lain yang laik menjadi pahla-wan. Saya mengusulkan agar setiap tahun ajaran baru Kemendikbud bisa memberikan bab baru dalam pela-jaran sejarah tentang siapa saja nama-nama pahlawan baru. Apa saja karya dan perjuangan para pahlawan baru tersebut yang perlu diketahui anak didik. Dengan kata lain ada yang harus selalu di-up date.

Ada satu mata pelajaran yang hilang dari lembaga pendidikan kita, yaitu pelajaran budi pekerti. Padahal, itu penting, karena isinya bisa berupa contoh teladan dari nilai-nilai kepahlawanan?

Jadi, ini kan proses panjang. Anak didik dan pemuda agar mencontoh suri tauladan para pahlawan kita. Ka-lau hanya sekadar keputusan di atas kertas berupa Kep-pres lalu dimasukkan dalam lemari perpustakaan, itu enggak ada added value-nya. Setelah diputuskan oleh presiden, baru disosialisasikan. Saya kan tadi mengu-sulkan agar ada up date terbaru dalam bab tersendiri tentang pahlawan nasional yang baru disetujui. Setelah disosialisasikan, bagaimana pula penyerapan suri tau-ladannya.

Misalnya, pahlawan yang bergerak di bidang budaya. Anak didik harus tau karya-karyanya. Seperti Ronggo Warsito, apa saja karya dan perjuangannya. Begitu pula Mr. Asaat, bagaimana saat dia memimpin jadi Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI). Biasanya anak didik hanya belajar saat ulangan. Setelah itu lupa. Mungkin di era global ini bisa juga memanfaatkan media sosial seperti facebook dan tweeter yang mungkin lebih efek-

tif untuk sosialisasi nama-nama pahlawan dan nilai-ni-lai kepahlawanannya. Tentu facebook dan tweeter itu dari Kemendikbud. Sebetulnya banyak cara menetap-kan pahlawan nasional itu tidak hanya sekadar selesai di atas Kepres, tetapi suri tauladan itu yang harus kita tanamkan kepada generasi sekarang

Banyak pejuang kemerdekaan yang kesejahteraan hidupnya tidak diperhatikan pemerintah. Bagaimana menurut Anda?

Ada istilah bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai pahlawannya. Dengan nilai perjua ngan seorang pahlawan, siapa lagi yang akan menghargai kalau bukan bangsa dan rakyatnya sendiri. Esensinya bagaimana pejuang veteran, purnawirawan ABRI, dan seterusnya ini perlu kita hormati dan kita banggakan.

Ada pejuang-pejuang yang tidak dikenal di TRIP (Ten-tara Republik Indonesia Pelajar), misalnya, juga harus menjadi perhatian sejarah. Apalagi orang-orang yang dekat dengan keseharian seorang pahlawan nasional, seperti ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang jadi tukang panggulnya. Bagaimana mungkin seorang Jenderal Sudirman bisa berjuang kalau tukang pang-gulnya tidak dihargai.

Asistennya Bung Tomo dan ajudan Bung Karno yang setiap harinya menyiapkan keperluan seorang Presiden. Ini juga harus jadi perhatian kita. Jangan Cuma pahla-wan yang memang sudah kita kenal. Aspek kehidupan yang layak harus kita perhatikan. Ini tanggung jawab pemerintah terutama kementerian sosial.

Saya sudah katakan tadi, tidak sekadar dimasukkan dalam tas dan lemari perpustakaan, aspek filosofi per-juangannya juga bisa kita pegang. Suri tauladannnya bisa diambil anak-anak didik kita. Kalau ada pejuang kemerdekaan kita yang saat ini tidak punya rumah dan bahkan menjadi pemulung, itu tidak boleh terjadi.

Hal yang sama juga kita arahkan kepada para pahla-wan olaharaga. Seorang peraih medali emas juga harus dihargai. Itu menjadi tugas Menpora, bagaimana meng-hargai seorang anak bangsa yang sukses mengharum-kan nama bangsa lewat cabang olahraga.

Dalam konteks kekinian, ada pahlawan tanpa tanda jasa (guru) yang perlu kita perhatikan. Bagaimana seharusnya perhatian pemerintah kepada mereka, terutama yang tinggal di daerah terpencil?

Di luar nama-nama pahlawan yang sudah kita kenal, masih banyak ribuan nama lain yang laik menjadi pahlawan.

Page 14: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

14 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Bicara profesi guru, ini profesi yang sangat mulia. Dari seorang guru bisa muncul tokoh-tokoh pahlawan yang kita kenal. Hanya saja latar belakang para guru perlu ditata dengan baik. Sekarang ini ada guru yang masuk PGRI, guru wiyata bakti, dan guru swasta, itu nasibnya masih jomplang.

Saya berkeliling masuk kampung. Guru-guru negeri (PNS) insyaAllah sudah layak. Tetapi, guru-guru wiya-ta bakti ada yang sebulan hanya terima Rp 300 ribu. Mungkin dibandingkan dengan upah PRT saja sudah ketinggalan. Tetapi, beban kerjanya sama dengan guru PNS. Belum lagi guru wiyata bakti selalu menerima per-lakuan berbeda antara yang sudah lama mengajar dan yang baru mengajar. Ini juga perlu ditata.

Ada lagi guru madrasah yang nasibnya sama. Ada yang honorer, wiyata bakti, dan guru swasta. Semuanya

belum menikmati kesejahteraan hidup. Masih ada ke-senjangan yang mesti ditata oleh Kemendikbud dan Kemenag. Pemda juga harus memperhatikan mereka. Di daerah miskin, guru wiyata bakti itu ada yang 3 bu-lan tidak dibayar. Padahal, dia jalan kaki setiap hari ke sekolah.

Tanggapan anda tentang tuntutan dari para guru honorer agar honornya disesuaikan dengan UMR?

Itu masalah di daerah. Sebagian besar tidak me-mungkinkan, karena kendala anggaran. Di Jatengpun ada guru honorer yang hanya terima Rp 300 ribu per bulan, itupun tidak pasti kadang dapat, kadang tidak. Semunya tergantung fluktuasi APBD yang diterima oleh kabupaten//kota yang bersangkutan.

Perlu kebijakan nasional terhadap seluruh aspek pro-fesi guru yang tidak dibatasi oleh perbedaan perlakuan, baik guru negeri, swasta, atau madrasah. Jangan sam-pai ada guru yang perjuangannya sama, keluar kering-atnya sama, jebolan sekolahnya sama dari IKIP, karena tidak punya koneksi, akhirnya jadi guru honorer yang gajinya hanya Rp 300 ribu per bulan. Bulan berikutnya, guru honorer itu belum tentu dapat honor lagi. Ada juga yang dirapel tiga bulan sekali, ada yang setahun sekali.

Terhadap pahlawan devisa?

Tentunya menyangkut TKI. Berkali-kali kita sampaikan harus ada anggaran untuk meningkatkan keterampilan para TKI. Kalau tidak punya keterampilan, tidak pro-fesional, dan tidak punya keahlian, pendapatan mata pencahariannya rendah. Bahkan, bisa direndahkan oleh majikannya. TKI/TKW sedikit demi sedikit harus beranjak berubah, dari sekadar PRT menjad tenaga terampil yang menguasai aspek teknologi. Jangan hanya mengejar ru-piah dan devisa, tetapi mengorbankan harkat dan mar-tabat sebagai bangsa Indonesia yang akhirnya dihina oleh warga negara lain.

Terkait TKI yang terancam hukuman mati?

Ini perlu kita sampaikan. Intinya harus meningkatkan proteksi terhadap WNI yang terancam hukuman mati. Siapapun WNI kita yang mendapat ancaman hukuman pidana, itu menjadi tugas negara untuk memproteksi-nya. Tapi juga harus diingat, jangan berlebihan. Kita juga harus lihat bagaimana proteksi yang diberikan. Seperti

Perlu kebijakan nasional terhadap seluruh aspek profesi guru yang tidak dibatasi oleh perbedaan perlakuan, baik guru negeri, swasta, atau madrasah. Jangan sampai ada guru yang perjuangannya sama, keluar keringatnya sama, jebolan sekolahnya sama dari IKIP, karena tidak punya koneksi, akhirnya jadi guru honorer yang gajinya hanya Rp 300 ribu per bulan.

Page 15: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

15EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

di Malaysia, ada yang ditembak mati karena dituduh me-rampok. Apa betul demikian. Harus dicek dulu.

Jangan sampai ada WNI yang melakukan tindak krimi-nal lalu diproteksi habis-habisan oleh pemerintah. Perlu verifikasi dulu, apakah betul melakukan tindak kriminal murni atau sebelumnya mengalami penganiayaan oleh majikan, sehingga melakukan perlawanan dengan tin-dakan kriminal.

Masalah TKW yang terancam hukum mati, jangan jadi komoditas politik. Jangan pula di-gebyah uyah (genera-lisir). Kalau tidak melanggar hukum, ya kita bela habis-habisan. Kalau sudah dipastikan tidak melanggar hukum dan masih teraniaya, maka harus habis-habisan dibela.

Terhadap PJTKI nakal yang kerap meloloskan TKI di bawah umur?

Itulah saya ingatkan, jangan sampai PJTKI itu kan-tornya di pangkalan-pangkalan ojek. Di Dieng, ada kan-tor PJTKI menyatu dengan kandang kambing. Ini pen-tingnya diverifikasi oleh Kemenakertrans dan BNP2TKI pimpinan Pak Jumhur, terhadap jasa-jasa pengerah TKI.

Apa perlu moratorium pengiriman TKI ke luar negeri?

Pernah dilakukan moratorium saat ada masalah di Timur Tengah. Pengiriman TKI ditahan dulu sampai ada

proses pembekalan bagi seluruh TKI. Tentunya TKI yang diberangkatkan adalah TKI yang memiliki skill dan pe-nguasaan teknologi. Jangan hanya menjadi pembantu rumah tangga. Sekarang sudah ada kemajuan yang sig-nifikan. Pengetatan izin PJTKI harus jelas. Harus profes-sional, kemudian skill dan menguasai aspek hukum dan undang-undang di negara tujuan TKI.

Kembali ke nilai-nilai kepahlawanan, bagaimana agar bisa diserap generasi muda kita?

Dulu bapak saya seorang pejuang PETA, tahun 1945. Almarhum bapak saya menjadi komandan batalyon Purbalingga, Kapten Jumadi, teman seangkatan Pak Sumardjono. Momen 10 Nopember ini, akan meng-ingatkan sejarah perjuangan kebangsaan orang-orang tua pendahulu kita, yang secara langsung terlibat dalam perjuangan kemerdekaan.

Sekarang kita cukup prihatin, peringatan 10 Nopem-ber hanya seremonial, tidak ada kesan apapun. Kita harapkan ke depan setiap peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember harus dibuat bagus, jangan sampai kalah meriah dibanding peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. Sebelum proklamasi kemerdekaan ada ni-lai-nilai historis sebelumnya, seperti Bandung Lautan Api, Pertempuran Surabaya 10 Nopember, Pertempuran 10 Hari di Semarang, dan 6 Jam di Yogya. (mh, mp) foto: agung/parle.

Page 16: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

16 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Persoalannya ada otonomi daerah (otda) yang sela-ma ini cukup mengganggu dinamika perbaikan ke-sejahteraan para guru, terutama para guru honorer di daerah. Distribusi guru juga tidak merata antara daerah dan pusat, antara desa dan kota. Di daerah

tertentu mungkin jumlah guru melimpah. Tapi, di daerah lain justru “kekeringan” guru. Inilah potret mutakhir “Oemar Bakri” di Tanah Air.

Parlementaria menemui Anggota Komisi X DPR RI Irsal Yunus beberapa waktu lalu untuk membincang seluk beluk kehidupan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Di ruang kerjanya, Irsal banyak mengungkap temua ironi dunia pendidikan kita terutama menyangkut nasib para guru. Dari persoalan sertifikasi hingga kehidupan para guru honorer di daerah, jadi perbincangan menarik.

Menurut Irsal, sektor pendidikan mestinya tidak masuk dalam kebijakan

otonomi daerah. Kebijakan di sektor ini harus dipegang pemerintah

pusat. “Pendidikan tidak bisa diotonomikan,” kata politisi PDI Perjuangan ini. Hampir semua fraksi di Komisi X tak setuju kebijakan sektor pendidikan dilimpahkan ke daerah. Tidak saja menyangkut anggaran,

Zaman sudah berubah. Reformasi telah bergulir. Sektor pendidikan masih jadi sorotan. Kesejahteraan guru, memang, terus diupayakan membaik. Berbagai kebijakan menyangkut profesi guru silih berganti dikeluarkan. Bahkan, anggaran sektor pendidikan sudah dipatok konstitusi kita sebesar 20% dari APBN.

LAPORAN UTAMA

Page 17: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

17EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

lebih dari itu distribusi guru juga jadi terhambat.

“Pendistribusian guru jadi tidak normal. Pemerintah pusat pasti tidak berdaya, karena ini kewena-ngan pemerintah daerah,” tutur Irsal. Idealnya 1 guru 28-32 murid. Bila ada 1 guru 40 murid, itu berarti kekurangan guru. Distribusi kerap tidak sempurna. Pemerintah, nilai Irsal, tidak jeli mencari solusi. Apa-lagi menyangkut distribusi guru di daerah-daerah terpencil.

Satu hal, kata Irsal, khusus guru SD saat ini sudah melimpah jumlahnya. Tinggal bagaimana mendistribusi-kannya. Kendala distribusi guru SD ini, kerap terhambat kebijakan kepala daerah setempat. Ketika pemerintah pusat ingin mendistri-busikan para guru SD ke daerah, pe-nolakan bisa saja terjadi, berdasar-kan subyektifitas daerah. Akhirnya, guru SD numpuk di satu daerah. Na-mun, di daerah yang jauh terpencil kekurangan guru, karena tak ada pasokan guru. Sebagian guru tak mau terlalu jauh me-ngabdi.

Guru Honorer

Perlu dilihat obyektif per-soalan guru honorer ini. Irsal mengungkap persoalan yang membelit guru honorer. Ada se-bagian guru honorer yang ber-tahan lama dengan profesinya itu, karena dijanjikan menjadi PNS oleh sekolah tempatnya mengabdi. Tapi, setelah ber-tahun-tahun, tak ada realisasi pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Kasus seperti ini banyak terjadi.

Mestinya pihak sekolah tempat mereka mengabdi, jangan mem-berikan janji kosong. Sebaiknya, kata Irsal, bila tidak ada pengangka-tan PNS, sampaikan saja agar para guru honorer tersebut bisa beralih profesi, mencari penghidupan yang layak. Di berbagai daerah nasib guru honorer sangat memilukan. Di era terbuka dan reformasi ini masih ada guru honorer yang menerima honor

Rp 100 ribu per bulan. Me-milukan.

Pemberian honor itu h a n y a s u k a r e l a d a r i sekolah. Kadang para guru honorer tak mendapatkan h o n o r s a m a s e k a l i . Semuanya bergantung kas sekolah. Atau ada juga guru honorer yang sebetulnya adalah staf adiminstras i sekolah. Ketika tidak ada guru, staf itulah yang dijadikan guru honorer. Akhirnya, dia juga berharap diangkat jadi PNS. Staf administrasi merangkap guru honorer. Ini juga banyak terjadi.

Namun, kita tak bisa menutup mata bahwa ada guru honorer yang sungguh-sungguh me-ngabdi dengan honor ala kadarnya. Di sekolahnya sangat

minim guru. Kadang guru honorer tersebut memegang 2 sampai 3 ke-las. Ditambah akses yang sangat su-lit untuk mengurus pengangkatan-nya menjadi PNS. Pemda setempat juga tak memperhatikannya. Inilah realitas dari sebagian guru di Tanah Air.

“Nah, kami mengharapkan dari provinsi, kabupaten/kota yang

memperhatikan ini. Karena kalau menurut birokrasinya bila mengharapkan menjadi PNS ter la lu lama jenjangnya. J a d i , h e n d a k n y a P e m d a memperhatikan guru honorer ini dalam artian bayarlah yang wajar atau tidak sama sekali supaya jangan digantung harapannya menjadi PNS,” tegas Irsal.

Guru honorer yang sungguh mengabdi, kata Irsal, adalah mereka yang bukan penduduk asli setempat, tapi ditempatkan di daerah terpencil yang serba sul it mendapatkan akses. Guru honorer seperti itu mesti mendapat prioritas perhatian, baik pengangkatannya sebagai PNS, maupun p emb er ian

insentif lebih. Dan yang ditugaskan untuk itu adalah Pemda. Ironisnya, Pemda sendiri kerap tak berdaya atau bahkan tak tau kondisi para guru honorer ini.

Kadang, kebijakan di bidang pendidikan jadi komoditas politik. Irsal lalu bercerita di daerah tertentu ada bekas kepala dinas pemakaman yang diangkat jadi kepala sekolah

Guru honorer yang sungguh meng-

abdi, kata Irsal, adalah mereka yang bukan penduduk

asli setempat, tapi ditempatkan di daerah terpencil yang serba sulit mendapat-

kan akses.

Page 18: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

18 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

lantaran telah menjadi tim sukses kampanye sang bupati. Guru-guru handal, baik yang PNS maupun honorer yang tidak mendukung pencalonannya, dipindahkan oleh bupati tersebut ke mana saja, sesuai seleranya.

“Ini salah satu otonomi daerah yang tidak pas. Kami di DPR sedang mengusulkan supaya sebagian dari kebijakan pendidikan ini dikembalikan ke pusat. Bagaimana ngontrolnya? Satu-satunya lewat partai politik. Orang-orang partailah yang selama ini rajin terjun ke bawah melihat pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah,” harap Irsal. Pemda kadang tidak sensitif melihat realitas ini.

Sertifikasi Guru

Pemberlakuan sertifikasi guru se­betulnya untuk memetakan kualitas guru sekaligus lembaga pendidikan-nya. Syarat dasar sertifikasi adalah guru yang sudah memiliki NIP dan sudah mengajar minimal 2 tahun berturut-turut. Bagi guru yang su-dah berusia 50 tahun, harus dida-hulukan sertifikasinya. Sertifikasi sesungguhnya adalah pengakuan atas kualitas profesinya. Setelah sertifikasi ada uji kompetensi untuk melihat apakah benar hasil sertifi-kasi tersebut.

Namun, bagi guru PNS yang be-rada di daerah 3 T (tertinggal, ter-luar, dan terdepan), akses untuk mengurus sertifikasi sangat sulit. Tak ada internet yang bisa digu-

nakan. Menurut Irsal, Kemendikbud atau Kemenag harus memperhati-kan persoalan ini. Artinya, guru PNS yang berada di daerah 3 T harus di-beri uang transpor, akomodasi, dan gaji yang lebih.

“Kenapa kita memberikan fasilitas kepada guru seperti itu, karena dialah yang mau “berkorban” lebih daripada guru-guru yang ada di kota. Guru-guru di desa banyak mendapat perbedaan fasilitas. Mereka jauh dari keluarga. Bahkan, istri dan anak-anaknya tidak dibawa. Jadi, guru-guru yang di 3 T harus

mendapatkan fasilitas lebih dari guru di kota.”

Persoalan di balik sertifikasi ini adalah banyak guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi. Lagi-lagi masalahnya adalah otono-mi. Ada dana transfer daerah yang begitu besar didistribusikan ke dae-rah. Sikap Pemda, kata Irsal, selalu menahan transfer daerah tersebut, karena dianggap sebagai pendapat-an daerah.

Dana tersebut mengendap dan akan dikeluarkan sesuai kepenti-ngan Pemda. Padahal, dalam trans-fer daerah itu ada dana sertifikasi yang menjadi hak para guru PNS. Kadang ada yang sampai 1 tahun dana sertifikasi itu tidak dibayar. Ini kondisi mutakhir para guru kita, kata Irsal. Akhirnya, berdasarkan temuan tersebut, dana sertifikasi guru ditransfer ke sekolah masing-masing. Tidak lagi ke kas daerah. Kontrol harus terus diperketat.

Begitulah sedikit ironi dunia pah-lawan tanpa tanda jasa di Tanah Air. Irsal lalu membandingkannya dengan dunia pendidikan di negara Finalandia yang pernah disingga-hinya. Ia sempat membuat laporan kunjungannya seputar dunia pen-didikan di Finlandia. Hasil laporan-nya diberikan kepada Mendikbud. Di Finlandia, guru sangat dihormati. Semua guru di Finlandia bergelar S2.

“Guru sangat penting di negara maju. Dengan SDM yang baik, ne-gara itu akan maju. Pendidikan adalah pondasi utama untuk kema-juan bangsa,” ungkap Irsal tentang pendidikan di Finlandia. Sayangnya, di Indonesia pendidikan diukur dari ujian nasional. Padahal bukan itu. Tapi, proses belajar mengajar harus membawa anak didik pada masa depan yang cerah. Di Finlandia, anak usia dini sudah diteliti untuk diketahui arah bakatnya. Dari TK hingga perguruan tinggi, suasana-nya dibuat gembira, sehingga mu-rid sangat menikmati. (mh) Foto:Od, HR/parle.

LAPORAN UTAMA

Ini salah satu otonomi daerah yang

tidak pas. Kami di DPR sedang mengusulkan supaya

sebagian dari kebijakan pendidikan ini dikembali-

kan ke pusat.

Page 19: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

19EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Memperingati Hari Pahlawan adalah momentum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Setiap tanggal 10 Nopember juga merupakan momentum untuk menjadikan inspirasi semangat juang para pahlawan yang telah bekerja keras untuk memerdekakan negeri ini dan itu menjadi sumber energi kita untuk membangun bangsa ke depan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menerima delegasi Migran Care upayakan pembebasan hukuman mati TKI Wilfrida

Page 20: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

20 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

LAPORAN UTAMA

Bagi anggota Komisi IX DPR Indra, setiap pe-ringatan Hari Pahlawan diharapkan menjadi refleksi supaya kita

mengingat jasa para pahlawan yang begitu luar biasa dimana mereka telah mengorbankan jiwa, raga dan darah mereka. “Kita sebagai genera-si penerus harus bisa mengamankan perjuangan mereka itu,” tutur poli-tisi muda PKS kepada Parlementaria.

Ia membandingkan, dalam se-tiap memperingati perjuangan para pahlawan bangsa kalau dulu terkait dengan orang yang mengangkat senjata, bambu runcing melawan kompeni atau melawan penjajah Belanda. Namun untuk era selan-jutnya, menurut Indra, kepahlawan-an itu akan selalu muncul di setiap waktu, baik dalam perjuangan mempertahankan NKRI dan mema-jukan Indonesia di berbagai bidang.

Sebagai contoh, di bidang ke-tenagakerjaan, tenaga kerja Indone-sia ( TKI) kita sering disebut pahla-wan devisa, karena realitasnya andil mereka cukup besar dalam pema-sukan devisa yang dihasilkan dan dikirim ke kampung halaman. Mer-eka ikut andil dalam membangun desanya dengan mengirim peng-hasilannya ketika menjadi buruh migran. “Devisa yang masuk dari TKI adalah dua besar setelah migas. Ini kan berarti sangat siginifikan nilai

uangnya,” ungkap anggota Dewan yang membidangi tenaga kerja ini.

Meski demikian, Indra berharap, momen di hari pahlawan ini kita harus mengevaluasi diri apakah pahlawan devisa tersebut sudah mendapat porsi yang sebenarnya atau seharusnya. “Harusnya pahla-wan itu kita hargai, kita lindungi. Mereka telah berjasa, sudah sela-yaknya mendapatkan suatu peng-hargaan,” tegasnya .

Sebagai Komoditi

Dalam pengamatan anggota De-wan ini, sekarang realitasnya, slo-gan TKI sebagai pahlawan devisa baru sekedar slogan karena TKI atau buruh migran kita justru sering di-posisikan sebagai komoditi. Komo-diti dari ujung rambut sampai ujung kaki, untuk diuangkan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka bahkan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dan mereka teraniaya

di negeri orang. Sampai ada yang mempertaruhkan nyawa mereka, sementara nega-ra belum berhasil dan belum mam-pu memberikan p e r l i n d u n g a n yang memadai kepada para TKI.

“ M u d a h - m u -dahan menjadi refe rensi di dalam m e m p e r i n g a t i Hari Pahlawan. S e t i a p p a h l a -wan di negeri ini apakah pahlawan

pembangunan, pahlawan demokra-si atau pahlawan olah raga, juga pahlawan lingkungan atau pahla-wan devisa itu harus mendapat-kan perhatian serius. Termasuk untukTKI, bahkan setiap warga neg-ara Indonesia di manapun berada dan berapapun jumlahnya harus mendapatkan perlindungan penuh dari negara,” tukas Indra.

Indra berharap kepada pemerintah termasuk Presiden SBY hendaknya merefleksikan momentum Hari Pahlawan bukan hanya bicara para purnawirawan, tetapi pahlawan devisa juga perlu mendapatkan perhatian penuh. Karena mereka di depan mata kita jelas mendapatkan ancaman , rentan dari kesewenang-wenangan dan itu harus ada tidakan konkrit keperpihakan nyata dari negara kepada pahlawan devisa negara.

Misalnya setiap ada masalah yang menimpa TKI di Malaysia, di Arab Saudi atau di negara manapun, se-harusnya diberi atensi penuh untuk diberi perlindungan untuk mereka, bukan sekedar formalitas atau ad-minsitratif saja, tetapi atensinya. “ Saya mencontohkan, seperti Phili-pina memosisikan tenaga kerjanya ( buruh migran) sebagai pahlawan devisa negara, satu saja bermasalah, maka seorang Presiden Philipina Ar-royo mau turun langsung sebagai bentuk bahwa warga negaranya dil-indungi secara penuh,” ujar Indra.

Sikap dan langkah tegas Arroyo itu seharusnya dilakukan oleh SBY. Pemerintah Indonesia segera bertindak ketika ada masalah, seperti sejumlah TKI terdampar di Padang Pasir dibuang, ada traficking Sumber: http://www.setneg.go.id/

Mudah-mudahan menjadi referensi di dalam memperingati Hari Pahlawan. Setiap pahlawan di negeri ini apakah pahlawan pembangunan, pahlawan demokrasi atau pahlawan olah raga, juga pahlawan lingkungan atau pahlawan devisa itu harus mendapatkan perhatian serius.

Page 21: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

21EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

(perdagangan manusia), perlu secepatnya ada tindakan serius.

Ketika ada 4 orang TKI ditembak di Malaysia , bukan sekedar menerima penjelasan bahwa mereka melaku-kan tindakan kriminal. Sebaiknya, tetap ditelusuri oleh pemerintah dan diinvestigasi karena ketika pemerintah serius melindungi WN kita, maka negara lainpun tidak akan menyepelekan para TKI kita di luar negeri. Tapi kalau kita sendiri tidak serius kepada WN kita sendiri, apalagi warga negara lain.

Diingatkan kembali oleh anggota Dewan, hendaknya hal itu menjadi momentum pada Hari Pahlawan ini kita untuk menghargai, mengapre-siasi dan menempatkan pada porsi yang sebenarnya seorang pahlawan di semua bidang, bukan hanya pah-lawan yang gugur membawa sen-jata melawan penjajah, tetapi juga pahlawan yang yang mempertah-

ankan NKRI, menghadirkan kontri-busi untuk kesejahteraan bangsa dan negara. “Mereka juga harus mendapat apresiasi yang memadai,” ungkap politisi PKS ini.

WN Kelas Dua

Ketika ditanyakan apa yang sudah dilakukan DPR khususnya Komisi IX, Indra mengatakan bahwa Komisi IX sangat konsern terhadap para pahlawan devisa. Kepada BNP2TKI, Kemenakertrans, dan Kemenlu, berkali-kali didesak jangan sekali-kali dijadikan mereka warga kelas dua. Tidak ada di negeri ini warga kelas dua, tetapi sebaliknya di satu sisi diposisikan sebagai pahlawan, tetapi dar i s is i per l indungan dijadikan warga kelas dua. “Nah ini saya minta keseriusan BNP2TKI dan Kemenaker dan dalam hal legislasi kita sudah membuat kesimpulan bersama perlu adanya perubahan total UU TKI,” jelas dia.

Pasalnya lanjut Indra, dalam kon sep UU sebelumnya lebih do-minan penempatan atau bahasa lain bisnis atau komoditi. Dan dalam pembahasan RUU TKI saat ini mindsetnya perlindungan. TKI jangan dijadikan komodiri tetapi mulai dari perekrutan, pelatihan, penempatan dan purna penempatan-saat pulang kembali itu harus mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Perubahan UU sedang digodok dalam fungsi legislasi dan itu menjadi kewajiban DPR untuk mengubah UU supaya mindsetnya bukan penempatan atau bisnis tetapi harus perlindungan pada setiap TKI.

Kaitanya dengan Panitia Kerja (Panja) TKI, anggota Dewan ini mengatakan, kalau Panja ada beberapa seperti Panja Konsorsium karena juga bermasalah. Untuk menangani TKI, yang ada tim pengawas (Timwas) sudah dibentuk

Page 22: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

22 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

LAPORAN UTAMA

dan mulai jalan. “Untuk legislasi k i ta lakukan perubahan dan pengawasannya kita ada Timwas TKI, sedangkan untuk anggarannya setiap rapat dengan pemerintah kita mendesak perlunya perlindungan pengawasan,” papar Indra.

Menurutnya kedua masalah itu harus diberi porsi lebih besar kare-na TKI kita butuh perlindungan, pengawasan dari perekrutan harus mendapat perhatian serius karena penyimpangan mulai dari desa. Pemalsuan identitas dan segala macam, pelatihan tak memadai se-hingga tidak perform di luar sana. Karena itu soal anggaran kita beri-kan porsi besar untuk alokasi per-lindungan dan pengawasan. Di bi-dang legislasi atau penyusunan UU, diupayakan untuk mengubah total UU sementara dari sisi pengawasan, sudah dilakukan melalui Timwas. Ia berharap, mudah-mudah upaya parlemen untuk bisa memberi per-lindungan penuh dan memposisikan pahlawan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah sehingga TKI kita dihargai dan dilindungi seopti-

mal mungkin oleh negara.

Lebih jauh anggota Dewan ini menyatakan, dirinya sebenarnya setuju moratorium pengiriman buruh migran (domestic worker) sebab umumnya TKI bermasalah adalah pembantu rumah tangga (PRT). Berbeda dengan tenaga yang memiliki ketrampilan atau keahlian ( sklll) begitu dihargai di luar negeri.

PRT ini perlu moratorium dalam rangka kita punya posisi tawar yang bagus dengan negara lain. “Kalau tenaga kerja Philipina bisa punya nilai tawar yang cukup besar, masa kita tidak bisa,” tukas Indra. Karena itu menurutnya ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah, perta-ma di dalam negeri harus dibenahi PJTKI/penyalur TKI itu perlu dievalu-asi ulang.

Calon- calon TKI juga harus memenuhi kriteria tertentu seperti pendidikan harus memadai, pelatih-an cukup dan perjanjian harus pasti dan juga di luar negeri diharapkan bisa menangani lebih serius perso-alan-persoalan yang menimpa TKI sehingga pemerintah setempat bisa menghargai kita.

Ini lagi-lagi butuh keseriusan semua pihak, jangan sampai muncul persoalan ketika diberlakukan mora-torium, ada pihak yang tidak serius sehingga masih ada penyelundupan TKI melalui pintu tak resmi, lantar-an di banyak lokasi sebagai negara ke pulauan, begitu mudahnya me-masok TKI melalui pintu tidak resmi tersebut. Di satu sisi ada moratori-um tetapi di sisi lain para mafia de­ngan mudah menyelundupkan TKI.

“Lagi-lagi ini butuh keseriusan

semua pihak supaya kita sebagai bangsa dihargai dan tidak terulang kasus-kasus PRT yang diseterika, di-aniaya bahkan diancam dibunuh di dorong dari atap apartemen dan se-gala macam. Ini seharusya menjadi pembelajaran buat kita sehingga TKI kita mendapat perlindungan mema-dai,” tukas Indra.

Terhadap langkah dan kebijakan pemerintahan SBY untuk melin-dungi TKI atau WN lainnya, dengan tegas politisi Senayan ini menutur-kan, setiap WN di manapun berada, seperti 4 WNI kita ditembak Ma-laysia, apakah sudahkah SBY bikin statemen. Kalau Bunda Putri lang-sung konperensi pers 2000%, ada 16 TKI terdampar di Saudi, apakah sudah buat statetemen. Apakah kalau ada masalah SBY mau turun langsung. Ini menunjukkan bahwa terhadap kasus-kasus TKI pemerin-tah tidak punya atensi kuat dan ti-dak punya keberpihakan yang lebih terhadap perlindungan TKI. Sejauh ini SBY terhadap perlindungan bu-ruh migran masih jauh dari harapan.

Persoalannya, kata Indra, me-mang mindsetnya buruh migran kita dipandang sebagai komoditi. Ini yang masalah. Kalau SBY serius, saya yakin Menterinya akan serius, saya yakin penyelundupan TKI akan berkurang, juga kalau SBY serius maka BNP2TKI akan lebih tegas. “Saya berharap aparat untuk tegas terhadap pemalsu dokumen ini lagi-lagi contoh menjadi teladan. Kalau pemimpin negeri ini memberi con-toh yang kuat maka struktur bawa-hannya juga akan kuat. Turunannya juga begitu,” demikian Indra me-nambahkan. (mp,mh). Foto: Iwan Ara-nias, Odjie/Parle.

Menurutnya kedua masalah itu harus diberi porsi lebih besar karena TKI kita butuh perlindungan, pengawasan dari perekrutan harus mendapat perhatian serius karena penyimpangan mulai dari desa.

Page 23: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

23EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

SUMBANG SARAN

Pahlawan merupakan istilah yang sangat lekat dengan per juangan d a n k e m e r d e k a a n Indonesia. Pahlawan

secara tradisional dimaknai sebagai orang yang mempunyai jasa bagi bangsa dan negara, khususnya dalam merebut kemerdekaan, baik melalui jalan berperang maupun politik-diplomasi. Ketika para pahlawan tersebut berjuang, mereka mendedikasikan sebagian besar hidupnya bagi negara tanpa berpikir sedikit pun untuk memperoleh gelar pahlawan.

Dalam bahasa Sansekerta, kata pahlawan ditulis dalam bentuk “phala-wan“ yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani.1

1Kamus B e s a r B a h as a I n d o n e s i a 2001 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Pahlawan, diakses tangga; 22 Oktober 2013

Oleh Herlina Astri

Page 24: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

24 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Secara umum pahlawan dapat diartikan sebagai seseorang yang berpahala yang perbuatannya bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain, karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat bangsa atau umat manusia.

Pertanyaan selanjutnya, apakah sebutan pahlawan hanya diberikan ke p a d a m e r e k a y a n g t e l a h mengorbankan nyawa atau berjasa bagi eksistensi suatu negara? Mereka yang bertaruh nyawa demi ideologi negara atau mereka yang dianggap berjasa bagi negara? Jika demikian, maka pemaknaan tentang pahlawan akan sangat terbatas, sebab hanya didasarkan pada label yang dibuat oleh penguasa negara. P a d a h a l j i k a m e l i h a t k e m b a l i d e f i n i s i p a h l a w a n sebelumnya, a d a p e n e k a n a n b a h w a p a h l a w a n m e r u p a k a n seseorang yang berjasa untuk orang lain, masyarakat, dan bangsa, ataupun kepada makhluk hidup lainya. Penghargaan atau pengakuan orang pada peran penting seseorang itu sesuatu yang genuine, sesuatu yang tulus keluar dari hati. Ciri pokok seorang pahlawan bukan terletak pada sosok fisiknya yang tinggi besar seperti superhero, bukan pada tindakannya yang berani mati atau heroik, bukan pada pengakuan oleh penguasa negara, tetapi lebih pada kesediaannya untuk berkorban demi tujuan luhur kehidupan.

Pahlawan dalam Arti Luas

Apakah sebetulnya kepahlawanan itu dan bagaimana sifat orang yang dapat disebut pahlawan?

K e p a h l a w a n a n a d a l a h s a t u perbuatan yang dilakukan seorang dalam mengabdikan diri guna kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan dir inya sendir i, baik itu kepentingan negar a, bangsa, mas yar akat atau umat manusia. Semangat pengabdian yang kuat itu biasanya timbul karena adanya dorongan hati nurani untuk membela kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, ket ika era penjajahan sudah berlalu tidak berarti kelahiran para pahlawan ikut berhenti. Saat ini pahlawan dapat hadir di bidang apa saja seperti olah raga, lingkungan atau hak asasi manusia, baik gelar yang diberikan secara resmi oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Contoh sederhana gelar, pahlawan

juga dapat diberikan kepada kedua orangtua kita,

para perawat yang bertugas di daerah

pedalaman, para pemain sepak b o l a y a n g m e n c e t a k gol penentu kemenangan atau kepada s e s e o r a n g

y a n g

mendedikasikan h i dup ny a p ada

bidang tertentu dan memberikan pengaruh

positif yang sangat besar kepada masyarakat.

Kesadaran dan kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang lebih luhur menjadi ciri dari orang-orang besar dan tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Pemaknaan pahlawan selanjutnya harus mengacu pada orang-orang yang dengan tulus bersedia mengesampingkan kebahagiaan pribadinya demi kepentingan yang lebih luas dan transedental. Setiap orang yang berjasa kepada bangsa ataupun orang lain dapat disebut sebagai pahlawan. Orang tua berjasa kepada kita karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik kita. Petani berjasa dalam

menyediakan kebutuhan pangan. Guru berjasa dalam mengajarkan ilmu pengetahuan. Semua orang dapat berjasa dan menjadi pahlawan bagi bangsa ini sesuai dengan caranya masing-masing. Selain pahlawan kemerdekaan, menurut penulis untuk saat ini masih ada beberapa orang yang dapat disebut sebagai pahlawan, antara lain:

Ibu: sosok pahlawan yang perta-ma dan utama. Selama 9 bulan ibu mengandung dan mempertaruhkan nyawa agar kita dapat menghirup udara di dunia ini. Dengan kesabar-an dan kasih sayang yang tak ter-hingga, ibu mengasuh dan mendi-dik kita. Awal datangnya generasi yang dapat diandalkan sangat ber-gantung pada ibu. Namun demikian bukan berarti ayah tidak memiliki peran sebagai pahlawan, karena dari ayah kita juga belajar bertang-gung jawab untuk melindungi kelu-arga dengan memenuhi kebutuhan setiap anggotanya.

Guru: jiwa seorang guru mencer-minkan jiwa seorang pejuang. Guru menjadi tiang negara yang memi-liki peran untuk mencerdaskan dan mendidik generasi penerus bangsa. Guru rela meninggalkan keluarga-nya untuk mendidik murid-murid-nya. Bahkan ada guru yang tetap bersemangat mengajar meskipun ditempatkan di daerah tertinggal yang minim sarana dan prasarana. Semua dilakukan untuk menghasil-kan generasi yang kuat tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental, emosional, dan intelektual.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI): sering disebut sebagai pahlawan devisa. TKI memiliki peran penting dalam mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi antar-negara. Meskipun terdapat banyak kasus yang menimpa TKI, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sumbangan para TKI ini cukup besar bagi keuangan negara.

Petani, nelayan, peternak: mereka yang bergerak di bidang pangan ini kadang terlupakan karena dianggap tidak terlalu berperan

SUMBANG SARAN

Saat ini pahlawan dapat hadir

di bidang apa saja seperti olah raga, lingkungan atau hak asasi manusia, baik gelar yang

diberikan secara resmi oleh pemerintah maupun pihak

lainnya.

Page 25: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

25EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

penting untuk negara, padahal mayoritas kebutuhan pangan merupakan hasil pertanian. Petani bekerja sejak matahari belum terbit sampai dengan akan tenggelam kembal i . Per juangan mereka dalam menyediakan pangan untuk masyarakat masih kurang dihargai. Masih banyak anggapan bahwa petani hanyalah sosok pekerja kasar yang tugasnya menanam dan memanen padi, bukan sebagai sosok yang menentukan ketersediaan dan ketahanan pangan.

Pahlawan tak Dikenal: bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia masih banyak pahlawan yang tak dikenal, baik orang-orang yang suka menolong sesama maupun orang yang pedul i terhadap lingkungan sekitarnya. Meskipun jarang disebut sebagai pahlawan, namun keberadaan orang-orang ini sedikit banyak menjaga kedamaian dunia.

Meneladani Semangat Pahlawan

Hakekat pahlawan bukanlah orang yang secara formal diangkat sebagai pahlawan, tetapi siapa saja yang perilakunya dan sepak terjangnya patut untuk dijadikan teladan bagi generasi berikutnya. Karena itulah sering muncul istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan juga pemberani. Ia akan tidak takut dan ragu untuk mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Seorang pahlawan juga berani dan rela berkorban untuk kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan negaranya. Oleh karena itu siapa saja dapat menjadi pahlawan dalam bidang yang diitekuninya. Pahlawan juga tidak mengharapkan balasan materi, ia ikhlas berbuat untuk kepentingan orang banyak.

Nilai kepahlawan tidak terbatas pada suatu masa atau suatu bidang kehidupan tertentu. Potensi dan intuisi kepahlawan akan selalu ada dan hidup di dalam diri orang yang memiliki bakat untuk itu, dan akan

selalu ada di segala zaman dan di segala bidang kehidupan, karena se-sungguhnya pahlawan sejati adalah seseorang yang secara pribadi ber-juang untuk kebaikan dan kejujuran yang dilandasi oleh semangat dan keikhlasan untuk melakukan setiap tindakan nyata. Menjadi seorang pahlawan tidak selalu ha-rus secara legal formal. Kepahlawanan tidak hanya didefinisikan d a l a m ko nt e k s tindakan tetapi pahlawan juga d a p a t d i a r t i -kan dalam uca-pan. Merubah seseorang dari p e r i l a k u y a n g negatif merupakan bagian dari definisi tersebut

Sikap kepahlawanan sangat penting dan harus dimiliki setiap orang. Sejak dini sikap kepahla-wanan harus mulai dipupuk dan di biasakan. Orang yang tidak me-miliki sikap kepahlawanan akan menjadi penakut, pelit atau tidak mau berkorban, malas berusaha, egois (mementingkan diri sendiri) dan mudah putus asa. Walaupun tidak mendapat penghargaan dari siapapun sikap kepahlawanan harus senantiasa dipupuk sebab penghar-gaan bukanlah tujuan dari seorang pahlawan. Kita harus membiasakan diri memiliki sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawan dapat kita terapkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di lingkungan ma-syarakat.

Nilai-nilai kepahlawanan harus dilestarikan karena selalu dibutuh-kan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang di-hadapi saat ini. Semangat berkor-ban demi kepentingan yang lebih besar, baik kepentingan bangsa, negara, maupun kepentingan lain yang lebih luas. Semangat seperti itu yang perlu ditumbuhkan dalam diri generasi muda untuk mengha-dapi tantangan era globalisasi. Se-

lain itu nilai-nilai luhur kepahlawa-nan juga menjadi landasan untuk membina dan mempersiapkan diri generasi muda menjadi manusia berkualitas demi membangun bang-sa dan negara.

Keteladanan dari seorang pahla-wan sangat diperlukan saat

ini. Bukan dalam ben-tuk kata-kata saja,

m e l a i n k a n d a r i sikap, tindakan, dan perilaku se-hari-hari. Sesuai dengan era saat ini, satu kete-ladanan sangat berharga diban-

dingkan dengan pemberian gelar

kepahlawanan itu sendiri. Negara lebih

memerlukan mereka yang mau bekerja keras untuk mem-

bangun negaranya dengan kete-ladanan yang dapat diikuti oleh orang lain.

Membangun negara dan bangsa merupakan pekerjaan yang tidak sedikit dan tidak mudah. Berbagai kemampuan harus dikerahkan un-tuk pembangunan. Suksesnya pem-bangunan memerlukan pahlawan di segala bidang. Terlebih setelah berbagai krisis yang kita alami.Tidak jarang keberhasilan pembangunan memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu mereka yang melakukan pekerjaan itu dengan semangat pengorbanan layak disebut sebagai pahlawan pembangunan. Marilah kita bersama menjadi bagian dari pahlawan pembangunan mulai hari ini dan mulai dari diri kita dengan cara melaksanakan pekerjaan kita masing-masing secara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil terbaik.

1 Peneliti Muda Bidang Kerja Sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI), alamat e-mail: [email protected]

Petani, nelayan, peternak: mereka yang

bergerak di bidang pangan ini kadang terlupakan karena

dianggap tidak terlalu berperan penting untuk negara, padahal mayoritas kebutuhan pangan

merupakan hasil per- tanian.

Page 26: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

26 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

PENGAWASAN

Page 27: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

27EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

A mboi, alangkah lamanya. Padahal usia Amru baru saja melewati kepala 5. Beragam pertanyaan berkecamuk di kapalanya. Apa mungkin ia dan istrinya bisa melaksanakan ibadah haji ketika

antrian akhirnya datang menghampiri ketika usia sudah mendekati kepala 7. Apa mungin ia mampu berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwa dalam usia itu, padahal sekarang saja naik tangga di kantornya, lutut sudah sering terasa linu.

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Rubaie mengaku semakin sering menerima keluhan seperti ini dari masyarakat. Ia kemudian menyambut baik ketika muncul wacana untuk menyiapkan regulasi untuk mengatur warga negara yang ingin melaksanakan ibadah haji untuk kedua kalinya. Prioritas utama diberikan kepada yang akan melaksanakan ibadah rukun Islam kelima itu untuk pertama kali. “Jadi peraturan ini sifatnya untuk mengatur bukan membatasi, diprioritaskan kepada yang belum melaksanakan ibadah haji,” katanya kepada Parle di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir Oktober lalu.

Politisi FPAN ini menyebut pengaturannya tidak perlu lewat undang-undang tetapi cukup lewat Permen - Pera-turan Menteri seperti pada waktu pemerintah menge-luarkan aturan tentang kriteria pengurangan kuota 20 persen untuk mengantisipasi proses renovasi yang ber-langsung di Masjidil Haram. Ia menekankan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI diberi kewenangan un-tuk mengatur hal teknis seperti itu. Akan tetapi karena menyangkut hajat orang banyak, lebih baik sebelum di-

Amru terkaget-kaget ketika mengetahui antrian untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini memasuki rekor terlama sepanjang sejarah republik. Ia tidak menyangka ketika mendaftar petugas memberitahukan nomer urutnya adalah 2 juta sekian, hampir mendekati angka 3 juta. Itu berarti jamaah yang menunggu giliran melaksanakan ibadah haji hampir mencapai 3 juta orang, kalau kuota yang diberikan untuk Indonesia sekitar 180.000 sampai 200.000 jamaah setiap tahun berarti ia harus menunggu sekitar 15 tahun lagi untuk mewujudkan mimpi beribadah di dekat Kabah.

Page 28: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

28 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

PENGAWASAN

tandatangani ada proses konsultasi dengan wakil rakyat di DPR. “Saya rasa kalau pera turan itu diterbitkan kita pasti akan mendukung karena untuk kemaslahatan dan kebaikan umat,” tandasnya.

Ia kemudian menyampaikan refe-rensi yang diperolehnya dari se-jumlah negara diantaranya Arab Saudi dan Turki. Sebagai negara yang ketempatan pelaksanaan iba-dah haji bisa saja kemudian rakyat kerajaan Arab Saudi berhaji setiap tahun. Alangkah padatnya apabila itu diboleh kan. Itulah sebabnya pemerintah setempat mengeluar-kan aturan, warganya baru boleh berhaji kembali setelah 3 tahun kemudian atau sekali dalam 3 ta-hun. Negara lain Turki, menetapkan aturan tunggu yang sedikit lebih panjang 4 tahun.

Pemerintah Indonesia menu-rutnya bisa mempelajari sejum-lah aturan yang sudah diterbitkan ne gara lain. Rentang waktu yang dipi lih sebaiknya ditetapkan lewat perhitungan yang matang tidak sekedar menjiplak 3 atau 4 tahun kemudian. “Cara mengukurnya mesti dengan research, gunakanlah scientific. Berapa yang mendaftar,

berapa antrian keseluruhan, harus ada data kuantitatif sehingga dite-mukan rumusan yang pas, kalau mau berhaji yang kedua kali setelah sekian tahun,” tekannya.

Baginya tidak masalah apabila pada akhirnya pemerintah mene-tapkan ibadah haji yang kedua dilak-sanakan setelah 7 tahun kemudian. Itu menurutnya akan mendorong jamaah untuk mempersiapkan haji pertamanya dengan sebaik mung-kin, sehingga pada akhirnya men-jadi haji yang lebih berkual-itas. “Nabi Muhammad SAW juga memberi c o n t o h h a n y a sekali saja melak-sanakan ibadah haji sepanjang h i d u p n y a , jadi kita seb-agai umatnya sekali itu laku-kanlah dengan b e r k u a l i t a s , ” kata wakil rakyat dari daerah pemili-han Jawa Timur XI ini.

Sementara itu anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai De-mokrat Muhammad Baghowi mem-

berikan catatan soal peraturan tersebut. Ia menyebut pembatasan warga negara untuk melaksanakan ibadah bisa saja dianggap melang-gar hak asasinya untuk beribadah. “Kalau dia memang sudah mampu dan ingin berhaji ya sudah silahkan mendaftar, sesuai proposional urut kacang. Masalah nanti ada per-soalan dan ada keberpihakan pada yang belum berangkat haji atau orang yang sudah lanjut usia, itu ada peluang untuk mengatur. Tetapi kuota haji untuk mendaftar itu tidak boleh dibatasi kalau sudah dibatasi itu melanggar hak asasi orang untuk beribadah,” tekannya.

Jadi menurutnya siapapun warga negara yang telah menunaikan ibadah haji, kalau dia mempunyai kemampuan untuk berhaji kem-bali pemerintah tidak boleh mela-rangnya. Dalam pencermatannya orang yang berangkat haji lebih dari sekali adalah orang yang sudah memenuhi kewajiban sosialnya ke-pada masyarakat. “Amal salehnya baik, itulah sebabnya ia mendapat panggilan lagi, kemudahan untuk berhaji. Masa orang mau haji saja tidak boleh.” Ia kemudian mengim-bau agar umat muslim menjadikan ibadah haji sebagai prioritas apabila telah merasa mampu. Jangan ditun-da, karena ibadah ini memiliki tan-tangan tersendiri termasuk kondisi fisik yang prima. Sehingga usia pal-ing ideal untuk menunaikan ibadah

ini menurutnya adalah anta-ra 45 sampai 50 tahun.

N a m u n i a m e n g a k u i m e m p e r -hatikan antrian y a n g s u d a h mencapai 10 t ahun leb ih, p e n g a t u r a n berhaji untuk

kedua kal inya m e m a n g

patut di lakukan. K e m e n t e r i a n

A g a m a m e n u r u t n y a perlu didukung data yang

lebih lengkap sehingga mudah mengetahui siapa yang sudah

Baginya tidak masalah apabila

pada akhirnya pemerintah menetapkan ibadah haji yang kedua dilaksanakan

setelah 7 tahun kemudian.

Page 29: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

29EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

dan belum pernah berangkat haji. “Harus transparan dan publik bisa mengakses dengan mudah, kalau itu aku setuju. Tetapi kalau melarang orang mendaftar haji karena sudah berhaji itu aku tetap tidak setuju,” tandasnya.

Pada bagian lain baik Rubaie mau-pun Baghowi sama-sama sepakat dalam pengaturan haji yang kedua kalinya tersebut perlu diatur klausul pengecualian diantaranya berang-kat sebagai muhrim. Dalam bebera-pa kasus suami istri tidak dapat be-rangkat bersamaan misalnya karena sakit. Pada saat sang istri sudah sem-buh dan siap berangkat haji, suami sebagai muhrimnya dapat berang-kat kembali menemani. Pengecuali-an lain adalah para pembimbing haji. “Kelompok pengajian biasanya berangkat haji dipimpin oleh pem-bimbingnya. Kalau ini dipandang untuk membantu sekian puluh atau ratusan jamaah sehingga bisa ber-haji lebih baik, ini tentu patut diper-timbangkan,” demikian Rubaie.

ONH Plus Dihapus?

Salah satu program terkait iba-dah haji yang patut ditinjau ulang adalah ONH (Ongkos Naik Haji) Plus. Ketika antiran haji reguler meman-jang sampai 15 tahun sementara ONH Plus hanya menanti beberapa bulan, membuat wacana pengha-pusan kembali mengemuka. “Kami minta Kementerian Agama untuk menghapus haji non reguler atau ONH Plus karena itu menimbulkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin. Padahal, umat Islam di mata Allah sama saat melaksanakan iba-dah,” kata Ketua Komisi E DPRD Ja-tim, Achmad Iskandar dalam satu kesempatan.

Bagi M. Baghowi program ONH Plus ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi sejumlah pihak yang memiliki keterbatasan waktu dalam melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya seluruh rangkaian iba-dah di tanah suci itu hanya memer-lukan waktu 9 hari tetapi karena pengaturan ibadah yang sifatnya masal itu cukup rumit akhirnya

ibadah reguler berlangsung 40-45 hari. Bagi seorang pengusaha atau pejabat publik, waktu tentu sangat diperlukannya dalam menjalankan roda organisasi. “Bayangkan kalau seorang konglomerat harus berhaji selama 2 bulan, bagaimana ia harus mengawasi perusahaannya. Guber-nur atau Walikota tidak mungkin meninggalkan tugasnya terlalu lama,” paparnya.

Walaupun memil ik i banyak kemudahan ONH Plus tetap diatur

dalam batasan jumlah jamaah yang terbatas. Indonesia misalnya hanya memberikan kursi 15.000 dari seluruh kuota sekitar 200.000 orang jamaah. “Jadi kita pastikan antriannya tidak menabrak jatahnya

reguler,” kata dia.

Pemerintah menurutnya perlu terus berupaya untuk meningkat-kan jumlah kuota haji Indonesia dengan memperharui data jumlah penduduk sesuai sensus terbaru yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik). Prosesnya dimulai dengan menyampaikan data tersebut kepa-da PBB (Perserikatan Bangsa Bang-sa). Setelah diratifikasi badan dunia tersebut, barulah data jumlah pen-duduk terbaru tersebut disampaikan

kepada OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang kemudian bersidang menetapkan jumlah kuota masing-masing negara.

Sementara itu Achmad Rubaie meminta segenap pihak melihat bertambahnya antrian haji sebagai pertanda dua hal. Pertama, me-ningkatnya kesadaran beribadah masyarakat dan kedua bertam-bahnya kesejahteraannya rakyat. Ia berharap segenap pihak termasuk pemerintah dapat menyikapi se-jumlah persoalan dalam pelaksa-naan ibadah haji dengan bijaksana, sehingga pelayanan kepada para jamaah semakin baik. (iky) Foto:wy/parle.

Walaupun memiliki banyak

kemudahan ONH Plus tetap diatur dalam

batasan jumlah jamaah yang terbatas.

Page 30: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

30 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Sedangkan, enam di antaranya termasuk dalam warisan dunia kategori tak benda, empat cagar budaya sebagai warisan dunia kategori benda, dan tiga lainnya adalah warisan dunia kategori alam. Namun, dibalik itu semua, paling tidak ada sepuluh cagar budaya yang kondisinya kritis dan terancam rusak.

Kesepuluh cagar budaya yang terancam rusak itu diantaranya adalah candi Borobudur, kawasan candi Prambanan, situs Sangiran, biola W.R. Supratman, hingga bendera pusaka merah putih asli. Ironisnya, Candi-candi di kawasan cagar budaya Trowulan yang menjadi nominasi

PENGAWASAN

Sebanyak 26 cagar budaya di Indonesia, masuk dalam daftar nominasi warisan dunia yang akan ditetapkan oleh organisasi dunia UNESCO di tahun 2013 ini. Setidaknya,sampai saat ini, sudah 13 cagar budaya Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Dari 26 cagar budaya tersebut,

tiga di antaranya adalah Candi Trowulan di Jawa Timur, Candi Muara Tikus di Jambi dan kawasan karst Maros Pangkep di Sulawesi Selatan.

EDISI 107 TH. XLIII, 2013

Page 31: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

31EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

warisan dunia, juga masuk ke dalam cagar budaya yang terancam rusak.

Parahnya lagi, sudah beberapa kali benda bersejarah yang disimpan di museum raib digondol orang tak dikenal. Museum Nasional saja ternyata sudah lima kali terjadi. Kasus pertama terjadi pada tahun 1960, koleksi emas dan permata di museum itu dirampok sekelompok pencuri. Pencurian kedua pada 1979, koleksi uang logam hilang dicuri orang tak dikenal. Masih di tahun yang sama, koleksi keramik senilai Rp 1,5 miliar raib dan belum ditemukan sampai sekarang.

Kasus keempat adalah pencurian koleksi lukisan karya Basoeki Abdullah, Raden Saleh, dan Affandi pada tahun 1996. Lukisan ini akhirnya dikembalikan kepada negara setelah diketahui berada di Balai Lelang Christy, Singapura.

Kelima, kasus pencurian koleksi emas yang baru saja terjadi pada 11 September 2013 di Museum Nasional. Menurut Johannes Marbun, kasus pencurian ini merupakan tragedi nasional bagi bangsa Indonesia. Warisan masa lalu bernilai sejarah tinggi yang tersimpan di museum tersebut telah menjadi bulan-bulanan perampok.

Melihat kondisi ini, Anggota Komisi X DPR Dedi S Gumelar menyatakan bahwa keberadaan kawasan cagar budaya atau peninggalan-peninggalan sejarah dikalahkan oleh berbagai kepentingan ekonomi. Akibatnya, cagar budaya menjadi tidak terawat, bahkan sampai kehilangan artefak. Ia menyesalkan tidak adanya keinginan negara untuk melindungi aset peninggalan sejarah ini.

“Pemerintah atau negara tidak memiliki visi tentang kebudayaan. Jika paradigma pemangku kepentingan baik itu pemerintah sebagai pelaksananya, maupun DPR yang membahas anggarannya tidak beranjak menjadi melek budaya, maka selamanya kondisinya akan seperti ini Padahal, kebudayaan belum menjadi strategi bagi bangsa ini untuk bisa bersaing dengan negara lain,” cetus Politisi PDI Perjuangan ini.

Terkait dengan pencurian artefak, politisi yang akrab dipanggil Mi’ing ini menilai pengamanan masih kurang maksimal. Seharusnya, pengamanan museum tidak kalah dengan bank.

“Museum kita sampai kebobolan, sebut saja Museum Sasono Langen Budoyo hampir 87 item. Museum Nasional (Museum Gajah) empat keping emas. Hal ini menunjukkan cara pandang kita menyiapkan security untuk Museum itu lebih rendah dibanding security kantor atau Bank yang lain. Padahal kalau di negara-negara maju seperti di Eropa yang peradabannya tinggi, mereka menyiapkan SDM security untuk menjaga barang-barang cagar budaya, yang kompetensinya

melebihi dari orang-orang yang menjaga bank atau perkantoran,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto menyatakan seharusnya Undang-undang Cagar Budaya benar-benar diterapkan. Sehingga, cagar budaya yang terlingkup dalam area UU Cagar Budaya, menjadi terlindungi.

“Dengan adanya UU Cagar Budaya ini, tidak ada cagar budaya yang terkena imbas adanya pabrik atau kegiatan yang bersifat polusi, misalnya. Area cagar budaya harus kita lindungi. Kalau soal pencurian artefak itu sudah memasuki ranah hukum. Yang terbaik adalah kita sepenuhnya menyerahkan kepada penegak hukum. Kita dorong agar penegak hukum menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” ujar Politisi Demokrat ini.

Sedangkan, Anggota Komisi X Ferdiansyah menilai benda sejarah yang dicuri ini merupakan kesalahan pimpinan, sehingga seorang pimpinan harusnya tidak berdalih dengan membuat alasan apapun.

“Pemerintah disini tidak mengantisipasi. Harusnya pemerintah melakukan pengawasan dan inventarisasi, sehingga ini menjadi teguran keras kepada Kemendik-bud untuk melakukan pengawasan lebih dan mengin-ventarisasi benda-benda bersejarah yang usianya pan-jang dan bernilai sejarah tinggi. Misalnya, jumlah CCTV

harus tepat, bila perlu ada CCTV cadangan. Hal itu di-tunjang jumlah security yang mampu menjaga dengan baik,” tegas Politisi Golkar ini.

Selain itu, tambah Ferdiansyah, kawasan cagar budaya ataupun situs-situs kerajaan dapat diukur berdasarkan nilai sejarah dan dilakukan inventarisasi, sehingga dapat diterapkan tindakan pengamanan-pengamanan.

Page 32: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

32 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Efeknya, dapat diketahui konsekuensi ataupun langkah berikutnya.

“Bila sudah menetapkan suatu wilayah sebagai cagar budaya perlu diketahui konsekuensi-konsekuansinya. Misalnya dibuat pos polisi yang terdekat, membuat jaring-jaring pengaman. Jika memang dibutuhkan, ya dibuat parit sebagai pembatas. Dengan tindakan seperti itu, tingkat pengamanan untuk memasuki wilayah tersebut pun sudah dapat kita buat tanpa perlu biaya yang besar,” saran Politisi asal Jawa Barat ini.

Ferdi menambahkan bahwa cagar budaya di suatu daerah sudah seharusnya menjadi bukan hanya tang-gung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan daerah. Hal itu juga sudah ditetapkan kla-sifikasinya pada UU Cagar Budaya dan dijelaskan mana benda atau wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sehingga, ketika sudah diklasifikasi, harus segera disosialisasikan kepada masyarakat dan mengajak stakeholder-stake-holder terkait untuk merawat dan menjaga bersama-sama.

“Untuk itu harus segera disikapi sebelum ada lagi benda-benda budaya yang hilang, karena selama pengamanan masih minim, maka akan ada lagi benda-benda bersejarah lain yang hilang, tinggal menunggu waktu saja, mungkin 10, 20 atau 30 tahun lagi,” ujar Ferdi.

Perlukah Duplikasi Artefak?

Kasus beberapa kali dicurinya benda peninggalan sejarah, sempat ada wacana akan dibuat duplikasi

untuk meminimalisir pencurian tersebut. Ferdi menilai pem-b u a t a n d u p l i k a s i artefak ini untuk ta-hap mengantisipasi, sehingga bila dipajang pada suatu kegiatan y a n g d i p a m e r k a n adalah duplikasinya.

“ Sement ara yang asli harus tersimpan d e n g an b a ik . M e -majang benda ber-s e j a r a h y a n g a s l i pada suatu pameran resikonya tinggi kecuali ada jaminan bahwa ada asuransi yang mau m e n j a m i n d e n g a n jaminan dan nilai yang sesuai,” khawatir Ferdi.

Namun, terkait de-ngan duplikasi ini, Dedi kurang begitu setuju. Ia menilai pembuatan replika dari benda cagar budaya, itu pema-haman yang keliru Kemendikbud. Pasalnya, artefak asli yang dipajang di museum saja kurang mendapat res-pon, apalagi yang hanya duplikat.

“Masa benda museum dibuat duplikat, duplikatnya yang disimpan, dimana nilai sejarahnya, yang asli saja

orang tidak mau datang ke mu-seum, apalagi yang palsu. Ang-garannya dari mana? Karena banyak sekal i benda cagar bu-daya yang harus dibuat duplikat-nya, tidak masuk akal, ini salah satu ketidakpa-haman itu,” her-an Dedi.

S e m e n t a r a itu, Agus me-lihatnya, Komisi

X sebagai rekan dari Kemendikbud, akan membicarakan hal ini dengan Mendikbud M Nuh. Namun ia memberi catatan, jika ingin ditampilkan yang duplikasinya, jangan sampai terlihat kalau itu hanya artefak duplikasi. Selain itu, artefak aslinya disimpan dengan baik. (sf,sc)

PENGAWASAN

Page 33: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

33EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

ANGGARAN

Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/10) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. Walaupun telah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPR, masing-masing fraksi memberikan catatan terhadap rancangan anggaran tahun depan ini.

Dalam laporannya di depan Rapat Paripurna, Ketua Banggar Ahmadi Noor

Supit menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Bang-gar melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuang an, Menteri PPN/Ke-pala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka penyam-paian laporan dan pengesahan hasil Panja-Panja RUU APBN 2014. Panja ini terdiri dari Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembia-yaan, Panja Belanja Pemerintah Pusat, Panja Transfer Daerah, dan

Page 34: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

34 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Panja Draft RUU. Pada rapat kerja itu juga disampaikan pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir, dilanjut-kan pendapat pemerintah, dan tera-khir pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.

Dalam pandangan mininya, Fraksi Partai Demokrat mendukung kebi-jakan pemerintah untuk mengubah sistem subsidi, dari subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran, sehingga alokasi anggaran subsidi untuk meringankan beban masyarakat memperoleh kebutuhan dasar, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

“Fraksi Partai Golongan Karya meminta agar peningkatan belanja pemerintah pusat dapat lebih me-ningkatkan kapasitas pemerintah dalam pembiayaan program-pro-gram yang terkait langsung dengan kepentingan ekonomi rakyat multi-plier effect yang lebih besar, seperti infrastruktur, program padat karya dan pengembangan kualitas manu-sia Indonesia. Selain itu, fraksi Gol-kar juga meminta agar pembiayaan anggaran dapat disusun dengan le-bih baik dan lebih cermat agar tetap menjaga rasio utang terhadap PDB, utamanya utang luar negeri,” jelas Ahmadi.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuan-gan berpendapat bahwa pemerin-tah bertugas mengendalikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar ti-dak melebihi kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan sebesar 48 juta Kiloliter, sehingga kuota BBM bersubsidi yang sudah disepakati tidak jebol terus menerus. Selain itu, fraksi berlambang Banteng ini meminta pemerintah untuk men-gelola Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 205 triliun. Hal ini agar jatuh temponya tidak menumpuk pada satu periode waktu tertentu, sehingga pengelolaan utang di masa yang akan datang tetap memberikan ruang yang lebih besar pada kapasi-tas fiskal untuk membelanjakan bagi program pembangunan.

Terkait dengan pertumbuhan eko-nomi, menjadi konsentrasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi PKS menyatakan bahwa koreksi pemerintah terhadap pertumbuh-an ekonomi menunjukkan ada-nya kelemahan perencanaan dan kemampuan analisis forecasting pemerintah, sekaligus menunjukkan pemerintah belum memiliki kebi-jakan dalam mengantisipasi peruba-han dan perlambatan ekonomi glo-bal secara kokoh. Pemerintah perlu meningkatkan terobosan kebijakan kebijakan untuk memperkuat daya saing ekonomi dan menarik investa-si. Selain itu, mendesak pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam mewujudkan ketahanan pangan.

“Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah harus bersikap lebih tegas dan berani dalam menentukan angka cost recovery, harus ada kompensasi yang jelas, khususnya terhadap peningkatan lifting minyak. Selain itu, Fraksi PAN juga meminta agar pemanfaatan utang luar negeri harus dilakukan secara selektif, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan energi,” tambah Ketua Banggar yang sekaligus Anggota Komisi XI ini.

Hal senada diungkapkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Fraksi PPP menyatakan perlunya ef is iens i da lam p engelo laan migas oleh pemerintah, terutama

cost recovery, serta mendorong perbaikan iklim investasi sektor migas, peningkatan kinerja BUMN di sektor migas dan meminta pemerintah untuk melakukan finansial dan technical audit secara rutin terhadap jumlah semua pemilik Kontrak Production Sharing (KPS).

Fraksi Partai Kebangkitan Bang-sa mendukung upaya pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektifi-tas pelaksanaan anggaran belanja kementerian atau lembaga dengan menerapkan sistem pemberian dan pengenaan sanksi. Selain itu, Fraksi PKB meminta pemerintah untuk memperhatikan volatilitas perkem-bangan pasar SBN dalam negeri dan terus mencermati akan resiko sewaktu-waktu terjadinya sudden reverseal atau pembalikan dana as-ing secara tiba-tiba.

“Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa RUU APBN TA 2014 belum memenuhi harapan untuk mengedepankan ke-sejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan nasional. Semangat pro poor, pro job dan pro growth belum dilaksanakan secara konkrit dalam Rencana Anggaran Belanja 2014. Selain itu, rencana belanja pemerintah tahun 2014 masih di-dominasi oleh belanja rutin, bu-kan pada belanja modal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Fraksi ini juga meminta pemerintah untuk menghilangkan rezim defisit di APBN, karena hanya akan menjadi peluang untuk me-nambah utang,” jelas Ahmadi.

Dan yang terakhir, Fraksi Partai Hanura meminta pemerintah lebih fokus memanfaatkan potensi pen-dorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri seperti sektor pertani-an, perikanan, pariwisata, transpor-tasi, infrastruktur, dan industri kecil atau mikro, sehingga imbas krisis ekonomi global tidak mampu mem-pengaruhi sistem perekonomian nasional. Kebijakan pemerintah me-nutup defisit dengan pembia yaan utang hanya akan mengakibatkan terjadinya krisis sistemik yang mem-

ANGGARAN

Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah harus bersikap lebih tegas dan berani dalam menentukan angka cost recovery, harus ada kompensasi yang jelas, khususnya terhadap peningkatan lifting minyak.

Page 35: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

35EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

bahayakan ketahanan perekonomi-an nasional.

Angka Pertumbuhan Lebih Rendah

Pada rapat kerja yang berlang-sung hingga pukul 23.00 malam itu, Banggar dan pemerintah me-nyepakati hal terkait dengan per-tumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga lifting minyak dan gas. Ter-dapat beberapa angka kesepakatan yang sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus lalu, dalam Keterangan Pemerintah terkait RUU APBN 2014.

“Berikut kami sampaikan ke-sepakatan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I RUU APBN TA 2014. Pertumbuhan Ekonomi disepakati sebesar 6,0%. Selisih 0,4% dibanding RUU APBN yang sebesar 6,4%. Sedangkan un-tuk tingkat inflasi sebesar 5,5%, selisih 1,0% dibanding RUU APBN sebesar 5,5%,” jelas Ahmadi.

Ahmadi menambahkan, asumsi dasar lain dalam RUU APBN TA 2014 yang disepakati yakni nilai tukar ru-piah Rp 10.500 per dolar Amerika Serikat (AS) atau naik Rp 750 dari sebelumnya Rp 9.750. Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan 5,5%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia dipatok sebesar US$ 105 per barel. Untuk lifting migas bumi disepakati mencapai 2.100 ribu barel per hari dengan porsi lifting minyak 870 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.240 ribu barel setara mi-nyak per hari.

“Berdasarkan asumsi dasar yang telah disepakati, maka Pendapatan Negara dalam tahun 2014 sebesar Rp 1.667,14 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Dalam Negeri sebe-sar Rp 1.665,78 triliun, dan peneri-maan hibah sebesar Rp 1,360 triliun. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebe-sar Rp 1.280 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 385 triliun,” tambah pria berkacamata ini.

Dengan demikian, tax ratio ta-hun 2014 sebesar 12,35%, dan cost recovery sebesar US$ 15,0 miliar. Namun, beberapa fraksi memberi-kan catatan terhadap pendapatan negara ini. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra tidak me-nyetujui insentif perpajakan yang ditujukan untuk implementasi Low Cost Green Car (LCGC) dikarenakan mobil murah yang tidak ramah ling-kungan, tidak bersinergi dengan upaya pengendalian BBM bersub-sidi, sehingga subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, ma-sih ada kebingungan tentang kon-sep mobil murah, karena tidak jelas mobil murah ini untuk siapa, atau untuk kalangan mana.

Sementara itu,”Fraksi PKS me-nyatakan pemberian insentif per-pajakan untuk mobil LCGC berten-tangan dengan usaha pemerintah melakukan intensifikasi atau pe-ningkatan penerimaan pajak dan kebijakan pengendalian BBM ber-subsidi,” imbuh Ahmadi.

Sedangkan, Belanja Negara dalam tahun 2014 disepakati sebesar Rp 1.842 triliun, yang terdiri dari Be-lanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.249 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 592 triliun. Anggaran belanja ini akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 263 trili-

un, belanja barang Rp 201 triliun, belanja modal Rp 205 triliun, pem-bayaran bunga utang Rp 121 triliun, dan subsidi energi sebesar Rp 282 triliun. Belanja negara berikutnya adalah subsidi non energi sebesar Rp 51 triliun, belanja hibah Rp 3 triliun, bantuan sosial Rp 55 triliun, dan yang terkahir belanja lain-lain sebesar Rp 36 triliun.

“Untuk belanja Kementerian atau Lembaga tahun 2014 disepakati sebesar Rp 637 triliun. Untuk ang-

Fraksi PKS menyatakan pemberian insentif perpajakan untuk mobil LCGC bertentangan dengan usaha pemerintah melakukan intensifikasi atau peningkatan penerimaan pajak dan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi

Page 36: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

36 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

garan pendidikan, dialokasikan dana sebesar 20,02 persen dari total be-lanja negara, atau sebesar Rp 368 triliun,” jelas Ahmadi.

Berdasarkan perhitungan Pen-dapatan Negara dan Belanja Negara tahun 2014, masih kata Ahmadi, maka disepakati besaran defisit dalam tahun 2014 sebesar 1,69% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 175 triliun. Sumber pembiayaan defisit terse-but atas pembiayaan utang sebesar Rp 185 triliun dan pembia yaan non-utang sebesar negatif Rp 9,7 triliun.

Pembiayaan utang dalam tahun 2014 terdiri atas Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp 205 triliun, pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 20 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 963 miliar. Sedangkan, untuk pembiayaan nonutang terdiri atas perbankan dalam negeri sebesar Rp 4,3 triliun

dan non perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp 14 triliun.

“Seluruh fraksi telah memberikan pendapat akhir, dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil Pem-bicaraan Tingkat I atau Pembahasan RUU APBN TA 2014 di Banggar untuk kemudian dilanjutkan dalam Pembi-caraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang,” jelas Ahmadi me-ngakhiri laporannya.

Usai Ketua Banggar menyampai-kan laporannya, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menanyakan kepada masing-masing fraksi atas persetu-juan RUU APBN tahun 2014, dan masing-masing fraksi menyatakan persetujuannya.

“Dengan demikian seluruh fraksi dan anggota dewan menyetujui RUU APBN 2014 untuk disahkan menjadi

undang-undang,” kata Sohibul sembari mengetok palu persetujuan. Rapat Paripurna dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah terkait dengan persetujuan anggaran tahun depan ini.

Pemerintah, yang diwakili Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan seluruh asumsi makro untuk APBN 2014, terutama pertumbuhan eko-nomi sebesar 6%, telah memper-timbangkan kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih bergejolak tahun depan.

“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPR. Kita mengupayakan pertumbuhan eko-nomi secara maksimal, tapi perki-raan 6% telah mempertimbangkan adanya risiko global. Kami optimistis ke depan, target pertumbuhan eko-nomi 2014 bisa kita capai,” yakin Chatib. (sf) Foto: Wy/Od/Parle.

ANGGARAN

Suasana Rapat Kerja antara Banggar, Pemerintah, dan Bank Indonesia.

Page 37: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

37EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

LEGISLASI

Kebijakan SBY ini dinilai bu-kan menjadi solusi baik bagi masa depan MK yang

telah dicederai oleh tertangkapnya mantan ketuanya, Akil Mochtar. Tidak mengherankan jika langkah SBY mendapatkan banyak kritikan bahkan penentangan. Alasan yang paling mendasar adalah Perppu ten-tang MK ini dinilai telah melanggar UUD 1945 atau inkonstitusional. Misalnya, terkait peran Komisi Yudi-sial (KY) dalam perppu tersebut se-bagai lembaga yang akan menga-wasi MK.

Apalagi, sedari awal sudah banyak kalangan yang menentang kehadir-an Perppu MK itu dan belakangan ini muncul wacana kalau kewena-ngan yang dimiliki Mahkamah Kon-stitusi (MK) baiknya “disunat” saja. Ba nyak kalangan menilai bahwa MK telah “over” kewenangan. Dan salah satu kewenangan MK yang menjadi sorot an adalah mengenai

kewena ngannya memutus seng-keta pemilih an kepala daerah (Pilka-da). Wacana ini semakin meruncing setelah kasus tertangkap tangannya Ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK akibat dugaan suap perkara Pilkada.

Sejumlah kalangan DPR terang-terangan mendukung gagasan agar MK tidak lagi mengurus soal seng-keta Pilkada. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Nurdirman Munir kepada Parlemen-taria, mengusulkan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum

(PHPU) Pilkada ke depan, tidak lagi ditangani oleh MK, namun cukup di peng adilan tinggi.

“ K i t a m en gusu lk an seng keta Pilkada kem-bali ke pengadilan tinggi, tujuannya supaya MK betul-betul khusyuk ngu-rusin yang berhubungan dengan MK saja,” kata Nudirman Munir, di Ge-dung DPR, Jakarta, Kamis (10/10).

Di samping itu poli-tisi dari Partai Golkar itu juga mengusulkan, agar dalam Undang-Undang

dicantumkan bahwa MK tidak boleh keluar dari apa yang dimohonkan. “Putus an MK yang ultra petitum itu sering keluar dari kewenangan, bah-kan mengambil kewenangan orang lain. Seperti penetapan pemenang pemilu, itu kan wewenangnya KPU bukan MK. Ini kan ngawur,” ujarnya.

Nudirman Munir juga mengingat-

kan perlunya lembaga pengawas terhadap MK. Ketiadaan lembaga pengawas dalam sebuah lembaga negara bisa menimbulkan abuse of power. “MK kan bukan Tuhan. Me-reka adalah manusia biasa yang bisa saja salah, khilaf atau sengaja ber-buat salah karena ada kepentingan uang atau kekuasaan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, ada baiknya Majelis Kehormatan yang dibentuk MK dalam kasus Akil Mochtar ini ditetapkan sebagai lembaga pe-ngawas MK. “Intinya harus diperlu-kan lembaga pengawas. Saya lebih setuju Majelis Kehormatan yang dibentuk MK itu ditingkatkan we-wenangnya oleh UU menjadi lem-baga pengawas yang ditetapkan sebagai lembaga pengawas MK, su-paya ada balance of power. Lagian, mana ada di dunia ini ada suatu badan atau lembaga tanpa ada pe-ngawas,” tukasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi II DPR dari FPDIP, Alex Litaay yang mengatakan bahwa tujuan pembentukkan MK itu tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) bukan menangani sengketa Pilkada, namun untuk menguji Undang-Undang. “Main core-nya MK itu adalah lembaga yang menguji Undang-Undang,” ujarnya.

Meski begitu, Alex mengakui kondisi pada saat itu Pengadilan Tinggi banyak bermasalah dan tidak bisa dipercaya, makanya penangan-an sengketa Pilkada didorong untuk diselesaikan di MK. “Nah sekarang MK tidak bisa dipercaya, kalau gitu ya sudah dikembalikan saja ke Peng-

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum lama ini menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

AGAR LEBIH KHUSUK MK TAK LAGI TANGANI SENGKETA PILKADA

Page 38: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

38 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

adilan Tinggi tetapi dengan penga-wasan yang ketat,” katanya.

Politisi dari PDIP itu menambahkan, jika nantinya sengketa Pilkada dikembalikan ke Pengadilan Tinggi, hakim-hakimnya musti mendapat pengawasan yang ketat. “Dulu Komisi Yudisial (KY) kami bentuk untuk pengawasan hakim termasuk hakim di MK, tapi kemudian, dibelok-belokan,” tukasnya.

Alex menegaskan tanpa terkecuali semua hakim harus di awasi oleh KY. “Kami (DPR-red) membentuk itu (KY-red) kan agar semuanya terawasi, supaya ada check and balances. Intinya tidak boleh ada satu lembaga negara pun yang tidak terawasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan me-wacanakan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang saat ini dipusatkan di MK teryata memang memakan bi-aya yang cukup mahal.

Misalnya, jika pihak yang beperka-ra itu berasal dari Maluku Utara, Papua atau pun Aceh, diperlukan biaya tinggi untuk membawa ber-kas ke Jakarta. Bukan hanya itu, Gamawan mengatakan penyelesai-an sengketa di daerah bisa dengan dua cara. Jika aturannya tetap me-wajibkan oleh MK, hakim dari MK yang bersidang di daerah. Atau, jika aturannya memungkinkan dikemba-likan ke tingkat Pengadilan Tinggi.

Jika ada anggapan bahwa hakim di daerah mudah di suap, tambah-

nya, masyarakat yang harus menga-wasi bersama-sama untuk memper-cayai sistem yang ada. Meski begitu, opsi-opsi ini, kata dia, masih akan dibicarakan di DPR untuk mencari mekanisme sidang yang efektif.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agus-tina Basik-Basik mengatakan seng-keta Pilkada tidak usah ditangani oleh MK. Sejatinya, tugas MK adalah untuk menyelesaikan sengketa ha-sil pemilihan presiden selain untuk menguji Undang-Undang.

“Ketika ada sengketa tidak usah dibawa ke Jakarta, tidak usah ke MK. MK itu kalau dalam Undang-Undang hanya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu presiden, bukan sengketa Pilkada kepala daerah,” ujarnya.

Dampaknya kata dia, tugas pokok utama MK yakni menguji Undang-Undang kemudian menjadi nomor dua karena lebih banyak mengurus sengketa, untuk 457 untuk kabupa-ten/kota dan 33 provinsi yang meng-gelar pemilihan kepala daerah.

Menurut Agustina, ada baiknya, ketika ada sengketa cukup disele-saikan melalui pengadilan di tingkat provinsi tersebut. “Paling tidak sele-sainya ditingkat propinsi,” katanya.

Hal ini lanjut dia, untuk mengu-rangi beban kerja dari MK. “Bayang-kan MK harus mengurusi sengketa Pilkada akhirnya mengambil jalan pintas ketika mereka beralasan wak-tu tidak ada, tenaga sudah terkuras,

ujung-ujungnya kan minta diperha-tikan, dimanjakan, akhirnya terjadi-lah hal-hal yang seperti itu seperti yang terjadi sekarang ini (kasus Akil Mochtar-red),” tukasnya.

Namun, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai sengketa Pilkada memang harus diselesaikan di MK tapi porsinya yang perlu dikurangi. “Sengketa Pilkada tidak bisa dipindahkan ke lembaga lain, tapi porsinya yang harus dikurangi,” kata Irman Putra Sidin, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/10).

Menurut Irman Putra Sidin, sela-ma ini porsi penyelesaian sengketa Pilkada yang ditangani oleh Mah-kamah Konstitusi sangat banyak. “Semua sengketa Pilkada digugat melalui Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan oleh lembaga tinggi negara pengawal konstitusi terse-but,” katanya.

Padahal, kata dia, hakim konstitusi jumlahnya sangat terbatas sedang-kan kasus yang diselesaikan sangat banyak, baik gugatan uji materi aturan perundangan maupun gu-gatan sengketa Pilkada.

Irman mengusulkan, perlu dicari solusi agar tidak semua sengketa Pilkada digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, sengketa Pilkada itu ada beberapa macam, mulai dari pelanggaran administra-tif, pelanggaran hukum, hingga tin-dakan kekerasan.

“Terhadap pelanggaran adminis-tratif, sebaiknya diselesaikan oleh Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehor-matan Penyelenggara Pemilu). Bawaslu dan DKPP harus diberda-yakan,” katanya.(nt) Foto: wy/parle.

Sengketa Pilkada tidak bisa dipindahkan ke lembaga lain, tapi porsinya yang harus dikurangi

Page 39: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

39EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

LEGISLASI

Penghentian pembahasan RUU Pi lpres ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR

RI, Kamis (24/10) dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. Namun, RUU Pilpres tersebut tidak ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

Dengan dihentikannya pemba-hasan RUU Pilpres, berarti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tetap menggunakan UU No-mor 42 Tahun 2008 sebagai acuan. UU Nomor 42 Tahun 2008 menye-butkan, bahwa syarat pengajuan pasangan capres-cawapres adalah pasangan diajukan partai atau gabungan partai yang memenuhi

20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

Beberapa isu krusial dalam RUU Pilpres, selain masalah besaran syarat pengusungan atau presiden-tial threshold (PT) capres-cawapres, adalah syarat-syarat capres-cawa-pres, aturan dan batasan dana kam-panye, teknik pemilihan atau pen-andaan kertas suara ketika memilih, soal larangan rangkap jabatan, serta soal pasal yang mengatur kepala dae-rah yang maju menjadi capres atau cawapres perlukah mendapatkan ijin dari presiden atau tidak. RUU Pilpres sendiri sebenarnya sudah dibahas di Baleg DPR selama 14 bulan lamanya.

Namun, pembahasan yang sudah memakan waktu lama tersebut kandas akibat penolakan dari lima fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar, PDIP, PAN, PKB, dan Demokrat. Kelima fraksi tetap berpandangan agar RUU Pilpres dihentikan dan tidak dilanjutkan sebagai RUU inisiatif DPR. Revisi UU Pilpres adalah momentum rakyat Indonesia untuk dapat memilih capres dan cawapres yang kredibel, adil, jujur, dan tidak korup. Selain itu, RUU Pilpres juga didesain agar capres-cawapres yang muncul merepresentasikan mayoritas rakyat Indonesia.

Seperti diketahui sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

AKHIRNYA, PEMBAHASAN RUU PILPRES DIHENTIKANSetelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) dihentikan pembahasannya.

Page 40: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

40 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

m e n g h e n t i k a n p e m b a h a s a n penyusunan draft RUU Pilpres. Dihentikannya RUU Pilpres karena dari seluruh fraksi yang ada, hanya lima fraksi yang setuju dihentikan p e m b a h a s a n R U U P i l p r e s , sedangkan empat fraksi lainnya menolak.

Fraksi yang sepakat agar RUU ini dihentikan pembahasannya, yaitu Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, PAN, dan PKB. Sementara empat fraksi yang menolak adalah PPP, PKS, Gerindra, dan Hanura.

Menurut Wakil Ketua Baleg, Anna Mu’awanah dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/10) mengatakan bahwa sesuai dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013, RUU Pilpres disiapkan penyusunannya oleh Baleg.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU menegaskan bahwa RUU yang berasal dari DPR atau Presiden dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasan.

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bah-

wa penarikan RUU sebelum RUU diputuskan menjadi RUU dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi atau DPD.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “RUU yang diajukan oleh Anggota, Komisi Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau DPD dapat dilakukan penarikan apabila Pengusul menarik usulannya.

“Karena RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres diusulkan oleh Baleg dan RUU masih dalam tahap penyusunan, maka yang dapat melakukan penarikan Baleg sendiri,” kata Anna.

Anna menjelaskan, bahwa dalam rapat pleno Baleg terakhir untuk mengambil keputusan atas penyu-sunan RUU Pilpres pada Kamis (3/10) telah diputuskan/disepakati penyu-sunan RUU Pilpres tidak dilanjutkan/dihentikan dan draft RUU ditarik dari daftar Prolegnas RUU Perioritas Ta-hun 2013.

“Dua fraksi (F-PPP dan F-Hanura) tetap meminta untuk dilanjutkan dan tidak ikut dalam pengambilan

keputusan/walk out,” ujar politisi F-PKB ini.

Sedangkan dua fraksi (F-PKS dan F-Gerindra) lainnya dapat menghar-gai keputusan untuk menghentikan pembahasan penyusnan draft RUU Pilpres dengan pertimbangan Pani-tia Kerja (Panja) sudah bekerja se-lama kurang lebih 1,5 tahun yang tentunya juga mengeluarkan biaya/anggaran yang tidak sedikit.

Disamping itu, Panja sudah melakukan pembahasan terhadap kurang lebih 262 pasal dan ma-sih menyisakan 1 pasal yang be-lum mendapat kesepakatan yaitu ketentuan mengenai presidential threshold. Satu Pasal yang belum mendapatkan kesepakatan di Baleg tersebut, hendaknya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Sedangkan lima fraksi, yaitu F-PD, F-PG, F-PDIP, F-PAN, dan F-PKB sepakat untuk tidak melanjut-kan pembahasan penyusunan draft RUU Pilpres,” tukas Anna.

Kekurangan/kelemahan dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2009 yang bersifat teknis, kata Anna, menurut kelima fraksi tersebut dapat diperbaiki/disempurnakan melalui Paraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anna menambahkan, bahwa keli-ma fraksi tersebut juga menyatakan ketentuan dalam UU Nomor 42 Ta-hun 2008 masih memenuhi kebu-tuhan/relevan untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Rapat Baleg juga memutuskan, bahwa keputusan Baleg untuk tidak melanjutkan/menghentikan penyu-sunan RUU Pilpres dan penarikan draft RUU dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 akan dilapor-kan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Anna juga menyebutkan bahwa penarik-an RUU Pilpres telah disepakati pemerintah dalam rapat kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM,

Dihentikannya RUU Pilpres karena dari seluruh fraksi yang ada, hanya lima fraksi yang setuju dihentikan pembahasan RUU Pilpres, sedangkan empat fraksi lainnya menolak.

LEGISLASI

Page 41: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

41EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Empat fraksi menyatakan masih adanya penolakan dan walkout dalam rapat pleno Baleg DPR menandakan masih ada penolakan atas keputusan tersebut. Karena itu, keputusan mengenai RUU Pilpres harus diambil dalam rapat paripurna DPR.

Rabu (16/10) ditarik dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.

“Dengan telah disetujuinya pena-rik an RUU Pilpres tersebut oleh Baleg dan Menteri Hukum dan HAM, maka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 75 RUU dan lima daftar RUU Kumulatif Terbuka menjadi 73 RUU dan lima daftar RUU Kumulatif Terbuka,” terang Anna.

Dengan adanya penarikan RUU Pilpress dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013, menurut Anna, bukan berarti beban legislasi pada tahun 2013 menjadi berkurang.

Namun demikian, jelas Anna, apabila ada tekad bersama antara DPR dan pemerintah untuk me-nyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 tentunya target Proleg-nas yang disepakati bersama akan tercapai.

“Oleh sebab itu, kami meng ha-rapkan dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi, dan Pimpin-an Fraksi agar Prolegnas dapat dire-alisasikan sesuai rencana, sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR,” pa-parnya.

Saat rapat paripurna DPR RI de-ngan agenda penetapan peng-hentian dan pencabutan RUU Pil-pres dari Prolegnas diwarnai hujan interupsi. Interupsi datang dari ma yoritas anggota fraksi yang se-belumnya tetap ngotot RUU Pilpres dilanjutkan. Mereka tidak mau apa yang telah diputuskan di Baleg DPR hanya ditetapkan dalam paripurna.

Empat fraksi menyatakan ma-sih ada nya penolakan dan walk-out dalam rapat pleno Baleg DPR menandakan masih ada penolakan atas keputusan tersebut. Karena itu, keputusan mengenai RUU Pilpres harus diambil dalam rapat paripurna DPR.

Anggota F-PPP Ahmad Yani dalam interupsinya menyatakan, yang mempunyai otoritas pengambilan

keputusan adalah paripurna sebagai forum tertinggi. “Di Baleg tidak ada kata sepakat, pencabutan di proleg-nas tetap harus dijalankan dalam mekanisme tertinggi di paripurna. Paripurna bukan hanya penetapan saja,” ungkap Yani yang sebelumnya sudah memperdebatkan itu di Baleg DPR.

Anggota F-PKS yang juga anggota Baleg DPR Indra dalam interupsinya mengatakan, rapat pleno di Baleg DPR telah mengingkari pandangan empat partai politik yang menen-tang pencabutan RUU Pilpres dari prolegnas.

Menurut Indra, paripurna bisa menetapkan jika keputusan di Baleg DPR bulat atau didukung oleh semua fraksi. “Tapi pada kenyataannya dalam rapat Baleg yang lalu, ada dua fraksi menolak dan menyatakan keberatannya, dan dua fraksi lain walkout,” ungkapnya.

Anggota F-Hanura yang juga anggota Baleg DPR Djamal Aziz dalam interupsinya mengatakan, pihaknya saat pleno Baleg me-mu tuskan walkout karena t i -dak menghendaki keputusan pencabutan dilakukan Baleg.

Menurutnya, keputusan harus melalui paripurna meskipun harus dilakukan melalui voting. Sebab, sedikit apa pun jika masih ada yang menolak harus dihargai.

Atas banyaknya interupsi, Ketua Baleg, Ignatius Mulyono mencoba meyakinkan pimpinan sidang bahwa pencabutan itu sebenarnya sudah d isep akat i B a le g dan pemerintah. Namun, kata dia, jika dalam paripurna masih ada yang menolak, Baleg DPR menyerahkan sepenuhnya pada sidang paripurna untuk mengambil keputusan. (sc) Foto: Ry, Od/Parle.

Page 42: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

42 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

FOTO BERITA

Page 43: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

EDISI 107 TH. XLIII, 2013 43PARLEMENTARIA

Parlemen Remaja

Suasana Debat seru Parlemen Remaja tentang batasan usia pemuda, di Gedung Nusantara II, Senin (20/10) Foto: Odjie/Parle.

Foto: ical/parle.

Page 44: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

44 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Kunjungan Kerja Komisi X ke SDN 01 Pontianak.

Anggota DPR RI Zulfadhli dan Nurul Qomar mengamati buku Pelajaran Siswa SDN 01 Pontianak terkait Kurikulum 2013. Foto: Hr/Parle.

Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Situs Religi Pulau Mansinam, Papua Barat.

Medan yang terjal dan curam mengharuskan Tim Kunker Komisi VIII menggunakan truck sebagai alat transportasi satu-satunya di Pulau Mansinam. Foto: Ayu/Parle.

FOTO BERITA

Page 45: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

45EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Musim haji telah berakhir, sejumlah pertanyaan muncul ditengah publik terkait merebaknya virus Corona di kawasan Timur Tengah. Sejauh ini Kementrian Kesehatan telah melaporkan tidak ada jamaah haji Indonesia yang tertular virus ini. Sebelumnya ada pemberitaan media yang menyebut seorang jamaah asal Bojonegoro diduga telah tertular. Namun pemeriksaan terakhir menunjukkan hasil negatif.

Untuk pemahaman yang lebih baik, mari kita kenali si Corona yang memiliki nama medis MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus. MERS-COV adalah penyakit sindrom pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona yang menyerang saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampai dengan berat.

Gejala umumnya adalah: demam, batuk dan sesak nafas, bersifat akut, biasanya pasien memilki penyakit komorbid (Diabetes, penyakit Ginjal kronis, Penyakit jantung kronis, Hipertensi, penyakit paru kronis). Range usia: 14-94 th (median : 50 th), 61% laki-laki

KIAT SEHAT

Page 46: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

46 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Sejauh ini, semua kasus telah dikaitkan dengan empat negara di atau dekat Semenanjung Arab. (Negara-negara di semenanjung Arab dan Negara-negara tetangga : Bahrain , Iran ,Irak, Israel, Yordania, Kuwait Lebanon, Palestina , Oman , Qatar, Arab Saudi , Suriah , Uni emirat Arab (UEA) dan Yaman).

Kemenkes melaporkan dalam kurun waktu tiga bulan April-Juni 2013 jumlah korban infeksi virus MERS COV di dunia tercatat sebanyak 64 kasus ( Arab Saudi 49 kasus, Italia 3 kasus, Inggris Raya 3 kasus, Perancis 2 kasus, Qatar 6 kasus, Tubnisia 2 kasus dan Uni Emirat Arab 1 kasus).

Pusat Kedali dan Pencegahan Penyakit (CDC) yang berbasis di Amerikas Serikat, menyarankan untuk tidak mengubah rencana perjalanan ke Timur Tengah tetapi tetap waspada dan menjalankan standar pencegahan yang dianjurkan.

Cara Penularan MERS-COV

Virus ini dapat menular antar manusia secara terbatas, dan tidak terdapat transmisi penularan antar manusia yang berkelanjutan. Tidak diketahui secara pasti mekanisme penularan. Kemungkinan penularannya dapat melalui :

• Langsung: melalui percikan dahak (droplet) pada saat pasien batuk atau bersin

• Tidak langsung: melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus.

Deteksi dini :

Gejala dan Tanda :

• Anamnesis : Demam suhu ≥ 38 C, batuk dan sesak ditanyakan pula riwayat bepergian dari negera Timur Tengah, 14 hari sebelum onset

Page 47: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

47EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

• Pemeriksaan f isik sesuai dengan gambaran Peneumonia

• Radiologi L Foto toraks dapat ditemukan infiltrate, konsolidasi samapi gambaran Acut Respiratory Distress Syndrome

• Laboratorium: ditentukan dari pemeriksaan RT­PCR (Riverse Transcriptase Polymerasse Chain Reaction) dari sweab tenggorok dan sputum

• Tempat pemeriksaan : Laboratorium Badan Litbangkes RI Jakarta.

Pencegahan penyakit :

• Cuci tangan anda sering dengan sabun dan air selama 20 detik dan membantu anak-anak melakukan hal yang sama. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbasis alkohol

• Tutup hidung dan mulut dengan tisu, saat batuk atau bersin kemudian buang di tempat sampah

• Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci

• Hindari kontak seperti mencium, berbagi cangkir atau berbagi peralatan makan dengan orang yang sakit

• Bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh, seperti mainan dan pegangan pintu.

*Vaksinasi:

Vaksin belum ada

Pengobatan:

Tidak ada pengobatan khusus direkomendasikan untuk penyakit yang disebabkan MERS-COV. Perawatan medis mendukung dan membantu untuk meringankan gejala.

Tes laboratorium:

Lab test (Polymerase Chain Reaction atau PCR) untuk MERS.

Sumber CDC: http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/faq.html

Page 48: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

48 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Page 49: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

49EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Sederhana, ramah namun memiliki pemikiran yang brilian, itulah yang ter-gambar dalam diri ang-gota Komisi III sekaligus

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sunardi Ayub. Jauh-jauh menyeberangi laut-an Sunardi berusaha menjadi wakil masyarakat NTB untuk menyampai-kan segala aspirasi daerahnya.

Masa Kecil

Buah Jatuh Tak Jauh Dari Pohon-nya, ungkapan itu agaknya tak berlaku bagi Sunardi Ayub, ang-gota Komisi III sekaligus Wakil Ket-ua Baleg DPR RI. Sang ayah yang seorang pengusaha ternama di Kruak, Lombok Timur ini tak lan-tas membuat Sunardi latah mengi-kuti jejak sang ayah menjadi peng-usaha. Padahal saat itu sang ayah selalu melibatkannya mengikuti berbagai acara bisnisnya. Sunardi justru terkesima dengan sang ayah ketika berbincang dengan berbagai pejabat daerah. “Begitu gagah dan kharismatik,” gumam Sunardi kecil dalam hati. Namun disisi lain, sang ayah malah ingin anak lelakinya itu kelak menjadi pejabat di daerahnya, sebagaimana rekan-rekannya yang kerap ia temui.

“Kalau kamu tidak mau jadi peng-usaha, kamu harus jadi pejabat seperti teman-teman ayah,” kisah Sunardi menirukan sang ayah saat itu.

Permintaan sang ayah itu bisa dikatakan keinginan sekaligus cita-citanya memiliki anak seorang pejabat. Berangkat dari sana, sang ayah menekankan kepada Sunardi untuk mengutamakan pendidikan sekolah setelah pendidikan agama. Gemblengan dari sang ayah itu terlihat dari pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Jika anak lain setelah pulang sekolah bisa leluasa bermain, tidak demikian halnya dengan Sunardi. Selepas sekolah di SDN I Kruak, sore harinya Sunardi harus siap-siap kembali bersekolah di sebuah Madrasah untuk memperdalam nilai-nilai keislaman. Bagi ayah Sunardi

sepandai -pandainya manusia mengenyam pendidikan di dunia akan percuma jika tidak diiringi oleh pendidikan agama yang akan menjadi bekal hidup di akhirat kelak.

Untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, lulus sekolah dasar Sunardi hijrah ke kota Mataram mengikuti jejak sang kakak untuk melanjutkan pendidikan ke bangku Sekolah Menengah Per tama. Dipilihlah SMP Muhammadiyah Mata ram tempatnya menimba ilmu. Di ibukota propinsi NTB ini pola pikirnya semakin terbuka. Ia meyakini bahwa betapa pentingnya pendidikan. Salah satunya lewat bangku sekolah lah keberhasilan itu bisa diraih. Dari sana ia semakin bertekad untuk terus menimba ilmu agar bisa mewujudkan ci-ta-cita orangtuanya yang meng-inginkannya menjadi seorang pejabat.

Lulus SMP, Sunardi melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Ampenan Mataram. Disini Sunardi mencoba hidup prihatin. Meski orangtua selalu mengirimkan uang sekolah dan uang saku kepada dirinya, namun untuk mendapatkan jatah lebih Sunardi harus melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk kedua orangtuanya. Misalnya menyupiri sang ayah karena ketika Sunardi sudah mendapatkan SIM (surat ijin mengemudi). Setelah pekerjaannya selesai, sang ayah baru memberikan uang lebih kepadanya.

“Itu sebagai salah satu cara ayah saya mendidik, bahwa jika ingin sesuatu yang lebih ya saya harus berjuang terlebih dahulu. Jangan hanya bisa meminta saja,” aku Sunardi.

Lulus kuliah ada pertentangan dalam keluarga Sunardi. Orangtua Sunardi, H. Muhammad Ayub dan Hj. Umi Kalsum menginginkan putranya kembali ke kampung halamannya di Keruak, Lombok Timur. Sementara Sunardi sendiri mendapat dukungan dari sang kakak untuk melanjutkan kuliah di Ibukota Nusa Tenggara Timur itu. Setelah melalui proses

diskusi, alhasil kedua orangtua Sunardi tak kuasa memberikan restu bagi putranya untuk meneruskan m e nimb a i lmu d i M at ar am. Keduanya menyerahkan keputusan tersebut kepada Sunardi, namun dengan syarat setelah lulus kuliah Sunardi kelak harus membangun kampong halamannya sekaligus mengharumkan nama keluarga besarnya. Sunardi pun mengamini hal itu, baginya segala usahanya menuntut ilmu tak lain adalah untuk membangun kampung halamannya juga.

Untungnya Sunardi termasuk memil ik i otak yang lumayan encer, tak heran jika kemudian ia diterima kuliah di fakultas hukum Universitas Mataram, universitas negeri terbaik di NTB yang notabene menjadi p i l ihan p er t amanya menimba ilmu. Di bangku kuliah jiwa leadership Sunardi mulai terasah. Ia terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Mataram. Sunardi kemudian masuk dalam HMI (himpunan mahasiswa Islam) yang merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan umat Islam yang cukup terkenal dan dikagumi. Bahkan tahun 1984 ia terpilih menjadi Ketua HMI Cabang Mataram. Dari sana, nama Sunardi pun semakin terkenal di kalangan akademisi. Apalagi setelah itu Sunardi sempat meraih juara ketiga lomba karya tulis ilmiah bidang hukum tentang kesadaran hukum.

Bagi ayah Sunardi sepandai-pandainya manusia

mengenyam pendidikan di dunia akan percuma jika tidak diiringi oleh pendidikan agama yang akan menjadi bekal hidup di

akhirat kelak.

Page 50: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

50 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Organisasi dan Karir Politik

Dapat diduga, setelah berhasil meraih gelar sarjana hukum, Su-nardi kemudian berniat menjadi penasehat hukum. Setahun setelah ia berhasil mengantongi surat ijin membuka kantor pengacara ia pun resmi menjadi lawyer atau penasehat hukum di wilayah NTB. Berbarengan dengan itu sederet jabatan pun didapuk kepadanya, diantaranya, Ketua Yayasan Insan Cinta, sekaligus Direktur Koperasi Insan Cinta. Bahkan ia pun terpilih menjadi Kepala BPPKN (Badan Pro-

gram Studi Civic Hukum) Universitas Muhammadiyah Mataram, Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universi-tas Muhammadiyah Mataram, serta penasehat hukum di KADIN kabu-paten Lombok Barat.

Tahun 1998 Sunardi pun terpilih menjadi Ketua KNPI (Komite Nasio-nal Pemuda Indonesia). Disinilah cikal bakal Sunardi berkiprah dalam dunia politik. Sunardi masuk dalam organisasi kepemudaan yang ber-afiliasi dengan salah satu parpol. Di AMPG (Angkatan Muda Pemuda Golkar) berturut-turut ia didapuk

untuk menduduki Wakil Ketua AMPG NTB,

W a k i l K e t u a Golkar Kodya

Mataram dan Wakil Ketua Golkar NTB. B e r b e k a l p en gala -m a n -nya me -m i m p i n ber bagai organisa-

si, dalam pemilihan umum 1999 ia maju menjadi calon legislatif DPRD provinsi NTB, hingga kemudian terpilih menjadi ketua DPRD NTB. Tak tanggung-tanggung, ia terpilih menjadi Ketua DPRD NTB termuda dengan usia 39 tahun. Dalam pe-milu selanjutnya pun demikian. Ta-hun 2004 Sunardi kembali terpilih menjadi Ketua DPRD NTB. Sayang-nya karir politik Sunardi tak semulus perkiraannya. Ia harus rela melepas jabatannya sebelum masa baktinya berakhir.

“Dalam polit ik biasalah itu, menjatuhkan teman dan sebagainya. Buat saya yang terpenting adalah mengungkapkan kebenarannya. Namun ketika pengakuan saya itu tidak bisa diterima oleh pimpinan, padahal hal itu untuk menolongnya, maka tidak ada yang bisa saya lakukan lagi selain menerima segala konsekwensinya,” jelas pria kelahiran Keruak, Lombok Timur, 26 April 1960 ini.

Bagi Sunardi yang sudah banyak makan asam garam di sebuah or-ganisasi, hal tersebut merupakan kerikil yang ikut mewarnai perjalan-an karirnya. Untungnya, support dan dukungan dari keluarga sa-

ngat membantu dirinya. Melihat situasi dan kondisi perpolitikan

yang sangat dinamis, Sunar-di akhirnya memilih “ber-

layar” dengan menggu-nakan perahu lain. Ia

pun hijrah ke partai Hanura. Di partai

yang digawa-ngi Wiranto

ini Sunar-di lang-

sung

Page 51: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

51EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

terpilih menjadi Ketua Dewan Pim-pinan Daerah (DPD) Provinsi NTB. Bahkan, lewat “perahu” barunya itu ia dapat melenggang ke Senayan, Jakarta menjadi anggota DPR RI.

Di kursi legislatif, Sunardi tidak hanya menduduki Komisi III yang notabene merupakan komisi hu-kum. Ia pun didapuk menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi. Ia juga sem-pat menjadi Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR RI. Meski akhirnya atas keputusan partai ia harus me-n yerahkan kursi ketua fraksi kepada rekan separtainya, Sarifuddin Sud-ding.

“Tidak ada yang istimewa dari sebuah rotasi jabatan. Hikmahnya buat saya, saya jadi bisa turun ke dapil menemui konstituen saya,” ungkap suami dari Hj. Bau Intan ini.

Ganti Nama

Berbicara tentang perjalanan hidup tentu banyak hal menarik dari seorang Sunardi Ayub yang sayang jika dilewatkan. Diantaranya perihal asal muasal nama Sunardi. Nama Sunardi memang identik dengan nama asli orang Jawa. Hal ini tentu cukup mengherankan, mengingat kedua orangtuanya merupakan asli NTB, tepatnya Lombok Timur. Untuk pertama kalinya hanya kepada Parlementaria, Sunardi membuka tabir di balik namanya.

“Ketika lahir nama asli yang diberikan orangtua saya bukan Sunardi, tetapi Muhammad Tarip. Namun ketika masuk sekolah dasar orangtua saya mengganti nama tersebut menjadi Sunardi,”ungkap pria yang pernah mendapat gelar Doctor Honorary Causa di American Institute of Management Studies Honolulu, Hawai ini.

Sementara itu nama Sunardi diki-

sahkannya diambil dari kekaguman sang ayah, Muhammad Ayub de-ngan salah seorang hakim gagah berani yang pernah ditemuinya dalam sebuah persidangan di kota Lombok Timur. Hakim yang berasal dari Padang itu bernama Sunardi. Sepulangnya usai menghadiri persi-dangan tersebut, M.Ayub langsung mengungkapkan keinginannya untuk mengganti nama putranya tersebut kepada sang istri. Hal itu-pun kemudian diamini sang istri. Hingga kemudian sejak saat itu nama M. Tarip berganti Sunardi Ayub, dengan harapan Sunardi kelak akan seperti sang hakim yang gagah berani dalam menegakkan kebenar-an. Tak disangka perubahan nama itu pun membawa berkah tersendiri bagi si empunya nama. Pendidikan, karir akademis dan karir politiknya dalam membangun daerah, bangsa dan negaranya.

Keluarga dan Pola Didik

Dalam hal jodoh, sejak muda ke-dua orangtua Nardi, begitu ia biasa

disapa, menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anaknya, termasuk kepada Nardi. Hal itu membuat Nardi merasa bebas memilih pujaan hati yang akan menjadi pendam-ping hidupnya kelak. Sebagai akti-vis tentu bukan hal sulit bagi Nardi mendapatkan wanita idaman. Tak sedikit mahasiswi di kampusnya yang berusaha untuk merebut hati-nya. Namun pilihan justru jatuh ke-pada Bau Intan, teman seperjuang-annya di HMI Mataram. Kepribadian dan pola pikir Bau Intan yang dinilai Nardi cukup smart ditambah de-ngan rupa yang sangat cantik me-luluhkan hati Nardi. Singkat cerita, satu tahun setelah meraih gelar Sar-jana Hukum Nardi meminang Bau Intan. Pernikah an pun digelar pada tanggal 26 Juli 1988.

“Dia cantik, smart, dan yang pa-ling penting agamanya kuat. Ber-bekal itu semua saya yakin bahwa dia akan bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anak saya kelak,” aku Sunardi.

Di kursi legislatif, Sunardi tidak hanya menduduki Komisi III yang notabene merupakan komisi hukum. Ia pun didapuk menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi. Ia juga sempat menjadi Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR RI.

Page 52: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

52 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Dugaan Nardi tak salah, selama menjalani kehidupan rumah tangga bersamanya dapat dikatakan Bau Intan sangat membantu dan men-dukungnya di setiap langkahnya. Apalagi di awal-awal pernikahan Sunardi yang mencoba mandiri dengan mengontrak sebuah rumah. Disinilah ketrampilan dan kepan-daian Bau Intan teruji, bagaimana ia bisa cukup mengatur uang belanja yang diberikan sang suami. Pasal-nya, ketika itu gaji Nardi masih ter-golong sangat rendah. Meski secara logika gaji Nardi yang tergolong rendah itu belum bisa memberi-kan penghidupan yang mewah un-tuk istrinya. Tapi toh kenyataannya makanan dan buah-buahan yang selalu disajikan Bau Intan setiap harinya untuk sang suami tergolong mewah.

Usut punya usut, Sunardi baru mengetahui belakangan jika ternya-ta saat ia mengontrak rumah itu, sang ayah diam-diam selalu mem-berikan uang kepada menantunya untuk mencukupi kebutuhannya. Namun karena tidak ingin jika tin-dakannya itu kelak akan mempeng-aruhi mental anaknya, Nardi men-jadi manja, maka sang ayah sengaja membantu secara diam-diam.

“Saat saya masih mengontrak rumah, diam-diam ayah saya me-ngirimkan uang untuk membeli makanan dan buah-buahan kepada istri saya. Pantesan, kok di rumah makanan selalu enak-enak, buah juga lengkap, ternyata saya baru tahu belakangan istri saya menceri-takan jika saat itu ayah yang selalu mengirimkan uang. Namun ayah tidak ingin saya tahu bahwa ayah membantu saya. Katanya supaya saya terus berusaha mencari nafkah untuk keluarga, dan tidak manja. Coba jika saat itu saya tahu ayah saya selalu memberikan uang, pasti saya akan terlena santai-santai aja di rumah,” paparnya sambil terse-nyum.

Berkat didikan sang ayah itulah dalam diri Nardi tertanam daya juang yang kuat untuk bisa menafkahi keluarganya. Masih diingat Nardi, sang ayah yang selalu menekankan dalam diri anak-anaknya bahwa “jangan pernah merasa menjadi anak pejabat ”. Hal itulah yang ke mudian membentuk dir inya menjadi pribadi yang disiplin. Kini didikan dari sang ayah itulah yang ia terapkan kepada keempat putra-putrinya, Adi Fathul Ardi, Aryadi Al Maududy, Ikhsanti Tri Yunita dan Sri Hardiningsih.

Dengan pola didik seperti itulah maka ia yakin keempat putra-putri-nya dapat membanggakan orangtua dan mengharumkan nama bangsa sesuai bidangnya masing-masing. Sebut saja si sulung yang kini men-jadi sineas. Lewat karya-karyanya yang bisa disaksikan lewat layar kaca, ia bergabung dalam sebuah production house. Begitupun den-gan ketiga putra-putrinya yang lain. Menurut Sunardi, keempat anak-anaknya tidak pernah membawa atau menyebut-nyebut jika ayahnya adalah seorang anggota legislatif. Bahkan ada salah seorang dosen sang putri yang baru mengetahui bahwa mahasiswinya merupakan anak seorang anggota dewan ke-tika putrinya tengah menyelesaikan skripsi di akhir tahun perkuliahan-nya. (Ayu) Foto: Ry/Parle.

Masih diingat Nardi, sang ayah yang

selalu menekankan dalam diri anak-anaknya bahwa “jangan pernah merasa menjadi anak pejabat”

Page 53: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

53EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

KUNJUNGAN KERJA

Untuk itu, Kepada Kementerian Keuangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diminta segera menyelesaikan proses likuidasi Badan Otorita Batam.

BAKN meminta penjelasan terkait permasalahan yang telah diungkap-kan dalam Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2011, dengan Kepala BP Ba-tam Mustofa Widjaja dan jajarannya, baru-baru ini di Batam Center, Pulau Batam.

Penyelesaian Proses Lukuidasi

diharapkan neraca akhir Otorita Batam menjadi neraca awal BP Ba-tam sebagai Badan Layanan Umum (BLU). “BAKN meminta proses li-kuidasi Badan Otorita Batam sele-sai pada akhir tahun 2013 atau se-lambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari sekarang,” tegas Ketua BAKN Sumarjati Arjoso.

Selanjutnya, BAKN meminta ke-pada BPKP sebagai Pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus memberikan bantuan dan dukungan untuk perbaikan Sistem Akuntansi dan Sistem Pe-ngendalian Intern (SPI) BP Batam.

Patut diketahui, berdasarkan Laporan BPK, sebagaimana diung-

kapkan dalam Catatan 4 atas Lapo-ran Keuangan, BP Batam menyajikan Piutang Usaha per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp13,75 miliar dan Rp30,36 miliar. Saldo Piutang Usaha sebesar Rp1,74 miliar pada RSOB belum dapat diyakini kewajaran-nya karena penatausahaan piutang usaha pada RSOB belum memadai. Selain itu, saldo piutang usaha sebe-sar Rp13,75 miliar tersebut, belum termasuk piutang UWTO sebesar Rp248,55 miliar pada Neraca BP Ba-tam per 4 Februari 2011, melainkan hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Saldo Piutang UWTO belum dapat diyakini kewajarannya karena BP Ba-

BAKN DPR MINTA PERCEPAT LIKUIDASI BADAN OTORITA BATAM

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Batam guna meminta penjelasan terkait permasalahan yang telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Page 54: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

54 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

tam baru melakukan verifikasi dan pendataan kembali piutang UWTO hanya sejak tahun 2006 hingga se-karang, padahal penyewaan la han telah dilakukan sejak tahun 1991. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk dapat menelusuri dan meya-kini kewajaran saldo piutang usaha.

Catatan 8 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan saldo Aktiva

Tetap pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp14,18 triliun dan Rp14,18 triliun. BP Batam belum menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP atas LK BP Batam Tahun 2010 untuk melakukan rekonsiliasi dan mempertanggungjawabkan perbedaan pencatatan aktiva tetap sebesar Rp37,72 miliar, sehingga permasalahan tersebut masih terjadi pada tahun 2011. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan untuk dapat meyakini kewajaran saldo aktiva tetap.

Catatan 11 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan saldo Aktiva Lain-lain pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp107,39 miliar dan Rp89,57 miliar. Dari saldo sebesar Rp107,39 miliar tersebut, diantaranya merupakan saldo Piutang Tidak Lancar dan saldo Lainnya masing-masing sebesar Rp34,80 miliar dan Rp5,41 miliar. Saldo Piutang Tidak Lancar tersebut yang terdapat pada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak didukung dengan rincian debitur dan faktur sebesar Rp31,18 miliar, dan saldo Lainnya sebesar Rp5,41 miliar tidak memiliki dasar kebijakan akuntansi atas pembentukannya serta tidak ada dokumen pendukung

atas akun tersebut. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan untuk dapat meyakini kewajaran saldo Piutang Tidak Lancar dan Saldo Lainnya (Aktiva Lain-Lain).

Catatan 15 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan, saldo Titipan Pihak Ketiga pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp43,76 miliar dan Rp40,79 miliar. Dari saldo sebesar Rp43,76 miliar tersebut, diantaranya merupakan saldo Penerimaan Sementara sebesar Rp5,83 miliar dan saldo Lain-lain sebesar Rp16,04 miliar. BP Batam tidak dapat menyajikan dasar kebijakan akuntansi untuk pembentukan akun Penerimaan Sementara dan akun Lain-lain dan tidak ada dokumen pendukung atas akun tersebut. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemerik saan untuk dapat meyakini kewajaran saldo Penerimaan Sementara dan saldo Lain-lain.

Catatan 19 atas Laporan Keuang-an juga mengungkapkan, Belanja Operasional pada Laporan Surplus Defisit pada periode yang berakhir pada tanggal 4 Februari 2011 sebe-sar Rp39,95 miliar. BP Batam mem-bebankan belanja tahun sebelum-nya minimal sebesar Rp15,22 miliar pada periode 1 Januari s.d. 4 Febru-ari 2011. BPK berkeyakinan bahwa masih terdapat belanja tahun-tahun sebelumnya yang dibebankan pada tahun 2011 dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan verifikasi terhadap po-pulasi belanja operasional sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran saldo belanja operasional tersebut.

Karena permasalahan yang diu-raikan tersebut, BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cu-kup untuk memungkinkan BPK me-nyatakan, dan BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan BP Batam tanggal 4 Februari 2011.

Catatan 11 atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan saldo Aktiva Lain-lain pada Neraca per 4 Februari 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp107,39 miliar dan Rp89,57 miliar. Dari saldo sebesar Rp107,39 miliar tersebut, diantaranya merupakan saldo Piutang Tidak Lancar dan saldo Lainnya masing-masing sebesar Rp34,80 miliar dan Rp5,41 miliar.

BAKN DPR minta penjelasan Kepala BP Batam dan jajarannya terkait permasalahan yang diungkapkan dalam laporan BPK RI atas laporan Keuangan BP Batam tahun 2012.

Page 55: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

55EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Sistem Kontrol Tunjangan Guru

Dalam Kunker di Provinsi Kepu-lauan Riau, BAKN juga melakukan Rapat Dengar pendapat Umum de-ngan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (10/10), Aula Graha Kepri Batam Center, Batam.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI meminta Inspektor-at Daerah agar menyiapkan sistem kontrol atas Tunjangan Profesi Guru, dengan memanfaatkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP) sebagai instansi pembina sistem pengendalian in-tern pemerintah.

Sumarjati Arjoso dari Fraksi Par-tai Gerindra menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012 Pemerin-tahan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tercatat adanya masalah Penyaluran Dana Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kabu-paten/Kota seluruh Indonesia.

BAKN mencatat dari sumber Hasil Audit Inspektorat IV Itjen Kemendik-bud Tahun 2013, terdapat sisa dana tunjangan sertifikasi guru yang be-

lum dibayarkan per Juli 2012 untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia sebesar Rp1,61 Triliun (43,40%) dari Rp3,71 Triliun pagu anggaran. Masih terdapat sisa dana tunjangan sertifikasi guru per Juli 2012 yang belum disalurkan sebe-sar Rp194,67 miliar, dengan rincian: Rp168,50 miliar TA 2012, Rp21,91 miliar TA 2011, dan Rp4,26 miliar TA 2010.

Untuk Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sisa dana tunjangan serti-fikasi guru per Juli 2012 yang be-lum dibayarkan sebesar Rp27,44 miliar dengan rincian: Rp5,00 miliar (100%) di Kabupaten Natuna, Rp189 juta (47%) Kabupaten Kepulauan Anambas, Rp980 juta (43%) Kabu-paten Karimun, minus Rp487 juta (kelebihan penyaluran) Kota Batam, Rp14,08 miliar (100%) Kota Tanjung Pinang, Rp6,25 miliar (100%) Kabu-paten Lingga, dan Rp938 juta (55%) Kabupaten Bintan.

Menurut BAKN salah satu cara untuk memperbaiki efektivitas pe nyaluran dana sertifikasi guru tersebut adalah dengan Perbaikan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan meningkatkan fungsi pengawasan inspektur Jenderal Kabupaten Kota. BAKN berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat Jenderal di Kabupaten/kota betul-betul serius menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Luasnya lingkup pekerjaan Dinas Pendidikan dan Inspektur Jenderal di Kabupaten/Kota akan menuntut kerja sama yang kuat antara Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendi-dikan Kabupaten/Kota, Inspektur Jenderal Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD dan berbagai pihak seperti BPKP dan BPK,” papar Sumarjati Ar-joso wakil Rakyat dari Daerah Pemili-han Jawa Tengah III. (as) Foto: Agung/Parle.

Catatan 19 atas Laporan Keuang an juga mengungkapkan, Belanja Operasional pada Laporan Surplus Defisit pada periode yang berakhir pada tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp39,95 miliar.

Page 56: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

56 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Karding yang ikut dalam kunjungan tersebut. Karding mengapresiasi penampilan kesenian tradisional K idung Karma Wibangga dan bangga dengan kesenian yang ada di Borobudur. Menurutnya, m e n g e m b a n g k a n k e s e n i a n masyarakat Borobudur berarti juga melestarikan tradisi dan budaya bangsa.

“Kami memiliki beberapa program seni dan budaya untuk mendukung pengembangan Borobudur menjadi kawasan wisata dalam dan luar negeri. Oleh karena itu sudah

DPR KAWAL ASPIRASI MASYARAKAT BOROBUDUR

KEMBANGKAN KESENIAN DAN PARIWISATA

KUNJUNGAN KERJA

DPR RI mendukung mewujudkan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata dalam dan luar negeri, serta tidak sekadar mengandalkan kedatangan turis. Salah satunya yang akan dilakukan adalah mengandalkan dunia pendidikan dan nilai-nilai luhur berbasis agama yang ada di Candi yang menjadi tujuh keajaiban dunia itu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Utut Adianto saat mengadakan kunjungan spesifik Candi Borobudur belum lama ini.

“Komisi X DPR akan mengawal aspirasi masyarakat Borobudur, termasuk hal yang berkaitan dengan musik dan kesenian yang akan mendukung pariwisata sekitar

Borobudur,” tandas Politisi PDI Perjuangan ini.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi X Abdul Kadir

Page 57: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

57EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

selayaknyalah kelompok seni budaya yang ada di Borobudur ini bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi,” ungkap Karding.

Sementara itu, Koordinator Wa-rung Info Jagad Cleguk, Sucoro me-ngaku bahagia adanya kunjung an dan dukungan Komisi X DPR RI yang membidangi Kebudayaan dan Pari-wisata itu terhadap pengembang an budaya dan pariwisata sekitar Candi Borobudur.

Hal tersebut ungkap Sucoro, se-suai dengan aspirasi yang diutara-kan kepada Komisi X DPR ketika mendatangi gedung parlemen, Senayan Jakarta bulan Juni lalu. Ke-tika itu ia meminta dukungan kepa-da Komisi X agar keberadaan Candi Borobudur lebih bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seki-tar.

Dalam Kunjungan Spesifik ini, selain Utut dan Karding, ikut pula anggota Komisi X lainnya yakni Rinto Subekti, Ida Riyanti, Venna Melinda, Syamsul Bachri, Zulfadhli, TB. Dedi Suwandi Gumelar, Rohmadi, Nasrullah, Machmud Yunus, Nuroji, dan Muchtar Amma yang juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kesenian dan Pariwisata Candi Borobudur.

Pengamanan Museum

Dalam rangkaian kunjungan spesi-fik ini, Tim Komisi X juga berkesem-patan meninjau museum Sonobu-doyo, Yogyakarta. Anggota Komisi X TB Dedi Suwandi Gumelar menyo-roti masalah pengamanan museum. Menurutnya hampir dipastikan pe-ngamanan museum di seluruh Indo-nesia belum memenuhi kualifikasi standar mutu yang memadai.

Anggota Dewan yang akrab disa-pa Mi’ing ini menegaskan, beberapa museum telah terbukti kehilangan barang-barang berharga yang meru-pakan benda-benda cagar budaya. Antara lain, Museum Radya Pustaka di Surakarta, Museum Sonobudoyo di Yogyakarta, dan Museum Gajah di Jakarta. Dengan demikian menu-

rutnya, petugas keamanan yang berjaga di museum harus melebihi kualitas petugas keamanan di per-bankan.

Analoginya sederhana, kata Mi’ing, kalau di Bank Indonesia ada satu gudang uang dengan pengamanan yang memadai, tidak mungkin maling akan mampu membawa uang satu gudang, jumlah uang yang dicuri biasanya satu atau dua tas, dan uang yang hilang pun bisa diganti kembali.

“Bagaimana kalau yang hilang barang peradaban seribu tahun lalu? Siapa yang mampu memutar waktu seribu tahun kembali, itu barang tak tergantikan,” jelasnya.

Oleh karena itulah Mi’ing menolak usulan Menteri Pendidikan dan Ke-budayaan M. Nuh untuk membuat replika atau duplikat untuk dipajang di museum. Selain nilai sejarahnya yang tidak ada, anggaran yang akan dikeluarkan juga tidak kecil. Bah-kan pemerintah juga harus menye-diakan anggaran khusus untuk me-ngamankan benda yang asli.

“Benda-benda yang asli saja disimpan di museum masih banyak orang yang tidak datang, apalagi yang replika, Jadi kenapa tidak diperkuat saja pengamanannya, otomatis nilai sejarahnya makin tinggi,” tambahnya.

Kepada Tim Komisi X DPR, Kepala Museum Sonobudoyo, Riharyani menjelaskan bahwa saat ini baru ada 11 tenaga keamanan. Mereka harus bergantian menjaga museum. Pengamanan terbagi menjadi dua

unit pada siang dan malam. Mereka merupakan tenaga outsourcing dari CV Garuda Merah yang merupakan rekanan dari Dinas Kebudayaan DIY.

Seperti diketahui, kasus pencu-rian sejumlah koleksi di Museum Sonobudoyo Yogyakarta yang ter-jadi sejak 2010 hingga kini belum menunjukkan titik terang. Kasus yang terjadi pada 11 Agustus 2010 lalu mengakibatkan 75 koleksi emas museum raib, salah satunya topeng emas yang diduga peninggalan za-man Majapahit.(iw)/foto:iwan arma-nias/parle.

Benda-benda yang asli saja disimpan di museum masih banyak orang yang tidak datang, apalagi yang replika, Jadi kenapa tidak diperkuat saja pengamanannya, otomatis nilai sejarahnya makin tinggi

Page 58: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

58 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Rencana Pemerintah yang akan membangun dan mengembangkan 15 buah asrama untuk siswa di seluruh perbatasan di Indonesia mendapat apresiasi KomisI X DPR.

Anggota Komisi X DPR, Zulfadhli berharap Kalbar bisa mendapatkan lima asrama tersebut. “Paling tidak Kalbar harus bisa memperjuangkan lima asrama di Kabupaten per-batasan,“ ujar Zulfadhli bersama Tim Komisi X DPR saat berkunjung ke SD Muhammadiyah 2 Pontianak, pada masa reses Persidangan I Tahun 2013/2014 baru-baru ini.

Berdasarkan informasi, saat ini ada,lima kabupaten di Kalbar

yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang, Bengkayang dan Sambas. Jika mendapatkan lima asrama, berarti setiap Kabupaten akan memiliki satu asrama. Siswa-siswa dari perbatasan dikumpulkan di asrama dan dapat mengenyam pendidikan yang layak dan mereka tidak perlu lagi berjalan kaki untuk ke sekolah.

Keberadaan asrama ini dimak-sudkan untuk meringankan beban siswa di perbatasan baik dari siswa SD sampai SMA. Menurut Zulfadh-li, selama ini banyak anak yang di wilayah perbatasan tidak dapat melanjutkan pendidikan yang layak

Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Utut Adianto berdialog dengan siswa SDN 01 Pontianak terkait Kurikulum 2013.

Page 59: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

59EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

karena keterbatasan infrastruktur.

Politisi dari Partai Golkar ini meng-ungkapkan, penentuan lokasi pem-bangunan 15 asrama tergantung dari evaluasi Kementerian Pendidik-an dan Kebudayaan. Selain itu, juga diperlukan komitmen dari pemerin-tah kabupaten bersangkutan untuk mengelola dan me nyiapkan hal- hal yang terkait dengan asrama terse-but.

Dia, berharap dengan adanya asrama, pendidikan di kabupaten perbatasan dapat berjalan dengan optimal dan seluruh anak bangsa di sana dapat bersekolah. “Terkait daya tampung asrama, masih akan

dibicarakan lebih lanjut,” katanya.

Pantau Kurikulum 2013

Dalam rangakaian kunjungan kerja ke Propinsi Kalimantan Barat ini, Tim Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Utut Adianto juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa Sekolah Negeri di Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan perhatian dan dukungan serius serta mendapatkan informasi terhadap proses belajar terkait pelaksanaan Kurikulum 2013.

Dalam reses Masa Persidangan I tahun 2013/2014 ini Komisi X me-ngirim tiga tim kunjungan kerja yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Bali dalam rangka menin-jau ke siapan pelaksanaan Kurikulum 2013. Khusus untuk Propinsi Kalbar Tim Komisi X meninjau beberapa sekolah antara lain ; SD Muham-madiyah 2, SMP Negeri 1, SMA Ne-geri 1 dan SMK Negeri 3.

Dalam kunjungannya ke SMAN Negeri I Pontianak Tim DPR diterima Kepala Sekolah Nur Ali didampingi Guru Bahasa Indonesia, Bahasa inggeris dan Matematika.

“Kami ingin mengetahui secara l an gsun g dan m e n dap at k an informasi tentang pelaksanaan Kur ik u lum 2013 y an g te l ah dilakukan di Sekolah ini,“ kata Wakil Ketua komisi X/Ketua Tim Utut

Adianto dihadapan murid dan guru pengajar SMA Negeri I Pontianak.

Untuk menerapkan kurikulum lama dengan yang baru tidak ada problem karena dari sisi pengajaran sudah dilakukan pelatihan dengan sistem 52 jam, namun yang menjadi masalah hanya buku. “Kalau me-mang buku tersebut menjadi ma-salah, nanti akan kita sampaikan ke Dirjen Pendidikan Menengah,” tukasnya.

Pimpinan Komisi X dari PDI Perjuangan ini mempertanyakan, saat ini lebih happy dengan kurikulum baru atau kurikulum y an g l am a. “ K a l au m as a l ah happy itu relatif dan juga pihak pemerintahpun harus yakin dengan penerapan kurikulum ini, karena tidak terlalu banyak perubahan dan ini sudah berjalan sangat baik,” tukas Zulfawarni seorang guru matematika.

Sementara itu anggota Komisi X dari Partai Golkar, Ferdiansyah, juga mempertanyakan permasalahan penerapan sistem kurikulum dan pengajaran yang dilakukan dengan sistem 52 jam serta masalah buku. Menanggapi hal itu Zulfawarni menyatakan, antara guru, orang tua murid dan siswa harus saling berkomunikasi tentang masalah penjurusan yang berkaitan dengan kurikulum yang baru ini. (hr), foto : hindra/parle/hr.

Page 60: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

60 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

pihaknya sengaja mengunjungi Papua Barat untuk mengetahui se-cara langsung isu dan perkembang-an yang terkait dengan bidang keagamaan dan kerukunan umat beragama di daerah tersebut.

Dalam pertemuan dengan Ko-misi VIII, Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Pjs. Sekda Papua Barat, Ishak Halattu men-gatakan bahwa sejauh ini Papua Barat tidak memiliki permasalahan yang berkait an dengan perbedaan agama. Bahkan jika dianalogkan bangsa ini bisa mendapatkan nilai Kebhinekatunggal Ika an di Papua Barat ini.

“Bagaimana dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Misalnya ketersediaan guru agama

bagi siswa sekolah di Lembaga pendidikan yang menganut agama tertentu sebagai pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” tanya Ledia Hanifa.

Untuk hal tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Agama Papua Barat, Juliana Leong mengatakan, ada be-berapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan aga-ma Islam di sekolah. Seperti kurang-nya jumlah guru Pendidikan Agama Islam pada PAUD/ TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Selain itu kurangnya ke-tersediaan buku pendidikan agama Islam bagi guru dan siswa, serta kurangnya sarana/prasarana praktek Pendidikan Agama Islam bagi siswa. Berkaitan dengan hal tersebut Komi-si VIII mengunjungi secara langsung Pendidikan Integral Hidayatullah,

Pada masa reses kali ini, Komisi VIII DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Komisi VIII membagi atas Tiga Tim kunjungan kerja, yakni Provinsi Papua Barat, Aceh dan Bali.

Di Papua Barat , Komisi V I I I men coba menghimpun aspirasi langsung dari pemerintah bumi cen derawasih, khususnya yang ber-kaitan dengan sektor pendidikan agama, pemberdayaan perempuan, sosial dan lain sebagainya.

Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Ama-lia Hanifa yang menjadi Ketua Tim Kunker Papua Barat mengatakan,

Page 61: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

61EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

MTS Luqmanul Hakim yang berada di Jalan Trikora, Manokwari.

Selain itu, tak lupa Komisi VIII juga mengunjungi Situs Religi Pulau Mansinam. Untuk menjangkau Pulau yang terletak di Teluk Doreri, sebelah selatan Kota Manokwari ini Komisi VIII terlebih dahulu harus menyeberangi lautan dengan speed boat selama 10 menit dan menumpang truk fuso ke puncak pulau seluas 11,6 hektar ini, dimana di puncak Pulau Mansinam ini tengah dibangun Patung Yesus setinggi 30 Meter.

Namun lebih dari itu di Pulau ini merupakan tem-pat bersejarah dalam per-adaban masyarakat Pa pua. Dimana pada 5 Februari 1855 dua orang zendeling-werklieden (utusan tukang) dari Jerman, C.W. Ottow dan Johann Gottlob Geissler menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Tanah Papua. Kedatangan keduan-ya untuk menyebarkan misi penginjilan di Tanah Papua. Ke depannya situs pulau ini diharapkan dapat menjadi salah satu tempat wisata favorit terutama bagi umat kristiani.

“Kami berharap Kemen-terian Agama ikut memberikan dana atau anggaran untuk pembangun-an situs religi ini sebesar 24 miliar. Karena sejak awal pembangunan, anggaran berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pariwisata,” kata Juliana.

Menanggapi hal tersebut Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama yang diwakili oleh Kabag Perenca-naan dan Sistem Informasi, Yusak Mangontan mengatakan bahwa keterbatasan anggaran pada Dirjen Bimas Kristen tidak memungkinkan untuk memberikan dana sebesar yang diminta untuk pembangunan gereja di Pulau Mansinam. Namun untuk Papua Barat secara keseluruh-an, Dirjen Bimas Kristen belum bisa memberikan anggaran sebesar yang

diminta.

“Karena keterbatasan anggaran yang kami miliki, kami hanya bisa memberikan anggaran sebasar 500 juta untuk gereja di situs pulau Mansinam, dan 250 juta untuk gereja-gereja di Papua Barat secara keseluruhan,” ungkap Yusak.

Dalam kunker kali ini, Komisi VIII juga mengunjungi warga Wosi yang menjadi korban banjir di Manok-wari, Papua Barat. Dalam kesem-

patan ini anggota Komisi VIII, Nurul Iman Mustofa mengatakan harus ada solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang hampir setiap tahun melanda pemukiman warga yang berada di sepanjang sungai atau kali wosi ini. Bahkan dalam banjir bulan lalu sekitar lima rumah warga hanyut terbawa arus.

“Salah satunya reboisasi atau peng hijauan kembali lembah hijau atau hutan lindung. Karena konon menurut informasi di hutan lindung atau lembah hijau Wosi rendani ke-hilangan pohon-pohon besar akibat penebangan liar. Sementara pohon-pohon tersebutlah yang sebenarnya bisa menopang tanah di saat debit air hujan meningkat,” kata Nurul Iman Mustofa.

Sedangkan menurut Anggota Komisi VIII lainnya, Ketut Sustiawan, normalisasi kali atau sungai Wosi dan penataan daerah-daerah seki-tar aliran sungai juga sangat diper-lukan. Pengerukan dan pelebaran sungai yang ada disertai dengan pembuatan sudetan disepanjang sungai diharapkan dapat menjadi solusi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi

Pada kunjungan kerja ini, Komisi VIII juga mengunjungi Asistensi So-

sial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang berada di Arowi, Papua Barat. Martha fadhiba, 79 tahun menjadi salah satu ASLUT yang didatangi Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa menan-yakan bagaimana sejauh ini pro-gram jamin an sosial usia lanjut yang dianggarkan oleh Kementerian Sosial RI. Martha termasuk dalam 200 ASLUT di Papua Barat yang mendapatkan bantuan sosial sebe-sar 2,4 juta per tahun yang diberi dalam tiga tahapan.

“Kami yakin banyak ASLUT seperti ibu Martha di Papua Barat yang juga harus diberikan bantuan jaminan sosial. Sementara panti jompo di daerah ini juga masih sangat minim, bahkan bisa dikatakan belum ada.

Page 62: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

62 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Ini PR (pekerjaan rumah) bagi Kemensos dan tentu kita semua untuk mengatasi ini,” ungkap Ledia.

Sementara itu Anggota Komisi VIII lainnya Abdul Aziz Suseno mendapat aspirasi berbeda dari ma-syarakat Arowi. Dimana masyarakat menyampaikan secara langsung janji pemerintah yang ingin mem-berikan rumah permanen dari bata kepada warga Arowi yang notabene berada disekitar pesisir pantai, na-mun hingga kini janji tersebut be-lum teralisasi.

“Warga menagih janji pemerin-tah yang katanya rumahnya akan direnovasi menjadi rumah bata permanen. Kenyataannya saat ini pemerintah hanya merenovasi rumah warga dengan mengguna-kan papan, bukan bata dan semen. Untuk hal ini kami akan sampaikan kepada Komisi V yang menangani perumahan,” ungkap Aziz.

Tinjau Gempa Aceh

Sementara itu Tim Kunker Komisi VIII yang bertu-g a s m e n y e r a p aspirasi masyara-k a t N a n g g r o e Aceh Darussalam mendapatkan se-jumlah masukan. Diantaranya pe-ningkatan jumlah pondok pesantren namun tidak di-barengi dengan pembinaan teknis yang diber ikan pemerintah.

“Sebut saja ma-sih banyak pondok pesantren yang belum memiliki sarana dan prasa-rana serta gedung ruang belajar yang memadai. Hal ini tentu akan meng-hambat proses belajar mengajar,” kata Wakil Ketua

Komisi VIII, Sayed Fuad Zakaria yang memimpin rombongan kunker Aceh.

Berangkat dari hal tersebut, Komi-si VIII meminta agar pemerintah meningkatkan perhatiannya pada pendidikan keagamaan yang ada di Aceh, khususnya agama Islam. Serta mendesak Kementerian Aga-ma untuk memberikan dukungan alokasi anggaran yang cukup un-tuk pendidikan keagamaan di Aceh, mengingat Provinsi ini memiliki keis-timewaan dalam budaya dan adat istiadat, serta penerapan syariat Is-lam di daerah ini.

“Dengan demikian materi muatan lokal dimasukan dalam kurikulum madrasah yang berorientasi kepada penerapan dan penguatan nilai-nilai Dinul Islam dan pelestarian budaya Aceh yang Islami dikalangan siswa. Akhirnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Aceh bisa sama dengan provinsi maju lainnya, karena itu adalah kunci mempercepat pembangunan masyarakat Aceh,” tambahnya.

Tim Kunker Komisi VII I juga mengunjungi Posko Bencana di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Gempa bumi 5,6 SR di 16 km Barat daya Aceh Besar Oktober lalu berdampak pada rusaknya berbagai fasilitas sosial. Oleh karena itu, Komisi VIII meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan verifikasi tingkat kerusakan dampak gempa tersebut. Disertai dengan penanggulangan bencana pasca gempa oleh mitra kerja Komisi VIII.

Terkait dengan program pember-dayaan perempuan, Sekda Aceh, Dermawan mengatakan masih ber-jalan dengan baik. Kampanye kese-taraan gender emansipasi perem-puan dalam pembangunan serta pemberdayaan perempuan tetap dilaksanakan rutin oleh pemerin-tah aceh. Dalam hal perlindungan hak-hak konstitusional perempuan, pemerintah aceh menjalin kerjasa-ma dengan berbagai pihak, terma-suk kalangan LSM dan ulama. Salah satunya saat akhir Oktober lalu, Komnas Perempuan dan Pemerintah Aceh menggelar dialog dan evaluasi bersama tentang penerapan hak-hak konstitusional perempuan di Aceh.

Dengan kata lain, secara umum penerapan hak konstitusional di Aceh sudah berjalan dengan baik. Salah satu indikasinya terlihat dari keterlibatan perempuan Aceh se-bagai kandidat dalam Pemilu 2014, semua Parpol telah memenuhi ke-tentuan tentang partisipasi perem-puan. Untuk hal tersebut, Sayed mengaku komisinya memberikan apresiasi yang besar. Bahkan ia memperkirakan pada pemilu 2014 mendatang akan lebih banyak men-empatkan perempuan dalam jajaran anggota legislatif di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. (ayu,as)

Page 63: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

63EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

SOROTAN

“Program LCGC ini sudah disetu -jui pemerintah, tentunya orang yang punya mo-

bil lama akan membeli mobil mu-rah untuk keperluan sehari-hari, ini akan menyebabkan BBM Subsidi te-rus membuka,” ujar anggota Komisi VII DPR Tommy Adrian Firman dari Fraksi PPP saat diwawancarai Par-lementaria baru-baru ini.

Dirinya mengkhawatirkan kondisi tersebut akan berdampak terhadap BBM subsidi yang terus meningkat

kemudian berakibat jebolnya APBN nantinya.

Pasalnya, tanpa Low Cost Green Car (LCGC) saja pertahun produksi mobil Indonesia mencapai 1 juta unit, kemudian sepeda motor 10 juta unit dimana semuanya meminum BBM bersubsidi karena pangsa pasar BBM subsidi 98 persen, dan non subsidi hanya 2 persen. program mobil murah ini justru akan menggerus BBM bersubsidi.

Terkait mobil nasional, menurut Tommy, perhatian pemerintah

masih minim terhadap industri mobil nasional. Pasalnya, industri dalam negeri seharusnya bekerjasama alih teknologi dengan industri otomotif asing yang memiliki pengalaman di luar negeri.

“Banyak orang yang melihat mo-bil nasional kurang unggul diban-dingkan mobil dari pabrikan Jepang, karena memang mobil murah LCGC mencapai 100 juta dan tentunya mereka akan membeli mobil itu,” tambahnya.

Tommy mengharapkan pemerin-

Fenomena mobil murah biasa disebut Low Cost Green Car (LCGC) dalam pameran otomotif terbesar di Indonesia telah memukau banyak pecinta otomotif. Bahkan tidak tanggung-tanggung ribuan masyarakat telah memesan mobil tersebut menjadi kendaraan idaman mereka. Program LCGC inipun dinilai akan berdampak pada membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan pertumbuhan industri otomotif, khususnya LCGC yang dipatok mencapai 600.000 unit setiap tahunnya.

FENOMENA MOBIL MURAHTEKAN ANGGARAN BBM BERSUBSIDI

Page 64: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

64 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

tah segera mendorong percepatan pembangunan infrastruktur massal seperti monorail dan MRT untuk mengurangi kemacetan di kota be-sar. “Kemacetan di jalan akan terus bertambah, bukan karena adanya mobil murah tetapi karena semakin meningkatnya pertumbuhan eko-nomi,” tandasnya.

Menurutnya, kebijakan Pemerin-tah daerah DKI Jakarta sudah jalur yang benar dalam mengejar ke-tertinggalan infrastruktur dengan segera membangun transportasi massal. “Namun semuanya butuh proses, kita akui memang pajak mo-bil kendaraan bermotor Indonesia termasuk tertinggi, coba jika diluar negeri mobil mewah 1 miliar, maka di Indonesia bisa mencapai 2 miliar,” katanya.

Sementara anggota Komisi V DPR Fary Djemy Francis dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, dirinya men-dorong pembangunan Industri oto-motif nasional, karena kebutuhan mobil nasional pertahun terus me-ningkat bahkan mencapai 1.7 juta pertahun.

“Kita lihat bahwa pangsa pasar mobil diseluruh dunia yang ter-tinggi yaitu Indonesia. Yang utama yaitu bagaimana mendorong per-tumbuhan ekonomi salah satunya membangun pabrik mobil nasional,” ujarnya.

Dia menegaskan, dirinya menolak mobil murah dan mendukung pem-bangunan mobil nasional secara ter-padu. “Kita juga mendorong bagaima-na transportasi publik dikedepankan jangan kita mendorong jumlah mobil sementara jalan yang dibangun tidak meningkat maka kami mendorong in-dustri mobil nasional berikutnya yaitu me ngutamakan transportasi publik,”

katanya.

Terkait persoalan Infrastruktur, lanjut Fary, dirinya bersama Komisi V DPR sudah melakukan evaluasi kepada semua stakeholder Komisi V DPR, ternyata dari hasil evaluasi itu masih terdapat kekurang an khu-susnya pembangunan infrastruktur, air bersih, bandara, pelabuhan dan transportasi lainnya. “Semua sudah didiskusikan de ngan Komisi V DPR bahkan sebagian besar beralasan masih minimnya anggaran,” ung-kapnya.

Karena itu, terangnya, perlu ada terobosan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, artinya perlu terobosan guna mencegah anggaran jangan sampai bocor, memang apabila tidak bocor sangat memungkinkan kita membangun jalan dari Aceh-Lampung.

Terkait kebijakan menekan laju pertumbuhan kendaraan bermo-tor, Fary mengatakan, setiap Ke-pala Daerah mempunyai terobosan dalam menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Diakuinya, untuk anggaran infrastruktur Indo-nesia hanya mencapai sekitar 2.5 persen dari APBN, sementara untuk negara maju bisa tembus diatas lima persen.

Khusus Industri mobil nasional, dia mengharapkan industri otomotif nasional dapat segera bangkit, karena memang kebutuhan mobil di Indonesia sangat besar. “Berikutnya kita ingin sistem infrastruktur semakin terintegrasi, khusus mobil murah konsepnya memang hanya untuk pemenuhan kebutuhan orang tertentu saja, dan yang penting bagaimana untuk membangun infrastruktur publik itu utamanya,” jelasnya.

Permalukan Pemakai Premium

Pemerintah mengancam akan mempermalukan pengguna mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) yang mengguna-kan bahan bakar minyak bersubsidi. “Kalau ada yang nekat mengguna-kan Premium, difoto saja biar di-permalukan,” kata Menteri Perindus-trian M.S Hidayat baru-baru ini.

Dalam beberapa hari terakhir, marak foto mobil murah pengguna Premium beredar di sebuah situs berita. Hidayat mengancam pemi-lik mobil murah yang nekad meng-gunakan bahan bakar bersubsidi harus dipermalukan. “Dari sekian ribu orang ada beberapa yang nye-leweng, ya itu difoto saja. Diperma-lukan, nomornya (nomor pelat ken-daraan) juga difoto,” katanya.

Meski mengancam akan mem-permalukan, Hidayat mengakui hingga kini pemerintah masih menggodok regulasi yang melarang penggunaan premium sebagai ba-han bakar mobil murah. “Nanti juga ada kerja sama dengan SPBU untuk membuat aturannya ,” ujarnya.

Namun langkah Menteri Perindus-trian, dinilai Tommy tidak akan ber-jalan di lapangan, karena, akunya, masyarakat membeli mobil LCGC dengan harapan dapat menggu-nakan premium dan irit. “Sekarang ini mobil mewah saja masih mengisi premium seperti di luar kota tidak ada pertamax plus mereka banyak mengisi premium,” terangnya. (si) Foto: Iwan Armanias/Parle.

Kita lihat bahwa pangsa pasar mobil diseluruh dunia yang tertinggi yaitu Indonesia. Yang utama yaitu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya membangun pabrik mobil nasional

Page 65: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

65EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Beberapa isi deklarasi di-antaranya menyatakan tidak ada kekebalan hukum dalam bentuk apapun yang dapat di-

berikan kepada seseorang termasuk pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi. Kemudian diperlu-kan kerjasama yang lebih erat antar berbagai pihak termasuk NGO, Me-dia, sektor swasta dan institusi yang berkaitan dengan pengawasan ko-rupsi.

Selain itu, anggota parlemen harus berpartisipasi dalam mem-promosikan prinsip-prinsip UNCAC (United Nations Convention on Anti-Corruption) yang terdiri dari upaya

pencegahan, kriminalisasi, pengem-balian aset, kerjasama internasional dan mekanisme pengawasan yang efektif.

“Sebagai tuan rumah Indone-sia khususnya DPR RI sebagai pe-nyelenggara sidang umum South-east Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC, memiliki ke-pentingan yang begitu besar ter-hadap kerjasama regional dalam pemberantasan korupsi,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat kon-ferensi Pers SEAPAC , baru-baru ini.

Menurutnya, Korupsi bukan lagi isu domestik tetapi sudah dika-tegorikan sebagai kejahatan lin-

tas batas negara, sebagaimana juga diakui oleh UNCAC bahwa korupsi merupakan ancaman trans nasional. “DPR RI berusaha untuk mengambil inisiatif dan mendorong langkah konkret demi mewujudkan kerjasa-ma antar negara dalam pemberan-tasan korupsi,” tandasnya.

Persoalan Korupsi

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Indonesia masih me-miliki tantangan dalam memberan-tas korupsi diantaranya, perbaikan sektor politik dan penegakan hukum di Indonesia. “Selain itu perlu dido-rong pembangunan integritas serta perbaikan sektor pemerintahan,

DPR RI Akan Susun Kode Etik Anti Korupsi

Perhelatan akbar anti korupsi yang digagas oleh DPR RI baru saja usai, dan membuahkan empat isu utama yang dinamakan “Deklarasi Medan”. Deklarasi tersebut membahas beberapa hal

diantaranya mengenai patronase politik dan dampaknya terhadap korupsi, Gender, budaya dan korupsi, mobilisasi massa dan bagaimana memperbaiki kepercayaan public (public trust).

LIPUTAN KHUSUS

Page 66: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

66 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

semuanya membutuhkan efektifitas dan fungsi kerjasama antar negara dan kerangka berfikir internasional dalam memberantas korupsi,”ujar Ketua Global Organization of Par-liamentarians Against Corruption (GOPAC) ini.

Menurut Pramono dalam sidang kali ini, Indonesia ingin berbagi visi yang kuat dalam memberantas ko-rupsi dan mendukung pemerintah-an yang bersih. “Visi dari pemerintah menjaga integritas dan moralitas dalam melayani masyarakat dengan baik, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari sisi administrasi,” tandasnya.

Dia menambahkan, Parlemen Indonesia memiliki visi yang men-dalam dalam menerapkan sema-ngat Pertemuan GOPAC Chapter. “Kita semua memiliki kepedulian dalam berbagai latar belakang multi political, kita semua terinspirasi se-mangat pergerakan anti korupsi dari GOPAC ini,” ujarnya.

SEAPAC, lanjutnya, merupakan lembaga yang memfokuskan solusi dan langkah-langkah dalam mem-berantas korupsi. “Kita mengharap-kan pertemuan ini dapat memiliki dampak dalam mempromosikan gerakan anti korupsi,” ujarnya.

Pertemuan ini bagi Indonesia merupakan langkah serius dalam menjadikan korupsi sebagai keja-hatan luar biasa di tengah masyara-kat termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan trias politika.

Pada kesempatan itu, Pramono mengharapkan semakin meluasnya gerakan anti korupsi pada tingkat parlemen di Asia Tenggara. “Kita intinya mendorong semua anggota SEAPAC untuk memiliki national chapter karena memang yang baru memiliki national chapter adalah Indonesia, Malaysia dan Timor Leste,” ujarnya.

Menurutnya, semua negara yang tergabung di SEAPAC memiliki pandangan yang sama bahwa ke-

terbukaan itu menjadi faktor pen-ting. disisi lain, diharapkan negara tetangga dapat bekerjasama untuk memulangkan para koruptor. “Ja-ngan sampai para pelaku atau orang yang korupsi di Indonesia menjadi-kan negara tetangga sebagai surga bagi mereka,” tandasnya.

Pramono menambahkan, didalam deklarasi Medan prinsipnya me-ngatur agar parlemen di Asia teng-gara memiliki kesepahaman untuk segera meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). “Indonesia sendiri sudah hampir meratifikasi semua yang belum tinggal asset recovery saja,” katanya.

Dia mengatakan, ratifikasi asset recovery sangat penting bagi Indo-nesia untuk mencegah para pelaku korupsi lintas batas melarikan uang hasil korupsinya. “Para pelaku ko-rupsi makin lama makin canggih mereka tidak menempatkan uang-nya di Indonesia atau negara sendiri tetapi dipindah ke luar negeri,” tan-dasnya.

Begitu dipindah ke luar negeri, lanjut Pram, Indonesia tidak me-miliki alat untuk mengambil aset hasil korupsi tersebut. “Karena itu ratifikasi UNCAC itu sangat penting sekali,” jelasnya.

SEAPAC didirikan sejak tahun 2005 di Manila, Filipina, sebagai

regional chapter GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) yang bermarkas di Kanada. Sebanyak 28 orang ang-gota DPR RI bergabung menjadi ang-gota SEAPAC melalui pembentukan gugus tugas nasional anti korupsi pada Desember 2012. Saat ini jum-lah anggota DPR yang bergabung dengan SEAPAC sudah mencapai 39 orang.

Kode Etik Anti Korupsi

Terkait hasil deklarasi Medan, Ketua BKSAP Surahman Hidayat mengusulkan agar segera disusun Kode Etik Khusus anti korupsi bagi anggota Dewan. “Memang kita sudah ada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) namun itu masih normatif kita ingin yang lebih aplikatif lagi untuk memerangi korupsi di DPR RI,” ujarnya disela-sela Sidang umum Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) di Medan, Kamis, (24/10).

Menurutnya, hal ini merupakan upaya kita untuk berbuat sesuatu dalam memberantas korupsi dan termasuk etika moral kita sebagai anggota DPR untuk memerangi praktek korupsi tersebut. “Kode etik itu untuk memelihara legitimasi anggota parlemen karena didalam dirinya melekat tanggung jawab so-sial dan moral,” ujarnya.

Dia menambahkan, aturan inter-nal DPR juga harus diperkuat terkait dukungan dalam memerangi prak-tek korupsi diantaranya menskors dan memecat anggota yang terlibat korupsi. “Kita juga akan mendorong sampai tingkat Fraksi dan yakin se-mangatnya sama semua,” tandas-nya.

Surahman mengatakan, dirinya mendorong perbaikan UU MD3 se-bagai pintu masuk dalam memer-angi korupsi di Dewan. “Khusus le-gislasi juga perlu diperbaiki dan itu menjadi pintu masuk untuk perbaik-an kedepannya,” katanya. (si) Foto: Iwan Armanias/Parle.

Visi dari pemerintah menjaga integritas dan moralitas dalam melayani masyarakat dengan baik, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari sisi administrasi,

Page 67: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

EDISI 107 TH. XLIII, 2013 67PARLEMENTARIA

B h i n e k a Tu n g g a l I k a a t au berbeda-beda tetap satu jua, itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi grup musik DEBU. Ya, tidak hanya warna kulit dan rambut yang cukup mencolok keanekaragamannya, kedua belas personilnya pun berasal dari berbagai belahan bumi yang berlainan. Namun kini dibawah

naungan Sang Merah Putih, lewat musik nya yang sangat berbeda, DEBU mencoba menularkan lirik-lirik yang penuh mistik dan sufistik yang lahir dari relung kalbu yang mabuk akan cinta dan kerinduan pada Sang Khalik. Bersama dengan Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlementaria, Kumayl Mustafa Ibnu Daood, sang vokalis sekaligus salah

satu pentolan grup ini menceritakan kisahnya.

Kaum Sufi yang Merasa Tidak Nyaman

Meski berasal dari berbagai negara seperti Swedia, Inggris dan belakangan juga bergabung anggota dari Indonesia, namun

SELEBRITIS

Page 68: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

68 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

dapat dikatakan sebagian besar personil DEBU (ketika itu bernama Dust on the Road), yang notabene merupakan orang tua dari personil DEBU sekarang, awalnya tinggal di sebuah kota kecil di daerah New Mexico, sebuah propinsi yang terletak antara Texas dan Arizona, Amerika Serikat. DEBU membentuk sebuah komunitas yang meyakini prinsip dan ajaran Islam. Di bawah bimbingan Syekh Fattah, DEBU mempelajari tasawuf dan memilih menjadi golongan sufi.

Bak nafas hidup sehari-hari, bagi golongan Sufi menyanyi menjadi zikir dan ibadah yang akhirnya akan menjadi bagian dari perkembangan spiritualnya. Tentu saja menyanyi dengan l ir ik- l ir ik yang penuh mistik dan sufistik, yang rindu dan cinta akan Sang Khalik. Komunitas muslim di kota tersebut yang ketika itu masih sangat terbatas membuat

DEBU hanya bisa menyanyi di acara tertentu saja, itupun terbatas pertemanan atau kekerabatan.

D ice r i t ak an Mus t af a , tahun 1997 sebagian besar dari komunitas tersebut pindah ke sebuah Negara di dekat Amerika Serikat, yakni Republik Dominika. Sayangnya, tak berbeda dari Amerika Serikat, di Negara itupun komunitas DEBU tidak merasa nyaman.

“Orangtua kami ketika itu berpikir ini sungguh bukan lingkungan yang ramah bagi kami yang merindukan suasana Islami. Dalam hati kami bertanya sebenarnya dimanakah tempat di dunia ini yang bisa member i kenyaman dan ketenteraman dalam suasana Islami?,” kisah Mustafa.

Ditengah kegel isahan tersebut, dilanjutkan Musta-fa, lewat mimpi yang dihadir-kan pada Syekh Fattah, Allah SWT yang Maha pengasih memberikan ilham yang me-

nyebutkan nama Indonesia. Setelah didiskusikan kepada sang isteri, ke-duanya meyakini bahwa mimpi itu adalah petunjuk dan jawaban Illahi akan doa dan kegelisahannya sela-ma ini. Lantas dimanakah Indonesia itu? Pertanyaan itu muncul karena selama ini pemimpin kaum sufi itu memang belum pernah mengetahui tentang Indonesia.

Subhanallah, lagi-lagi Allah SWT memberikan petunjuknya, lewat Syekh uqbah, seorang kerabat yang dikenalnya melalui dunia maya (internet), Syekh Fattah akhirnya mengetahui tentang Indonesia. Di saat bersamaan, Syekh Fattah pun mengutarakan keinginannya dan kelompoknya untuk bersilaturahim dan datang ke Indonesia.

Hijrah Ke Tanah Pertiwi

Satu tahun pasca reformasi di

Indonesia atau tepatnya di medio bulan Maret 1999 Syekh Fattah dan kelompok Sufinya hijrah ke Jakarta dan diterima langsung oleh Syekh Uqbah. Itu merupakan pertemuan pertamakalinya dengan Syekh Uqbah yang sekaligus menjadi titik awal kehidupan kaum sufi bimbingan Syekh Fattah di bumi pertiwi.

Tiga bulan lamanya DEBU atau kaum sufi tersebut bermukim di ibukota, khususnya di bilangan Pasar Minggu. Hingga suatu hari tawaran dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang pun datang. Syekh Fattah dan beberapa anggota kelompoknya diminta mengajar agama untuk mahasiswa baru di universitas tersebut.

Tentu saja tawaran tersebut tak dibiarkan begitu saja. Tanpa ber-pikir panjang, dengan niat berdak-wah dan menyiarkan Islam, DEBU atau kaum sufi tersebut langsung mengamini tawaran tersebut. Hingga tak lama berselang, mereka pun berangkat ke Ujung Pandang dan ditempatkan di Bukit Barugah. Tak lama mendiami bukit tersebut, DEBU pindah ke daerah pedesaan, Padang Lampe namanya. Disini berdiri Pesantren Darul Mukhlisin milik UMI.

Kondisi Pesantren tersebut saat itu bak hidup segan mati tak mau. Den-gan kata lain, hanya fisik ba ngunan saja yang nampak menawan, na-mun ruh dari pesantren sama sekali tak terasa dan tak nampak sama sekali. Kondisi tersebut meski meru-pakan tantangan terbesar bagi Syekh Fattah dan kaum sufi lainnya termasuk anggota DEBU, namun tak mengurangi semangat Syekh Fattah dan kelompoknya untuk berdakwah dan mengajar di pesantren tersebut.

”Kami mengajar para mahasiswa itu sambil menjalankan kegiatan se-hari-hari. Kita ajarkan Al Quran dan hadits serta bahasa Inggris. Setiap usai shalat lima waktu, Syekh Fat-tah membimbing kami zikir bersama para mahasiswa,” papar Mustafa.

SELEBRITIS

Page 69: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

EDISI 107 TH. XLIII, 2013 69PARLEMENTARIA

Dari pergaulan sehari-hari diketa-hui bahwa umumnya anak muda di daerah tersebut ketika itu belum ter-lalu mengerti tentang Islam. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang tidak bisa membaca Al Quran dan belum mengetahui tata cara shalat. Berangkat dari kondisi tersebut, Syekh Fattah memulai dakwah le-wat zikir. Ia mencoba menarik minat pemuda akan keindahan Islam de-ngan lantunan puji-pujian terhadap Allah SWT lewat zikir.

Lirik-lirik yang disajikan Syekh Fattah dalam zikir dan nyanyian tersebut semua sarat akan nilai-nilai Islami. Perlahan namun pasti. Agaknya hal tersebut cukup me-ngena dalam diri para pemuda dan mahasiswa tersebut. Hingga dari hari ke hari para peserta zikir pun terus bertambah. Dan akhirnya dari menyanyi,zikir, para mahasiswa dan pemuda setempat pun sema-kin penasaran dengan ajaran-ajaran Islam lainnya. Terlepas dari semua itu DEBU pun mulai bisa mensosia-lisasikan grup dan aliran musiknya yang diakuinya belum pernah ada sebelumnya.

Keunikan Nama dan Musik DEBU

Dimana bumi berpijak disana lah langit dijunjung. Ungkapan itu agaknya begitu membekas dalam benak para personil DEBU yang awalnya bernama Dust on The Road atau Debu di jalanan. Hijrahnya ke bumi pertiwi membuat para sufi dalam kelompok tersebut untuk menyelaraskan nama kelompok mereka sesuai dengan bahasa Indonesia, yakni DEBU dan bukan lagi Dust on The Road.

DEBU, nama yang sederhana dan mudah diingat. Formasinya pun berubah. Disinilah proses regenerasi berlangsung. Syekh Fattah yang merupakan guru rohani, tidak lagi memimpin vokal. Sebaliknya, ia lebih sering membuat syair-syair dalam bahasa Indonesia. Sementara personil DEBU saat ini merupakan hasil regenerasi orangtuanya yang notabene merupakan pendir i DEBU. Meski diakui Mustafa untuk

instrumen tertentu masih dipegang oleh beberapa orang senior.

“DEBU bisa beregenerasi dan di na-mis dalam musik dan personilnya, namun satu hal yang harus tetap di-pegang dan ditanamkan dalam grup ini adalah prinsip dimana musik dan nyanyian sebagai media dakwah dalam menyiarkan ilmu-ilmu Is-lam,” ungkap pria kelahiran Oregon, Amerika Serikat, 9 Juli 1981 ini.

Keunikan musik DEBU yang kaya akan nuansa ala Timur Tengah de-ngan rebana nya, ditambah dengan bebunyian dari berbagai alat musik tradisional dari berbagai negara, seperti alat musik santur dari Iran, Tambura dari Turki, gendok-gendok dari Sulawesi Selatan sangat harmo-nis dengan alat-alat musik modern yang selama ini ada seperti Biola, Bass, harpa dan perkusi.

Dari kenyataan tersebut sangat sulit menggolongkan aliran musik DEBU. Seperti Nasyid padang pasir, namun aliran jazz dan country nya terdengar kental. Menyikapi hal tersebut pria yang identik dengan rambut blondy nya yang gondrong ini mengatakan bahwa musik DEBU adalah musik yang universal atau musik dunia.

Dari beberapa keunikan tersebut tak heran jika kepopuleran DEBU cepat berkembang. Dari mulut ke mulut undangan untuk berdendang d ib er b aga i kes emp at an p un menghampirinya, hingga kemudian di tahun 2003 DEBU pun didapuk untuk membuat album rekaman bertajuk Mabuk Cinta yang direkam dalam dua bahasa, Indonesia dan

Arab. Tahun berikutnya, 2004 DEBU kembal i mengeluarkan album bertitle Makin Mabuk yang juga disajikan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

Tahun 2006 DEBU kembali merilis album ketiganya berjudul Nyawa dan Cinta, namun kali ini DEBU memfokuskan hanya merekam album dalam bahasa Indonesia, diantaranya lagu berjudul Agama, Dendang Sufi dan Tobat berkali­kali. Dan setahun kemudian, 2007 DEBU membuat gebrakan baru dengan merilis album bertitle Gubahan Pecinta yang berisi 13 lagu dalam 6 bahasa yaitu Indonesia, Arab, Inggris, Turki, Cina dan Italia. Dan pada tahun yang sama DEBU merilis album dalam bahasa Turki berjudul Hep Beraber.

Isu Deportasi dan Perjuangan Menjadi WNI

Nama DEBU kian melambung, tak hanya dalam negeri namun juga mancanegara. Beberapa kali DEBU diundang berdendang di depan kepala Negara, seperti di Presiden Iran, Ahmadinejad. Bahkan beberapa tahun lalu saat berlangsung Idul fitri, DEBU didapuk bernyanyi di Istana Negara, di depan Presiden SBY.

“Tentu kami bangga dan senang bisa bernyanyi di depan Presiden atau kepala Negara, karena tidak semua musisi mendapat kesem-patan tersebut. Namun bagi kami, dimana pun DEBU bernyanyi dan bermusik kami akan tetap berusaha menyajikan seindah mungkin un-tuk menarik kecintaan para hamba kepada Mahbud nya. Kembali lagi, Musik adalah media dakwah kami,” aku Mustafa.

Banyaknya undangan menyanyi di berbagai acara membuat DEBU kerap menghiasi layar kaca. Tak ayal hal tersebut mengundang angga-pan beberapa pihak mengenai sta-tus kewarganegaraan dan visa yang digunakan para personil DEBU yang sebagian besar berwarna blonde atau bule. Beberapa kali isu depor-

Namun bagi kami, dimana pun DEBU bernyanyi dan bermusik

kami akan tetap berusaha menyajikan seindah mungkin untuk menarik kecintaan para hamba kepada Mahbud nya. Kembali lagi, Musik adalah

media dakwah kami,

Page 70: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

70 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

tasi kerap menerpa para personil DEBU. Namun sebelum pihak imi-grasi melakukan pendeportasian, untungnya para personil DEBU ter-masuk yang taat aturan. Mereka tak lupa untuk memperbarui dokumen-dokumen yang berhubungan den-gan keimigrasian.

Namun 21 Juni 2011 lalu DEBU tidak perlu lagi memperpanjang dokumen ijin tinggal atau visanya di Indonesia. Karena sejak saat itu mereka resmi menjadi WNI setelah diambil sumpah setianya kepada Negara kesatuan Republik Indone-sia oleh Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat. Sujud syukur pun me-reka panjatkan.

Dengan bahasa Indonesia yang fasih dan penuh penghayatan DEBU menyanyikan lagi Indonesia Raya dan Padamu Negeri ketika berlangsung proses pengambilan sumpah. Malah, ketika membacakan Pancasila dilakukan secara lancar sebagaimana berlangsungnya acara-acara resmi lainnya.

“Sebenarnya sejak kami datang ke Indonesia tahun 1999 silam kami telah berusaha mengajukan permohonan menjadi WNI, namun peraturan belum memperbolehkan-nya. Namun saya bangga dan baha-gia sudah resmi menjadi WNI,”aku Mustafa.

Lebih dari itu, saat diundang ber-nyanyi ke berbagai Negara, Mustafa

dan personil DEBU lainnya dengan bangga mengatakan bahwa mereka berasal dari Indonesia. Bahkan de-ngan bangganya mereka memper-lihatkan paspor Indonesia. Diakui Mustafa, ketika bertandang ke Ne-gara lain, tidak sedikit yang kehe-ranan melihat paspor Indonesia yang mereka tunjukkan. Pasalnya warna kulit sebagian besar perso-nil DEBU yang berbeda dengan ke-banyakan orang Indonesia. Dengan bangganya Mustafa menjelaskan bahwa inilah keunikan dan kebe-ranekaragaman yang ada di Indo-nesia. “Meski berbeda-beda, namun kami tetap satu jua, bangsa Indone-sia,” ujarnya.

Tidak Ingin Berpolitik dan Hanya Ingin Menghibur Dalam Kampanye

Menjadi WNI secara otomatis personil DEBU memiliki hak dan ke-wajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Terma-suk hak memilih dan dipilih dalam sebuah proses demokrasi. Tahun 2014 mendatang menjadi pertama kalinya Mustafa mengikuti pemilih-an umum legislatif dan eksekutif atau pilpres.

Untuk hal yang satu itu Mustafa mengaku akan mengikutinya se-perti warga Negara lainnya. Namun ia enggan untuk masuk ke dalam dunia politik, misalnya menjadi kader atau partisan salah satu par-tai. Ia tidak ingin dengan masuknya

ia ke dalam salah satu partai mem-buat kebebasannya dalam bermusik menjadi terbatas. Padahal musik adalah universal.

“Kalau untuk menghibur dalam se-buah kampanye mungkin tidak ma-salah. Namun kalau setelah itu kami tidak diperbolehkan menghibur dalam kampanye partai lain, tentu kami tidak mau. Inti kami bermusik kan dakwah, dan musik adalah uni-versal. Jadi kami tidak ingin prinsip kami itu malah menghilang,” jelas-nya.

Bagi Mustafa, DEBU adalah mi-lik semua umat, semua partai dan semua kalangan. Sehingga ia tidak ingin masuk dalam sebuah partai politik yang notabene membuat aktivitas musik dan dakwahnya jadi terhambat.

Berbicara tentang wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif Sena-yan, sebagaimana musisi lainnya, DEBU berharap agar wakil rakyat dan membuat sebuah regulasi untuk melindungi hak cipta sebuah karya seni. Tak dapat dipungkiri maraknya pembajakan, membuat nasib para pencipta lagu dan musisi menjadi sangat memprihatinkan. Diungkap-kannya, ada dugaan bahwa pem-bajakan tersebut sengaja dilakukan para produser untuk mengurangi pemberian royalti kepada para pen-cipta dan pekerja seni.

Melihat kondisi demikian, tak ber-lebihan jika Mustafa berencana un-tuk ke depannya akan menjadi pro-duser yang mampu menghasilkan karya yang baik, dan melindungi hak cipta para pencipta dan pekerja seni.

“Saat ini masih dalam tahap me-nabung, mengumpulkan dana dulu. Jika modal sudah cukup saya akan membuat sebuah recording musik yang akan memproduseri berbagai seniman dan musisi lengkap dengan sistem royalti. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan taraf hidup para pecinta dan pekerja seni,” tutup Mustafa. (Ayu)

SELEBRITIS

Page 71: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

EDISI 107 TH. XLIII, 2013 71PARLEMENTARIA

Parlemen Remaja 2013 diadakan pada Jumat-Senin, 25-29 Oktober 2013, dengan mengambil lokasi di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor dan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Untuk dapat mengikuti acara, siswa-siswi ini diwajibkan untuk membuat essai yang bertema Fungsi DPR (Legislasi, Anggaran, Pengawasan) dalam Kontribusi Percepatan Pembangunan. Essai ini diseleksi Tim Humas DPR RI, sehingga terpilihlah 136 peserta pilihan terbaik dari 30 provinsi.

Hari pertama, Sabtu, para peser-ta sudah diuji dengan hawa dingin Kopo, Bogor. Tepat pukul 05.00 pagi, seluruh peserta berkumpul di lapangan untuk mengikuti senam pagi. Tampak beberapa peserta kedinginan, namun dingin itu per-lahan hilang ketika badan bergerak mengikuti gerakan olahraga ini. Dengan berseragam warna putih dan biru gelap, seluruh peserta se-mangat mengikuti gerakan instruk-

tur senam.

Usai senam, acara dilanjutkan dengan d inamika ke lompok. Kegiatan ini dipandu oleh para instruktur dari Pusat Pelatihan M a n a j e m e n K e p e m i m p i n a n Pertanian (PPMKP), Ciawi, Bogor. Ke 136 peserta dibagi menjadi tiga kelompok besar, yang kemudian ke lompok b esar in i mas ing -mas ingny a d ip e c ah menjad i empat kelompok kecil. Beberapa permainan diajarkan pada sesi ini, namun bukan sembarang permainan, melainkan untuk melatih kekompakan, konsentrasi, maupun kesabaran para peserta.

Menjelang tengah hari, Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned secara resmi membuka rangkaian acara Parlemen Remaja 2013. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa Parlemen Remaja merupakan salah satu amanat dari Inter Parliamentary

PERNIK

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Pendidikan politik dan demokrasi dirasa penting untuk diberikan sedini mungkin kepada generasi muda Indonesia. Namun, pendidikan politik di kalangan remaja saat ini cukup terbatas, selain tidak berimbangnya informasi politik yang disampaikan oleh media menyebabkan disorientasi pemahaman politik. Dilatarbelakangi hal itu, Sekretariat Jenderal mengadakan acara Parlemen Remaja 2013 yang bertema ‘Dari Pemuda Untuk Bangsa’.

Page 72: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

72 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Union (IPU), dimana Indonesia yang merupakan anggota IPU harus turut berperan serta mengembangkan demokrasi, dengan cara mem-berikan pendidikan politik kepada generasi muda. Ia juga menyatakan apresiasinya kepada para peserta yang merupakan pemuda-pemuda pilihan yang sudah memahami tentang kedewanan dan politik di Indonesia.

“Parlemen remaja tahun ini saya lihat mereka antusias dan sudah memahami tentang kedewanan. Mereka adalah orang-orang terpilih dari setiap provinsi, jadi mereka diseleksi di masing-masing provinsi. Jadi, ketika mereka hadir di sini, sudah memiliki bekal pengetahuan soal kedewanan, kinerja dewan, bahkan kegiatan anggota dewan,” ujar Djuned ketika diwawancara Tim Parle usai memberikan sambutan.

Untuk itu, ia berharap ke depan-nya siswa-siswi yang sudah mengi-kuti Parlemen Remaja, semakin memahami kerja politik, sehingga nantinya ketika mereka melaku-kan kegiatan-kegiatan atau terjun ke masyarakat, akan lebih matang dalam pemahaman politik.

“Harapan kita adalah mereka re-presentasi masyarakat setiap provin-si. Sehingga, ketika Anggota Dewan melakukan kunjungan daerah, me-reka bisa menjadi fasilitator antara

anggota DPR dengan masyarakat setempat ketika melakukan perte-muan,” imbuh Djuned.

Pentingnya Pendidikan Politik

Setiap sendi kehidupan manu-sia selalu dipengaruhi politik. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menekankan pendidikan politik sangat penting diberikan se-dini mungkin. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kepada peserta Parlemen Remaja 2013.

“Pendidikan politik sejak dini itu sangat penting. Pertanyaan saya, sadar tidak kalau selama ini kehidupan dipengaruhi oleh politik? Kehidupan sekecil apapun, dipengaruhi kebijakan politik, maupun keputusan politik. Lha wong harga sapi saja ditentukan oleh kebijakan politik,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Oleh karena itu, tambah Arif, tidak logis apabila remaja malah menjadi apatis dan anti politik, padahal hidupnya ditentukan oleh politik. Ia menegaskan, seseorang sejak bangun pagi hingga tidur malam selalu dipengaruhi politik.

“Kita punya potensi anak-anak muda yang hebat. Sehingga mem-buat kita optimis kepada bangsa kedepannya. Mereka tidak boleh pesimis, mereka tidak boleh takut di kehidupan politik. Mereka justru ha-rus kita dorong untuk terlibat dalam kehidupan politik. Mereka adalah generasi penerus bangsa Indone-sia,” tambah politisi asal Jawa Timur ini.

Arif menilai peserta Parlemen Remaja 2013 ini meniliki peng e-tahuan demokrasi yang sudah cu-kup luas. Untuk itu, generasi muda ini perlu didorong untuk semakin memahami politik. Selain itu, mene-gaskan kepada generasi muda untuk tidak apatis dan anti politik.

“Saya acung jempol kepada siswa-siswa terbaik dari masing-masing provinsi itu. Meskipun pengeta-huannya masih normatif, sepanjang

Harapan kita adalah mereka representasi masyarakat setiap provinsi. Sehingga, ketika Anggota Dewan melakukan kunjungan daerah, mereka bisa menjadi fasilitator antara anggota DPR dengan masyarakat setempat ketika melakukan pertemuan.

PERNIK

Serunya Peserta Parlemen Remaja melaksanakan kegiatan Dinamika Kelompok.

Page 73: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

EDISI 107 TH. XLIII, 2013 73PARLEMENTARIA

tentang demokrasi, ketatanegaraan, mereka sudah mau menjadi yang terbaik. Sekarang tinggal memberi-kan kesadaran, pemahaman, dan dorongan kepada mereka untuk memahami lebih jauh kehidupan politik, dan membuat mereka sadar bahwa kehidupan politik itu pen-ting,” ujar politisi yang ketika acara ingin dipanggil ‘Om’ ini.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi X Dedi Gumelar. Politisi yang akrab dipanggil Miing ini juga turut menjadi pembicara di Parlemen Remaja di hari yang sama dengan Arif. Ia menilai, peserta Parlemen Remaja sudah memahami dunia politik Indonesia.

“Mereka sudah memiliki kesadaran politik sejak dini. Mereka juga mengetahui bagaimana mereka memberikan sumbangsih kepada negara dan bangsa, dalam konteks memperbaiki negeri ini,” imbuh politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam paparannya, Dedi mem -

ba wakan materi tentang Pemuda Dalam Undang-undang. Ia me-mandang peran pemuda semenjak kemerdekaan hingga sekarang be-gitu krusial. Oleh karena itu, perlu difasi litasi oleh negara untuk me-nguatkan peran pemuda itu.

“Untuk membangun bangsa, maka generasi muda kita mesti handal, tangguh mandiri, professional, dan berakhlak. Pembangunan pemuda mesti memiliki landasan aturan, dengan mengacu Pancasila dan UUD 1945. Perlu juga adanya regenerasi kepemimpinan di kalangan muda, untuk menghindar i s t agnas i kepemimpinan nasional, karena yang muda tidak men dapatkan ruang untuk bisa ber kembang,” papar Dedi.

Interupsi Pimpinan!

Suasana mendadak ricuh. Semua anggota fraksi ingin melakukan interupsi. Bahkan, beberapa anggo-

ta dewan sampai berdiri sam-bil mengacung-acungkan tangan untuk menyampaikan pen da patnya. Bahkan, ketika salah satu anggota dewan sedang menyampaikan pendapat, langsung dipotong oleh anggota dewan yang lain. Pimpinan menjadi bingung untuk menentukan laju Rapat Paripurna.

Apa yang terjadi dengan Rapat Paripurna? Rupanya ini bukan Rapat Paripurna sebenarnya yang terjadi di Kompleks Parlemen. Ini hanyalah Simulasi Rapat Paripurna yang dilakukan oleh 136 peserta Parlemen Remaja di Griya Sabha Kopo, Bogor, Minggu.

Dalam simulasi ini, Rapat Paripurna mengagendakan Pembicaraan Tingkat II terkait RUU Kepemudaan.

Sebelumnya, para peserta Parlemen Remaja melakukan Rapat Kerja dengan Menter i Pemuda dan Olahraga. Karena tidak menemui kata mufakat terkait definisi umur pemuda, Ketua DPR memutuskan untuk membawa pembahasan ini ke Rapat Paripurna.

Didaulat menjadi Ketua DPR ke-tika Rapat Paripurna adalah Satria Adhitama Sukma. Siswa asal SMA Pesantren Unggul Al Bayan, Jawa Barat ini terpilih karena mendapat-kan nilai essai terbaik, ditunjang oleh penilaian Tim Humas selama kegiatan Parlemen Remaja berlang-sung.

Peserta dibagi menjadi 9 fraksi yaitu Fraksi Majapahit berjumlah 21 orang, Fraksi Padjajaran 20 orang, Fraksi Brawijaya 17 orang, Fraksi Sriwijaya 16 orang, Fraksi Tarumanegara 13 orang, Fraksi Kutai 14 orang, Fraksi Airlangga 11 orang, Fraksi Singasari 10, dan Fraksi Mataram 9 orang. Sisanya, bertugas menjadi Sekjen DPR dan staf, Menpora beserta jajarannya.

Masing-masing fraksi sudah me-nyampaikan pendapat mininya. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat terkait definisi umur pemuda. Fraksi Majapahit, Padja-jaran, Sriwijaya dan Airlangga ber-pendapat batas minimal dan maksi-mal pemuda adalah 16-30 tahun, sesuai dengan definisi yang diusul-kan oleh Menpora. Sementara Frak-si Brawijaya, Tarumanegara, Kutai dan Airlangga menilai, definisi umur pemuda yang paling tepat adalah 17 sampai 35 tahun. Sedangkan, fraksi Singasari mengusulkan batasan umur yang paling tepat adalah 16 sampai 35 tahun.

“Kami menilai, batasan minimal untuk pemuda adalah 16 tahun. Karena umur ini adalah umur per-siapan. Kalau…,” belum selesai Ang-gota Fraksi Airlangga Selly Febrilian Mayora menyelesaikan pendapat-nya, hampir semua anggota men-

Mereka sudah memiliki kesadaran politik sejak dini. Mereka juga mengetahui bagaimana mereka memberikan sumbangsih kepada negara dan bangsa, dalam konteks memperbaiki negeri ini,

Page 74: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

74 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

gatakan interupsi sembari mengacung-acungkan ta-ngan. Karena situasi sema-kin tak terkendali, Ketua Rapat berteriak,” Semua interupsi saya tolak!” tegas Satria sambil mengetok palu 1 kali.

Akhirnya, karena tidak terjadi mufakat, dilakukan lobby, dan disepakati un-tuk voting. Hasil voting menghasilkan definisi umur pemuda adalah 16 sampai 30 tahun, sesuai dengan usulan yang disampaikan Menpora.

Ditemui usai memimpin Rapat Paripurna, Satria m e n y a t a k a n t i d a k menyangka terpilih untuk menjadi Pimpinan Dewan. Ia sendiri awalnya cukup pesimis dapat memimpin jalannya rapat. “Awalnya pesimis. Namun, karena di sini saya ingin belajar, saya coba yakin, ternyata yang saya hadapi tampak menjadi mudah. Saya merasa optimis bisa memimpin Rapat Paripurna,” ujar pelajar pemakai kawat gigi ini.

Setelah melalui beberapa kali si-mulasi Rapat Kerja maupun Rapat Paripurna, para peserta Parlemen Remaja 2013 melakukan Rapat Paripurna sebenarnya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusan-tara II, keesokan harinya. Di Rapat Paripurna kali ini, pimpinan rapat masih dijabat oleh Satria Adhitama Sukma, didampingi Wakil Ketua In-dra Rahmadi (SMAN 1 Bajeng, Sul-sel), Dafrosa Devi (SMAN 1 Merauke, Papua), Widya Rizky (SMAN 10 Sa-marinda, Kaltim), dan Kharisma Mu-thia (SMAN Modal Bangsa, Aceh).

Pimpinan DPR membuka Rapat Pari purna, kemudian dilanjutkan dengan paparan masing-masing fraksi terkait RUU Kepemudaan. Wa-laupun masih terdapat beberapa per-bedaan, namun peserta yang berpe-ran seba gai Anggota Dewan terlihat lebih kondusif dalam menyampaikan interupsi atau pendapatnya.

Karena tak kunjung mendapatkan kesepahaman, Satria pun memang-gil masing-masing ketua fraksi un-tuk melakukan lobby. Dan disepaka-ti untuk voting dengan pilihan umur pemuda 16-30 tahun, 16-35 tahun, dan 17-35 tahun.

Hasil voting memutuskan, umur 16-30 tahunlah yang disepakati disebut sebagai pemuda, de -ngan perolehan suara sebanyak 68. Kemudian, umur 17-35 tahun mendapat 52 suara, dan terakhir 16-35 tahun memperoleh 11 suara.

Tanggung Jawab Pemuda

Masa depan bangsa Indonesia ma-sih panjang. Masa mendatang akan menjadi tanggung jawab pemuda dan remaja saat ini. Sehingga, pemuda-pemuda sangat lah menjadi harapan bangsa di masa depan. Hal inilah yang disampaikan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ketika membuka Simulasi Rapat Kerja dan Paripurna DPR RI, di Ruang KK II, Gedung Nus-antara, Senin.

“Kita tidak mungkin menggan-tungkan harapan kepada pemuda bangsa jika kita tidak memiliki per-siapan untuk mereka. Acara Parle-men Remaja ini adalah sebagai pem-bekalan supaya mereka memiliki

bekal untuk menyambut masa mendatang yang menjadi tanggung ja-wab mereka,” ucap Poli-tisi PKS ini.

Sohibul menambah-kan, pemuda sudah m e m p u n y a i p e r a n dalam perpolitikan Indo-nesia. Saat ini, pemuda berperan sebagai pe-milih dalam pemilu, dan memberikan as-pirasinya dalam memi-lih pemimpin ataupun wakil rakyat. Ia berharap pemuda-pemuda ini menjadi pemilih yang rasional.

“Selain itu, mereka juga menjadi bagian p e n t i n g d a l a m

pendidikan politik. Karena mereka ini lebih well educated dan well info. Mereka harus mendidik masyarakat yang belum terdidik secara baik. Mereka juga harus berperan memberikan pendidikan politik. Dengan begitu, pemuda menjadi optimal dalam perannya di bidang politik,” imbuh Politisi asal DKI Jakarta ini.

Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menilai pendi-dikan politik sudah ada di sekolah-sekolah, karena terangkum dalam kurikulum, salah satunya di mata pelajaran Kewarganegaraan. Peme-rintah juga melakukan berbagai upaya pembinaan kepemimpinan, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan Pramuka dan kepemudaan.

“Semoga dengan kegiatan Parle-men Remaja ini, banyak pengalaman yang bisa diambil oleh siswa-siswi ini. Ini pilihan tema yang sangat te-pat. Semoga, adik-adik bisa menjadi generasi muda yang sesuai dengan zaman reformasi. Dan semoga 5-10 tahun ke depan, Indonesia men-jadi salah satu negara kemakmuran yang dibarengi pertumbuhan de-mokrasi yang baik,” harap Sohibul. (sf) Foto: Od/Parle.

Page 75: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

75EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Jangan Berhenti Bersepeda!

a, inilah gelaran Sepeda Sehat Senayan 2013 yang dihelat oleh Sekretariat Jen-deral DPR-RI pada Minggu, 29 September 2013, dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-68, pada 17 Agustus 2013, dan HUT DPR-RI ke 68, pada 29 Agustus 2013 lalu.

Acara ini termasuk dalam rangkaian kegiatan Pekan Olahrga dan Seni (Porseni) DPR-RI yang digelar 30 Agus-tus hingga 27 September 2013.

Acara yang diikuti oleh unsur pegawai dan karyawan DPR, masyarakat umum, dan komunitas sepeda se-DKI Jakarta hingga berjumlah 5000 peserta ini mengangkat tema, ‘Revitalisasi DPR-RI sebagai Rumah Rakyat ’. Ditunjang dengan visi agar terciptanya kesehatan dan kebugaran melalui udara bersih dan bebas polusi.

Acara dibuka langsung oleh Ketua DPR-RI Marzuki Alie, dengan didampingi Sekjen DPR Winantuningtyastiti. Dalam sambutannya, Marzuki menyatakan bahwa kegiatan bersepeda menjadi penting, karena dapat menekan pencemaran udara yang diakibatkan

kendaraan bermotor, sehingga kesejukan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Bersepeda, tambah Politisi Demokrat ini, memang tidak mudah untuk disosialisasikan kepada masyarakat DKI Jakarta. Ada beberapa tantangan, diantaranya karena belum terbiasa, gengsi, hingga prasarana jalan yang belum mendukung. Namun, diharapkan kegiatan bersepeda dapat dimunculkan sebagai alat transportasi sehari-hari, setidaknya sebagai alat transportasi jarak dekat.

“Bagi yang mengikuti Sepeda Sehat Senayan 2013, saya minta agar tidak berhenti bersepeda. Lanjutkan terus menggunakan sepeda sebagai alat transportasi alternatif di Kota Jakarta. Saya perlu mengingatkan bahwa kegiatan bersepeda selain untuk kegiatan berolahraga, rekreasi, dan sebagai sarana transportasi, juga sangat mendukung program pelestarian lingkungan,” jelas Marzuki saat memberikan sambutan kepada 5000 peserta sepeda sehat.

Suasana tampak cerah pagi itu. Matahari juga bersinar dengan terangnya. Sudah tampak keramaian di halaman depan Gedung DPR/MPR RI. Hampir setiap orang menenteng sepedanya masing-masing. Yang pasti, ini bukan demonstrasi yang kadang terjadi di depan Kompleks Parlemen. Lalu, sedang ada apakah yang terjadi di Rumah Rakyat ini?

PERNIK

Page 76: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

76 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Selain itu, Marzuki mengharapkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat memberikan jalan khusus bagi penggemar sepeda, baik untuk kegiatan dalam bekerja sehari-hari maupun bagi anak-anak yang akan bersekolah. Menurutnya, selama ini menurutnya banyak warga Jakarta yang mau menggunakan sepeda untuk kegiatan diluar olah raga seperti berangkat ke tempat kerja. Namun, mereka terkendala karena belum adanya jalur sepeda.

“Para pekerja di pusat-pusat kegiatan itu banyak sekali yang mau menggunakan sepeda. Kita lihat car free day yang sampai saat ini selalu dimanfaatkan masyarakat untuk berolah raga. Sampai sekarang komunitas bike to work juga gencar mensosialisasikan itu. Tapi banyak juga yang takut bersepeda melihat jalur sepeda yang belum ada. Mereka harus bertarung di tengah jalan Jakarta dengan para pengguna kendaraan bermotor. Mereka juga harus menghirup asap bus kota yang hitam,” jelas Marzuki.

Ia menambahkan, bahwa Sepeda Sehat tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Peserta tahun ini jauh lebih banyak, karena diikuti 33 komunitas sepeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Sepeda Sehat Senayan 2013 diikuti 33 komunitas sepeda se DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan khusus pada hari ini kami menyediakan berbagai hadiah doorprize dalam bentuk barang dan lain sebagainya,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Namun, ia mengajak seluruh peserta sepeda sehat agar tidak melihat hadiahnya. Melainkan keinginan

untuk tetap bersemangat, sehingga tubuh dan jiwa menjadi sehat.

“Selain menyehatkan badan, bersepeda sangat ramah lingkungan, karena tidak menggunakan energi manusia, tidak menggunakan energi fosil dan lain sebagainya yang mencemari udara. Dengan jiwa sehat, Insya Allah moral kita menjadi sehat,” imbuh Marzuki.

Sementara itu, Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyatakan bahwa dalam rangka Porseni DPR, sudah banyak kegiatan yang dilakukan di internal DPR. Diharapkan melalui kegiatan funbike ini, sebagai bentuk DPR untuk berbaur bersama masyarakat umum.

“Kalau kegiatan Porseni itu kan dilakukan untuk pegawai internal dan seluruh pegawai, karyawan di lingkungan DPR, MPR dan DPD dan sektor-sektor lain yang ada di Kompleks Senayan. Yang melibatkan masyarakat hanya sepeda sehat ini. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan, karena kita umumkan juga di berbagai media,” jelas Win, sapaan akrab

Selain menyehatkan badan, bersepeda sangat ramah lingkungan, karena menggunakan energi manusia, tidak menggunakan energi fosil dan lain sebagainya yang mencemari udara. Dengan jiwa sehat, Insya Allah moral kita menjadi sehat,

PERNIK

Page 77: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

77EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Winantuningtyastiti.

Ketika ditanya mengapa yang dipilih sepeda sehat, Win menyatakan bahwa olahraga menggunakan sepeda ini sangat fleksibel diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Bahkan, olahraga yang cukup popular di Indonesia ini tidak mengenal umur untuk melakukannya.

“Sepeda sehat dianggap bisa diikuti masyarakat umum. Pesepeda kan tidak terbatas, dari anak kecil sampai tua pun bisa. Kalau lari kan tidak semua bisa, usianya terbatas. Saya saja gak bisa lari,” ujar Win sambil tersenyum.

Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat berjalan terus setiap tahunnya. Kegiatan ini, tambah Win, juga merupakan salah satu momen dimana dapat berbaur dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini dapat menunjukkan bahwa DPR terbuka dan menyatu dengan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap DPR.

Bendera Start Pun Dikibarkan

Menjelang pukul 07.00 pagi, semua peserta sudah siap mengendarai sepedanya masing-masing. Berada di posisi terdepan, Ketua DPR-RI Marzuki Alie didampingi istri, Asmawati Marzuki, dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti, serta Anggota Komisi VI Refrizal (F-PKS).

Sebelum peserta sepeda sehat berangkat, peserta dihibur oleh penampilan marching band dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta. Peserta memberikan tepuk tangan yang meriah kepada mahasiswa yang berkampus di Cilincing, Jakarta Utara ini.

Bendera start pun siap dikibarkan oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko. Rute sepeda sehat akan dimulai dari Gedung DPR, kemudian keluar melalui gerbang depan, menuju depan Kantor Kementerian Kehutanan, dilanjutkan ke Jl. Lapangan Tembak, Graha Pemuda, TVRI, Fly Over Semanggi, Jl Sudirman, Gedung BNI, dan memutar balik di Bundaran HI. Dilanjutkan kembali melalui Jl Sudirman, Semanggi,

Jl Gatot Subroto, dan finish di halaman Gedung DPR kembali.

Tak sampai satu jam, tampak beberapa peserta sudah memasuki Kompleks Parlemen. Peserta kembali merapat di depan panggung, untuk melanjutkan senam bersama. Tampak peserta masih semangat mengikuti senam, walaupun baru saja selesai bersepeda dengan rute cukup jauh.

Selain marching band, peser ta juga dihibur penampilan dari BMX Wim Cycle Team. Lima pesepeda BMX unjuk kebolehan menunjukkan kemampuannya dalam ‘mengolah’ sepeda roda dua ini. Trik seperti hang five, three hundred sixty, dan beberapa trik lainnya sukses dibawakan oleh Yanuar, Heru, Ardian, Ari dan Mounting. Ketua DPR pun sempat terpukau menyaksikan aksi para pesepeda ini.

Suguhan musik dari band dan alunan lagu dangdut dari Helga KDI 5 juga turu memeriahkan suasana. Peserta pun dimanjakan dari berbagai stand kuliner dari Koperasi DPR dan cek gula

darah dari RS Siloam. Suasana semakin meriah ketika pembagian hadiah dimulai. Peserta semakin merapat mendekati panggung.

Beberapa hadiah yang dibagi diantaranya sepeda, kipas angin, rice cooker, LCD TV, kamera, handphone, dan beberapa hadiah hiburan lainnya. Puncaknya, adalah pengundian hadiah sepeda motor. Dan akhirnya… Hadiah motor diberikan kepada Yuli Wahono, warga Tomang Tinggi, Jakarta Barat. Pria yang tergabung dalam Komunitas Sepeda Tomang ini pun tak menyangka bisa membawa pulang sepeda motor. Pria 43 tahun ini pun pulang dengan wajah sumringah. (sf) Foto: Hr,Wy/Od/Parle.

Page 78: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

78 EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Inilah yang dilakukan Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam usai menetapkan Komjen Pol. Sutarman sebagai Kapolri Terpilih di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia segera mempersilahkan lulusan Akademi Kepolisian angkatan tahun 1981 itu tampil di depan mimbar pimpinan yang posisinya lebih tinggi dari pada meja peserta rapat. Priyo menyambut Sutarman dengan jabatan tangan erat, diiringi tepuk tangan anggota dewan.

“Pak Priyo, salam komando dong,” tiba-tiba terdengar permintaan dari wartawan foto yang mengabadikan momen bersejarah itu. Sambil tersenyum dan masih diiringi aplaus anggota dewan kedua pejabat negara ini, memenuhi permintaan para juru foto. Salam komando sambil tersenyum lebar dilakukan.

Pada bagian akhir Politisi Fraksi Partai Golkar ini terlihat sedikit kaget ketika Komjen Pol. Sutarman yang saat ini masih menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri memberikan salam jenis ketiga, hormat ala militer. Ia akhirnya memilih untuk membalas penghormatan itu dengan sama-sama mengangkat tangan, menempelkan ujung jari telunjuknya di atas alis.

Tepuk tangan anggota dewan kali ini ditambah canda dan ketawa meriah. Pasalnya mereka menyaksikan sendiri Priyo kelihatan kagok membalas penghormatan ala militer itu.

Setelah kembali ke bangkunya wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur I ini membuat pengakuan. “Kelihatan Pimpinan DPR harus belajar bagaimana cara memberi hormat ala militer,” katanya sambil tersenyum. (iky) Foto: Wy, Od/Parle.

POJOK PARLE

Salah satu tugas pimpinan sidang paripurna yang biasanya dijabat oleh salah satu Pimpinan DPR adalah memperkenalkan pejabat negara yang baru saja terpilih dalam proses uji kepatutan dan kelayakan.

Page 79: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.

79EDISI 107 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dimulai bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda. Ada peristiwa menarik saat Pemkot Tarakan, Kaltara mengadakan jamuan selamat datang menyambut kehadiran rombongan.

Usai Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama menyampaikan sambutan, tiba-tiba anggota Komisi V dari FPDIP Mangara Siahaan maju kedepan. Pembawa acara agak sedikit kaget karena kemunculannya di panggung tidak termasuk dalam daftar acara yang diterimanya.

“Saya tidak akan menyampaikan sambutan tetapi karena hari ini adalah peringatan Sumpah Pemuda, apalagi kita berada di provinsi terluar Indonesia, mari kita bernyanyi bersama,” katanya.

Ia langsung membawakan lagu Tanah Air karya cipta ibu Soed diiringi organ tunggal panitia. Politisi yang turut berjuang sejak era reformasi ini terlihat sangat menghayati, matanya merem, tubuh sedikit bergetar.

Perlahan hadirin yang memenuhi ruangan mulai mengikuti suaranya. Semua akhirnya bernyanyi mengikuti mantan aktor ini. “Tanah air ku tidak kulupakan. Kan terkenang selama hidupku...”

Usai lagu pertama hadirin kemudian berseru agar ia melanjutkan dengan lagu lainnya. Maka mengalunlah Indonesia Pusaka. “Indonesia tanah air beta. Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa...”

Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama terlihat mem-berikan apresiasi usai penampilannya. “Luar biasa, ini peringatan Sumpah Pemuda kita,” ujarnya sambil mengacungkan jempol. (iky)

Mangara Siahaan bersama Tim Kunker Komisi V dalam perjalanan dengan speed boat menuju Tanjung Selor ibukota Kaltara.

Page 80: Edisi 107 TH. XLIII, 2013 · 2013. 11. 20. · 2 PARLEETARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M.