LEMBAR PENGESAHAN - Kemensos
Transcript of LEMBAR PENGESAHAN - Kemensos
LEMBAR PENGESAHAN
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK
Prof. Dr. SOEHARSO SURAKARTA
Jalan Tentara Pelajar Jebres Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271647626 Kotak Pos 810
e-mail : [email protected] / [email protected]
Website : http://soeharso.kemsos.go.id
LAPORAN KINERJA
BBRSBD Prof. Dr. SOEHARSO SURAKARTA
TAHUN 2018
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Eny Sofianah Geraldo Apat Bambang Sugeng Ketua Tim Penyusun
Kepala Seksi Pemantauan Dan Evaluasi
Penanggung Jawab Kepala Bidang DAE
Kepala BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso
Tanggal: 20-01-2019 Tanggal: 24-01-2019 Tanggal: 26-01-2019
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN................................................................................................... i
DAFTAR ISI........................................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………….. iv
RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………………………………………... v
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. 1
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.................................................................. 2
B. Susunan Organisasi.................................................................................. 3
C. Aspek Strategis.......................................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.............................................................................. 9
A. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019…………....................... 9
B. Perjanjian Kinerja 2018……………………………….................................. 9
BAB III CAPAIAN KINERJA......................................................................................... 11
A. Capaian Kinerja......................................................................................... 11
B. Evaluasi Dan Analisa Capaian Kinerja……………………………………… 12
C. Realisasi Anggaran ................................................................................... 26
BAB IV PENUTUP......................................................................................................... 28
LAMPIRAN............................................................................................................................ 29
erdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka BBBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta perlu
menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial RI.
Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 yang menyajikan gambaran tentang
capaian kinerja dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik. Laporan kinerja ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso SurakartaTahun 2018.
Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di BBRSBD
Prof. Dr. Soeharso Surakarta, sekaligus sebagai bahan untuik mengupayakan perbaikan dan
peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas
kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial pada tahun-tahun selanjutnya
sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Sosial RI dalam mewujudkan Good Governance dan
Clean Governance.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi jajaran BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta dalam rangka evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.
B
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr.
Soeharso Surakarta adalah unit pelaksana teknis di bidang
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik yang berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal
Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Sesuai Keputusan
Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003, BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut
bagi penyandang disabilitas fisik agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, rujukan
nasional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi
dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
fungsinya :
1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan.
2. Pelaksanaan administrasi, observasi, identifikasi, penyelenggaraan asrama dan
pemeliharaan serta penetapan diagnosa sosial, kecacatan serta perawatan medis.
3. Pelaksanaan bimbingan sosial, mental, keterampilan dan fisik.
4. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.
5. Pemberian informasi dan advokasi.
6. Pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.
7. Pengelolaan urusan tata usaha.
Untuk itu, seluruh kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta didasarkan pada tujuan,
sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial
RI tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tahun 2018
merupakan kinerja tahun ke empat Rencana Strategis BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
Tahun 2018 secara umum BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta telah mencapai target, dari
23 indikator kinerja utama dinyatakan berhasil semua yaitu memenuhi capaian 100% dari target
yang telah ditetapkan. Berikut rincian indikator kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Tahun 2018.
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
A.Penyandang Disabilitas Fisik, Mental
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang Memperoleh Rehabilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial
155 orang 152 orang 98,06%
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Sensorik Dan Intelektual Yang Mendapatkan Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial
Di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
a. Penerimaan 155 orang 152 orang 98,06%
b. Pengasramaan 155 orang 152 orang 98,06%
c. Orientasi 155 orang 152 orang 98,06%
d. Assesmen 155 orang 152 orang 98,06%
e. Rencana intervensi 155 orang 152 orang 98,06%
f. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial
(Intervensi)
155 orang 152 orang 98,06%
2.Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik Dan Intelektual Yang Memperoleh Rehabilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Dalam Dan Luar Panti
432 orang 432 orang 100%
a. Pendukung Pelayanan Dalam Dan Luar Panti
15 keg 15 keg 100%
b. Penyandang Disabilitas Fisik Yang Mendapatkan Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial
432 orang 432 orang 100%
c. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas Di Masyarakat
1 keg 1 keg 100%
B.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1.Dukungan Manajemen Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik Dan Intelektual
a. Penyusunan Rencana Program
3 keg 3 keg 100%
b. Penyusunan Rencana Anggaran
1 keg 1 keg 100%
c. Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi
6 keg 6 keg 100%
d. Pengelolaan Data Dan Informasi
1 keg 1 keg 100%
e. Pengelolaan Keuangan 3 keg 3 keg 100%
f. Pengelolaan Kepegawaian
6 keg 6 keg 100%
g. Pelayanan Umum Dan Perlengkapan
4 keg 4 keg 100%
h. Pelayanan Humas 9 keg 9 keg 100%
C.Layanan Internal (overhead)
1.Perlengkapan Keterampilan Dan Pelayanan Klien Dalam Panti
1 layanan 1 layanan 100%
a. Pengadaan Perlengkapan Keterampilan
Dan Pelayanan Klien Dalam Panti
1 layanan 1 layanan 100%
2.Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
1 layanan 1 layanan 100%
a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data
Dan Komunikasi
1 layanan 1 layanan 100%
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
3.Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1 layanan 1 layanan 100%
a. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
1 layanan 1 layanan 100%
4.Gedung Dan Bangunan 1 layanan 1 layanan 100%
a. Pembangunan Dan Renovasi Gedung Dan Bangunan
1 layanan 1 layanan 100%
D.Layanan Perkantoran
a. Gaji dan Tunjangan 12 bln 12 bln 100%
b. Operasional Dan Pemeliharaan Kantor
12 bln 12 bln 100%
Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya adalah
penguatan reformasi birokrasi internal, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, penggunaan TIK
pada operasional kegiatan perkantoran. Capaian kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso tahun 2018
secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik tapi capaian tidak lebih baik dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2017 karena ada siar dipermakanan penerima manfaat karena system on-
off sampai akhir tahun 2018 jumlah penerima manfaat yang dilayani sejumlah 152 orang,
pengembalian belanja bantuan sosial, pembayaran tunjangan kinerja karena ada pegawai yang
pensiun, tidak masuk kerja dan terlambat hadir, dan pembayaran uang makan yang tidak
maksimal karena ada pegawai yang dinas luar.
Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencfapai kinerja tersebut Rp. 26.796.661.323,- atau
99,44% dari total anggaran BBRSBD Prof. Dr. Soeharso sbesar Rp. 26.947.350.000,-. Realisasi
anggaran sebesar 99,44% tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya (tahun 2017 sebesar 99,87% dan tahun 2016 yang sebesar 97,84%).
Pergeseran paradigma menuju tatakelola kepemerintahan yang baik serta tumbuhnya
kesadaran masyarakat berimplikasi pada keharusan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan
pelayanan secara profesional, transparan dan akuntabel. Demikian pula reformasi birokrasi untuk
perbaikan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat mewajibkan seluruh
instansi pemerintah penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan akuntabilitasnya.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, pemerintah berupaya mengintegrasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan sistem perencanaan, perbendaharaan,
akuntansi pemerintah dan sistem lainnya dengan tujuan tercapainya keselarasan antara norma
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Demikian juga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan capaian tujuan/sasaran strategis instansi. Sementara Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan
Review Atas Laporan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan
bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja mencakup sekurang-kurangnya pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi; realisasi pencapaian indikator kinerja utama; penjelasan atas pencapaian
kinerja; dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target
kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Dalam rangka mewujudkan manajemen berbasis kinerja di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta serta mendorong penyelenggaraan pelayanan yang profesional, perlu dibangun dan
dikembangkan sistem evaluasi kinerja sebagai refleksi dan bahan perbaikan secara
kesinambungan. Dalam konteks ini, Laporan Kinerja (LKj) BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Tahun 2018 yang berisikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
output/outcome sebagaimana ditetapkan dalam rencana dan perjanjian kinerja tahun 2018; kinerja
dan hasil-hasil yang dicapai sesuai indikator kinerja yang ditetapkan serta hubungan kinerja dengan
sumber daya akan memungkinkan berbagai pihak dapat menilai kinerja atas semua kegiatan yang
dilaksanakan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
1. Adanya tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil yang jelas, terukur dengan indikator
outcome dalam setiap dokumen perencanaan;
2. Adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan dan sasaran dengan program/kegiatan dan
anggaran yang tersedia;
3. Adanya informasi kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas;
4. Adanya target-target kinerja dari setiap penggunaan anggaran. Target-target kinerja ini menjadi
tolok ukur keberhasilan/kegagalan instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
A. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof.Dr.Soeharso Surakarta, kedudukan
tugas dan fungsi BBRSBD sebagai berikut :
1. Kedudukan
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof.Dr.Soeharso Surakarta adalah unit pelaksana
teknis dibidang rehabilitasi bina daksa dilingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah
langsung Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
2. Tugas
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang tuna daksa
agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, rujukan nasional, pengkajian dan
penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BBRSBD Prof.Dr.Soeharso
menyelenggarakan fungsinya, antara lain :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan;
b. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, penyelenggaraan asrama dan pemeliharaan
serta penetapan diagnosa sosial, kecacatan serta perawatan medis;
c. Pelaksanaan bimbingan sosial, mental, keterampilan dan daksa;
d. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
e. Pemberian informasi dan advokasi;
f. Pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial;
g. Pengelolaan urusan tata usaha.
B. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi dan Tata Kerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakartasesuai Keputusan
Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003 tersaji pada Gambar 1.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya BBRSBD Prof.Dr.Soeharso mempunyai satu
bagian, tiga bidang, kelompok jabatan fungsional dan empat instalasi, sebagai berikut :
a. Bagian Tata Usaha
Melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah
tangga serta kehumasan, dengan fungsinya:
1) Pengelolaan urusan umum,
2) Pengelolaan urusan kepegawaian, dan;
3) Pengelolaan urusan keuangan.
b. Bidang Program dan Advokasi Sosial
Melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemberian informasi dan advokasi,
pengkajian dan penyiapan standar pelayanan serta melaksanakan evaluasi dan penyusunan
laporan, dengan fungsinya:
1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengumpulan serta pengolahan dan
penyajian data;
INSTALASI BENGKEL PROSTESIS & ORTOSIS
INSTALASI PERAWATAN REVALIDASI
INSTALASI PENAMBAHAN PENGETAHUAN
INSTALASI UNIT PRODUKSI (WORKSHOP)
BAGIAN TATA USAHA
KEPALA BALAI SUB BAG UMUM
SUB BAG KEPEGAWAIAN
SUB BAG KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
SEKSI IDENTIFIKASI
SEKSI BIMBINGAN SOSIAL
SEKSI BIMBINGAN
KETERAMPILAN
BIDANG PROGRAM DAN
ADVOKASI
SEKSI PROGRAM
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI ADVOKASI SOSIAL
BIDANG PENYALURAN DAN BIMBINGAN LANJUT
SEKSI PENYALURAN
SEKSI KERJASAMA
SEKSI BIMBINGAN LANJUT
2) Pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi;
3) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
c. Bidang Rehabilitasi Sosial
Melaksanakan rehabilitasi sosial, penetapan diagnosa sosial, diagnosa kecacatan,
pemeliharaan jasmani dan perawatan serta pelaksanaan bimbingan sosial, keterampilan dan
daksa, dengan fungsi:
1) Pelaksanaan registrasi, observasi dan identifikasi persiapan rehabilitasi sosial;
2) Pelaksanaan bimbingan sosial, mental dan physik;
3) Pelaksanaan bimbingan keterampilan dan kecerdasan.
d. Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan program resosialisasi, penyaluran dan bimbingan
lanjut serta kerjasama, dengan fungsi:
1) Pelaksanaan penyaluran;
2) Pelaksanaan kerjasama;
3) Pelaksanaan bimbingan lanjut.
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
f. Instalasi:
1) Instalasi Bengkel Protesis dan Ortosis: membuat dan memperbaiki alat protesis dan
ortosis baik untuk keindahan tubuh maupun untuk bekerja serta melakukan
eksperimentasi untuk meningkatkan mutu dan fungsi protesis dan ortosis.
2) Instalasi Perawatan Revalidasi: melakukan kegiatan pengobatan bagi para
penyandang tuna daksa yang baru keluar dari operasi perawatan ortopedik dan
kegiatan pemeriksaan bagi para penyandang tuna daksa yang disantuni dalam Balai
Besar Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
3) Instalasi Penambahan Pengetahuan Lanjut: melakukan kegiatan untuk memberikan
pengetahuan dasar serta melengkapi pengetahuan umum para penyandang tuna
daksa agar mencapai suatu tingkat pendidikan dan pelatihan yang diperlukan bagi
pengembangan keterampilan kerja yang diikutinya.
4) Instalasi Unit Produksi (Workshop): melaksanakan pemantapan keterampilan
penyandang disabilitas daksa.
C. Aspek Strategis
Kesadaran masyarakat baik dalam tingkat nasional, regional maupun global tentang hak-hak
penyandang disabilitas yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan
menempatkan penyandang disabilitas sebagai pemegang hak atas kesejahteraan sosial. Undang-
Undang RI Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejehteraan Sosial menegaskan hak-hak warga
Negara termasuk penyandang disabilitas untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Demikian juga
Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) No A/61/106 mengenai Convention on the Rights of
Persons with Disabilities dan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas) yang memberikan kewajiban dan tanggung jawab berbagai pihak untuk
melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan penghormatan
atas integritas mental dan daksa nya berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk
didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka
kemandirian.
Lebih lanjut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas
menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil,
sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; melindungi dari penelantaran dan eksploitasi,
pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, serta
memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta
mendayagunakan seluruh kemampuan untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara
optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara,
dan bermasyarakat.
Dalam tataran implementasi Kementerian Sosial cq. Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial menggulirkan kebijakan yang merubah paradigma pelayanan dari model pelayanan
berbasis institusi (institutional based) ke berbasis keluarga/komunitas (family/community based)
serta RPJMN ke-3 tahun 2015-2019 yang memuat rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan
komunitas dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan sosial yang
komprehensif.
Disisi lain, data Susenas tahun 2012 menunjukkan bahwa populasi penyandang
disabilitas di Indonesia mencapai 6.008.640 orang. Dari populasi ini baru sebanyak 231.725 orang
atau 3,85% yang telah terlayani melalui rehabilitasi sosial. Sementara Data World Bank
menyebutkan bahwa 80 persen penyandang disabilitas di negara-negara berkembang termasuk di
Indonesia mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup di bawah garis kemiskinan
sehingga termarjinalisasi secara ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.
Memperhatikan fakta masih banyaknya penyandang disabilitas fisik yang membutuhkan
perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya serta telah diberlakukannya regulasi melalui
peraturan perundang-undangan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta untuk mengembangkan model pelayanan yang mampu menjangkau populasi
lebih banyak di masyarakat.
Tidak dipungkiri, bahwa model pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti
sebagaimana telah dilakukan selama ini baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan
berbagai program bimbingan dan pelatihan belumlah cukup untuk membantu penyandang
disabilitas mencapai kemandirian. Kesempatan dan aksesibilitas dalam bentuk aksesibilitas fisik
maupun non fisik seperti pendampingan dan fasilitasi dari lingkungan sekitarnya merupakan faktor
tidak kalah penting dalam membantu penyandang disabilitas dalam mengembangkan kemampuan
untuk kemandiriannya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penerima pelayanan panti yang
mampu mandiri karena memperoleh dukungan dari keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu,
inisiatif BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta untuk mengembangkan model pelayanan yang
mampu menyentuh langsung lingkungan keluarga dan masyarakat sekaligus mendorong
terwujudnya lingkungan insklusif menjadi penting sebagai solusi bagi peningkatan kesejahteraan
sosial penyandang disabilitas.
Seiring dengan pergeseran menuju “good governance”, perkembangan kebutuhan dan
kesadaran masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta issue-issue aktual berkaitan dengan
pelayanan publik, tantangan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta semakin besar. Sebagai
penyelenggara pelayanan publik, BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dituntut mampu menjadi
pelayan publik (public servent) yang menyelenggarakan pelayanan secara profesional, transparan
dan akuntabel. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas ini diwujudkan melalui
penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara periodik, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat
menilai berbagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
A. Tujuan Dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019
Tujuan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang ingin dicapai BBRSBD Prof.Dr.Soeharso
tahun 2015-2018, sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi
penyandang disabilitas daksa;
2. Memperluas jangkauan pelayanan (outreaching);
3. Meningkatnya dukungan dan partisipasi keluarga, masyarakat, instansi terkait maupun
stakeholder;
4. Mengembangkan program kegiatan rehabilitasi sosial.
Strategi yang akan dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Peningkatan fasilitas dan kapasitas kelembagaan melalui pemantapan perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan, pembinaan dan peningkatan SDM, restrukturisasi budget
berbasis kinerja;
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pelayanan
rehabilitasi;
3. Pengembangan kerjasama dan kemitraan;
4. Advokasi keluarga dan masyarakat;
5. Pengembangan pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian kinerja BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta berisikan penugasan dari
Kementerian Sosial untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai indicator kinerja dan
target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso menjadi terukur sesuai
dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja tahun
2018 telah selaras dengan rencana kinerja tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari rencana
strategis BBRSBD Prof. Dr. Soeharso dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan memalui
sasaran yang akan dicapai.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis jangka menengah lima tahun
sebagaimana dikemukakan, BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta menetapkan rencana kinerja
tahunan (Renja/RKT). Selanjutnya rencana kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada Kepala BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja
sesuai tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Pada tahun anggaran 2018, perencanaan kinerja yang dikuatkan melalui perjanjian kinerja
(terlampir) tersaji pada Tabel 1 berikut :
Tabel 1
Ihktisar Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
1. Terselenggaranya rehabilitasi sosial di dalam dan diluar panti sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK).
1. Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
155 orang
2. Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual yang memperoleh rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial di dalam dan diluar panti.
432 orang
2. Meningkatnya kualitas manajemen dan dukungan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik yang bermutu, transparan dan akuntabel
1. Layanan dukungan manajemen eselon I
1 layanan
2. Layanan Internal (overhead)
4 layanan
3. Layanan perkantoran 1 layanan
Jumlah Anggaran Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso
Surakarta dalam rangka penyelenggaraan program rehabilitasi sosial tahun 2018 sebesar Rp.
26.947.350.000,-.
A. Capaian Kinerja
Kepmenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Di Lingkungan
Kementerian Sosial menegaskan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan
manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan
dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan
outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mempermudahkan terwujudnya organisasi
yang akuntabel. Oleh karena itu, pengukuran indikator kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta didasarkan pada indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome).
Kinerja yang ditetapkan oleh BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta sebagaimana
dituangkan dalam perencanaan dan perjanjian kinerja memuat dua sasaran strategis dengan tujuh
jenis output kegiatan dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja menggunakan indikator output
dan outcome.
Berdasarkan indikator output kegiatan, capaian kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta per output kegiatan seluruhnya tercapai sebagaimana direncanakan. Secara lebih
lengkap, capaian kinerja berdasarkan indikator output tersaji pada Tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2 Capaian Kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Berdasarkan Indikator Output
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALI SASI CAPAIAN
TARGET 2019
1. Terselenggara
nya
rehabilitasi
sosial bagi
penyandang
disabilitas fisik
sesuai Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria
(NSPK)
a. Penyandang
disabilitas fisik yang
memperoleh
rehabilitasi dan
perlindungan
kesejahteraan
sosial di BBRSBD
Prof. Dr. Soeharso
Surakarta
155 orang
152 orang
98,06%
155
b. Penyandang
disabilitas fisik yang
mendapatkan
432 orang 432 orang 100%
400
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALI SASI CAPAIAN
TARGET 2019
rehabilitasi dan
perlindungan sosial
di dalam dan luar
panti
2. Meningkatnya
kualitas
manajemen
dan dukungan
teknis
penyelenggar
aan
rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan
dan
akuntabel.
1. Layanan dukungan
manajemen eselon
I
8 Layanan 8 Layanan 100 8 Layanan
2. Layanan
perkantoran 12 Laporan 12 Laporan 100 12 Layanan
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
Berdasarkan capaian kinerja dengan indikator output sebagaimana disajikan pada tabel 2
terlihat bahwa seluruh target kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2018 semua
tercapai dengan tingkat capaian 100% tetapi tidak tercapai penyandang disabilitas fisik yang
memperoleh rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial di BBRSBD dari target 155 orang
penerima manfaat tercapai hanya 152 orang penerima manfaat, ada 3 orang yang tidak
melanjutkan pelayanan rehabilitasi dikarenakan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang
dikembalikan ke keluarga untuk proses pengobatan, ketiga penerima manfaat tersebut tidak
mengikuti pelayanan rehabilitasi berdasarkan case conference yang telah diselenggarakan.
Secara lebih detil, gambaran tentang penilaian kinerja setiap sasaran berdasarkan indikator output
dan outcome dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran terselenggaranya rehabilitasi sosial sesuai norma, standar, prosedur dan
kriteria pelayanan baik dalam proses maupun hasilnya merupakan manifestasi dari komitmen
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso untuk menyelenggarakan pelayanan berkualitas sebagaimana yang
Sasaran I: Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Sesuai Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pelayanan
dijanjikan dalam visi, misi, janji/maklumat dan moto pelayanan. Sasaran ini dicapai melalui
kegiatan rehabilitasi sosial di dalam dan di luar panti.
Sasaran terselenggaranya rehabilitasi sosial sesuai norma, standar, prosedur dan
kriteria pelayanan dilaksanakan dengan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
dengan indikator output penyandang disabilitas fisik yang mendapatkan rehabilitasi dan
perlindungan sosial. Sementara kegiatan utama dalam sasaran strategis terselenggaranya
rehabilitasi sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan terdiri dari dua kegiatan:
1. Rehabilitasi sosial program reguler
Kegiatan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan model semua aktivitas pelayanan dilakukan
sepenuhnya di dalam panti dengan penerima manfaat tinggal di asrama. Rehabitasi sosial
dilakukan selama satu tahun. Indikator output untuk kegiatan rehabilitasi sosial program reguler
adalah penyandang disabilitas fisik yang memperoleh rehabilitasi dan perlindungan
kesejahteraan sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof Dr Soeharso
Surakarta.
Dalam struktur program/ kegiatan dan berdasarkan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK),
kegiatan rehabilitasi sosial program reguler di masukkan dalam Standar Biaya Keluaran (SBK).
2. Rehabilitasi sosial program layanan penjangkauan
Pada tahun 2018, kegiatan rehabilitasi sosial melalui program penjangkauan dilaksanakan
dengan model pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dan pelayanan rehabilitasi
sosial berbasis keluarga atau PEDULI Indikator output untuk kegiatan rehabilitasi sosial
program layanan penjangkauan adalah penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan
intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial di dalam dan luar panti.
Secara lebih rinci, capaian kegiatan setiap kegiatan baik dalam indikator output dan outcome
sebagai berikut :
1. Rehabilitasi Sosial Program Reguler
Dalam rencana kinerja tahun 2018, indikator output untuk kegiatan rehabilitasi sosial
program reguler adalah penyandang disabilitas fisik yang memperoleh rehabilitasi dan
perlindungan kesejahteraan sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof Dr
Soeharso Surakarta. Indikator output ini diukur dari jumlah penyandang disabilitas fisik yang
memperoleh rehabilitasi sosial dengan target 155 orang. Sementara sampai akhir tahun 2018,
realisasi target mencapai 152 tercapai, sehingga tingkat kinerja sesuai indikator ini tercapai
98,06%. Lebih rinci, capaian kinerja berdasarkan indikator output tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3
Capaian Kinerja Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (Program Reguler) Berdasarkan Indikator Output
Tahun 2018
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI %
Terselenggaranya
rehabilitasi sosial bagi
penyandang disabilitas
fisik sesuai Norma,
Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK)
Penyandang
disabilitas fisik yang
memperoleh
rehabilitasi dan
perlindungan
kesejahteraan sosial di
BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta
155
152
98,06
Tabel 3 menunjukkan bahwa target penerima manfaat berjumlah 155 orang terealisasi
152 orang, sehingga tingkat capaian kinerja 98,06. Ada 3 orang yang tidak melanjutkan
pelayanan rehabilitasi dikarenakan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang dikembalikan ke
keluarga untuk proses pemulihan, ketiga penerima manfaat tersebut tidak mengikuti pelayanan
rehabilitasi lagi berdasarkan case conference yang telah diselenggarakan. Untuk memenuhi
target 155 orang penerima manfaat sudah tidak bisa lagi karena ketiga penerima manfaat
tidak mengikuti pelayanan rehabilitasi sudah diakhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk
melaksanakan pemanggilan calon penerima manfaat baru. Target pelayanan rehabilitasi sosial
bagi penyandang disabiltas fisik di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso termasuk dalam kegiatan
prioritas bidang/nasional. Sesuai struktur program pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Kementerian Sosial, maka target nasional yang dibebankan BBRSBD sudah tercapai 100%
yaitu 155 orang penerima manfaat.
Sesuai tahapan rehabilitasi sosial sebagaimana dituangkan dalam keputusan Menteri
Sosial Nomor 40/HUK/2004, rehabilitasi sosial di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut :
a. Tahapan pendekatan awal, terdiri dari kegiatan: 1) orientasi, 2) motivasi, 3) Identifikasi, 4)
Seleksi dan 5) Registrasi.
b. Penerimaan, terdiri dari pemanggilan, penerimaan dan registrasi
c. Pengasramaan, terdiri dari kegiatan:
1) Pemenuhan kebutuhan dasar atau pelayanan akomodasi mencakup pemenuhan
kebutuhan dasar makan, pakaian dan asrama.
2) Pelayanan perawatan revalidasi, mencakup perawatan kesehatan dan terapi medis.
d. Orientasi, yaitu pengenalan penerima manfaat untuk penyesuaian lingkungan baru serta
identifikasi kondisi dan potensi penerima manfaat.
e. Asemen, yaitu pemahaman dan pengungkapan masalah mencakup kegiatan analisa dan
sintesa data penerima manfaat dan diagnosa rehabilitasi untuk mengetahui kondisi dan
potensi fisik, psikososial dan vokasional sebagai dasar pemberian pelayanan/ bimbingan.
f. Rencana intervensi, meliputi kegiatan perumusan program pelayanan sesuai kondisi dan
potensi penerima manfaat.
g. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan.
h. Resosialisasi, meliputi Bimbingan Kewirausahaan, Praktik Belajar Kerja (PBK), penyiapan
keluarga dan penyaluran/pemulangan.
i. Bimbingan lanjut.
j. Terminasi.
Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/2004 tersebut, tahapan
kegiatan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso yang selanjutnya dimasukkan dalam Standar Biaya
Keluaran (SBK) adalah tahapan pelayanan yang dilaksanakan di dalam panti sejak penerima
manfaat datang sampai dengan pemulangan. Sementara kegiatan pendukung dan kegiatan
lainnya yang tidak masuk dalam struktur SBK dimasukkan dalam kegiatan pendukung
pelayanan dalam panti, terdiri dari :
a. Pendekatan awal
b. Rekruitmen penerima manfaat
c. Konsultasi keluarga
d. Resosialisasi/penyaluran
e. Bimbingan lanjut
f. Fasilitasi alat bantu mobilitas,
g. Penambahan pengetahuan dasar
h. Pemulangan
i. One day for disability.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anggaran BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
menggunakan penganggaran berbasis kinerja. Namun demikian mulai tahun anggaran 2018
pemerintah menerapkan sistem penganggaran berbasis outcome sebagaimana amanat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penerapan sistem penganggaran berbasis outcome
diawali dengan penataan arsitektur kinerja yang selanjutnya akan diikuti penguatan dan
penajaman informasi kinerja yang semakin jelas, relevan, dan terukur. Dalam konteks ini,
pengukuran capaian kinerja yang apada awalnya akan diukur dengan indikator output akan
berubah menjadi indikator outcome.
Berdasarkan tabel 3 sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat capaian
kinerja berdasarkan indikator output tercapai 98,06%. Semua target 155 orang terealisasi 152
orang. Namun demikian, sesuai tujuan program rehabilitasi sosial yaitu penerima manfaat
setelah mengikuti rehabilitasi sosial diharapkan mampu meningkat kemandiriannya.
Kemandirian diukur dari aktivitas sehari-hari penerima manfaat setelah mengikuti rehabilitasi
sosial dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan aktivitas kerja.
Berdasarkan indikator outcome dengan indikatornya penerima manfaat yang
meningkat kemandiriannya dengan target 155 orang hanya tercapai 152 orang atau tingkat
capaian kinerja 98,06%. Secara lebih rinci, capaian kinerja berdasarkan indikator outcome
tersaji pada tabel 4.
Tabel 4
Capaian Kinerja Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (Program Reguler)
Berdasarkan Indikator Output dan Outcome Tahun 2018
INDIKATOR PENGUKURAN TARGET REALISASI %
Indikator Keluaran (Output)
Penyandang disabilitas fisik yang memperoleh rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
155
155
100
Indikator Hasil (Outcome)
Penyandang disabilitas fisik yang memperoleh rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso yang meningkat kemandiriannya
155 152 98,06
Pada tabel 4 terlihat bahwa ada kesenjangan antara capaian kinerja berdasarkan
indikator output dengan indikator outcome. Tidak semua penerima manfaat yang telah
memperoleh rehabilitasi sosial di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta meningkat
kemandiriannya. Masih ada tiga orang penerima manfaat (1,04%) yang tidak meningkat
kemandiriannya.
Capaian kinerja berdasarkan outcome pada tahun 2018 yaitu 98,06% dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya yaitu 2015, 2016 dan 2017. Pada tahun 2015 capaian kinerja
berdasarkan outcome tercapai 96,77%, pada tahun 2016 capaian kinerja berdasarkan outcome
tercapai 100%, untuk capaian kinerja berdasarkan outcome pada tahun 2017 tercapai 98,06%.
Bagan dibawah ini menggambarkan capaian outcome tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.
Gambar 1. Bagan Perkembangan Capaian Kinerja Outcome 2015-2018.
Gambar 1 menunjukkan bahwa antara output dan outcome ada perbedaan setiap
tahunnya kecuali tahun 2017 dan 2018 bahwa penunjukan siginifikan karena output dan
outcome tidak terlalu banyak selisihnya.
Capaian kinerja hasil (outcome) diukur dari aktivitas penerima manfaat setelah
mengikuti rehabilitasi sosial dengan indikator utamanya :
a. Penerima manfaat mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari dan mampu bekerja di
lapangan kerja terbuka (open employment) seperti di perusahaan, industri rumah tangga
dan jasa.
b. Penerima manfaat mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari dan mampu bekerja secara
mandiri (self employment) di dalam lingkungan keluarga/masyarakat.
Aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemampuan bekerja
penerima manfaat setelah mengikuti rehabilitasi sosial tersaji dalam Gambar 2 berikut ini.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Tahun 2015 2016 2017 2018
Capaian Penerimaan Penerima Manfaat Tahun 2015-2018
Gambar 2. Bagan Aktivitas Sehari-hari dan Pekerjaan PM yang telah mengikuti Rehabilitasi
Sosial Tahun 2018.
Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 152 penyandang disabilitas
fisik yang telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial meningkat kemandiriannya yang ditandai
dengan mereka dapat bekerja di lapangan kerja terbuka atau bekerja pada orang lain (12,5%),
dan usaha secara mandiri di lingkungan keluarga/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya (85,5%).
Dalam rangka mengatasi kesenjangan antara capaian output dengan outcome,
langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta adalah :
a. Dalam menyeleksi calon penerima manfaat sebaiknya benar-benar selektif pada saat
rekruitmen dan asessmen.
b. Agar penerima manfaat kerasan dan tidak melanggar tata tertib sebaiknya dari orang tua
pengampu dalam hal ini pekerja sosial harus sering memotivasi supaya kerasan dan tidak
melanggar tata tertib. Bisa melalui secara periodik memotivasi anak asuhnya.
c. Petugas daerah dan orang tua calon penerima manfaat juga berperan penting untuk
memotivasi anak nya agar kerasan dan tidak melanggar tata tertib selama mengikuti
pelayanan rehabilitasi sosial di BBRSBD.
Untuk dapat membandingkan aktivitas sehari-hari dan pekerjaan penerima manfaat yang
telah disalurkan bekerja keperusahaan/home industri selama periode 2015-2018 sejumlah 115
orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 3 dibawah ini :
Bekerja padaorang lain
Bekerja secaramandiri
19
133
AKTIVITAS SEHARI-HARI DAN PEKERJAAN PM TAHUN 2018
Gambar 3, Bagan Eks Penerima Manfaat Yang Telah Disalurkan Bekerja Tahun 2015-2018
Bagan 3 menunjukkan bahwa penyaluran kerja didominasi oleh keterampilan
penjahitan, hal ini membuktikan bahwa perusahaan/home industri telah mempercayai eks
penerima manfaat BBRSBD untuk bekerja di tempatnya. Untuk menunjang atas permintaan
eks penerima manfaat khususnya eks penerima manfaat penjahitan untuk alat keterampilannya
perlu peremajaan kembali dan perlu juga adanya instruktur penjahitan yang telah bersertifikat
BLK. Untuk sekarang instruktur penjahitan perlu ditambah lagi karena instruktur ASN yang
bersertifikat BLK hanya 1 (satu) orang dan dibantu tenaga kontrak 1 (satu orang padahal
jumlah penerima manfaat yang mengikuti vak penjahitan sejumlah 28 orang kapasitasnya.
Untuk eks penerima manfaat yang sedikit jumlahnya yang terima perlu adanya peningkatan
kuantias dan kualitas di vak keterampilannya. Sehubungan dengan telah banyaknya eks
penerima manfaat yang telah bekerja di perusahaan/home industri berdasarkan skill yang
dimiliki, hal ini membuktikan bahwa pihak perusahaan/home industri telah mematuhi UU No.8
tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa dari 100 orang normal yang bekerja
minimal ada 1 orang penyandang disabilitas yang bekerja, undang-undang ini juga mempunyai
sanksi nya apabila tidak mematuhinya. Ada beberapa perusahaan/home industri yang telah
banyak menerima alumni BBRSBD Prof.Dr.Soeharso hal ini juga berdasarkan skill yang telah
dimiliki alumni sudah mumpuni disamping itu juga ada rasa kepedulian yang tinggi kepada
penyandang disabilitas untuk bisa diterima di tempat usahanya.
2. Rehabilitasi Sosial Program Layanan Penjangkauan
Rehabilitasi sosial melalui program penjangkauan merupakan layanan berbasis non
institusional yang dilaksanakan dengan model pelayanan rehabilitasi sosial berbasis
88
2 2 4 2 1 1 5 2 1 1 1 1 2 1 1
DATA PENYALURAN EKS PM DI PERUSAHAAN/HOME INDUSTRI MITRA BBRSBD TAHUN 2015-2018
masyarakat, layanan kedaruratan dan layanan pemantapan keterampilan. Indikator output
untuk kegiatan layanan penjangkauan adalah penyandang disabilitas fisik yang mendapatkan
rehabilitasi dan perlindungan sosial di dalam dan luar panti.
Sesuai rencana kinerja tahun 2018, kegiatan layanan penjangkauan dilaksanakan
dengan model pelayanan:
a. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) di Kabupaten Sleman Provinsi
Yogyakarta, Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa
Tengah, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo Provinsi
Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah yang sumber dananya
berasal dari dana APBN dengan jumlah penerima manfaat 350 orang
b. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) di Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta
hibah luar negeri (dari KODDI Korea Selatan) dengan jumlah penerima manfaat 32 orang
c. Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga/PEDULI di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
dengan jumlah 50 orang.
Berdasarkan target penerima manfaat layanan penjangkauan yang berjumlah 432
orang, realisasi target tercapai 432 orang, sehingga tingkat kinerja sesuai indikator output
tercapai 100%. Lebih rinci, capaian kinerja berdasarkan indikator output tersaji pada tabel 5.
Tabel 5
Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan Penjangkauan
Berdasarkan Indikator Output
Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Terselenggaranya rehabilitasi sosial sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan
Penyandang disabilitas fisik yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial di dalam dan luar panti
432
432
100
Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa berdasarkan indikator output untuk kegiatan
penjangkauan tercapai 432 orang, sehingga tingkat kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
mencapai 100%. Secara lebih rinci, kegiatan dan capaian target layanan penjangkauan
sebagai berikut :
Tabel 6
Realisasi Capaian Target Output
Kegiatan Layanan Penjangkauan
Tahun 2018
No Model Layanan Target Realisasi %
1 Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (APBN)
350 350 100
2 Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (Hibah KODDI Korea)
32 32 100
3 Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga (PEDULI)
50 50 100
Jumlah 432 432 100
Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa semua kegiatan layanan penjangkauan mencapai
target yang ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja 100%. Begitu pula capaian kinerja
berdasarkan indikator outcome juga tercapai 100%. Dari target 432 orang yang dilayani
mengalami peningkatan sesuai tujuan pelayanannya. Semua penerima manfaat yang
memperoleh rehabilitasi sosial melalui layanan penjangkauan menunjukkan kemandirian dalam
aspek sosial dan ekonomi yang dibuktikan mereka dapat melakukan kerja secara
mandiri/kelompok. Sementara pada model layanan kedaruratan dengan bantuan alat bantu
mobilitas, yang bersangkutan dapat melakukan mobilitas sendiri.
Pencapaian target layanan penjangkauan baik dalam indikator output maupun
outcome tahun 2018 naik dibandingkan capaian target penjangkauan tahun 2017. Pada tahun
2017, capaian target layanan penjangkauan berjumlah 66 orang sedangkan penjangkauan
tahun 2018 sejumlah 432, dengan rincian PRSBM APBN sejumlah 66 ada kenaikan menjadi
432 pada tahun 2018. Kenaikan target tersaji pada Gambar berikut :
Tahun 2017 tahun 2018
66
432
Perkembangan Capaian Target Layanan Penjangkauan Tahun 2017-2018
Gambar 3. Bagan Perkembangan Target Layanan Penjangkauan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta 2017-2018
Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada gambar 3 terlihat bahwa capaian target
layanan penjangkauan tahun 2018 ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017.
Kenaikan disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan masih adanya hibah dari KODDI Korea.
Berdasarkan evaluasi tentang model layanan penjangkauan yang dilaksanakan tahun
2017, terdapat model layanan yang perlu dilakukan perubahan. Model layanan dengan
kegiatan pemantapan keterampilan dan usaha produktif akan dikeluarkan dari kegiatan
layanan penjangkauan. Pada tahun 2018, model layanan penjangkauan akan dilakukan
dengan dua model yaitu rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan rehabilitasi sosial berbasis
masyarakat.
Untuk pembanding kegiatan penjangkauan mulai tahun 2015-2018 dapat dilihat pada
gambar 4, hal ini sesuai renstra yang kegiatannya berdasarkan anggaran APBN tapi ada tahun
2017 yang tidak ada kegiatan penjangkauannya karena situasi anggaran yang tidak
memungkinkan tapi ada dana hibah dari KODDI Korea yang mengadakan kegiatan
pengjangkauan RSBM di Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta yaitu pada tahun 2017. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini :
Gambar 4 Proses Kegiatan Penjangkauan BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta Dari Tahun 2015-2018
Gambar 4 menunjukkan bahwa kegiatan penjangkauan di BBRSBD tidak selalu ada tapi
dengan adanya hibah dar KOODI Korea bisa mengadakan kegiatan penjangkauan di
Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan penjangkauan itu sendiri adalah
0
100
200
300
400
500
600
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
490
554
66
432
pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat berorientasikan kepada masyarakat sebagai
basis pelayanannya (community- based social rehabilitation) dalam arti menggunakan
masyarakat sebagai wadah untuk menyelenggarakan rehabilitasi. Dalam hal ini
penyelenggarakan rehabilitasi bisa menggunakan tenaga suka rela yang berasal dari
masyarakat, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan yang terkait dengan pelayanan
rehabilitasi itu sendiri.
Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis penyelenggaraan rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas fisik yang bermutu, transfaran dan akuntabel merupakan kegiatan
manajerial untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Kegiatannya mencakup
kegiatan pendukung pelayanan dalam panti yang tidak termasuk dalam Standar Biaya Keluaran
(SBK), keuangan, kepegawaian, perencanaan, pengeloaan barang, publikasi, layanan
perkantoran dan layanan perkantoran.
Berdasarkan Renja tahun 2018, kegiatan Manajemen dan Dukungan Teknis
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Yang Bermutu, Transparan dan
Akuntabel dilaksanakan dengan tiga kegiatan mencakup kegiatan manajemen eselon I, layanan
internal (overhead) dan layanan perkantoran dengan detil kegiatan sebagai berikut :
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, terdiri dari:
a. Penyusunan rencana program, meliputi penyusunan rencana kerja tahunan;
b. Penyusunan rencana anggaran, meliputi penyusunan perencanaan anggaran dengan
detil penyusunan POK, KAK dan RKAKL;
c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, meliputi penyusunan laporan, pengawasan,
pengendalian dan audit pelaksanaan ISO 9001;
d. Pengelolaan Data dan Informasi, meliputi visualisasi/update data sebagai bahan
publikasi;
e. Pengelolaan Keuangan Sistem Akutansi Keuangan, meliputi Akutansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);
f. Pengelolaan Kepegawaian, meliputi administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
g. Pelayanan Umum dan Perlengkapan, meliputi pengelolaan BMN, pengadaan barang dan
jasa, layanan perpustakaan;
Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Dukungan Teknis
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Bermutu, Transparan dan Akuntabel
h. Pelayanan Humas, meliputi pameran/publikasi, pembuatan buku tata tertib dan banner
lembaga, penyuluhan sosial di radio, penyuluhan sosial di masyarakat, kehumasan,
pembuatan leafllet/booklet, koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait.
2. Layanan Perkantoran, terdiri dari pembayaran gaji dan penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran.
Target kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis tersaji pada Tabel 7.
Tabel 7
Target dan Realisasi Kegiatan Dukungan Manajemen, Layanan Internal (overhead) dan
Layanan Perkantoran
Tahun 2018
NO KEGIATAN TARGET REALISASI %
1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 1 Layanan 100
a. Penyusunan rencana program 3 Keg 3 Keg
b. Penyusunan rencana anggaran 1 Keg 1Keg
c. Pelaksanaan Pemantauan dan
Evaluasi 6 Keg 6 Keg
d. Pengelolaan Data dan Informasi 1 Keg 1 Keg
e. Pengelolaan Keuangan 3 Keg 3 Keg
f. Pengelolaan Kepegawaian 6 Keg 6 Keg
g. Pelayanan Umum dan Perlengkapan 4 Keg 4 Keg
h. Pelayanan Humas 9 Keg 9 Keg
2 Layanan Internal (overhead) 1 Layanan 1 Layanan 100
a. Perlengkapan keterampilan dan
Pelayanan Klien Dalam Panti 80 Unit 80 Unit
b. Perangkat Pengolah Data Dan
Komunikasi 15 Unit 15 Unit
c. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 13 Unit 13 Unit
d. Gedung Dan Bangunan 360 m² 360 m²
3 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 100
a. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 12 ulan
b. Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
Tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh target output yang ditetapkan dalam rencana
kinerja tercapai seluruhnya (100%). Begitu pula berdasarkan indikator outcome, semua kegiatan
juga tercapai. Semua kegiatan dukungan manajemen untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik yang bermutu, transparan dan akuntabel dapat dilakukan secara
transparan, masyarakat dapat mengakses informasi serta seluruh kegiatan dan hasil-hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan baik kepada instansi yang berwenang maupun tanggungjawab ke
publik.
C. Realisasi Anggaran
Dalam rangka penyelenggaraan program rehabilitasi sosial, kegiatan rehabilitasi sosial bagi
penyandang disabilitas fisik, pagu anggaran BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tahun 2018
sebanyak Rp. 26.947.358.000,-. Dari pagu anggaran tersebut, realisasi keuangan mencapai Rp.
26.796.661.323,- atau 99,44%. Tabel 8 berikut adalah gambaran rinci pagu dan realisasi anggaran
per output kegiatan tahun 2018.
Tabel 8
Realisasi Anggaran
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Tahun Anggaran 2018
SASARAN INDIKATOR
KINERJA PAGU (Rp)
REALISASI (Rp)
%
Terselenggaranya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Penyandang Disabilitas Fisik Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
5.910.692.000 5.843.990.548 98,87
Meningkatnya kualitas manajemen dan dukungan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik yang bermutu, transparan dan akuntabel
- Layanan dukungan manajemen eselon I
677.523.000 677.244.434 99,95
- Layanan internal (overhead)
1.125.000.000 1.122.919.910 99,81
- Layanan perkantoran
19.234.143.000 19.152.506.431 99,57
J u m l a h 26.947.358.000 26.796.661.323 99,44
Sumber : Sub Bag Keuangan BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta
Secara umum anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi sosial bagi
penyandang disabilitas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta. Hal ini terlihat dari realisasi keuangan baik secara keseluruhan maupun per output
mencapai 99,44%. Kekurangan maksimalan capaian realisasi tidak tercapai 100% hl tersebut
disebabkan antara lain : 1. Kehadiran penerima manfaat tidak serentak dan penerima manfaat
pada saat proses rehabilitasi ada yang meninggal dunia, pemulihan kesehatan di daerah; 2.
Mekanisme pengadaan melalui pihak ketiga; 3. Kehadiran pegawai tidak bisa dipastikan, ada
pegawai yang meninggal dunia, pegawai mengambil cuti dan pegawai yang dinas luar.
Perbandingan capaian realisasi anggaran 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) dapat
dilihat pada tabel 9, sebagai berikut :
NO TAHUN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
1 2015 42.084.265.000 40.907.739.131 97,20
2 2016 25.765.855.000 25.208.575.729 97,84
3 2017 23.120.806.000 23.089.989.113 99,87
4 2018 26.947.358.000 26.796.661.323 99,44
Sumber : Sub Bag Keuangan BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya realisasi yang fluktuatif dari tahun 2015-
2018, adapun capaian yang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 99,87% hal ini karena adanya
komitmen BBRSBD Prof.Dr.Soeharso untuk mencapai realisasi secara optimal dengan
kemampuan yang dimiliki. Selain itu untuk mecapai hal diatas dibutuhkan sumber daya manusia
(SDM) yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga dapat meningkat capaian
realisasinya setidaknya sama, untuk mencapai hal tersebut perlu adanya re-generasi atau
pergantian pegawai yang efektif dan efisien dimana pegawai yang telah memasuki masa
purnabakti (pensiun) di gantikan oleh pemuda ASN yang kekinian yang melek teknologi informasi
di era industri 4.0. Kondisi pegawai BBRSBD Prof.Dr.Soeharso 2018 dapat dilihat pada tabel 10
dibawah :
Pegawai Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2018
NO USIA JENIS KELAMIN
JUMLAH KET LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Usia 21 s/d 30 tahun 1 0 1
2 Usia 31 s/d 40 tahun 2 7 9 Generasi Kekinian
3 Usia 41 s/d 50 tahun 8 20 28
4 Usia 51 s/d 60 tahun 54 35 89
Jumlah 65 62 127
Sumber : Sub Bag Kepegawaian BBRSBD Prof.Dr.Soeharso
Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
tantangan bagi BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta untuk mengintegrasikan sistem AKIP dengan
sistem perencanaan, perbendaharaan, akuntansi pemerintah dan sistem pelaporan dengan harapan
adanya keselarasan antara norma perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban.
Komitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diamanatkan serta dalam rangka mengimplementasikan reformasi birokrasi mendorong BBRSBD Prof.
Dr. Soeharso menyusun Laporan Kinerja yang tidak semata berisikan laporan keuangan, melainkan
lebih luas mencakup akuntabilitas kinerja.
Laporan Kinerja tahun 2018 ini menyajikan pencapaian dari sasaran strategis yang tercermin
pada capaian indikator kinerja dari 2 sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
2018. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh BBRSBD
Prof.Dr.Soeharso. Hal ini terlihat dari 5 indikator kinerja yang diperjanjikan, 8 indikator semuanya
tercapai sesuai target. Walaupun disadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna dalam menyajikan
laporan sebagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun
setidaknya berbagai pihak berkepentingan dan masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang hasil
rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tahun 2018.
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Bambang Sugeng
Jabatan : Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Edi Suharto
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Edi Suharto
Pihak Pertama
Bambang Sugeng
Lampiran
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
1. Terselengga
ranya rehabilitasi sosial di
dalam dan di luar panti
sesuai Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
555 Orang
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial
Di Balai Besar Rehabilitasi Sosial
Bina Daksa Prof. Dr Soeharso
Surakarta:
155 Orang
a. Penerimaan. 155 Orang
b. Pengasramaan. 155 Orang
c. Orientasi. 155 Orang
d. Assesmen. 155 Dokumen
e. Rencana Intervensi. 155 Dokumen
f. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial (Intervensi)
155 Orang
2. Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Dalam dan Luar Panti.
400 Orang
a. Pendukung Pelayanan Dalam
dan Luar Panti
15 Kegiatan
b. Penyandang Disabilitas Fisik Yang Mendapat Rehabilitasi
dan Perlindungan Sosial
400 Orang
c. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas
di Masyarakat (layanan kedaruratan)
1 Kegiatan
2.Meningkatny
a kualitas
manajemen
dan
dukungan
teknis
1. Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
1 Layanan
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
1 Layanan
a. Penyusunan Rencana Program 3 Kegiatan
Sasaran Indikator Kinerja Target
penyelengga
raan
rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas
fisik yang
bermutu,
transparan
dan
akuntabel
b. Penyusunan Rencana Anggaran 1 Kegiatan
c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
6 Kegiatan
d. Pengelolaan Data dan Informasi 1 Kegiatan
e. Pengelolaan Keuangan 3 Kegiatan
f. Pengelolaan Kepegawaian 6 Kegiatan
g. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
4 Kegiatan
h. Pelayanan Humas 9 Kegiatan
2. Layanan Internal (Overhead). 1 Layanan
a. Perlengkapan Keterampilan dan
Pelayanan Klien dalam Panti
- Perlengkapan Keterampilan
dan Pelayanan Klien dalam Panti (peralatan bengkel keterampilan, komponen
protese/orthose)
80 Unit
b. Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi.
- Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi (laptop/komputer/ printer)
15 Unit
c. Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran.
- Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran (ruangan pelayanan publik, poliklinik
dan kantor)
13 Unit
d. Gedung dan Bangunan.
- Pembangunan dan Renovasi
Gedung dan Bangunan (renovasi gedung bengkel prothese dan orthose)
360 M2
3. Layanan Perkantoran. 1 Layanan
a. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 Bulan
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 26.071.873.000,- (Dua puluh enam milyar
tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
Surakarta, 2 Januari 2018
Direktur Jenderal Rehabilitasi
Sosial
Edi Suharto
Kepala BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Bambang Sugeng
BAGIAN I
PENDAHULUAN
A. DATA UMUM ORGANISASI
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator
Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib
menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap
instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama
di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan
karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator
kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan
perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai
berikut:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
BAGIAN II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi
pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat
Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi
pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.
Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi
tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan
dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja
di dalamnya.
Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi.
Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi
indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan
sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/
Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/
Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes)
sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I
adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang
setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/ Satuan
Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator
keluaran (output)
Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak
hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh
keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama
pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat
indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator
manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja,
indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap
harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja
unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan
demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya
sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai
perencanaan nasional dapat tercapai.
A. DASAR PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR
REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka
pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta adalah sebagai berikut:
1. Dokumen Rencana Strategis Ditjen Rehabilitasi Sosial;
2. Dokumen Rencana Strategis BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta;
3. Kewenangan, tugas dan fungsi BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta;
4. SOP (Standard Operating Procedure) BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta
5. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL
BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBRSBD
Prof. Dr. Soeharso Surakarta, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau
usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung
maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan
diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup
memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.
Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk
pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:
1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan keberhasilan
5. Dapat dikualifikasi dan diukur dan dinilai
Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam
kepentingan, antara lain:
1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi kinerja
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan- kegiatan;
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta Kinerja Utama dalam matriks sebagai
berikut :
Program/ Kegiatan
Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator
Target
A. Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang Memperoleh Rehabilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof Dr Soeharso Surakarta
155 Orang
a. Penerimaan. 155 Orang
b. Pengasramaan. 155 Orang
c. Orientasi. 155 Orang
d. Assesmen. 155 Orang
e. Rencana Intervensi. 155 Orang
f. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial (Intervensi)
155 Orang
2. Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Dalam dan Luar Panti.
400 Orang
a. Pendukung Pelayanan Dalam dan Luar Panti
15 Keg.
Program/ Kegiatan
Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator
Target
b. Penyandang Disabilitas Fisik Yang Mendapat Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
400 Orang
c. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas di Masyarakat
1 Keg.
B. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
1. Dukungan Manajemen Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual
1 Layanan
a. Penyusunan Rencana Program 3 Keg.
b. Penyusunan Rencana Anggaran 1 Keg.
c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
6 Keg.
d. Pengelolaan Data dan Informasi 1 Keg
e. Pengelolaan Keuangan 3 Keg
f. Pengelolaan Kepegawaian 6 Keg.
g. Pelayanan Umum dan Perlengkapan 4 Keg.
h. Pelayanan Humas 9 Keg.
C. Layanan Internal (Overhead).
1. Perlengkapan Keterampilan dan Pelayanan Klien dalam Panti
1 Layanan
a. Pengadaan Perlengkapan Keterampilan dan Pelayanan Klien dalam Panti
1 Layanan
2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
1 Layanan
a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
1 Layanan
3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. 1 Layanan
a. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
1 Layanan
4. Gedung dan Bangunan. 1 Layanan
a. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
1 Layanan
D. Layanan 1. Layanan Perkantoran. 1 Layan
Program/ Kegiatan
Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator
Target
Perkantoran.
an
a. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 Bulan
BAGIAN III
PENUTUP
Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya
ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit
kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki
unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap
ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts).
Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan
kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan,
menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur. Karenanya Satuan Kerja
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya
sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Bambang Sugeng
Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126
Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected]
LEMBAR PENGESAHAN
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telp. 0271- 647626 Faks. 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected]
Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA BBRSBD PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
TAHUN 2018
NO. DOKUMEN : LAMP-03/MM/BBRSBD/2017
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Triyanto Supriyono Bambang Sugeng
Sekretaris Tim Penyusun
Kepala Seksi Program
Ketua Tim Penyusun
Kepala Bidang PAS
Kepala BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso
Tanggal: 02-01-2018 Tanggal: 02-01-2018 Tanggal: 02-01-2018
DAFTAR ISI
1. Penetapan Kinerja Kepala BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 2. Penetapan Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha. 3. Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum.
4. Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian. 5. Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan.
6. Penetapan Kinerja Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial. 7. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Program. 8. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Advokasi.
9. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan. 10. Penetapan Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
11. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Identifikasi. 12. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Bimbingan Sosial. 13. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Bimbingan Keterampilan.
14. Penetapan Kinerja Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut.
15. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Penyaluran.
16. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Bimbingan Lanjut. 17. Penetapan Kinerja Kepala Seksi Kerjasama.
18. Penetapan Kinerja Koordinator Instalasi Perawatan Revalidasi. 19. Penetapan Kinerja Koordinator Instalasi Penambahan
Pengetahuan.
20. Penetapan Kinerja Koordinator Instaklasi Bengkel Prothese Orthose.
21. Penetapan Kinerja Koordinator Instalasi Unit Produksi.
KATA PENGANTAR
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima
dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia mencakup Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
Perjanjian kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akhirnya dengan tersusunya Perjanjian kinerja BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta semoga tercipta efektifitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan dan capaian hasil sekaligus sebagai tali pengikat bagi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta untuk bersinergi memberikan
pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas fisik, keluarga dan masyarakat.
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala,
Bambang Sugeng
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Bambang Sugeng
Jabatan : Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Edi Suharto
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Edi Suharto
Pihak Pertama
Bambang Sugeng
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
1. Terselengga
ranya rehabilitasi
sosial di dalam dan di luar panti
sesuai Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria
(NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
555 Orang
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
155 Orang
a. Penerimaan. 155 Orang
b. Pengasramaan. 155 Orang
c. Orientasi. 155 Orang
d. Assesmen. 155 Dokumen
e. Rencana Intervensi. 155 Dokumen
f. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial (Intervensi)
155 Orang
2. Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Dalam dan Luar Panti.
400 Orang
a. Pendukung Pelayanan Dalam
dan Luar Panti
15 Kegiatan
b. Penyandang Disabilitas Fisik Yang Mendapat Rehabilitasi
dan Perlindungan Sosial
400 Orang
c. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas
di Masyarakat (layanan kedaruratan)
1 Kegiatan
2.Meningkatny
a kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
1. Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
1 Layanan
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
1 Layanan
a. Penyusunan Rencana Program 3 Kegiatan
b. Penyusunan Rencana Anggaran 1 Kegiatan
Sasaran Indikator Kinerja Target
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
6 Kegiatan
d. Pengelolaan Data dan Informasi 1 Kegiatan
e. Pengelolaan Keuangan 3 Kegiatan
f. Pengelolaan Kepegawaian 6 Kegiatan
g. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
4 Kegiatan
h. Pelayanan Humas 9 Kegiatan
2. Layanan Internal (Overhead). 1 Layanan
a. Perlengkapan Keterampilan dan
Pelayanan Klien dalam Panti
- Perlengkapan Keterampilan dan Pelayanan Klien dalam
Panti (peralatan bengkel keterampilan, komponen
protese/orthose)
80 Unit
b. Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi.
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
(laptop/komputer/ printer)
15 Unit
c. Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran.
- Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran (ruangan pelayanan publik, poliklinik
dan kantor)
13 Unit
d. Gedung dan Bangunan.
- Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
(renovasi gedung bengkel prothese dan orthose)
360 M2
3. Layanan Perkantoran. 1 Layanan
a. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 Bulan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 26.071.873.000,- (Dua puluh enam milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh
tiga ribu rupiah).
Surakarta, 2 Januari 2018
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
Edi Suharto
Kepala BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Bambang Sugeng
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Vita Kuswarini
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Bambang Sugeng
Jabatan : Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Bambang Sugeng
Pihak Pertama
Vita Kuswarini
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Meningkatnya
kualitas
manajemen dan
1. Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sasaran Indikator Kinerja Target
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
1 Kegiatan
b. Pengelolaan Keuangan 3 Kegiatan
c. Pengelolaan Kepegawaian 6 Kegiatan
d. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
4 Kegiatan
e. Pelayanan Humas 2 Kegiatan
2. Layanan Internal (Overhead).
a. Perlengkapan Keterampilan dan
Pelayanan Klien dalam Panti
- Perlengkapan Keterampilan
dan Pelayanan Klien dalam Panti (peralatan bengkel
keterampilan, komponen protese/orthose)
80 Unit
b. Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi.
- Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi (laptop/komputer/ printer)
15 Unit
c. Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran.
- Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran (ruangan pelayanan publik, poliklinik
dan kantor)
13 Unit
d. Gedung dan Bangunan.
- Pembangunan dan Renovasi
Gedung dan Bangunan (renovasi gedung bengkel
prothese dan orthose)
360 M2
3. Layanan Perkantoran.
a. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 Bulan
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 20.145.598.000,- ( Dua puluh milyar
seratus empat puluh lima juta lima ratsu
sembilan puluh delapan ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala
Bambang Sugeng
Kepala Bagian Tata Usaha
Vita Kuswarini
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Kristiyadi
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Vita Kuswarini
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Rehabilitasi Sosial
Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
PihakKedua
Vita Kuswarini
Pihak Pertama
Kristiyadi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Meningkatnya
kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
1. Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
4 Kegiatan
b. Pelayanan Humas 2 Kegiatan
2. Layanan Internal (Overhead).
Sasaran Indikator Kinerja Target
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
a. Perlengkapan Keterampilan dan
Pelayanan Klien dalam Panti
- Perlengkapan Keterampilan
dan Pelayanan Klien dalam
Panti (peralatan bengkel keterampilan, komponen protese/orthose)
80 Unit
b. Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi.
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
(laptop/komputer/ printer)
15 Unit
c. Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran.
- Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran (ruangan pelayanan publik, poliklinik dan kantor)
13 Unit
d. Gedung dan Bangunan.
- Pembangunan dan Renovasi
Gedung dan Bangunan
(renovasi gedung bengkel prothese dan orthose)
360 M2
3. Layanan Perkantoran.
a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 Bulan
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 3.403.313.000,- (Tiga milyard emapt ratus
tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bagian Tata Usaha
Vita Kuswarini
Kepala Sub Bagian Umum
Kristiyadi
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Wahyu Handayani
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Vita Kuswarini
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Rehabilitasi Sosial
Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Vita Kuswarini
Pihak Pertama
Wahyu Handayani
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Meningkatnya
kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Pengelolaan Kepegawaian 6 Kegiatan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 75.665.000,- ( Tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bagian Tata Usaha
Vita Kuswarini
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Wahyu Handayani
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Eka Putradinata
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Vita Kuswarini
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Rehabilitasi Sosial
Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Vita Kuswarini
Pihak Pertama
Eka Putradinata
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Meningkatnya
kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
1. Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
1 Kegiatan
b. Pengelolaan Keuangan 3 Kegiatan
2. Layanan Perkantoran.
a. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 Bulan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 16.666.620.000,- ( Enam belas milyard enam ratus enam puluh enam juta enam ratus
dua puluh ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Keuangan
Vita Kuswarini
Eka Putradinata
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Supriyono
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Bambang Sugeng
Jabatan : Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Bambang Sugeng
Pihak Pertama
Supriyono
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
1.Terselenggara
nya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Pengasramaan. 1 Kegiatan
2. Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam
dan Luar Panti
3 Kegiatan
b. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas
di Masyarakat (layanan kedaruratan)
1 Kegiatan
2.Meningkatny
a kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
Sasaran Indikator Kinerja Target
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
a. Penyusunan Rencana Program 3 Kegiatan
b. Penyusunan Rencana Anggaran 1 Kegiatan
c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
6 Kegiatan
d. Pengelolaan Data dan Informasi 1 Kegiatan
e. Pelayanan Humas 4 Kegiatan
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 193.625.000,- (Seratus sembilan puluh tiga
juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala
Bambang Sugeng
Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial
Supriyono
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Triyanto
Jabatan : Kepala Seksi Program
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Supriyono
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Supriyono
Pihak Pertama
Triyanto
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Meningkatnya
kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Penyusunan Rencana Program 3 Kegiatan
b. Penyusunan Rencana Anggaran 1 Kegiatan
c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
1 Kegiatan
d. Pengelolaan Data dan Informasi 1 Kegiatan
e. Pelayanan Humas 1 Kegiatan
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 89.562.000,- (Delapan puluh sembilan juta
lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial
Supriyono
Kepala Seksi Program
Triyanto
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Anis Yuniarti
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Supriyono
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Supriyono
Pihak Pertama
Anis Yuniarti
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
1.Terselenggara
nya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
b. Pengasramaan. 1 Kegiatan
2. Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam
dan Luar Panti
3 Kegiatan
b. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas
di Masyarakat (layanan kedaruratan)
1 Kegiatan
2.Meningkatny
a kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Pelayanan Humas 1 Kegiatan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 66.185.000,- ( Enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial
Supriyono
Kepala Seksi Advokasi
Anis Yuniarti
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Eny Sofianah
Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Supriyono
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Supriyono
Pihak Pertama
Eny Sofianah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Meningkatnya
kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
Sasaran Indikator Kinerja Target
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
4 Kegiatan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 37.878.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial
Supriyono
Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan
Eny Sofianah
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Munawari
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Bambang Sugeng
Jabatan : Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Bambang Sugeng
Pihak Pertama
Munawari
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
1.Terselenggara
nya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Penerimaan. 155 Orang
b. Pengasramaan. 155 Orang
c. Orientasi. 155 Orang
Sasaran Indikator Kinerja Target
d. Assesmen. 155 Dokumen
e. Rencana Intervensi. 155 Dokumen
f. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial (Intervensi)
155 Orang
2. Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam
dan Luar Panti
3 Kegiatan
b. Penyandang Disabilitas Fisik Yang Mendapat Rehabilitasi
dan Perlindungan Sosial
400 Orang
2.Meningkatny
a kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
1 Kegiatan
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 4.757.188.000,- ( Empat milyar tujuh ratus
lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh
delapan ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala
Bambang Sugeng
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Munawari
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sri Teguh
Jabatan : Kepala Seksi Identifikasi
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Munawari
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Munawari
Pihak Pertama
Sri Teguh
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
1.Terselenggara
nya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Penerimaan. 155 Orang
b. Pengasramaan. 155 Orang
c. Assesmen. 155 Dokumen
d. Rencana Intervensi. 155 Dokumen
2. Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual
yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial
Sasaran Indikator Kinerja Target
Di Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam dan Luar Panti
3 Kegiatan
b. Penyandang Disabilitas Fisik
Yang Mendapat Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
400 Orang
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 3.478.999.000,- ( Tiga milyard empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Munawari
Kepala Seksi Identifikasi
Sri Teguh
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Endang Budiyati
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Munawari
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Munawari
Pihak Pertama
Endang Budiyati
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terselenggaran
ya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Orientasi. 155 Orang
b. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial (Intervensi)
12 Kegiatan
2. Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual yang
Memperoleh Rehabilitasi dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam
dan Luar Panti
2 Kegiatan
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 343.194.000,- ( Tiga ratus empat puluh tiga
juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Munawari
Kepala Seksi Bimbingan Sosial
Endang Budiyati
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Rochita Agung Nugroho
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Keterampilan
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Munawari
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Munawari
Pihak Pertama
Rochita Agung Nugroho
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terselenggaran
ya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial (Intervensi)
3 Kegiatan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 482.281.000,- ( Empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Kepala Seksi Bimbingan Keterampilan
Munawari
Rochita Agung Nugroho
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Tutik Nurning Dyah KW.
Jabatan : Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Bambang Sugeng
Jabatan : Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Bambang Sugeng
Pihak Pertama
Tutik Nurning Dyah KW.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
1.Terselenggara
nya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial (Intervensi)
3 Kegiatan
2. Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial
Di Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam dan Luar Panti
6 Kegiatan
2.Meningkatny
a kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Pelayanan Humas 3 Kegiatan
Sasaran Indikator Kinerja Target
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 975.462.000,- ( Sembilan ratus tujuh puluh
lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala
Bambang Sugeng
Kepala Bidang Penyaluran dan
Bimbingan Lanjut
Tutik Nurning Dyah KW.
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Fitri Kusumaryani.
Jabatan : Kepala Seksi Penyaluran
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Tutik Nurning Dyah KW
Jabatan : Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua Pihak Pertama
Tutik Nurning Dyah KW.
Fitri Kusumaryani.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terselenggaran
ya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial (Intervensi)
3 Kegiatan
2. Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Dalam dan Luar Panti.
b. Pendukung Pelayanan Dalam
dan Luar Panti
4 Kegiatan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 464.865.000,- ( Empat ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
Tutik Nurning Dyah KW.
Kepala Seksi Penyaluran
Fitri Kusumaryani
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Suyono Yusup.
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Lanjut
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Tutik Nurning Dyah KW
Jabatan : Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Tutik Nurning Dyah KW.
Suyono Yusup.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terselenggaran
ya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual yang
Memperoleh Rehabilitasi dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam dan Luar Panti
1 Kegiatan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 329.377.000,- ( Tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
Tutik Nurning Dyah KW.
Kepala Seksi Bimbingan Lanjut
Suyono Yusup
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sugiyarti Suryatiningsih
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Tutik Nurning Dyah KW
Jabatan : Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Tutik Nurning Dyah KW.
Pihak Pertama
Sugiyarti Suryatiningsih.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Meningkatnya
kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Pelayanan Humas 3 Kegiatan
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 95.770.000,- ( Sembilan puluh lima juta
tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
Tutik Nurning Dyah KW
Kepala Seksi Kerjasama
Sugiyarti Suryatiningsih.
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Supanto
Jabatan : Koordinator Instalasi Perawatan Revalidasi
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Munawari
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Munawari
Pihak Pertama
Supanto
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terselenggaran
ya rehabilitasi
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Sasaran Indikator Kinerja Target
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Pengasramaan. 1 Kegiatan
2. Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual
yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam dan Luar Panti
1 Kegiatan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 260.815.000,- ( Dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Rehabilitasi sosial
Munawari
Koordinator Instalasi Perawatan revalidasi
Supanto
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Hening Wartani
Jabatan : Koordinator Instalasi Penambahan Pengetahuan Lanjut
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Munawari
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Munawari
Pihak Pertama
Hening Wartani
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
1.Terselenggara
nya rehabilitasi
sosial di dalam
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Sasaran Indikator Kinerja Target
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Perlindungan Sosial
1. Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial (Intervensi)
155 Orang
2. Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial
Di Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam dan Luar Panti
1 Kegiatan
2.Meningkatny
a kualitas
manajemen dan
dukungan
teknis
penyelenggaraa
n rehabilitasi
sosial
penyandang
disabilitas fisik
yang bermutu,
transparan dan
akuntabel
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I.
Dukungan Manajemen Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
a. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
1 Kegiatan
Kegiatan Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp. 31.899.000,- ( Tiga puluh satu juta delapan
ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Munawari
Koordinator Instalasi Penambahan Pengetahuan Lanjut
Hening Wartani
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Giyanto
Jabatan : Koordinator Instalasi Bengkel Prothesis Orthosis
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Munawari
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Munawari
Pihak Pertama
Giyanto
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terselenggaran
ya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Penyandang Disabilitas Fisik Yang
Memperoleh Rehabilitasi Dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Prof. Dr Soeharso Surakarta:
a. Pengasramaan. 1 Kegiatan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 31.899.000,- ( Tiga puluh satu juta delapan
ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Munawari
Koordinator Instalasi Bengkel Prothesis Orthosis
Giyanto
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta 57126 Telepon 0271- 647626 Faksimile 0271-644464 Kotak Pos 810
E-mail : [email protected] / [email protected] Website : http://soeharso.kemsos.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dewi Eko Handayani
Jabatan : Koordinator Instalasi Produksi/Shelter Workshop
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Tutik Nurning Dyah KW.
Jabatan : Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Prof. Dr. Soeharso Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Surakarta, 2 Januari 2018
Pihak Kedua
Tutik Nurning Dyah KW.
Pihak Pertama
Dewi Eko Handayani
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA
PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terselenggaran
ya rehabilitasi
sosial di dalam
dan di luar
panti sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria (NSPK).
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual Yang
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Penyandang Disabilitas Fisik, Mental,
Sensorik dan Intelektual yang
Memperoleh Rehabilitasi dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di
Dalam dan Luar Panti.
a. Pendukung Pelayanan Dalam dan Luar Panti
1 Kegiatan
Kegiatan Anggaran
Rehabilitasi Sosial Rp. 85.450.000,- ( Delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ).
Surakarta, 2 Januari 2018
Kepala Bidang Penyaluran dan
Bimbingan Lanjut
Tutik Nurning Dyah KW.
Koordinator Instalasi
Produksi/Shelter Workshop
Dewi Eko handayani
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan rakhmat-
Nya, sehingga Tim dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Balai Besar
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2015-2019.
Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kepada para
pejabat struktural dan pelaksana kegiatan perencanaan dan program dalam 5 tahun ke
depan, membangun sistem penyusunan rencana program pelayanan rehabilitasi sosial
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso yang berkelanjutan dan menjawab tantangan perubahan
paradigma 5 tahun kedepan.
Renstra ini nantinya diharapkan dapat digunakan oleh segenap unsur petugas
/pegawai BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dengan kesatuan bahasa dan langkah untuk
melaksanakan program pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa.
Atas segala peran aktif Tim Penyusun sampai tersusunnya Dokumen Rencana
Strategis ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga
Allah SWT selalu membimbing dan memberi petunjuk kepada kita semua. Amin.
Surakarta, Juli 2016
Kepala
Drs. Bambang Sugeng, MM NIP. 19601223 198403 1 001.
DAFTAR ISI
Halaman Judul …………………………………………………………………………. i
Kata Pengantar …………………………………………………………………………. ii
Daftar Isi ……………………………………………………………………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………….. 1
A. Latar Belakang........…………………………………………………………….. 1
B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………. 2
C. Landasan Hukum ……………………………………………………………… 4
D. Pengertian- Pengertian ………………………………………………………… 5
E. Sistematika …………………………………………………………………….. 5
BAB II KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMSALAHAN..........…………... 7
A. Kondisi Umum…………………………………………………........................ 7
B. Potensi...............................……………………………………………………… 9
C. Permasalahan ........................…………………………………………………… 9
BAB III MISI,TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI ……………….. 23
A. Misi BBRSBD ………………………………….……………………………. 23
B. Nilai …………………………………………………………..……………….. 23
C. Tujuan BBRSBD..…………………………………………………………….. 24
D. Kebijakan ……………………………………………………………………… 24
E. Strategi ………………………………………………………………………… 25
F. Sasaran ………………………………………………………………………. 25
BAB IV PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN ............................................................................................. 27
A. Program Strategis 2015-2019………………………………………………… 27
B. Indikator Kinerja…………………………………….......……………………. 27
C. Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Daksa … 30
D. Pendanaan …………………………………………………………………….. 41
BAB V PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN …………… 41
A. Perencanaan …………………………………………………………………. 42
B. Pelaksanaan ………………………………………………………………….. 44
C. Pelaporan …………………………………………………………………….. 45
BAB VI. PENUTUP …………………………………………………………………. 47
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap warga Negara berhak atas taraf
kehidupan dan penghidupan yang sesuai harkat dan martabatnya. Sehingga seluruh
warga Negara RI termasuk Penyandang Disabilitas Daksa ( PDD ) memiliki hak dan
kesamaan kesempatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Populasi Penyandang Disabilitas Daksa di Indonesia relatif cukup banyak.
Menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2009 jumlah
Penyandang Disabilitas di Indonesia yang tersebar di 33 provinsi tercatat sebanyak
1.541.942 orang.
Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari warga masyarakat seharusnya memiliki
hak yang sama sebagaimana warga masyarakat lainnya. Di Indonesia, hak-hak
Penyandang Disabilitas telah dijamin oleh Negara dan Pemerintah melalui berbagai
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, seperti UU No 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Konvensi pemenuhan Hak bagi
Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Pemerintah No 43 tahun 1988 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, termasuk di dalamnya
Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Penyandang Cacat ( 2004-2013 ) merupakan
respon Negara RI terhadap Biwako Millenium Framework.
Melalui perlindungan hukum tersebut diharapkan akan dapat terlaksana persamaan
hak dan kesempatan serta partisipasi penuh Penyandang Disabilitas dalam berbagai
aspek kehidupan dan penghidupan, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya
dan ekonomi.
Kebijakan Pemerintah dan Negara untuk memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas
melalui protection (perlindungan) dan promotion (memajukan) dengan kegiatan
pelayanan dan rehabilitasi social. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk peningkatan
kualitas hidup Penyandang Disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
Pendekatan berbasis hak (right based) berhubungan langsung dengan harkat dan
martabat manusia, yang mempunyai hak asasi sebagai makhluk Tuhan yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, pemerintah dan hukum dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Sasaran utama program pelayanan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas adalah
Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat. BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun, dari 2010 s.d 2014 telah berhasil memberikan
pelayanan rehabilitasi sebanyak 1294 orang dari berbagai wilayah di Indonesia yang
meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Lampung, Riau, Medan dan Nanggro Aceh
Darussalam.
Dalam melaksanakan pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial Penyandang
Disabilitas terdapat tujuan yang harus dicapai. Tujuan pokok kegiatan pelayanan
rehabilitasi adalah mewujudkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mereka
dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan.
Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin
kompleks dan perubahan tuntutan dalam masyarakat yang semakin cepat, maka
diperlukan langkah tepat yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut dan
rencana strategis menjadi kunci penting untuk mencapai tujuan.
Rencana strategis (Renstra) bagi suatu organisasi dapat membantu melakukan
evaluasi secara berkala untuk proses pencapaian tujuan. Renstra Balai Besar
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta disusun
berdasarkan tugas pokok dan fungsi BBRSBD. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang
ditempuh berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian
Sosial RI.
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta
memiliki tugas untuk menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dalam
program pelayanan rehabilitasi sosial bagi orang-orang dengan kecacatan tubuh
melalui rencana yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan dalam kurun waktu 5
tahun.
Sesuai kebijakan Lembaga, dalam program BBRSBD ke depan, akan memperkuat
program reguler yang selama ini telah ada, dan peningkatan pelaksanaan program
penjangkauan. Semua itu dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan Penyandang
Disabilitas Daksa yang mandiri dan sejahtera.
Mengingat pentingnya Renstra sebagai pedoman program dan kegiatan dalam
kurun waktu 5 tahun, maka BBRSBD Prof. DR. Soeharso Surakarta perlu menyusun
Renstra tahun 2015-2019 untuk Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi
Penyandang Disabilitas. Melalui Renstra, diharapkan dapat meningkatkan daya saing
program pelayanan BBRSBD dengan pihak lain, mampu melakukan kontrol terhadap
rencana masa depan lembaga serta dapat mengukur kemajuan pelaksanaan tugas-
tugas program pelayanan yang dilaksanakan di BBRSBD.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Rencana Strategis BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tahun 2015-
2019 dimaksudkan agar BBRSBD memiliki dokumen perencanaan lima tahunan
sebagai acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan tahunan program pelayanan
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas .
2. Tujuan
a) Memberikan arah dan pedoman kepada para pejabat struktural dan pelaksana
kegiatan perencanaan dan program dalam 5 tahun.
b) Membangun sistem penyusunan rencana program pelayanan
rehabilitasi sosial BBRSBD yang berkelanjutan.
c) Melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial sesuai yang telah
ditetapkan.
C. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta tahun 2015-2019 adalah :
1. Undang-Undang RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
2. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional.
4. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
7. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
9. Keppres RI No. 83 tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian
dan peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
10. Kepmensos RI No. 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. DR. Soeharso Surakarta
11. Kepmensos No. 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan
Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial
12. Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat (International
Convention on the Rights of Persons With Disabilities), Resolusi PBB
Nomor: 61/1061 tanggal 13 Desember 2006
D. Pengertian-Pengertian
1. Renstra : perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Satker, disusun dengan
memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
2. Misi : rumusan umum mengenai upaya-upaya yang perlu diemban oleh Satker
untuk mencapai visi yang ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi
4. Tujuan : rumusan yang menjelaskan arah pelaksanaan visi, ditetapkan sesuai
dengan tugas, fungsi dan peranan organisasi
5. Sasaran : penjabaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata oleh Satker
dalam jangka waktu tertentu (5 tahun)
6. Strategi : langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan
visi dan misi
7. Kebijakan : arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan
E. Sistematika
Sistematika penyusunan Rencana Strategis BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
tahun 2015-2019 sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan meliputi : (1) Latar Belakang pentingnya penyusunan Renstra
tahun 2015-2019, (2) Maksud dan Tujuan (3) Landasan Hukum yang relevan dengan
pembangunan kesejahteraan sosial, (4) Pengertian-Pengertian , (5) Sistematika.
Bab II Kondisi Umum,Potensi dan Permasalahan, yang meliputi : (1)Kondisi Umum,
(2) Potensi, (3) Permasalahan
Bab III Misi, Tujuan , Arah Kebijakan dan Strategi, meliputi : (1) Visi dan Misi
BBRSBD, (2) Tujuan BBRSBD, (3) Arah Kebijakan dan Strategi BBRSBD
Bab IV Program, Kegiatan, Pendanaan dan Indikator Kinerja, meliputi : (1) Program
Pelayanan Rehabilitasi Bagi ODK, (2) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Bagi ODK, (3)
Pendanaan Pelayanan Rehabilitasi Bagi ODK, (4) Indikator Kinerja Pelayanan
Rehabilitasi Bagi ODK
Bab V Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan, meliputi :
(1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pelaporan
Bab VI Penutup
Lampiran-Lampiran
Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015-2019
BAB II
KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kondisi Umum.
1. Deskripsi Umum :
Nama : Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Dasar : Kepmensos Nomor :55/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003
Alamat : Jalan Tentara Pelajar Jebres, Surakarta, Kotak Pos
810, Kode Pos 57126
Telepon : (0271) 647626
Fax : (0271) 647626
Email : [email protected] / [email protected]
Website : http://soeharso.kemsos.go.id
Luas Tanah : 66.555 m2
Luas Bangunan : 15.741 m2
Jumlah Pegawai : 176 orang
Kapasitas
Asrama
: 155 orang
2. Status, Tugas Pokok dan Fungsi.
a. Status BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta berdasarkan Pasal 1
(1) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 55 / HUK / 2003, Balai
Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa prof. Dr. Soeharso Surakarta
adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang rehabilitasi sosial bina
daksa di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang
berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
b. Tugas pokok BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta berdasarkan
Pasal 2 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 55 / HUK / 2003,
BBRSBD Prof. Dr.Soeharso Surakarta adalah melaksanakan
pelayanan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan
bimbingan lanjut bagi orang-orang dengan kecacatan tubuh agar
mampu berperan dalam kehidupan masyarakat, rujukan nasional,
pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberi informasi
c. serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d. Fungsi BBRSBD berdasarkan Pasal 3 Kepmensos RI Nomor : 55 /
HUK / 2003, dalam rangka melaksanakan tugas pokok maka
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi
dan penyusunan laporan,
2) Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, penyelenggaraan
asrama dan pemeliharaan serta penetapan diagnosa sosial,
kecacatan serta perawatan medis,
3) Pelaksanaan bimbingan sosial, mental, keterampilan dan fisik,
4) Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut,
5) Pemberian informasi dan advokasi,
6) Pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan
rehabilitasi sosial,
7) Pengelolaan urusan tata usaha.
3. Struktur Organisasi.
Struktur Organisasi BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta sesuai SK Menteri
Sosial Republik Indonesia No : 55/HUK/2003 sebagai berikut :
B. Potensi
1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian.
Jumlah pegawai BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta sebanyak 176 yang dapat
diklasifikasikan sebagaimana dalam tabel berikut ini :
Tabel 1.
Pegawai BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No.
Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase
1. S 2 20 11,36
2. S 1 75 42,61
3. Sarjana Muda / D 3 16 9,09
4. SLTA 57 32,39
5. SLTP 3 1,70
6. SD 5 2,84
Jumlah 176 100,00%
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian BBRSBD, September 2014
Tabel 2.
Pegawai BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah Prosentase
1. Golongan IV/a 15 8,52
2. Golongan IV/b 6 3,41
Golongan IV/c 1 0,57
3. Golongan III/a 5 2,84
4. Golongan III/b 43 24,43
5. Golongan III/c 28 15,91
6. Golongan III/d 55 31,25
7. Golongan II/a 2 1,14
8. Golongan II/b 7 3,98
9. Golongan II/c 8 4,55
10. Golongan II/d 4 2,27
11. Golongan I/b 2 1,14
Jumlah 176 100,00
Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian per September 2014.
Tabel 3.
Pegawai BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Berdasarkan Tingkat Jabatan Struktural
No.
Jabatan Jumlah Prosentase
1.
Eselon II 1 0,57
2.
Eselon III 4 2,27
3.
Eselon IV 12 6,82
4.
Pejabat Fungsional 159 90,34
Jumlah 176 100,00 %
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian BBRSBD September 2014
Tabel 4.
Pegawai BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Berdasarkan Tingkat Jabatan Fungsional
No. Jabatan Jumlah Prosentase
Peksos Madya 9 5,66
Peksos Muda 8 5,03
Peksos Pertama 19 11,95
Peksos Penyelia 7 4,40
Peksos Pelaksana 14 8,81
Arsiparis Penyelia 1 0,63
Arsiparis Pelaks Ljtn 2 1,26
Perencana Madya 2 1,26
Perencana Pertama 1 0,63
Penyuluh Sosial Muda 1 0,63
Penyuluh Sosial Pertama 2 1,26
Dokter Madya 1 0,63
Fisioterapis Pertama 1 0,63
Fosioterapis Pelaks 3 1,89
Perawat Pelaksana 0 0,00
Ortosis Protesis Pelaks 5 3,14
Pranata Humas Pertama 1 0,63
Analis Kepeg Pelaks 0 0,00
Pengadm Kepeg 4 2,52
Bendahara Pengeluaran 1 0,63
Verivikator Keuangan 1 0,63
Penata Laporan Keu 4 2,52
Pengadm ABP 1 0,63
Sekretaris Pimpinan 1 0,63
Pnt Lap BMN & Brg Pers 5 3,14
Teknisi Kelistrikan 4 2,52
Pramu Bakti 9 5,66
Petugas Keamanan 5 3,14
Pengemudi 2 1,26
Pramu Sandang 2 1,26
Caraka 4 2,52
Pengadm Binjut 0 0,00
Penyusun Bhn Krjsm 3 1,89
Pengadm Kerjasama 2 1,26
Pengadm Lurbimjut 4 2,52
Pengadm Rehsos 9 5,66
Instruktur Pertama 6 3,77
Pembimbing Psikologi 2 1,26
Petugas Observasi 0 0,00
Pengadm Identifikasi 2 1,26
Penata Gizi 0 0,00
Pengadm bhn Program 3 1,89
Pengadm Advokasi Sos 3 1,89
Penyusun Bhn Evalap 2 1,26
Pengolah data Evalap 2 1,26
Masa Persiapan Pensiun 1 0,63
Jumlah 159
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian September 2014
Tabel 5.
Pegawai BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
Berdasarkan Tingkat Usia
No. Rentang Usia Jumlah Prosentase
1. 21 – 30 Tahun 4 0,50 %
2. 31 – 40 Tahun 6 6,60 %
3. 41 – 50 Tahun 75 67,00 %
4. 51 – 60 Tahun 91 25,90 %
Jumlah 176 100,00%
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian September 2014
Tabel 7.
Jumlah dan komposisi Pegawai
Berdasarkan Unit Penempatan Kerja
No
Unit Kerja Jumlah Prosentas
e
1. Kepala 1 0,57
2. Bagian Tata Usaha 52 29,55
3. Bidang Program dan Advokasi 22 12,50
4. Bidang Rehabilitasi Sosial 55 31,25
5. Bidang Penyaluran dan Bimbingan
Lanjut
24 13,64
Kelomp[ok Fungsional 22 12,50
Jumlah 176 100%
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian September 2014
2. Sarana Prasarana
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta memiliki sarana dan prasarana antara lain
:
a. Tanah seluas 66.555 m2 terdiri dari :
1) Tanah perkantoran di Jl. Tentara Pelajar Jebres, Surakarta
seluas 49.720 m2
2) Tanah kelas I dan rumah Negara golongan II, Jl. Adisucipto Surakarta
seluas 5.373 m2
3) Tanah rumah Negara Golongan II, Desa Petoran Jebres Surakarta seluas 695
m2
4) Tanah rumah Negara Desa Guwosari, Jebres Surakarta seluas 3000 m2
5) Tanah Desa Mojosongo, Jebres seluas 5.225 m2
6) Tanah rumah Negara Tawangmangu Karanganyar seluas 4.066 m2
b. Bangunan terdiri :
1) Bangunan di Jagalan, Jl.Suryo Surakarta seluas 592 m2
2) Gedung Induk (perkantoran) di Jebres 9 unit seluas 4.562,5 m2
3) Gedung Asrama di Jebres 8 unit seluas 3.534 m2
4) Gedung Pertemuan di Jebres 2 unit seluas 1.186 m2
5) Gedung Bimbingan Keterampilan / Pendidikan di Jebres sebanyak
11 unit seluas 2.693 m2
6) Gedung Olah Raga di Jebres 1 unit seluas 366 m2
8) Gedung Kesehatan di Jebres 4 unit seluas 219 m2
9) Mess Permanen di Jebres 3 unit seluas 1.186 m2
10) Mess Tawangmangu 1 unit seluas 750 m2
11) Gedung Instalasi Produksi/Workshop di Manahan
seluas 3.225 m2
c. Rumah Dinas
1) Rumah Negara Golongan I Tipe A permanen, Jl. Adi Sucipto
Manahan Surakarta seluas 380 m2.
2) Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen, di Jl. Kepuh Petoran
Surakarta seluas 120 m2.
3) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, di Jl. Tentara Pelajar
Jebres Surakarta seluas 391 m2.
4) Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, di Jl. Tentara
Pelajar/Mondokam, Jebres, Surakarta.n
5) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen 368 m2.
d. Kendaraan :
1) Kendaraan Roda 6 : 1 unit.
2) Kendaraan Roda 4 : 13 unit.
3) Kendaraan Roda 2 : 4 unit.
e. Sarana Komunikasi dan Informasi :
1) Internet dengan line Hospot di 4 titik pusat LAN
2) Telephone PABX 10 unit.
3) Pesawat telephone 2 unit.
4) Facsimile 2 unit.
5) Megaphone 1 unit.
6) Microphone 65 unit.
f. Peralatan Perkantoran antara lain :
1) Mesin fotocopy folio 1 buah.
2) Mesin Risho 1 buah.
3) Mesin ketik manual 28 buah
4) Personal Komputer 85 unit
5) Lap top 12 buah.
6) Printer 95 buah.
7) Scanner 6 buah.
8) Peralatan jaringan
9) LCD Projector/infocus 5 buah.
10) Lemari besi/metal 110 buah.
11) Lemari kayu 467 buah.
12) Rak besi 57 buah.
13) Rak kayu 35 buah.
14) Filing kabinet besi 85 buah.
15) Filing kabinet kayu 10 buah.
16) Brandkas 4 buah.
17) Meja kerja besi/metal 56 buah.
18) Meja kerja kayu 610 buah.
19) Lemari besi/metal 87 buah.
20) Lemari kayu 467 buah.
g. Peralatan Bimbingan ketrampilan
Meliputi 14 jenis peralatan bimbingan ketrampilan yang terdiri dari
berbagai jenis mesin-mesin dan berbagai macam peralatan untuk kegiatan
bimbingan keterampilan penjahitan/machine sewing, fotografi, reparasi
sepeda motor, elektronika, pertukangan kayu, percetakan, bordir,
komputer, anyam-anyaman/handycraf, las bubut, salon kecantikan dan
bengkel prothese.
h. Peralatan Bimbingan Sosial antara lain :
1) Alat musik tradisional (gamelan) 2 unit.
2) Alat musik modern/band 30 buah.
3) Peralatan olah raga
4) Peralatan permainan lainnya.
i. Aksesibilitas
Aksesibilitas bagi orang dengan kecacatan tubuh meliputi :
1) Aksesibilitas fisik: tempat parkir, tangga, aksesibilitas bangunan/dari
dan di dalam bangunan gedung.
2) Aksesibilitas untuk kemudahan mendapatkan informasi melalui jaringan
internet, majalah.
3. Alokasi Anggaran
Pelayanan Rehabilitasi Sosial di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) melalui
DIPA BBRSBD Prof. Dr. Soeharso setiap tahun dan dari sumber dana lain yang
tidak mengikat.
Ada 5 (lima) out put kegiatan yang dilaksanakan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta melalui DIPA yaitu :
a. Program Rehabilitasi Sosial :
1) Orang dengan kecacatan yang memperoleh rehabilitasi dan perlindungan
sosial dari seleksi pemenuhan kebutuhan dasar sampai pemulangan.
2) Kegiatan-kegiatan untuk eks kelayan yang telah berada di masyarakat.
3) ODKT yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial di
masyarakat.
b. Laporan-laporan keuangan/ kinerja/ monitoring/evaluasi/ publikasi dan
perlindungan sosial.
c. Penyusunan dokumen perencanaan/program/anggaran/data dan informasi
kebijakan bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial.
d. Layanan perkantoran.
e. Belanja modal fisik/bangunan gedung, peralatan dan mesin
4. Kerjasama dan Kemitraan
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi orang dengan
kecacatan tubuh, BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta melaksanakan kerjasama
dengan berbagai instansi, perguruan tinggi, para pengusaha dan organisasi
masyarakat, antara lain :
a. Politeknik Kesehatan Surakarta (Poltekes).
b. Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).
c. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
d. STKS Bandung untuk praktek mahasiswa.
e. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
(BBPPKS).
f. Balai Besar Latihan Keterampilan Indonesia Surakarta.
g. Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
h. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta.
i. Rumah Sakit Jiwa Surakarta.
j. Dinas Sosial se Indonesia.
k. Surat kabar dan televisi antara lain ; Solo Pos, Suara Merdeka, RRI
Surakarta, TATV Surakarta, TVRI Yogyakarta dan Semarang.
l. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Talenta Jajar Surakarta,
Yayasan PPRBM Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
m. APINDO koordinator wilayah Surakarta dan DPD APINDO Provinsi Jawa
Tengah.
5. Pendukung lain
Untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi bagi orang dengan kecacatan tubuh telah
didukung dengan hal-hal sebagai berikut :
a. Perangkat Peraturan perundangan di Bidang Kesejahteraan Sosial antara
lain : Undang-Undang No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Undang-Undang No. 11 tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang Undang Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas Daksa.
b. Komitmen Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh pegawai untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.
c. Standar Pelayanan Rehabilitasi.
d. Buku-buku pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
e. Buku-buku hasil-hasil kajian rehabilitasi sosial.
C. Permasalahan Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan. Salah satu
permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia diantaranya berkaitan dengan
kelainan bentuk tubuh atau biasa disebut dengan kecacatan. Dalam kehidupan nyata,
cacat tubuh ini dijumpai di banyak tempat, dalam semua kelompok usia tanpa kecuali.
Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi
abnormal fungsi struktur anatomi, psikhologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan
telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap
fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan,
dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun
dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan
bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan terkadang menimbulkan perlakuan
diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.
Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari warga masyarakat seharusnya memiliki
hak yang sama sebagaimana warga masyarakat lainnya. Di Indonesia, hak-hak
Penyandang Disabilitas telah dijamin oleh Negara dan Pemerintah melalui berbagai
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, seperti UU No 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan
Pemerintah Pemerintah No 43 tahun 1988 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Penyandang Cacat, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Konvensi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daksa termasuk di
dalamnya Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Penyandang Cacat (2004-2013)
merupakan respon Negara RI terhadap Biwako Millenium Framework.
Melalui perlindungan hukum tersebut diharapkan akan dapat terlaksana persamaan
hak dan kesempatan serta partisipasi penuh Penyandang Disabilitas dalam berbagai
aspek kehidupan dan penghidupan, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya
dan ekonomi.
Kenyataan di lapangan menggambarkan bahwa Penyandang Disabilitas selama ini
dinilai belum mendapat kesempatan yang setara dengan warga masyarakat umum
lainnya. Mereka masih memiliki hambatan dalam memperoleh hak-hak mereka.
Hambatan atau kesulitan tersebut timbul bukan saja karena adanya impairment
(hilangnya fungsi atau struktur anatomis, fisiologis atau psikologis) tetapi disebabkan
pula oleh faktor lingkungan di luar individu yang bersangkutan.
Beberapa masalah yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas antara lain :
1. Mengalami impairment: adalah hilangnya atau ketidaknormalan struktur atau
fungsi psikologis, fisik dan anatomi (impairment). Impairment ini
menyebabkan disability atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-
hari secara normal. Penyandang Disabilitas Daksa mempunyai kesulitan
dalam menghadapi lingkungan sekitarnya, misalnya mobilitas di lingkungan
rumah, sekolah atau tempat-tempat umum lainnya. Hal ini terjadi karena
lingkungan tidak mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas Daksa .
Misalnya ketika seorang pemakai kursi roda tidak bisa menaiki bus, hal ini
bukan disebabkan oleh karena kakinya yang tidak berfungsi sehingga harus
2. menggunakan kursi roda tersebut, tetapi alat transportasi tersebut tidak
aksesibel. Begitu juga halnya bangunan dan sarana prasarana lain di
sekolah tidak aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, sehingga banyak yang
tidak mendapat kesempatan pendidikan. Tidak adanya aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas tersebut sesungguhnya merupakan pengabaian
terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas (diskriminasi). Mereka menjadi
tidak beruntung (handicap) yang disebabkan oleh impairment dan disability,
sehingga mereka tidak dapat melakukan perannya secara sosial maupun
ekonomi.
3. Konsepsi atau stereotipe yang keliru pada masyarakat tentang Penyandang
Disabilitas. Pengertian kecacatan yang ada selama ini hampir selalu
dikonotasikan dengan kemalangan, penderitaan, dianggap tidak normal,
perlu disesali dan dikasihani. Anggapan ini dengan sendirinya membentuk
opini publik bahwa ”penyandang cacat” atau disabled persons adalah orang
yang lemah dan tidak berdaya. Akhirnya, sebutan ini menempatkan mereka
sebagai obyek. Kritikan tehadap konsepsi dan definisi Penyandang
Disabilitas sudah direspon oleh organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan para
profesional yang bekerja di bidang rehabilitasi. Mereka mengeluarkan
pedoman yang disebut International Classification of Impairment, Disability
and Handicap. Definisi WHO tentang Penyandang Disabilitas tersebut
menjadi acuan banyak negara.
4. Selain mengalami hambatan keberfungsian (functioning) dan
ketidakmampuan (disability) yang meliputi keberfungsian badan/anatomi dan
struktur serta aktivitas dan partisipasi, Penyandang Disabilitas juga
mengalami hambatan non fisik, yaitu faktor-faktor konstekstual dari
lingkungan dan personal. Misalnya sikap dan perilaku masyarakat terhadap
Penyandang Disabilitas . Masyarakat pada umumnya masih meragukan dan
belum mempercayai kemampuan para Penyandang Disabilitas untuk
dilibatkan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Mereka masih menunjukkan
sikap negatif atau merendahkan terhadap Penyandang Disabilitas serta
kurang mengakomodasi kebutuhan mereka, sehingga mereka menjadi
handicap dan kesulitan dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga
5. masyarakat. Misalnya kesulitan untuk diterima di lingkungannya, kesulitan
untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini akan mempengaruhi kepribadiannya,
seperti pesimis menghadapi kehidupannya, rendah diri dan berbagai
gangguan psikis lainnya.
Dengan permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas Daksa maka
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta memiliki tugas pokok dan fungsi untuk
memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Daksa agar
mereka mampu hidup mandiri dan sejahtera.Harapan dari BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta bahwa setiap alumni BBRSBD menjadi pribadi yang mandiri, baik
dalam mobilitas sehari-hari maupun secara ekonomi sebagaimana orang yang normal
fisiknya meskipun dalam ketidaksempurnaan fisik. Indikator keberhasilan atau
outcome BBRSBD baru teruji saat eks penerima manfaat berada di masyarakat.
Untuk mewujudkan kemandirian kelayan, ternyata tidak mudah, permasalahan
kelayan semakin kompleks, BBRSBD dituntut untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas sesuai tuntutan pasar. Untuk itu selalu dituntut adanya terobosan atau
inovasi pengembangan model pelayanan agar dapat mencapai tujuan yang
diharapkan.
Namun kenyataannya, walaupun program rehabilitasi telah dilaksanakan
sesuai dengan tahapan yang ada dan semaksimal mungkin, ternyata saat mereka
kembali ke masyarakat, mereka menghadapi permasalahan yang cukup kompleks,
yaitu harus beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya.
Saat berada di BBRSBD mereka memiliki banyak teman, banyak kegiatan,
banyak yang mendampingi baik itu para pekerja sosial, pembimbing keterampilan,
pembina asrama, namun ketika mereka kembali ke masyarakat mereka tiba-tiba harus
kehilangan semua dan merasa menghadapi dunia luar yang penuh dengan kompetisi.
Itulah yang menjadi permasalahan awal bagi kelayan, saat kelayan BBRSBD telah
selesai rehabilitasi dan harus kembali ke masyarakat/keluarganya, akhirnya mereka
mengalami penurunan kepercayaan diri yang cukup signifikan. Untuk itu harus
mendapatkan perhatian yang cukup terhadap hal ini.
Mereka merasa diri cacat, miskin, tidak punya pengalaman dan keterampilan
tidak memadai. Disamping itu sebagian besar penyandang disabilitas daksa di
BBRSBD prof. Dr. Soeharso Surakarta memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah,
hal ini juga mempengaruhi pola pikir mereka saat menerima pelayanan rehabilitasi di
BBRSBD.
Bahkan saat kembali ke masyarakat mereka banyak yang belum mengetahui apa
yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu sangat diperlukan peran orang tua,
keluarga dan masyarakat untuk mendampingi, mendukung agar mereka mampu
mengoptimalkan dirinya.
Beberapa permasalahan yang dihadapi BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta,
adalah :
1. Masih rendahnya komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk
kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas Daksa.
2. Kompetensi dan profesionalitas SDM dalam melaksanakan tugas
pelayanan belum optimal, sesuai yang diharapkan untuk mencapai
keberhasilan dalam pelayanan, antara lain untuk Pembimbing
keterampilan, ahli teknologi informasi, akuntan, analis kepegawaian (job
analisis), bahkan banyak SDM yang belum mampu mengikuti
perkembangan teknologi.
3. Masih terdapat sarana dan prasarana yang belum memadai seperti daya
listrik yang kurang mencukupi sehingga sering drop dan mengganggu
kelancaran pekerjaan serta merusak peralatan seperti komputer dan
peralatan listrik lainnya.
4. Belum memiliki data based perkembangan kelayan untuk mengukur
keberhasilan out put BBRSBD.
5. Masih rendahnya peran, tanggungjawab dan partisipasi pemerintah daerah,
organisasi masyarakat, keluarga dan masyarakat terhadap kegiatan
pelayanan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
BAB III
MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Misi BBRSBD
Cita-cita yang ingin dicapai BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta adalah untuk
mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas daksa
baik mandiri secara fisik, ekonomi dan psikologis melalui berbagai kegiatan
rehabilitasi yang dilakukan. Mandiri secara fisik yaitu berkurangnya ketergantungan
mereka dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sedangkan mandiri secara
ekonomi mereka sudah memiliki pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan untuk
dirinya dan keluarganya. Mandiri secara psikhologis adalah kemampuan untuk
menentukan masa depan sendiri, mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri dan
berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan orang lain
Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-
baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi
serta kewajiban manusia sesuai Pancasila
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut BBRSBD Prof. Dr.Soeharso Surakarta akan
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. maka ditetapkan
misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa secara
profesional dan terpadu
2. Meningkatkan Jangkauan Pelayanan
3. Meningkatkan dukungan dan partisipasi keluarga, masyarakat, instansi terkait
maupun stakeholder
4. Melaksanakan kajian, menyiapkan Standar Pelayanan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas daksa
B. Nilai
a. Kebersamaan : bekerja bersama, melakukan sesuatu secara kompak dan
terkoordinasi, menuju suatu cita-cita yang diharapkan bersama, yaitu
penyandang disabilitas yang mandiri dan sejahtera
b. Empati : ikut menghayati dan merasakan yang dialami orang lain,
keberpihakan kepada target pelayanan rehabilitasi, yaitu penyandang
disabilitas , orang tua, keluarga dan masyarakat, dengan cara berusaha
untuk memahami dan memenuhi apa yang mereka inginkan dan butuhkan.
c. Partisipasi : keikutsertaan dan keterlibatan berbagai pihak dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial.
d. Kreatif : adanya kemampuan untuk mencipta, berkreasi atau memunculkan
gagasan baru/ konsep baru yang berkaitan dengan kegiatan atau hal-hal
yang sudah ada.
e. Inovatif : Pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
untuk menciptakan atau memperbaiki/meningkatkan kegiatan/proses atau
sistem yang baru yan akan memberikan nilai yang berarti secara sosial.
C. Tujuan BBRSBD
Tujuan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang ingin dicapai Balai Besar
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta tahun 2015-
2019 adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang
Disabilitas Daksa secara komprehensif.
2. Memperluas jangkauan pelayanan (outreaching)
3. Meningkatkan dukungan dan partisipasi keluarga, masyarakat, instansi
terkait maupun stakeholder
4. Mengembangkan program kegiatan rehabilitasi sosial.
D. Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia.
3. Mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan
rehabilitasi bagi penyandang disabilitas
4. Meningkatkan motivasi dan kemampuan keluarga dan masyarakat
5. Memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi :
• Meningkatkan Kualitas pelayanan-rehabilitasi sosial berbasis hak
• Memfasilitasi aksesibilitas dan melindungi serta memberikan hak-hak
PMKS melalui pendekatan sosial dan inklusi
• Mengembalikan keberfungsian fisik, mental, sosial mereka yang
mengalami ketidakberuntungan secara holistik (holistik care)
• Perluasan jangkauan & rehabilitasi sosial berbasis masyarakat
• Optimalisas pelibatan stakeholders terkait (crosscutting issues)
dalam pemulihan dan pengembangan potensi sosial PMKS yang
mengalami disfungsi sosial
E. Strategi
Strategi yang akan dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan yang ingin dicapai
adalah :
1. Peningkatan fasilitas dan kapasitas kelembagaan melalui pemantapan
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, pembinaan dan peningkatan
SDM, restrukturisasi budget berbasis kinerja.
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan
pelayanan rehabilitasi.
3. Pengembangan kerjasama dan kemitraan.
4. Advokasi keluarga dan masyarakat.
5. Pengembangan pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga.
F. Sasaran
1. Meningkatnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai BBRSBD
2. Terlayaninya penyandang disabilitas daksa sebanyak 775 orang dalam
panti (155 orang pertahun) dan luar panti 1500 orang (rata-rata 300 orang
per tahun).
3. Meningkatnya motivasi dan kemampuan keluarga dalam mendukung
pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa sebanyak 155 orang
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung pemberdayaan
Penyandang Disabilitas Daksa sebanyak 1500 orang
5. Meningkatnya jumlah SDM BBRSBD sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan sebanyak 75 orang (15 orang per tahun)
6. Melengkapi dan mengembangkan sarana dan prasarana meliputi :
a) Bangunan fisik :
1) Pembangunan tower air, sumur bor, gardu listrik, penggeseran
KWH meter PLN dan penyesuaian kapasitas dan instalasi
2) Pembuatan kamar mandi asrama putra dan tempat jemuran 11 unit
@ 2 kamar mandi
3) Pembangunan lapangan sarana olah raga (futsal, volley, sepak
bola, tenis)
4) Penambahan daya listrik 105 KVA sd 164 KVA
5) Pembangunan Gymnasium
b) Peralatan keterampilan: peralatan fotografi 28 jenis, percetakan 7 jenis,
salon kecantikan 18 jenis, reparasi sepeda motor 26 jenis,
pertukangan kayu dan politur 12 jenis, komputer 6 jenis, penjahitan 4
jenis, bordir 6 jenis, elektronika 5 jenis, handicraft 5 jenis.
c) Peralatan bimbingan sosial (alat musik, olah raga, alat kemah) : 20
jenis
d) Peralatan kantor, asrama, poliklinik, dan bengkel prothese orthose : 80
jenis
BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
A. Program Strategis BBRSBD Prof. Dr.Soeharso Surakarta tahun 2015 – 2019.
Kementerian Sosial dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
mempunyai tugas antara lain memberikan layanan bantuan dan jaminan sosial,
pemberdayaan disabilitas dan layanan rehabilitasi sosial. BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso
Surakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas daksa yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.
Program-program BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam rangka pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas daksa adalah :
1. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa dalam lembaga.
Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa dalam lembaga yaitu pelayanan dan
rehabilitasi sosial dalam asrama (panti) dengan berbagai fasilitasnya, meliputi
pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, intelektual, serta ketrampilan.
2. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa di luar lembaga.
a. Bimbingan Peningkatan Keterampilan ( Retraining ).
Bimbingan peningkatan kemampuan/skill Penerima Manfaat merupakan bimbingan
pemantapan kemampuan dan keterampilan kerja/usaha dalam rangka mempercepat
kemandirian sosial dan ekonomi serta guna mendukung peningkatan usaha
kesejahteraan sosial bagi eks penerima manfaat.
b. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (PRSBM).
Adalah rehabilitasi yang diselenggarakan di luar panti dengan menggunakan
pendekatan masyarakat melalui empowering community (pemberdayaan masyarakat),
termasuk didalamnya keluarga para penyandang disabilitas, penyandang disabilitas,
kader RBM dan seluruh masyarakat.
Bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk berperan aktif secara optimal dengan menggunakan
sumber daya dan potensi masyarakat dengan koordinasi dan kerjasama antara
swasta dan pemerintah.
c. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga (PRSBK).
Suatu sistem pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
tubuh yang bertumpu pada peran keluarga dengan mendayagunakan secara optimal
sumber dana, daya, prakarsa, dan potensi keluarga untuk mendukung peningkatan
kesejahteraan penyandang disabilitas.
d. Rehabilitasi Sosial Keliling.
Rehabilitasi sosial keliling adalah pelayanan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk
menjangkau lokasi penyandang disabilitas dengan kegiatan pemberian
konseling/motivasi/konsultasi kepada penyandang disabilitas daksa.
e. Rehabilitasi Sosial Keliling Dalam Kedaruratan.
Rehabilitasi sosial keliling dalam kedaruratan merupakan kegiatan pendampingan
advokasi terhadap penyandang disabilitas daksa dengan mengupayakan pemberian
bantuan/pertolongan untuk memenuhi kebutuhan baik fisik, mental dan sosialnya
sehingga penyandang disabilitas daksa dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar di masyarakat.
f. Day Care Rehabilitasi Sosial.
Day care rehabilitasi sosial adalah bentuk layanan bagi penyandang disabilitas daksa
yang masih potensial, dengan tidak memisahkan dari keluarga, dengan metoda
pelayanan yang diberikan adalah bimbingan sosial individu, bimbingan sosial
kelompok, bimbingan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas daksa tidak
menginap dan pulang pergi Penerima manfaat bisa diantar jemput setiap hari ke
lembaga/panti sosial.
3. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manuasia di
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta, melalui :
a. Penambahan pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan : untuk
pembimbing keterampilan, pranata komputer, akuntan, job analisis, asesor,
guru musik, rohaniwan/wati.
b. Mengirimkan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi maupun.
c. Mengadakan pendidikan dan latihan di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta.
4. Penyusunan dokumen perencanaan/program/anggaran.
5. Penyusunan data dan Informasi penyandang disabilitas daksa yang mengikuti
rehabilitasi sosial di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
6. Pengelolaan dan pengembangan website sebagai sarana informasi bagi
masyarakat luas.
7. Penyusunan Buku Panduan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial.
8. Penyempurnaan Buku Panduan/Kurikulum.
9. Pengkajian pengembangan pelayanan rehabilitasi social.
10. Untuk menyiapkan keluarga dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan
penyandang disabilitas daksa melalui :
a. Sarasehan dengan orang tua wali dan instansi terkait.
b. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sosial, untuk meningkatkan
kesadaran dan kepedulian terhadap keluarga, masyarakat, instansi terkait
untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas daksa.
11. Peningkatan program advokasi.
12. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.
13. Penambahan sarana prasarana
B. Indikator Kinerja
1. Terwujudnya kondisi mental Penyandang Disabilitas Daksa yang optimis, tidak
mudah putus asa dan percaya diri.
2. Dimilikinya keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Daksa sebagai bekal
mendapatkan pekerjaan.
3. Terwujudnya kondisi fisik Penyandang Disabilitas Daksa yang sehat dan memiliki
fungsi gerak secara maksimal.
4. Dimilikinya pengetahuan bagi Penyandang Disabilitas Daksa sebagai syarat
dalam mengikuti bimbingan keterampilan.
5. Terwujudnya kompetensi SDM di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
6. Tersusunnya dokumen perencanaan/program/anggaran berbasis kinerja.
7. Tersusunnya Buku Panduan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi
8. Meningkatnya implementasi hasil kajian rehabilitasi Penyandang Disabilitas Daksa
.
9. Adanya kesiapan keluarga dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan
Penyandang Disabilitas Daksa
10. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat.
11. Meningkatnya program advokasi
12. Meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait
13.Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan.
B. Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabililitas Daksa Di
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
1. Motivasi dan diagnosis psikososial.
Suatu proses mengidentifikasi dan menganalisis masalah penyandang disabilitas fisik
dari hasil asesmen untuk menemukan dan merumuskan rencana penanganan
masalah. Bentuk kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial adalah asesmen yaitu
proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan, dan potensi klien,
serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan klien. Asesmen
meliputi :
a. Asesmen Fisiologis.
1) Activity of Daily Living ( ADL ), untuk mengetahui tingkat kemampuan
dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari dari penerima manfaat.
2) Tes fisik, untuk mengetahui tingkat kemampuan gerak otot dan sendi
kelayan.
3) Pemeriksaan kesehatan oleh dokter ortopedi untuk mengetahui tentang
nilai ketabiban, jenis kecacatan, usaha pencegahan dan macam
perawatan medis yang diperlukan.
b. Asesmen Psikologis.
Kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis penerima manfaat
dengan melaksanakan tes yang berhubungan dengan intelegensi bakat dan minat
serta kepribadian kelayan.
c. Asesmen Sosial.
Tes kematangan sosial
Dimaksudkan untuk mengetahui kematangan sosial kalayan dengan melihat tingkat
kemampuan sosial dengan usia riil kelayan, mencakup 8 ( delapan ) aspek kehidupan
yaitu :
1) Sosialisasi
2) Komunikasi
3) Locomotion/mobilitas
4) Ocupasi/pekerjaan
5) Self Help General/pertolongan diri secara umum ( SHG )
6) Self Help Eating/pertolongan diri makan ( SHE )
7) Selp Help Dressing/pertolongan diri berpakaian ( SHD )
8) Self Direction / mengarahkan diri (SD).
d. Asesmen Pendidikan.
Kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan akademik penerima
manfaat berdasarkan pendidikan yang dicapai penerima manfaat.
e. Asesmen Vokasional.
Merupakan serangkaian kegiatan bagi penerima manfaat untuk mencoba berbagai
jenis keterampilan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, assesmen fisik, assesmen
psikologis dan assesmen pendidikan untuk penentuan jenis ketrampilan yang akan
diambil.
2. Perawatan pengasuhan dan perlindungan.
Bentuk kegiatan perawatan, pengasuhan dan perlindungan antara lain :
a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
Pemenuhan kebutuhan dasar antara lain :
1) Kebutuhan tempat tinggal yaitu pengasramaan,
2) Kebutuhan makan.
3) Kebutuhan kesehatan yaitu kebersihan dan perawatan badan.
4) Kebutuhan sandang yaitu pakaian seragam pendidikan, seragam
pramuka, seragam olah raga, pakaian dalam, handuk).
b. Pemenuhan kebutuhan kesehatan.
Mempersiapkan penyandang disabilitas daksa dalam mengikuti program rehabilitasi
selanjutnya, sehingga secara fisik dan mental tidak mengalami hambatan.
Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam rangka menunjang rehabilitasi sosial antara
lain :
1) Pemeriksaan dan perawatan kesehatan umum.
2) Rontgen.
3) Konsultasi dokter ahli.
4) Rujukan operasi ortopedi.
5) Pengobtan post operasi.
6) Heatching up.
7) Pencabutan pen.
8) Fisioterapi.
c. Pemenuhan alat bantu.
Pemenuhan alat bantu meliputi :
1) Protese yaitu alat pengganti anggota gerak badan atas dan bawah yang
hilang.
2) Ortose yaitu alat koreksi anggota tubuh yang lemah atau layuh.
3) Alat Bantu Mobilitas (walker, triport, kruk, kursi roda)
d. Pemenuhan kebutuhan pendidikan.
Pemenuhan kebutuhan pendidikan dengan memberikan pengetahuan pengetahuan
dasar serta melengkapi pengetahuan umum penyandang disabilitas fisik agar
mencapai suatu tingkat pendidikan yang diperlukan dalam rangka mengikuti
bimbingan keterampilan dan menambah wawasan sehingga mudah dalam relasi
sosialnya.
Bentuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pendidikan antara lain :
1) Refresing.
Kegiatan penyegaran pendidikan setingkat SD Kelas I s.d. Kelas VI dan setingkat
SMP Kelas I s.d. Kelas II bagi penyandang disabilitas fisik yang pernah mengikuti
pendidikan setingkat SD Kelas I s.d. Kelas VI dan setingkat SMP Kelas I s.d. Kelas II.
2) Up Grading.
Kegiatan peningkatan pendidikan setingkat SD Kelas I s.d. Kelas VI dan setingkat
SMP Kelas I s.d. Kelas II bagi penyandang disabilitas fisik yang belum pernah
mengikuti pendidikan setingkat SD Kelas I s.d. Kelas VI dan setingkat SMP Kelas I
s.d. Kelas II.
3) Penambahan Pengetahuan Umum.
Penambahan pengetahuan umum dalam rangka pembentukan sikap dan kepribadian
sehingga penyandang disabilitas fisik tidak mengalami kesulitan dalam relasi
sosialnya. Materi dalam kegiatan penambahan pengetahuan umum antara lain : PKN,
Goegrafi, Kesehatan, Sejarah, IPA, Kewirausahaan dan Etika.
4) Penambahan Pengetahuan Membaca dan Menulis Permulaan.
5) Penyelenggaraan Kejar Paket A.
6) Penyelenggaraan Kejar Paket B.
3. Pelatihan life skill dan kewirausahaan.
Bagian dari proses rehabilitasi yang berusaha semaksimal mungkin untuk
mengupayakan agar penynadang disabilitas daksa dapat menjadi manusia yang
produktif, mampu menolong dirinya sendiri dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Bentuk kegiatan life skiil dan kewirausahaan antara lain :
a. Bimbingan Keterampilan.
Bimbingan Keterampilan adalah merupakan serangkaian kegiatan terencana untuk
mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kelayan guna memberikan satu jenis
keterampilan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan perkembangan pasaran
kerja ( berdasarkan hasil asesmen vokasional ) sebagai bekal hidup mandiri ditengah
keluarga dan masyarakat. (penjahitan, reparasi sepeda motor, salon kecantikan,
fotografi, handycraft, percetakan dan sablon, bordir, pertukangan kayu, eloktronika,
tata boga, komputer, prothese orthose)
b. Bimbingan Praktek Belajar Kerja (PBK).
Bimbingan Praktek Belajar Kerja (PBK) merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan
bagi penerima manfaat untuk mempraktekkan pengetahuan dan kemampuan
keterampilan yang telah dimiliki di dunia usaha/industri dan masyarakat.
c. Bimbingan Kewirausahaan.
Bimbingan kewirausahaan merupakan kegiatan pembekalan pengetahuan
kewirausahaan agar penerima manfaat memiliki pengetahuan, kemampuan dan
kemauan untuk berwirausaha/usaha mandiri di masyarakat.
4. Bimbingan sosial, spiritual dan emosional.
Bimbingan sosial, spiritual dan emosional untuk berusaha semaksimal mungkin
mengembalikan kondisi mental psikologis dan sosial penyandang disabilitas daksa
sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya di dalam tatanan kehidupan dan
penghidupan masyarakat. Bentuk kegiatan bimbingan sosial, spiritual dan emosional
antara lain :
a. Bimbingan orientasi pengenalan lembaga.
b. Bimbingan Fisik (olah raga, kesenian).
c. Bimbingan mental spiritual.
1) Bimbingan Agama.
2) Bimbingan mental psikologis.
3) Bimbingan pencerahan wacana diri.
4) Bimbingan outbond dan adat ambalan.
5) Bimbingan kepramukaan.
6) Bimbingan Gladi pemimpin sangga dan dewan racana.
7) Kemah bakti.
8) Bimbingan interaksi sosial.
9) Bimbingan pengembangan kreativitas.
d. Bimbingan mental psikologis (spikoterapi, pencerahan wacana diri,
outbond, kepramukaan, widyawisata).
5. Pemenuhan hak aksesibilitas.
Bentuk kegiatan pemenuhan hak aksesibilitas anatara lain :
a. Pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel.
b. Penyaluran kerja.
6. Asistensi dan jaminan sosial.
Bentuk kegiatan asistensi dan jaminan sosial adalah :
a. Advokasi sosial.
Advokasi sosial dalam konteks pelayanan rehabilitasi sosial merupakan kegiatan
pelayanan di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta yang bertujuan untuk membantu
pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan, prioritas dan mencari alternatif /
sistem pelayanan yang responsif, upaya-upaya pengembangan pelayanan, agar
proses pelayanan rehabilitasi sosial dapat mencapai target secara kuantitatif dan
kualitatif dimana kelayan, keluarga dan masyarakat memperoleh realisasi kepentingan
sesuai standar.
b. TRC.
Penjangkauan adalah suatu proses kegiatan menjangkau penerima manfaat yang
dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak seperti ,Instansi
Pemerintah, Instansi Sosial, Lembaga Kepolisian, Rumah Sakit, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Masyarakat lokal dll.
c.
7. Kemitraan.
Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pimpinan BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta atau unit dibawahnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas
pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain sehingga
terjadi kerjasama yang baik, saling mengisi, saling melengkapi dan saling membantu
dalam rangka mencapai tujuan pelayanan rehabilitasi yang sesuai dengan standar.
Sarasehan
Tujuan dari kegiatan sarasehan adalah agar orang tua dan instansi terkait dapat
mencapai suatu kesepakatan tentang tindak lanjut program pelayanan rehabilitasi
bagi penyandang disabilitas daksa.kesinambungan dalam proses resosialisasi bagi
penyandang disabilitas daksa pasca mengikuti rehabilitasi sosial.
2. Proses Rehabilitasi Sosial :
a. Tahap Persiapan
1) Persiapan administrasi.
Penyandang disabilitas daksa yang datang dan menjadi penerima manfaat baru di
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta diregistrasi, diobservasi dan diidentifikasi
permasalahannya serta diberi akomodasi asrama. Penyandang disabilitas daksa
mendapatkan pelayanan dari awal sampai dengan akhir yang dicatat dengan
menggunakan Case Record.
2) Persiapan fisik
Penyandang disabilitas daksa sebelum mendapatkan rehabilitasi sosial lebih lanjut
perlu menjalani diagnosa/assesmen fisik, diantaranya :
Pemeriksaan dokter orthopaedi untuk mengetahui tentang nilai
kestabilan, jenis kecacatan, sebab kecacatan, prognosa dari cacat,
usaha pencegahan dan macam perawatan medis yang diperlukan
Melaksanakan test ADL (Activity of Daily Living) untuk mengetahui
tingkat kemampuan dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari.
ROM Test (Range of Motion) untuk mengetahui tingkat kemampuan
gerak otot.
3) Persiapan mental psikhologis dan sosial
Orang-orang dengan kecacatan tubuh juga perlu menjalankan diagnosa psikologis
dan sosial yang meliputi :
Pelaksanaan tes psikologis, tes pendidikan
Pelaksanaan tes kematangan sosial.
4) POPPRES
(Pekan Orientasi dan Pengenalan Program Rehabilitasi Sosial), kegiatan ini
dilaksanakan sebelum kelayan mengikuti kegiatan rehabilitasi selanjutnya di
BBRSBD.
Kegiatan ini bertujuan agar kelayan mengenal lingkungan di BBRSBD baik lingkungan
sosial maupun lingkungan fisik, sehingga dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi di
BBRSBD kelayan merasa nyaman, karena memahami program rehabilitasi yang akan
diberikan.
5) Pencerahan Wacana Diri
Adalah suatu kegiatan dalam rangka menumbuhkan konsep diri melalui treatment
atau pelatihan, sehingga mampu mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya, kekuatan dan
kelemahan dirinya dan karakter kepribadiannya. Diharapkan melalui kegiatan ini
kelayan dapat mengenali kapasitas dan potensi yang dimilikinya.
b. Tahap Pelayanan Rehabilitasi
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah :
1) Pelayanan Rehabilitasi Medik
Operasi bedah orthopaedi, perawatan kesehatan, fisioterapi, occupational therapy,
pemberian alat bantu orthopaedi. Kegiatan operasi orthopaedi dilaksanakan di Rumah
Sakit Orthopaedi dengan sistem rujukan, sedangkan fisiotherapy dan occupational
therapy serta pemberian alat bantu orthopaedi dilayani di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta.
2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Psikologis
Bimbingan mental psikologis, bimbingan sosial, terapi kelompok dan konseling
individu
3) Pemberian Penambahan Pengetahuan
Pemberian penambahan pengetahuan berupa upgrading yaitu usaha untuk
meningkatkan pengetahuan pada tingkat pendidikan tertentu untuk memenuhi
persyaratan masuk dalam salah satu jenis keterampilan. Pemberian refreshing yaitu
usaha menyegarkan atau mengingatkan pengetahuan setingkat pendidikan formal
yang pernah dicapai untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengambil salah satu
jenis keterampilan.
4) Bimbingan Penyuluhan Pemilihan Pekerjaan (Vocational Guidance)
Merupakan bimbingan dan penyuluhan untuk memberi bantuan kepada kelayan agar
dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan
pekerjaan (vocational).
5) Vocational Assessment
Merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap berbagai ciri khas kelayan yang
menyangkut kemampuannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
6) Case Conference (Sidang Kasus)
Dilakukan untuk merencanakan dan memprogramkan pelayanan rehabilitasi bagi
kelayan, termasuk penentuan vak / keterampilan kerja, yang dilaksanakan oleh Tim
Rehabilitasi.
7) Bimbingan Keterampilan Kerja
Bimbingan keterampilan kerja dilaksanakan selama 8 bulan, meliputi 16 macam
bimbingan keterampilan.
8) Bimbingan Kewirausahaan
Bimbingan ini bertujuan untuk mempersiapkan kelayan yang akan kembali ke
masyarakat sehingga mereka mampu menghadapi persaingan bisnis yang
berkembang di masyarakat. Di dalam bimbingan kewirausahaan ini diajarkan tentang
bimbingan managemen dan pemasaran, teknik / cara berwirausaha, memasarkan
hasil keterampilan secara sederhana dan praktek-praktek membuat hasil karya sesuai
dengan kebutuhan pasar.
Bimbingan Kewirausahaan
9) Praktek Belajar Kerja (PBK)
PBK dilaksanakan di Perusahaan, home industri / tempat usaha selama 2 minggu
sebelum kelayan mengikuti ujian. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh
pengalaman beradaptasi dengan dunia kerja, dan membentuk kesiapan mental dan
fisik bagi kelayan untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
10) Ujian Keterampilan Kerja
Dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan kelayan pada akhir bimbingan
keterampilan yang dilaksanakan selama 8 bulan.
c. Tahap Penyaluran dan Bimbingan Lanjut
1) Tahap Penyaluran
UU RI Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pada Pasal 14 disebutkan
“Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang
cacat tubuh untuk setiap 100 (seratus) karyawan yang memenuhi persyaratan dan
kualifikasi pekerjaan”.
Penempatan / penyaluran kerja bagi para kelayan yang telah selesai mengikuti
program rehabilitasi, dalam hal ini BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta bekerja
sama dengan Kantor Dinas Sosial Daerah setempat dengan berpedoman pada sistem
penempatan sebagai berikut
Self Employment
Sistem penyaluran kerja yang diarahkan untuk bisa mandiri pribadi / berwiraswasta
Open Employment
Sistem penyaluran kerja secara terbuka, bisa disalurkan ke perusahan.
Sheltered Employment
Sistem penempatan kerja yang dilaksanakan dalam bentuk terlindung, karena
penyandang cacat belum memungkinkan untuk bekerja secara self employment atau
mandiri karena kondisi agak berat. Penempatan juga dilaksanakan melalui KUBE,
LBK dan Instalasi Workshop.
Pelaksanaan Penyaluran
Dikembalikan ke Kantor Dinas Sosial
Pengirim
Mandiri Pribadi (Self Employment)
Melalui Perusahaan, Home Industri dan
Instansi (Open employment)
Melalui LBK, Sheltered Workshop.
2) Tahap Bimbingan Lanjut dan Terminasi
Bimbingan lanjut merupakan proses peningkatan dan pemantapan aktualisasi /
kualitas kemampuan fisik, mental, sosial dan vokasional eks kelayan melalui
bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat, pengembangan usaha kerja, bimbingan
pemantapan / peningkatan usaha kerja serta mengkaji kesiapan untuk terminasi.
Sedangkan terminasi merupakan serangkaian kegiatan pemutusan hubungan kepada
eks kelayan dengan Lembaga BBRSBD karena dinyatakan telah selesai mendapat
program pelayanan rehabilitasi dan eks kelayan mempunyai kemampuan untuk
mengembangkan usaha / kerjanya tanpa tergantung pada orang lain. Terminasi ini
dilaksanakan antara 2 – 3 tahun setelah eks kelayan dinyatakan mantap dalam usaha
/ kerja.
2. Program Pengkajian dan Pengembangan Model Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
Program pengkajian dan pengembangan model pelayanan rehabilitasi sosial
merupakan program yang dilaksanakan oleh BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta,
yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem dan program pelayanan rehabilitasi
sosial. Sehingga BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta dapat memberikan pelayanan
rehabilitasi sosial kepada orang-orang dengan kecacatan tubuh secara professional
dan dapat memberikan pelayanan rehabilitasi sesuai dengan tuntutan perkembangan
ilmu dan teknologi serta kondisi pasar pada saat ini.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengkajian dan pengembangan model pelayanan
rehabilitasi sosial meliputi kajian tentang rehabilitasi sosial, rehabilitasi ketrampilan,
rehabilitasi medik, dan akan dilaksanakan uji coba rehabilitasi berbasiskan
masyarakat di daerah.
3. Peningkatan Kepedulian dan Tanggungjawab Keluarga, Masyarakat,
Pemerintah Daerah dan Pengusaha terhadap rehabilitasi sosial yang diselenggarakan
di BBRSBD.
Keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial bagi orang-orang dengan kecacatan tubuh
yang dilaksanakan di BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta akan lebih maksimal lagi
bila didukung oleh keluarga, masyarakat, dinas-dinas terkait dan pengusaha sebagai
pengguna jasa tenaga kerja orang-orang dengan kecacatan tubuh. Karena tugas
untuk mengatasi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial,
khususnya orang-orang dengan kecacatan tubuh bukan hanya menjadi tugas
pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah, keluarga, masyarakat dan
elemen lainnya. Untuk melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan para
pengusaha dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi orang-orang dengan kecacatan
tubuh, BBRSBD melaksanakan kegiatan, antara lain :
a. Sarasehan dengan orang tua, dinas sosial dan pengusaha yang secara
rutin dilaksanakan pada saat menjelang pelepasan siswa BBRSBD.
b. Pertemuan Orang Tua siswa BBRSBD, yang menghadirkan orang tua
kelayan, dinas sosial agar orang tua kelayan dan dinas sosial memahami
kegiatan yang dilaksanakan di BBRSBD, sehingga setelah kelayan selesai
c. dari BBRSBD mereka dapat membantu dan mendukung upaya kemandirian
orang dengan kecacatan tubuh di daerah masing-masing.
d. Lokakarya dengan Dinas Sosial, Organisasi Non Pemerintah dan
Pengusaha dalam rangka upaya pemberdayaan orang dengan kecacatan
tubuh.
e. Melaksanakan Rehabilitasi Berbasiskan Masyarakat, dengan tujuan untuk
melibatkan masyarakat dalam upaya ikut memberikan pelayanan
rehabilitasi kepada orang-orang dengan kecacatan tubuh, sesuai dengan
potensi yang ada di wilayahnya.
f. Melaksanakan Bursa Kerja untuk meningkatkan kesempatan penyaluran
kerja bagi orang dengan kecacatan tubuh dengan mengundang para
pengusaha yang bersedia membri peluang dan kesempatan kerja bagi
orang dengan kecacatan tubuh.
B. Pendanaan Pelayanan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas Daksa di
BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta.
Penyandang disabilitas daksa selama menjadi penerima manfaat di BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta tidak dipungut biaya. Seluruh anggaran beaya untuk
melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
mulai dari seleksi, pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan sosial, bahan ketrampilan
sampai dengan pemulangan ditanggung oleh Pemerintah melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB V
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
A. Perencanaan
Perencanaan diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan persiapan, pengumpulan
dan pengolahan data, perkiraan dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang
aian dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka untuk mencapai tujuan
sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan
menyusun perencanaan anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran
terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM dan
penganggaran berbasis kinerja/PBK. Disamping menerapkan tiga pendekatan, dalam
anggaran belanja Negara, Pemerintah juga diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga)
klasifikasi yaitu : klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau
jenis belanja. Sedangkan pada pasal 7 PP No. 21 tahun 2004 penyusunan anggaran
harus mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.
Pendekatan penganggaran berbasis kinerja menyatakan bahwa dalam penyusunan
anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan
hasil yang diharapkan serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah:
a. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome)
atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan.
b. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun
anggaran
c. Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra/tupoksi Kementerian
Negara/Lembaga
Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi di atas selanjutnya akan dituangkan dalam
dokumen perencanaan penganggaran yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan dokumen pelaksanaan
anggaran yang lebih dikenal sebagai Daftar Isian Pelaksanaan dan Anggaran (DIPA).
Perencanaan yang dilaksanakan oleh BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta
diarahkan untuk menghasilkan Rencana Jangka Menengah (5 tahun) dan Rencana
Tahunan. Rencana Jangka Menengah dituangkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang sifatnya jangka
menengah terutama dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan. Rencana Strategis merupakan pedoman kegiatan lima tahun yang
akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran unit kerja di lingkungan BBRSBD prof. Dr.
Soeharso Surakarta. Untuk Rencana tahunan atau Rencana Kerja merupakan
program kerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Untuk menghasilkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahunan
menggunakan metode ;
1. Partisipatif : merupakan perencanaan dengan melibatkan setiap unit kerja
yang ada di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Setiap unit kerja yang ada
di BBRSBD memiliki kekuatan, hak dan kesempatan untuk merencanakan
sendiri kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya serta
pengembangan kegiatan yang diinginkan ataupun perubahan oleh mereka
untuk peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh lembaga.
2. Diskusi : Dari usulan-usulan dan rencana yang telah disusun, maka
dilaksanakan diskusi dengan penanggungjawab setiap unit kerja dalam forum
rapat koordinasi untuk menelaah kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan dan
direncanakan.
3. Dokumentasi : penelusuran buku-buku referensi, buku-buku Petunjuk
Penyusunan RKA-KL serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan
kegiatan perencanaan
4. Konsultasi : semua hasil kegiatan perencanaan dan program yang dituangkan
melalui RKA-KL dikonsultasikan ke Kementerian Sosial melalui Bagian
Program dan Informasi, Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI
untuk dilaksanakan konsultasi dan penelahaan dengan Direktorat Jenderal
Anggaran, Kementerian Keuangan RI
B. Pelaksanaan
BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta melaksanakan program dan kegiatan
pelayanan rehabilitasi sosial bagi orang-orang dengan kecacatan tubuh berdasarkan
anggaran yang dialokasikan melalui DIPA dan RKAKL. Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara dan Lembaga (RKAKL) merupakan penjabaran dari DIPA yang
ada. Pada awal tahun anggaran BBRSBD Prof. Dr.Soeharso Surakarta
menyelenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
(MUSRENLAK) sehingga kegiatan yang telah direncanakan akan dapat dilaksanakan
dan dipertanggungjawabkan karena sudah menjadi komitmen bersama dari seluruh
unit kerja untuk mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi di BBRSBD.
Pelaksaanaan kegiatan MUSRENLAK BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta
Selanjutnya dari DIPA dan RKAKL BBRSBD disusun Petunjuk Operasional Kegiatan
sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan sesuai unit kerja masing-masing. Untuk melaksanakan tugas secara
terprogram dan sistematis baik sesuai tahapan proses pelayanan rehabilitasi atau
diluar tahapan proses rehabilitasi , maka setiap unit kerja dalam melaksanakan
kegiatan harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
1. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang telah disusun berfungsi sebagai
pedoman bagi BBRSBD dalam melaksanakan kegiatan.
2. Rencana Operasional Kegiatan dan Kalender Kegiatan yang disusun oleh
masing-masing unit teknis pelaksana, harus dipedomani oleh semua unit kerja
di BBRSBD dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian
anggaran.
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus mengacu
pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
C. Pelaporan
Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisi informasi
tentang hasil kegiatan yang disampaikan oleh petugas pelaksana sebagai
pertanggungjawaban atas pekerjaan kepada atasan dan penanggungjawab lembaga.
Pelaporan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan , harus dipahami sebagaimana
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sebagai alat yang digunakan dalam
melaksanakan fungsi perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan.
Pelaporan harus dapat menghasilkan petunjuk bagi Pimpinan di Kementerian Sosial
maupun Pimpinan di BBRSBD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
perbaikan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Melalui pelaporan dapat
memberikan informasi tentang keberhasilan, hambatan dan pemecahan masalah
dalam melaksanakan kegiatan. Untuk mendukung hal-hal tersebut BBRSBD
Prof.Dr.Soeharso Surakarta melaksanakan pelaporan seluruh program, kegiatan dan
anggaran kedalam bentuk laporan :
1. Laporan Bulanan, yang merupakan bentuk laporan yang berisi pelaksanaan
program, kegiatan dan anggaran setiap bulannya.
2. Laporan Triwulan, yang merupakan bentuk laporan yang berisi pelaksanaan
program, kegiatan dan anggaran setiap triwulan.
3. Laporan Tahunan, untuk memberikan gambaran secara tertulis tentang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBRSBD dengan tujuan sebagai
pertanggungjawaban BBRSBD terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran selama satu tahun anggaran.
4. Laporan Akuntabilitas, sebagai pertanggungjawaban pimpinan dan pelaksana
tentang penggunaan anggaran pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi lembaga.
5. Laporan Insidentil : laporan yang dibuat untuk melaporkan kegiatan-kegiatan
tertentu dan dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan.
BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) program pelayanan rehabilitasi bagi Penyandang
Disabilitas Daksa di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso
Surakarta Tahun 2015 – 2019 merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan yang
selama ini telah ada, untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan. Berdasarkan cita-
cita , misi dan strategi yang telah dirumuskan, diharapkan BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta akan mampu melaksanakan program pelayanan rehabilitasi lebih
optimal, sekaligus mampu menjawab tuntutan perkembangan jaman maupun
tantangan yang akan dihadapi ke depan.
Renstra akan menjadi pedoman program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun
untuk program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
Daksa di BBRSBD Prof.Dr.Soeharso Surakarta, disusun dengan memperhatikan
kebijakan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan social dan perubahan paradigm
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Daksa. Melalui Renstra diharapkan
dapat meningkatkan daya saing BBRSBD dengan pihak lain, mampu melakukan
kontrol terhadap rencana masa depan lembaga serta dapat mengukur kemajuan
pelaksanaan tugas program pelayanan yang dilaksanakan di BBRSBD Prof. Dr.
Soeharso Surakarta.
Sebagai rencana strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang, Renstra BBRSBD
merupakan dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran
yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi, khususnya
dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa yang dilaksanakan di BBRSBD
Prof.Dr.Soeharso Surakarta.
Surakarta, Juli 2016
Kepala
Drs. Bambang Sugeng, MM
NIP. 196012231984031001