ABSTRAK ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM ...

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM

PENGELOLAAN PROGRAM MANFAAT PASTI

(Studi Kasus pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel)

Oleh:

Arifianto Rahardi Wobowo

125020305111010

Dosen Pembimbing:

Yuki Firmanto, MSA., Ak.

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel merupakan salah satu badan hukum yang

mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola serta menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan yang akan dialokasikan ketika mereka

sudah tidak menjadi karyawan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang

baik peserta pensiunan dapat menerima gaji pensiun tepat waktu dari pihak

pengelola. Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama, pertama untuk mengetahui

kelemahan pada sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Dana Pensiun

PT. Krakatau Steel, dan yang kedua untuk mengetahui implementasi sistem

pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat pasti. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan

dokumentasi. Analisis data yang dilakukan berdasarkan kerangka konsep

pengendalian COSO. Hasil penelitian ini antara lain: (1) Keterlambatan penerimaan

gaji pada karyawan yang telah berhenti atau pensiunan dikarenakan beberapa data-

data karyawan yang belum diperbaharui yang akan berpengaruh terhadap dokumen

yang diterima oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel, (2) Sistem informasi pada

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah baik, namun pada pelaksanaannya Sistem

Informasi Dana Pensiun selaku pengelola program manfaat pasti masih belum

terintegrasi dengan sistem informasi yang ada pada PT. Krakatau Steel selaku

pemberi kerja, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran manfaat

pasti kepada peserta pensiunan.

Kata kunci: Program Pensiun Manfaat Pasti, Pengendalian Internal, COSO

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF DEFINITE

BENEFIT PROGRAM

(A Case Study on Dana Pensiun PT. Krakatau Steel)

By:

Arifianto Rahardi Wobowo

125020305111010

Advisor:

Yuki Firmanto, MSA., Ak.

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel is one of the legal entities that have the task and

function to manage and run a program that promises retirement benefits for

employees to be allocated when they are not employees. With the good internal

control system, retired participants can receive a timely retirement salary from the

maintainer. This research has 2 main objectives, first to know the weakness in the

internal control system applied by the Dana Pensiun PT. Krakatau Steel, and the

second to know the implementation of the internal control system in the

management of Definite benefit program. This research uses qualitative methods

using a case study approach. The data collection techniques use interviews,

observations, and documentation. Analysis of data conducted based on the

framework of the COSO control concept. The results of this research include: (1)

delayed acceptance of salaries in employees who have stopped or retired due to

some un-updated employee data that will affect the documents received by the Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel, (2) Information system on the Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel is good, but in the implementation of the Information System

Pension Fund as the maintainers of benefit program still has not integrated with the

information system in PT. Krakatau Steel as an employer, so that can lead to

delayed payment of definite benefits to retired participants.

Kata kunci: Definite benefit pension program, internal control, COSO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Kota Cilegon termasuk salah satu pusat pertumbuhan wilayah

Provinsi Banten yang diarahkan pengembangan wilayahnya menjadi kawasan

industri (RKPD Kota Cilegon, 2015). Pembangunan industri merupakan bagian dari

program pembangunan jangka panjang untuk mengubah struktur perekonomian

terhadap masyarakatnya. Dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup seseorang

haruslah bekerja, baik bekerja secara mandiri atau berwirausaha maupun bekerja

menjadi karyawan suatu perusahaan. Pada saat para karyawan masih aktif,

penghasilan yang didapatkan nampaknya bukan menjadi permasalahan. Namun,

apabila suatu saat para pekerja tersebut tidak dapat bekerja kembali di perusahaan

karena terdapat beberapa hal, misalnya usia lanjut, maka keseluruhan kehidupan

mereka akan terganggu.

Sedangkan siklus kehidupan manusia dimulai dari kelahiran, masa anak-

anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua/usia lanjut dan diakhiri dengan

kematian. Semua manusia tidak dapat menghindari siklus tersebut. Konsekuensi

dari siklus tersebut yaitu seseorang tidak dapat bekerja sepanjang hayatnya untuk

mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya. Faktor usialah yang

menjadikannya tidak mampu bekerja produktif kembali. Dengan adanya faktor usia

untuk bekerja, akan tetapi kebutuhan hidup harus terus-menerus dicukupi sampai

akhir hayat. Maka diperlukan adanya program ataupun pengambilan langkah agar

kebutuhan hidup tetap dapat tercukupi walaupun sudah tidak bekerja lagi.

Disisi lain, perusahaan dan karyawan merupakan suatu bagian yang saling

membutuhkan, keduanya dapat menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Disatu pihak perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk mencapai visi dan misi

perusahaan, dilain pihak karyawan membutuhkan kenyamanan dan jaminan-

jaminan kerja termasuk program tunjangan hari tua. Dengan adanya program

tersebut diharapkan karyawan yang bekerja di instansi atau perusahaan dapat

memperoleh kesejahteraan dalam mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan

keluarganya setelah karyawan tersebut purnakarya karena usia, maupun faktor

lainnya seperti kecelekaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat bekerjanya

karyawan tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal ini, pemerintah menyadari bahwa upaya

pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian

yang cukup serius. Dalam rangka inilah diperlukan pembetukan suatu lembaga

yang diharapkan dapat menunjang berbagai kebutuhan ini. Lembaga tersebut yaitu

Dana Pensiun, dengan adanya lembaga ini memungkinkan terbentuknya

pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan

penghasilan peserta dalam program tunjangan hari tua.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun merupakan

sebuah badan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengelola serta

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Maryono (2010)

menyatakan bahwa sistem pendanaan program pensiun dilakukan dengan

melakukan iuran dari anggota maupun dari pendiri, yang kemudian di investasikan

dalam beberapa instrumen investasi yang memungkinkan terbentuknya dana yang

cukup guna pembayaran manfaat pensiun kepada anggota.

Pada tahun 2011 Pemerintah melalui Undang-undang No. 21 tahun 2011

membentuk sebuah lembaga negara yakni Otoritas Jasa Keaungan yang berfungi

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan menggantikan peran

Bapempam-LK. Sehingga praktis dengan dibentuknya lembaga tersebut pengaturan

dan pengawasan dana pensiun berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Menurut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tetang iuran, manfaat

pensiun dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun. Program dana

pensiun diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kesinambungan

penghasilan purnakarya.

Pembayaran manfaat pensiun diberikan kepada peserta Dana Pensiun yang

telah purnakarya karena usia, meninggal dunia, cacat atau alasan lain yang sesuai

dengan peraturan. Dalam hal pembayaran manfaat pensiun kepada peserta pensiun

meninggal dunia maka manfaat pensiun diberikan kepada istri, anak, atau ahli waris

yang ditunjuk. Dengan demikian perhitungan manfaat pensiun ditentukan terlebih

dahulu didalam kondisi masa depan yang sulit diestimasi. Oleh karenanya sebuah

Dana Pensiun haruslah mempunyai kecukupan pendanaan dalam rangka

memberikan manfaat pensiun baik dalam kondisi sekarang maupun yang akan

datang.

Penelitian mengenai pendanaan dana pensiun program manfaat pasti pernah

dilakukan sebelumnya oleh Hary Yudanto (2016) dalam penelitiannya yang

berjudul Pendanaan Dana Pensiun Program Menfaat Pasti. Pada penelitian tersebut

peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi pendanaan dan kecukupan

pendanaan yang dimiliki oleh dana pensiun Unversitas Muhammadiyah Surakarta.

Menurut Peraturan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel tahun 2009 pasal 31

ayat 1 tentang tata cara pembayaran manfaat pensiun menjelaskan bahwa

pembayaran dana pensiun dilakukan paling lambat setiap akhir bulan dengan cara

tunai atau transfer antar bank sesuai dengan permintaan tertulis dari penerima

manfaat pensiun. Saat karyawan masih dalam masa bekerja, gaji dikeluarkan oleh

PT. Krakatau Steel selaku pendiri. Sedangkan pada saat karyawan telah memasuki

masa pensiun, gaji dikeluarkan oleh Dana Pensiun selaku pengelola program

manfaat pasti. Akan tetapi permasalahan yang ada pada Dana Pensiun PT. Krakatau

Steel yaitu data karyawan yang telah pensiun diterima oleh Dana Pensiun selaku

pengelola program manfaat pasti sering mengalami keterlambatan dari PT.

Krakatau Steel selaku pendiri, sehingga mengakibatkan keterlambatan penerimaan

gaji pensiun dibulan berikutnya. Keterlambatan penerimaan gaji pensiun

disebabkan karena sistem pengendalian internal yang ada pada PT. Krakatau Steel

masih menggunakan cara lama dan belum tersedianya sistem integrasi langsung

antara PT. Krakatau Steel selaku pendiri dengan Dana Pensiun selaku pengelola

program manfaat pasti.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin membahas sistem pengendalian internal

pada Dana Pensiun menggunakan karakteristik kualitatif data dari Dana Pensiun

PT. Krakatau Steel agar peserta pensiun dapat menerima gaji pensiun tepat waktu

dari pihak pengelola. Mengingat bahwa tugas utama dari Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel sesuai maksud dan tujuannya yaitu untuk menyelenggarakan

Program Pensiun Manfaat Pasti dalam rangka memberikan kesejahteraan pada hari

tua bagi peserta dan pihak yang berhak. Terkait dengan hal yang telah diutarakan

diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN

PROGRAM MANFAAT PASTI (Studi Kasus pada Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok

permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat kelemahan pada sistem pengendalian internal dana pensiun

PT. Krakatau Steel?

2. Bagaimana implementasi sistem pengendalian internal dalam pengelolaan

program manfaat pasti pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian

ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kelemahan pada sistem pengendalian internal yang

diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.

2. Untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian internal dalam

pengelolaan program manfaat pasti pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dan berguna. Berikut

manfaat penelitian ini:

1. Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi

peneliti dengan topik analisis sistem pengendalian internal dalam

pengelolaan program manfaat pasti.

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan

berkontribusi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem

pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat pasti pada dana

pensiun.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan bagi

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dalam pengambilan keputusan, terutama yang

berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat

pasti, serta sebagai bahan acuan khususnya bagi Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

dalam rangka memberikan kesejahteraan hari tua bagi peserta dan pihak yang

berhak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan memberikan gambaran yang

jelas dalam memahami isi dari skripsi, penulis membagi kedalam lima bab yang

diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai latar belakang,

merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, manfaat dan menggambarkan

sistematikan penulisan skripsi ini.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori-teori yang bersangkutan dengan

permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat dalam skripsi. Teori yang

dijelaskan meliputi pengertian sistem, pengertian sistem pengendalian internal,

tujuan sistem pengendalian internal, komponen dalam pengendalian internal,

pengertian pengelolaan, pengertian program manfaat pasti, pengertian dana

pensiun, tujuan program manfaat pasti pada lembaga dana pensiun, acuan dari

penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan terdiri dari metode penelitian yang digunakan peneliti,

sumber data dan teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik

analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan Data

Dalam bab ini penulis akan membahas akan membahas secara mendalam

megenai gambaran umum tentang perusahaan yang menjadi objek penelitian, serta

analisis berdasarkan data yang diperoleh dan membahas hasil penelitian yang telah

peniliti lakukan.

Bab 5 Kesimpulan

Dalam bab ini akan terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari

permasalahan yang diangkat oleh peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan

pada perusahaan, keterbatasan penelitian yang merupakan kendala-kendala yang

dihadapi peneliti, dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem

Menurut Hall (2011:5) sistem merupakan kumpulan atau kelompok yang

terdiri dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan atau

subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan menurut

O’Brien (2013:26) sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan,

dengan batasan yang jelas, dan bekerja sama menuju tujuan tertentu dengan

menerima input serta menghasilkan output yang merupakan fungsi dasar dalam

proses transformasi yang teratur. Menurut Susanto (2013:22) Sistem adalah

kumpulan atau grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun

non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis

untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem

merupakan komponen-komponen yang saling terkait, yang bekerja sama untuk

mencapai suatu tujuan dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran

dalam suatu proses transformasi yang tersusun secara teratur.

2.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah bagian dari masing-masing sistem yang

digunakan sebagai prosedur maupun pedoman operasional perusahaan atau

organisasi tertentu. Pengendalian internal pada perusahaan umumnya digunakan

sebagai kontrol untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya

organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pengendalian internal menurut Romney dan Steinbart (2014:229)

pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan

untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal untuk

mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong

kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengertian lain menurut Arens,

et al (2008) dalam Sari (2012) berpendapat bahwa, pengendalian internal adalah

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian

yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Adapun pada

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal dijelaskan

sebagai suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap

peraturan.

Gondodiyoto (2007:250) dalam Yasmita (2012) menjelaskan bahwa

pengendalian atau pengawasan internal adalah suatu mekanisme yang didesain

untuk menjaga (preventif), mendeteksi (detektif), dan memberikan mekanisme

pembetulan (korektif) terhadap potensi/kemungkinan terjadinya kesalahan

(kekeliruan atau kelalaian) maupun penyalahgunaan (kecurangan). Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013:3)

mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh

dewan direksi, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan

keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi,

pelaporan, dan kepatuhan.

Pengendalian internal adalah suatu alat untuk mengendalikan,

mengkoordinasikan, dan menggolongkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem

organisasi agar seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan dapat berjalan

sesuai dengan perencanaan manajemen perusahaan sehingga tujuan perusahaan

dapat tercapai. Sistem pengendalian internal yang lemah dapat mengakibatkan

kekayaan yang dimiliki perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi

akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efisiensi tidak terjamin dan kebijakan

manajemen tidak bisa dipatuhi.

Berdasarkan dari beberapa pengertian mengenai pengendalian internal maka

terdapat beberapa konsep dasar pengendalian internal sebagai berikut:

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan

tertentu dan merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

2. Pengendalian internal dijalankan oleh setiap orang yang terdapat pada suatu

organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.

3. Pengedalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yaitu keandalan

pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Nena (2015) mengemukakan bahwa struktur pengendalian internal terdiri

dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang

wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. Tiga fungsi penting pengendalian

internal:

1. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control)

2. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control)

3. Pengendalian korektif (corrective control)

2.2.1 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal ada tiga menurut Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013:3) yang dijelaskan

sebagai berikut:

1. Tujuan Operasi

Ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk

tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset terhadap kerugian.

2. Tujuan Pelaporan

Ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan

eksternal dan mungkin meliputi kehandalan, transparansi, ketepatan waktu, atau

persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator, diakui pembuat standar, atau

kebijakan entitas.

3. Tujuan Kepatuhan

Ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

mana entitas tunduk.

Adapun tujuan pengendalian internal lainnya menurut Mulyadi (2001:164)

dalam Sari (2012) mengemukakan tujuan terpenting dari sistem pengendalian

internal, yaitu:

1. Menjaga kekayaan organisasi.

2. Memberikan keyakinan bahwa data akuntansi yang dibuat adalah benar dan

akurat untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

3. Mendorong efisiensi.

4. Mendorong dipenuhinya kebijakan manejemen.

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2014:226) tujuan pengendalian

internal adalah sebagai berikut:

1. Mengamankan asset.

2. Mengelola catatan dengan lebih baik.

3. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel.

4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai kriteria yang ditetapkan.

5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.

6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial.

7. Mematuhi hukum dan peraturan berlaku.

Dengan tujuan pengendalian internal diatas menjelaskan bahwa

pengendalian internal berguna untuk mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, seperti kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat

diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan kekeliruan (Kiranayanti &

Erawati, 2016).

2.2.2 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang ditetapkan didalam suatu perusahaan dikatakan

berhasil dan memuaskan apabila didalam organisasi itu tidak ada lagi yang

melakukan penyelewengan dan kesalahan secara bebas, baik itu menyangkut

kesalahan sistem, prosedur penyelesaian pekerjaan dan kesalahan-kesalahan

lainnya. Untuk dapat menyelenggarakan suatu sistem pengendalian internal yang

berhasil dan memuaskan, ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi (Hidayat

et al, 2013).

Menurut Mulyadi (2008:164) dalam Muzamil (2015), unsur pokok

pengendalian internal dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara

tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sedangkan Unsur-Unsur Pengendalian Internal dalam penilitian ini

mengacu kepada Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission (COSO) (2013:4) pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur,

yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang

menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi

secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan

yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya

pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan. Managemen

mempertegas harapan atau ekspektasi itu pada berbagai tingkatan organisasi. Sub-

komponen lingkungan pengendalian mencakup

a. Integritas dan nilai etika yang dianut organisasi.

b. Parameter-parameter yang menjadikan dewan komisaris mampu

melaksanakan tanggung jawab tata kelola.

c. Struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab, proses

untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang

kompeten.

d. Kejelasan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong

akuntabilitas kinerja.

Lingkungan pengendalian berdampak luas terhadap sistem pengendalian

internal secara keseluruhan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk

mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan.

Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi

risiko yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penilaian risiko menjadi landasan

bagi pengelolaan atau manajemen risiko. Salah satu prakondisi bagi penilaian

risiko adalah penetapan tujuan-tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkatan

entitas. Manajemen harus menetapkan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan

keuangan, dan kepatuhan dengan jelas sehingga risko-risiko terkait bisa

diidentifikasi dan dianalisis. Manajemen juga harus mempertimbangkan

kesesuaian tujuan dengan entitas. Penilaian risiko mengharuskan manajemen

untuk mempertimbangkan dampak perubahan lingkungan eksternal serta

perubahan model bisnis entitas itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan

pengendalian internal yang ada tidak efektif lagi.

3. Informasi dan Komunikasi

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab

pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus

memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan

berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk

mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi

sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka

pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk

memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal

harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke

bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang

ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi

standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan

manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Aktivitas-

aktivitas pengendalian dilaksanakan pada semua tingkatan entitas, pada berbagai

tahap proses bisnis, dan dalam setting atau konteks teknologi yang digunakan.

Aktivitas pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif, Aktivitas

pengendalian juga bisa manual atau otomatis, contohnya adalah aktivitas otorisasi

dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan evaluasi kinerja. Pembagian tugas

harus erat terkait dengan dengan proses pemilihan dan pengembangan aktivitas

pengendalian. Jika pembagian tugas dianggap tidak praktis, manajemen harus

memilih dan mengembangkan alternatif aktivitas pengendalian.

5. Pemantauan

Pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau

kombinasi dari keduanya yang dimaksudkan untuk memastikan tiap-tiap komponen

pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya.

2.2.3 Prosedur Pengendalian Internal

Menurut Amir Abdi Jusuf (2000:263) dalam Anasthasia et al (2015)

memaparkan beberapa prosedur pengendalian internal yang baik itu terdiri dari atas

beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengawasan tugas yang cukup memadai meliputi :

a. Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi.

b. Pemisahan otoritas transaksi pemegang aktiva yang bersangkutan.

c. Pemisahan tanggung jawab operasi dan tanggung jawab pembukuan.

2. Otoritasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.

3. Dokumen dan catatan yang memadai.

4. Pengendalian fisik atas aktiva dan pencatatan

5. Pengecekan independen atas pelaksanaan.

2.3 Dana Pensiun

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah

bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain

sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Meilani, 2015). Menurut Saefuloh,

et al (2015) Dana Pensiun merupakan bagian dari program pensiun, yaitu bentuk

benefit-compensation seseorang yang bekerja pada pemberi kerja. Sedangkan

menurut Kasmir (2014:287) dalam Puspitasari & Poputra (2016) dana pensiun

merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian

tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan

perjanjian yang telah ditetapkan. Program pensiun yang diselenggarakan di

Indonesia dalam kerangka benefit-compensation ditanggung bersama antara

pemilik dan pekerja. Dalam Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992

Pasal 1 menjelaskan bahwa “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola

dan menjalankan program pensium yang menjanjikan manfaat pensiun bagi

pesertanya, janda, duda, anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan

memiliki status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal

pengesahan oleh Menteri Keuangan”.

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengertian dana pensiun menurut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yaitu:

1. Badan hukum artinya, dana pensiun yang didirikan mempunyai badan

hukum yang terpisah dari badan hukum perusahaan pendirinya (pemberi

kerja).

2. Mengelola dan menjalankan program artinya di dalam kegiatan dana

pensiun melakukan penghimpunan dana dan mengelolanya untuk

mendapatkan hasil yang optimal.

3. Menjanjikan manfaat pensiun artinya penghimpunan dana tersebut

ditujukan untuk memberikan jaminan penghasilan kepada karyawan yang

telah pensiun.

2.3.1 Asas Pokok Dana Pensiun

Pembentukan dan peyelenggaraan dana pensiun mengandung asas-asas

pokok (Undang-Undang No. 11 Tahun 1992) sebagai berikut:

1. Asas Pemisahan Kekayaan

Asas ini menggariskan agar kekayaan dana pensiun dipisahkan dari

kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan

hukum tersendiri bagi dana pensiun dan dikelola berdasarkan ketentuan

undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun, terutama

yang bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan

yang dapat terjadi pada pendirinya.

2. Asas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pendanaan

Pada asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan

maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana

yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk

memenuhi pembayaran hak peserta.

3. Asas Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari

pengaruh kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud

utama penumpukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak

peserta. Pembinaan dan pengawasan dana pensiun dilakukan melalui

evaluasi peraturan dana pensiun berdasarkan laporan keuangan dan laporan

teknis, serta pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun.

4. Asas Penundaan Manfaat

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan

untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar

kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas

penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta

hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya

dilakukan secara berkala.

5. Asas Kebebasan

Asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana

pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk dana pensiun

merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi

karyawan, yang membawa konsekuensi pendanaan, dengan demikian

prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi

kerja.

2.3.2 Jenis Dana Pensiun

Penyelenggaran dana pensiun berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun

1992 pasal 1 terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan

karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun

Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi

kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang

menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa

untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi

perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana

Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa

yang bersangkutan.

2.3.3 Tujuan Dana Pensiun

Tujuan dibentuknya dana pensiun Wahab (2005) dalam Nussy (2014:446)

adalah:

1. Sisi Pemberi Kerja

Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan

perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang

diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan,

disamping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja serta

keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau

meninggal dunia.

2. Sisi Karyawan

Dana Pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang

akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki

masa pensiun.

3. Sisi Pemerintah

Adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut

merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan

negara.

4. Sisi Masyarakat

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang

bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi

dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai

pengembangan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan

masyarakat.

2.3.4 Fungsi Dana Pensiun

Dana pensiun mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi asuransi, fungsi tabungan

dan fungsi pensiun (Sudjono, 1999) dalam (Meilani, 2015).

1. Fungsi asuransi yaitu azas kebersamaan sebagaimana program asuransi.

Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau

meninggal karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan. Sebelum

memasuki usia pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar

yang dijanjikan atas beban dana pensiun.

2. Fungsi tabungan untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka

dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian iuran akan

diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan

dikembangan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta.

Besarnnya manfaat pensiun peserta tergantung pada:

a. Akumulasi dana yang telah disetor.

b. Jangka waktu persertaan.

c. Hasil pengembangan dana yang terkumpul.

3. Fungsi pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat

dilakukan secara berkala selama hidup. Fungsi pensiun Wahab (2005) dalam Nussy

(2014:446) adalah:

a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai

dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia normal atau

sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun, usia wajib pensiun

ditetapkan 60 tahun.

b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang

berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.

c. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti

bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi

kerja.

d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan

pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya.

Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja

sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-

kurangnya tiga tahun.

2.4 Program Pensiun

Program pensiun merupakan perjanjian pemberi kerja menyediakan

manfaat berupa pembayaran kepada para pegawainya setelah mereka pensiun atas

jasa-jasa mereka selama bekerja. Definisi program pensiun menurut PSAK No. 24

Tahun 2007 adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi

pesertanya.

2.4.1 Jenis Program Pensiun

Program pensiun terbagi menjadi dua yaitu, Program Pensiun Manfaat Pasti

(PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dana pensiun pemberi kerja dapat

menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran

pasti (Undang-Undang No 11 Tahun 1992).

2.4.1.1 Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada program pensiun manfaat pasti ini yang ditetapkan lebih dahulu

dengan besarnya gaji. Iuran bisa berubah berdasarkan perhitungan aktuaria dan

hasil pengelolaan dananya. Namun bagian iuran pegawai diambil tetap, sedangkan

iuran perusahaan yang berubah-ubah. Ketentuan ini terdapat pada pasal 1 angka 7

Undang-Undang No. 11 Tahun 1992. Akan tetapi pada program ini terdapat

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada program PPMP

antara lain:

Tabel 2.1

Kelebihan dan Kekurangan PPMP Kelebihan Kekurangan

• Besarnya manfaat pensiun

mudah dihitung

• Lebih memberikan kepastian

kepada peserta

• Lebih mudah memberikan

penghargaan untuk masa kerja

masa lalu

• Beban biaya mudah

berfluktuasi

• Nilai hak peserta sebelum

pensiun tidak mudah

ditentukan.

Sumber: (Huda & Heykal, 2010) dalam (Yuliani, 2017)

2.4.1.2 Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada program pensiun iuran pasti kewajiban membayar iuran dari pemberi

kerja maupun peserta telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan

masing-masing pihak. Bagaimanapun keadaan perusahaan, maka iuran harus tetap

dibayarkan pada dana pensiun sebesar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketentuan ini terdapat pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992.

Akan tetapi pada program ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun

kelebihan dan kekurangan pada program PPIP antara lain:

Tabel 2.2

Kelebihan dan Kekurangan PPIP

Kelebihan Kekurangan

• Beban biaya stabil dan mudah

diperkirakan

• Nilai hak peserta setiap saat

mudah ditetapkan

• Risiko investasi dan mortalitas

ditanggung oleh peserta

• Besar manfaat pensiun tidak

mudah ditentukan

• Lebih sulit memperkirakan

besar penghargaan untuk masa

kerja lampau

Sumber: (Huda & Heykal, 2010) dalam (Yuliani, 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian terbagi menjadi tiga jenis yaitu kuantitatif, kualitatif, dan

campuran kuantitatif dengan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan

kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Nugrahani 2014:9), penelitian

kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. penelitian kualitatif merujuk pada

analisis data non matematis. prosedur kualitatif menghasilkan temuan yang

diperoleh data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain

wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip.

Nugrahani (2014:25) metode penelitian kualitatif merupakan metode

penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahai makna yang

berasal dari masalah-masalah sosial kemanusiaan. Proses dari penelitian kualitatif

ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari informan. Menganalisis data

secara induktif, mereduksi, memverifikasi atau menangkap makna dari konteks

masalah yang diteliti. Metode kualitatif menurut Creswell (2010:20) dapat

dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis

wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian

dari penelitian kualitatif. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu

kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret

kehidupan. Creswell (2010:20) mengatakan bahwa studi kasus merupakan strategi

penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program,

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Menurut Yin (dalam Nugrahani 2014:92), dalam melakukan penelitian studi

kasus, peneliti dapat berinteraksi terus menerus dengan isu-isu teoritis yang dikaji

dan dengan data-data yang dikumpulkan. Selain itu, juga dapat menggunakan

berbagai sumber bukti penelitian tentang peristiwa yang berkonteks kehidupan

nyata. Tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah untuk menjelaskan

bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi. Penelitian studi kasus

bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang apa obyek yang diteliti,

tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang bagaimana dan

mengapa.

Studi Kasus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dan

kelemahan pada sistem pengendalian internal dalam pengelolaan program pensiun

manfaat pasti di PT. Krakatau Steel.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel JL. KH

Yasin Beji 29 RT 001/01, Kotabumi, Pulo Merak, Cilegon, Banten 42435.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu

data yang tidak berbentuk angka dan merupakan landasan teoritis yang berkaitan

dengan penelitian yang dilakukan. Terdapat dua jenis data yang dapat digunakan

pada suatu penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini,

peneliti menggunakan jenis data primer sebagai sumber data.

Menurut Sugiyono (2013:402) data primer merupakan data yang langsung

memberikan pengumpulan data kepada pengumpul data untuk menjawab masalah

atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif

maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei atau

observasi. Data primer adalah data yang diperoleh ataupun dikumpulkan langsung

di lapangan oleh peneliti. Data primer didapatkan dari hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Widodo dan Bapak Masri selaku informan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan

penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya

suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Moleong (2014) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Saat melakukan penelitian ini,

penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data atau informasi yang

berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam program manfaat pasti

pada divisi dana pensiun melalui tanya jawab secara langsung dengan

narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Bapak

Widodo selaku Manager Administrasi dan Umum serta Bapak Masri selaku

Staf Administrasi dan umum.

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang

menggunakan pertanyaan yang tersusun dan terstruktur. Pedoman

wawancara adalah daftar pertanyaan yang dibuat dan digunakan saat

melakukan tanya jawab dengan informan untuk mendapatkan informasi

serta data yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam

program manfaat pasti pada dana pensiun.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono (2013:145)

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Observasi yang

dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara peneliti datang di tempat

yang menjadi objek penelitian tersebut kemudian mengamati kegiatan mulai

dari divisi administrasi dan umum yang menerima surat keputusan dari PT.

Krakatau Steel dan meneliti manfaat pensiun, setelah itu divisi kepesertaan

dan sistem dokumen menginput datanya kedalam sistem infromasi dana

pensiun untuk disetujui atau tidaknya oleh manajer administrasi dan umum,

jika disetujui maka pengurus yang bersangkutan menandatangani dokumen

manfaat pensiun.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013:240) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau

karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan

suatu teknik pengumpulan data atau informasi yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Dalam hal ini dilakukan dengan mempelajari

dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan dengan

penelitian.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan cara mengumpulkan data-

data berupa non angka yang kemudian dibandingkan dengan teori atau konsep yang

sudah ada. Berdasarkan hasil perbandingan ini akan dievaluasi dan disesuaikan

dengan kondisi yang ada dan tingkat pengendalian yang sebaiknya dilakukan oleh

perusahaan bersangkutan. Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2014:91)

mengungkapkan bahwa analisis data penelitian kualitatif masih terbilang sulit

karena belum ada metode analisis yang dirumuskan dengan baik, sehingga aktifitas

dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan terus menerus.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2014:248), analisis data

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data,

mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa

yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan Hubberman (1984) dalam

Sugiyono (2014:91) mengemukakan ada beberapa aktifitas-aktifitas dalam analisis

data yaitu sebagai berikut :

1. Data collection (Pengumpulan data) adalah proses pengumpulan data-data

mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Data reduction (Reduksi data) adalah proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar

yang muncul dari lapangan atau narasumber.

3. Data display (Penyajian data) adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi

disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks

naratif, grafik, dan bagan.

4. Conclusion drawing (Penarikan kesimpulan) adalah aktifitas yang

dilakukan demi terjawabnya rumusan masalah.

Gambar 3.1

Komponen dalam analisis data menurut Miles dan Hubberman

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan

analisis data kualitatif sebaiknya memiliki suatu strategi analisis dengan baik.

Peneliti harus menyusun strategi analisis dengan teliti agar tidak kesulitan ketika

menganalisis data yang jumlahnya tidak sedikit. Pada penelitian ini, peneliti

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut dalam proses analisis data:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari hasil wawancara. Wawancara

dilakukan terhadap Manager dan Staf Administrasi dan Umum.

2. Melakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

PENGUMPULAN DATA

REDUKSI

DATA

DISPLAY DATA

KESIMPULAN/VERIFIKASI

3. Data temuan yang sudah dirangkum dibandingkan dengan sistem

pengendalian internal dan undang-undang sebagai tolak ukur dalam

penelitian untuk menilai dan menganalisis sistem pengendalian internal

pada program manfaat pasti dana pensiun PT. Krakatau Steel.

4. Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari apa yang terjadi, kemudian

peneliti memberikan penjelasan secara naratif.

5. Menarik kesimpulan dari proses perbandingan yang dilakukan untuk

menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel merupakan sebuah badan hukum sesuai

dengan tugas dan fungsinya untuk mengelola serta menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan yang mana akan dialokasikan ketika

mereka sudah tidak menjadi karyawan karena sudah habis masa kerjanya. Program

Pensiun di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Program Pensiun Iuran Pasti

(PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Program pensiun yang

diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel (DPKS) memiliki beberapa

peserta yang terdiri dari Karyawan Aktif, Penerima Manfaat Pensiun, dan Mantan

Karyawan/Pensiunan ditunda (karyawan yang berhenti sebelum usia pensiun) yang

masih berhak atas manfaat pensiun. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri

atau menuntut haknya dari Dana Pensiun selama masih bekerja pada Pemberi Kerja

dan status kepesertaannya masih terpenuhi. Program pensiun yang terdiri dari

karyawan aktif akan menerima manfaat pensiun pada saat memasuki masa usia

pensiun normal yaitu 56 (lima puluh enam) tahun, akan tetapi jika karyawan aktif

yang berhenti bekerja pada saat usia pensiun dipercepat ditetapkan pada usia

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.

Karyawan yang menjadi Peserta pada Dana Pensiun harus memenuhi syarat

kepesertaan sebagai berikut:

1. Telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah

menikah.

2. Membuat dan menandatangani pernyataan tertulis mengenai kesediaannya

untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.

3. Terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta.

Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar pada Dana

Pensiun sebagai Peserta dan berakhir pada saat:

1. Meninggal dunia.

2. Berhenti bekerja karena pensiun dengan menerima seluruh haknya atas

Manfaat Pensiun secara sekaligus.

3. Berhenti bekerja dari Pemberi Kerja dengan mengalihkan haknya atas

Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun lain.

4. Berhenti bekerja dengan Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Penerima Manfaat Pensiun PT. Krakatau Steel terdiri dari pensiunan

karyawan, janda/duda/anak yang saat ini telah menerima manfaat pensiun. Anak

masih menjadi tanggungan hanya sampai anak tersebut berumur 25 tahun, dan

statusnya belum menikah dan belum bekerja. Jika pensiunan meninggal, maka istri

menjadi ahli waris dan anaknya juga jika umurnya masih dibawah 25 tahun sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika sampai ahli waris (pensiunan, istri,

anak) meninggal dunia dan ternyata masih terdapat biaya tangguhan atau sisa maka

akan disalurkan ke ahli waris sisanya bisa diberikan kepada keluarga terdekat yang

masih hidup.

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel pada awalnya bernama Yayasan Dana

Pensiun Karyawan Krakatau Steel atau yang disingkat dengan nama YDPK-KS.

YDPK-KS didirikan dengan Akte Notaris R. Moehono SH, SE No. 10 tanggal 24

Juni 1981 dan terdaftar dikantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No. 320

tanggal 27 Juni 1981, serta disahkan Departemen keuangan RI Cq Dirjen Moneter

Dalam Negeri No. 5-298/MK.11/1984 tanggal 12 Juni 1984.

Setelah Undang-Undang tentang Dana Pensiun diberlakukan, Dana Pensiun

PT. Krakatau Steel terus menerus berusaha untuk segera menyesuaikan. Sejak

tahun 1993 Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah mengajukan permintaan untuk

mendapatkan pengesahan, bahkan sudah 2 kali setelah itu melakukan penyesuaian

ditahun berikutnya. Namun baru mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan

setelah Direksi PT. Krakatau Steel mengeluarkan SK No. 04/DU-

KS/KPTS/XI/1997 pada waktu itu, dan mendapatkan pengesahan melalui

Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-121/KMK.17/1998 tanggal 16 Maret

1998.

Selanjutnya dilakukan beberapa penyesuaian setelah Direksi

menyampaikan SK No. 67/C/DU-KS/KPTS/2003 tanggal 6 November 2003 yang

menjelaskan pemecahan PhDP PPMP dan PPIP dan mendapat pengesahan melalui

Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP408/KM.6/2003 tanggal 20 November

2003. Dan terakhir melalui SK Direksi No. 18A/C/DU-KS/KPTS/2009 tanggal 3

Maret 2009 yang pada intinya menetapkan perubahan tentang peserta Program

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan status karyawan yang diangkat menjadi Direksi

dan mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-

150/KM.10/2009 tanggal 11 Juni 2009.

Pada saat pendirian Dana Pensiun PT. Krakatau Steel, bidang usaha yang

dilakukan ada dua, yaitu Program Pensiun dan Program Tabungan Hari Tua (THT).

Mengutip dari artikel yang dipublikasikan oleh ASABRI (2017), Program

Tabungan Hari Tua (THT) adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan

iuran Pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan

untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan

berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia

pensiun. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Dana Pensiun No.11

tahun 1992, program Tabungan Hari Tua (THT) tidak lagi dikelola.

Terbentuknya Dana Pensiun PT. Krakatau Steel merupakan cita-cita

perusahaan dalam bidang SDM yaitu “Menciptakan suatu masyarakat pekerja

dengan kesejahteraan yang terpadu serta berkesinambungan”. Sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, maksud dan tujuan pendirian Dana

Pensiun adalah untuk menciptakan semangat kerja bagi karyawan di lingkungan

Perusahaan dengan menyelanggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti serta

bertujuan menjalin kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang

berhak. Maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut dengan jelas

memberikan gambaran bahwa:

a. Kegiatan Dana Pensiun berkaitan dengan kepentingan kehidupan pada hari

tua dari para Peserta berupa kesinambungan penghasilan.

b. Dana Pensiun senantiasa harus selalu menjaga, memenuhi dan

memperhatikan kepentingan Peserta dan keluarganya dengan baik.

c. Dana yang dikelola tidak sedikit, dan waktu tidak terbatas yaitu sejak

seseorang tercatat sebagai peserta, sampai berakhirnya seluruh pembayaran

Manfaat Pensiun.

Dengan gambaran seperti ini sudah dijelaskan bahwa kegiatan Dana

Pensiun pada hakekatnya merupakan kegiatan yang amanah, mulia dan sudah

sepatutnya dijalankan serta dikelola dengan baik, dengan selalu menjunjung tinggi

norma-norma kepatutan dan etika.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Adapun Visi dan Misi Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yakni sebagai

berikut:

a. Visi

Menjadi Dana pensiun terpercaya dan profesional untuk menjaga

terpenuhinya kepentingan Peserta, Pendiri dan Stakeholder lainnya.

b. Misi

Menjalankan kegiatan operasional dengan kinerja dan layanan prima, guna

mewujudkan amanah Pendiri, sesuai dengan falsafah dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP).

4.1.3 Nilai Dasar Perusahaan

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel (DPKS) memiliki nilai-nilai dasar yang

diterapkan dalam menjalankan operasional perusahaan. Pada hakekatnya nilai-nilai

dasar merupakan budaya kerja Dana Pensiun, yang terbentuk dari hasil kerja dan

pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan, sepanjang sejarah Dana

Pensiun. Masing-masing karyawan Dana Pensiun harus mampu memelihara dan

mengembangkan budaya dan nilai-nilai dasar tersebut, serta selalu berpikir dan

bertindak sesuai dengan prinsip dalam nilai-nilai dasar dan semua aktifitasnya

hanya untuk kepentingan Dana Pensiun saja. Nilai-nilai Dasar tersebut dituangkan

dalam akronim DPKS, yaitu:

1. D (Dipercaya)

Karyawan Dana Pensiun adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan,

dan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya harus bersifat amanah. Diharapkan

semua karyawan Dana Pensiun selalu melaksanakan tugas pekerjaannya dengan

bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga

kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kebijakan-kebijakan Dana Pensiun.

2. P (Profesional)

Seluruh karyawan Dana Pensiun mengutamakan kehandalan dan

keberhasilan dalam bekerja, oleh karena itu harus selalu bertanggungjawab, bekerja

dengan efektif, efisien, disiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta

berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan, serta

sadar akan risiko yang dihadapi. Sikap tersebut menggambarkan profesionalisme

yang harus dimiliki oleh semua karyawan Dana Pensiun.

3. K (Kepuasan)

Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan

mengutamakan kepentingan Peserta dengan memberikan pelayanan yang terbaik,

dengan tetap selalu memperhatikan kepentingan Dana Pensiun dan stakeholders

lainnya. Berdasarkan Kebijakan-kebijakan Dana Pensiun harus dikelola dengan

sebaik-baiknya sehingga diharapkan kepuasan peserta dan pihak terkait lainnya

dapat terpenuhi.

4. S (Sejahtera)

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Peraturan Dana Pensiun, maka seluruh Jajaran Dana Pensiun harus selalu berupaya

semaksimal mungkin mengelola dan mengembangkan dana untuk meningkatkan

kesejahteraan peserta tanpa melanggar peraturan Undang-undang yang berlaku.

4.1.4 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

Sumber: Laporan Manejemen Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

Sebagai sebuah Badan Hukum dan Badan Usaha, Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel merupakan organisasi yang harus hidup, bergerak, dan dapat

melaksanakan kegiatannya dengan baik. Pada tataran yang paling rendah, berbagai

Fungsi akan terdiri dari banyak Tugas dan Pekerjaan yang harus dilakukan oleh

masing-masing individu atau divisi. Penanggungjawab dan pelaksana masing-

masing Bidang Kegiatan, Proses, Fungsi dan Tugas disusun dalam bentuk

Direktorat, Divisi, Dinas, Seksi, dan Pelaksana, sesuai dengan kebutuhannya.

1. Pendiri

A. Pendiri

1) Prinsip Dasar

Peran dan Hak Pendiri dalam penyelenggaraan program pensiun

harus terdefinisikan dengan jelas dan didokumentasikan dengan baik dalam

Peraturan Dana Pensiun.

B. Pedoman Umum

1) Wewenang Pendiri

• Menunjuk dan memberhenkan anggota Pengurus dan Dewan

Pengawas dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.

• Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan

(Custodian).

• Menyetujui atau menolak keikutsertaan Pemberi Kerja sebagai

Mitra Pendiri.

• Menetapkan dan mengubah dan Peraturan Dana Pensiun sesuai

dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan

pelaksanaannya, serta memberlakukan Peraturan setelah

mendapat pengesahan Menteri.

• Menetapkan gaji/honorarium dan penghasilan lainnya bagi

Pengurus dan Dewan Pengawas.

• Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun

(RKADP).

• Menetapkan Arahan Investasi beserta perubahannya dengan

berpedoman kepada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan

pelaksanaannya.

• Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Dewan

Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

2) Kewajiban Pendiri

• Membayar iuran, baik iuran normal maupun iuran tambahan, yang

menjadi kewajiban Pendiri selaku Pemberi Kerja, berdasarkan

hasil perhitungan aktuaris.

• Memungut iuran yang menjadi kewajiban Peserta.

• Menyetor seluruh Iuran sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan

butir 2 kepada Dana Pensiun.

• Membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam

butir 3 yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.

• Mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri setiap

terjadi perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan Undang-

Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

• Melaporkan setiap perubahan Pengurus, Dewan Pengawas, dan

Arahan Investasi kepada Menteri.

• Bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi

kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak

Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.

2. Dewan Pengawas

A. Struktur Keanggotaan

B. Pedoman Umum

a) Kompetensi dan Integritas Dewan Pengawas

• Dewan Pengawas memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai

dengan kebutuhan Dana Pensiun.

• Dewan Pengawas dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk

kepenngan pribadi, keluarga, golongan dan pihak lain.

• Dewan Pengawas berkewajiban mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b) Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas

• Menunjuk Akuntan Publik, Aktuaris dan Penilai Independen

• Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Arahan Investasi dan

Rencana Investasi Tahunan.

• Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Dana Pensiun (RKADP).

• Bekerjasama dengan Pengurus dalam hal menyusun dan

mengawasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

• Mengawasi dan mengevaluasi kinerja pengelolaan Dana Pensiun

secara periodik.

• Bersama dengan Pengurus melakukan pembahasan untuk

menindaklanjuti saran dan masukan dari Peserta.

• Memberikan Laporan Tahunan hasil pengawasannya atas

pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus kepada Pendiri.

• Mengumumkan kepada Peserta ringkasan Laporan Tahunan Hasil

Pengawasan Dewan Pengawas atas pengelolaan Dana Pensiun oleh

Pengurus.

• Mengawasi dan mengevaluasi penerapan Tata Kelola yang baik.

C. Tugas dan Kewajiban

1) Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta,

dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

2) Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam

rangka pengelolaan Dana Pensiun.

3) Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan

tanggungjawabnya mengelola Dana Pensiun.

4) Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing

Peserta.

5) Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Menteri menurut

jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

6) Menyampaikan Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran dan

Tahunan), Laporan Investasi (semesteran dan tahunan), Laporan Jasa

Profesi yang telah dinilai/diaudit oleh pihak independen kepada

Pendiri dan Dewan Pengawas kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

7) Menyusun rencana investasi untuk tahun buku berikutnya berdasarkan

arahan investasi dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas

untuk mendapat persetujuan, selambat lambatnya sebelum

berakhirnya tahun buku Dana pensiun.

8) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun untuk tahun

buku berikutnya dan menyampaikannya kepada Pendiri untuk

mendapat pengesahan, selambat-lambatnya sebelum berakhirnya

tahun buku Dana Pensiun.

9) Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan

saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya

kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

D. Tanggung Jawab Pengurus

1) Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan seluruh akvitas pengelolaan

Dana Pensiun.

2) Pelaksanaan praktek Tata Kelola oleh Pengurus dan Karyawan Dana

Pensiun.

3) Kepatuhan Dana Pensiun terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

4) Kualitas pelayanan Dana Pensiun terhadap Peserta.

3. Direktorat Utama

A. Pengawasan Internal

1) Pengurus menjamin terlaksananya fungsi pengawasan internal sebagai

bagian penting dari Pengendalian Internal Dana Pensiun.

2) Satuan Pengawasan Internal bertanggungjawab langsung kepada

Direktur Utama.

3) Satuan Pengawasan Internal bertugas memfasilitasi kelancaran

pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

4) Satuan Pengawasan Internal bertugas memantau pelaksanaan Tata

Kelola.

B. Sekretariat, Kepatuhan dan Hubungan Kelembagaan

1) Memfasilitasi terlaksananya kelancaran komunikasi antara Dana Pensiun

dengan pihak terkait.

2) Menyediakan informasi yang dapat diakses oleh pihak terkait sesuai

dengan kebutuhannya.

3) Bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

4. Direkotrat Investasi

A. Divisi Investasi Equity

a. Kepala Divisi Investasi Equity Tugas dan Tanggung jawab:

• Mengevaluasi kondisi perekonomian dan trend investasi secara

periodik dan keseluruhan, serta mengevaluasi hasil analisa dari

berbagai sekuritas dan/atau manajer investasi sebagai bahan

penyusunan dalam asset alokasi diawal tahun, dan penyesuaiannya

sepanjang tahun dengan perkembangan situasi perekonomian terakhir.

• Menyiapkan laporan portofolio investasi, rencana kegiatan dan

anggaran dana pensiun (RKADP), rencana investasi tahunan (RIT)

untuk disampaikan kepada Pengurus sebagai laporan kepada Dewan

Pengawas, Pendiri, Regulator, dan Pihak terkait lainya.

• Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penempatan dan

pelepasan investasi meliputi saham, reksadana, dan produk-produk

investasi lainnya sesuai kewenangan yang ditetapkan dan berpedoman

pada system dan prosedur, RIT, RKADP, Arahan Investasi dan

peraturan dan perundangan yang berlaku.

• Mengkoordinasikan dan mengendalikan penempatan dan pelepasan

dana, untuk menunjang kegiatan investasi dan operasional dengan

tingkat return dan risk yang optimal.

• Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional yang

terkait dengan investasi seperti: penitipan asset pada Bank Custody

dan lain sebagainya.

1) Investasi Saham

a) Staf Investasi Saham

Staf Investasi Saham dibentuk dengan tujuan untuk:

• Melakukan penempatan dan pelepasan investasi Equity yang

meliputi Saham, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana

Campuran yang diterbitkan Badan Hukum yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia secara efektif dan efisien guna

mendapatkan hasil dan risiko yang optimal.

• Mengevaluasi penempatan dan pelepasan saham yang dikelola

oleh Manajer Investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan

Dana (KPD) Saham.

• Menyusun Laporan Portofolio Investasi untuk keperluan

internal dan external secara periodik serta mengevaluasi

kesesuaian alokasi asset yang ditetapkan.

2) Administrasi dan Relasi Investasi

a) Staf Administasi dan Relasi Investasi

Tugas dan tanggung jawab:

• Melaksanakan tugas kehumasan dan menciptakan Citra yang

baik tentang Dana Pensiun Krakatau Steel.

• Menyiapkan bahan / berita untuk bulletin/majalah KSG untuk

dilakukan pencetakan setelah mendapat persetujuan dari

atasan.

• Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Direktur Utama untuk

kantor Cilegon.

• Turut serta dan membantu sosialisasi Peraturan Dana Pensiun.

• Membantu menyiapkan bahan dan membuat laporan

penelitian yang telah dilakukan.

• Melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penerimaan

tamu DPKS dan pertemuan /rapat yang diselenggarakan

DPKS.

• Menyampaikan sumbangan atas nama DPKS kepada

organisasi/perorangan setelah mendapat persetujuan atasan.

• Membantu dan mempersiapkan pelaksanaan rapat dengan

Dewan Pengawas, Pendiri dan Pihak lain.

B. Divisi Fixed Income dan Investasi Langsung

a. Kadiv Fixed Income dan Investasi Langsung

Kadiv Fixed Income dan Investasi Langsung dibentuk dengan tujuan

agar dapat menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha

DPKS yang meliputi Investasi Pasar Modal (Obligasi, Surat Berharga

Negara, Susuk dan Deposito), Investasi Langsung dalam bentuk

Penyertaan Saham di Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan, Tanah,

Bangunan, sesuai Arahan Investasi, Rencana Investasi Tahunan, dan

ketentuan lain yang berlaku untuk menghasilkan pengembangan dana

yang optimal.

1) Staf Investasi Anak Perusahaan dan Properti

Staf Investasi Anak Perusahaan dan Properti dibentuk dengan tujuan

agar dapat melakukan kajian pembinaan dan pengembangan usaha yang

meliputi analisis kinerja Anak Perusahaan dan perusahaan patungan,

penempatan/pelepasan investasi langsung, investasi pada tanah dan

bangunan, untuk mencapai target hasil usaha, serta memberikan bahan

masukan kepada manajemen terhadap permasalahan yang dihadapi.

2) Staf Investasi Fixed Income

Staf Investasi Fixed Income dibentuk agar dapat melakukan hal-hal

berikut, antara lain:

• Melakukan penempatan dan pelepasan pada investasi Fixed

Income, yang meliputi Surat Berharga Negara, Sukuk, Obligasi

Corporate yang diterbitkan Badan Hukum yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia secara efektif dan efisien guna

mendapatkan hasil dan risiko yang optimal.

• Mengevaluasi penempatan dan pelepasan produk fixed income

yang dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk Kontrak

Pengelolaan Dana (KPD) Fixed Income.

• Menempatkan dana yang dicadangkan untuk kepentingan

investasi dan operasional, pada pasar uang yang meliputi:

Deposito Berjangka, Deposito On Call, Sertifikat Deposito pada

Bank, SBI dan Surat Berharga yang jangka waktunya kurang dari

satu tahun secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil dan

risiko yang optimal.

5. Direktrorat Keuangan dan Adiministrasi

A. Divisi Keuangan dan Akuntansi

1) Akuntansi, Anggaran dan Laporan


• Mengendalikan dan menyelenggarakan penyusunan rencana dan

anggaran tahunan DPKS secara akurat dan akuntabel sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPKS (RKAD)

dan pelaksanaan kegiatan bisnis DPKS.

• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan pembukuan atas

seluruh transaksi keuangan DPKS secara efektif dan efisien guna

menjamin keakurasian, ketepatan dan akuntabilitas laporan

keuangan DPKS.

• Mengendalikan pelaksanaan verifikasi atas seluruh dokumen

transaksi keuangan secara akurat dan benar, pelaksanaan jurnal

entry ke dalam sistem komputer akuntansi sesuai tata cara input

data dan pelaksanaan dokumentasi sesuai tata kelola dokumen

guna menjamin keakurasian, ketepatan dan akuntabilitas laporan

keuangan DPKS.

• Mengendalikan dan mereview seluruh dokumen transaksi

keuangan DPKS (bukti pembayaran, nota perhitungan, voucher

dan bukti penerimaan, jurnal penerimaan dan pengeluaran,

salinan rekening koran, daftar rekapitulasi, dan dokumen lainnya)

secara akurat dan benar sebagai dasar penyusunan laporan

keuangan DPKS.

• Mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran DPKS

dan melakukan evaluasi atas penyimpangan yang terjadi secara

cepat dan akurat sebagai informasi kepada Pengurus untuk

dilakukan perbaikan seperlunya.

• Menyelenggarakan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan

Teknis serta Laporan Manajemen DPKS beserta data

pendukungnya sebagai bahan evaluasi lebih lanjut bagi pengurus.

2) Perpajakan dan Akuntansi Penerimaan


• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan Akuntansi

Proses Pembayaran dan Penerimaan dana secara akurat dan

akuntabel sebagai dasar penyusunan laporan keuangan DPKS dan

pelaksanaan kegiatan bisnis DPKS.

• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan perpajakan

untuk karyawan dan Pengurus DPKS secara efektif dan efisien

guna menjamin keakurasian, ketepatan dan akuntabilitas laporan

keuangan DPKS.

• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan perpajakan

untuk para pensiunan secara efektif dan efisien guna menjamin

keakurasian, ketepatan dan akuntabilitas laporan keuangan

DPKS.

• Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan penerimanaan

iuran pensiun yang masuk ke DPKS secara akurat dan benar.

• Mengendalikan dan mereview seluruh kegiatan akuntansi,

perpajakan dan pengendalian iuran DPKS secara akurat dan

benar.

3) Keuangan dan Pengendalian Kas


• Melaksanakan tugas-tugas pembayaran dan penyimpanan uang

dan kuasi uang.

• Menyusun cash flow pengeluaran Kas secara bulanan.

• Menyiapkan Cek, Bukti Transfer atau Uang Tunai untuk

pembayaran-pembayaran keperluan DPKS.

• Melaksanakan Pembayaran Manfaat Pensiun dan Gaji

• Menyiapkan dan melaksanakan setoran iuran Jamsostek, TKK,

Iuran Pensiun ke DPMK, Iuran Asuransi Pengurus ke Bank.

• Menyiapkan dan melaksanakan setoran atas PPh Badan dan PPh

Pasal 21 kepada Instansi Perpajakan/Kas Negara.

• Mengendalikan penyiapan dan keamanan Peti Kas.

B. Divisi Administrasi dan Umum

Divisi Administrasi dan Umum bertujuan untuk mengkoordinasikan,

mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi kepesertaan, iuran

pensiun peserta, pembayaran manfaat pensiun, administrasi kepersonaliaan,

pengembangan SDM dan kesejahteraan karyawan DPKS, kegiatan

hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengadaan barang dan jasa,

perawatan sarana dan prasarana, pengelolaan arsip atau dokumen serta

kegiatan umum DPKS lainnya, secara transparan, efektif, efisien dan

akuntabel sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dana

pensiun, ketenagakerjaan dan kebijakan yang ditetapkan untuk menjamin

kelancaran tugas dan kegiatan DPKS.

1) SDM dan Sistem Informasi

Staf SDM dan Sistem Informasi dibentuk dengan tujuan untuk

Mengkoordinir dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan

dengan SDM Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dan kearsipan serta

bertangung jawab terhadap Rumah Tangga Dana Pensiun. Melaksanakan

penyusunan dan pengembangan unsur-unsur Sistem Pengendalian

Manajemen DPKS dan melaksanakan, memelihara dan mengembangkan

Sistem Informasi DPKS melalui sarana Komputer.

2) Administrasi Kepesertaan dan Sistem Dokumen

Staf Administrasi dan Kepersertaan dibentuk dengan tujuan untuk

melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi

kepesertaan, baik peserta aktif, bekas karyawan maupun pensiunan, atas

peserta program pensiun PT. Krakatau Steel, termasuk membantu

menyiapkan data untuk perhitungan Aktuaria.

3) Rumah Tangga Umum

Staf Rumah Tangga dan Umum dibentuk dengan tujuan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan

gedung dan kantor, merencanakan kebutuhan/pengadaan/pemeliharaan

perlengkapan kantor baik ATK serta kebutuhan lainnya. Perawatan dan

pemeliharaan gedungm membantu pelaksanaan tugas ke Sekretariatan

dan bidang SDM.

4.1.5 Kegiatan Umum Perusahaan

Dalam menjalankan fungsinya Dana Pensiun wajib menjalankan

perlindungan kepada peserta yang diatur dan dituangkan pada Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2015.

Perlindungan konsumen/peserta menerapkan prinsip:

a. Transparansi.

b. Perilaku adil.

c. Keandalan.

d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi.

e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara

sederhana dan cepat.

Perlindungan konsumen/peserta meliputi:

a. Pelaksanaan edukasi dalam rangka menigkatkan pengetahuan tentang hak

dan kewajiban sebagai peserta pensiunan.

b. Pelayanan kepada peserta.

c. Penyelesaian pengaduan peserta.

Karyawan yang diikutsertakan dalam program pensiun PPMP yang berhenti

bekerja dari pemberi kerja dan menerima manfaat pensiun. Data peserta berikut

merupakan susunan ahli waris sebagai pihak yang berhak menerima manfaat sesuai

dengan data yang terdaftar pada perusahaan saat memasuki pensiun/PHK. Dalam

periode tertentu pengurus berhak meminta data-data, ketereangan, dan informasi

kepada Pendiri, Mitra Pendiri, Peserta dan atau Pihak Yang Berhak untuk

melengkapi administrasi Dana Pensiun.

Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan

Tepat Penerima Manfaat Pensiun (MP). Pelaksanaan Pembayaran MP paling

lambat setiap akhir bulan dengan cara tunai atau transfer antar bank sesuai dengan

permintaan tertulis dari penerima manfaat pensiun. Untuk mempermudah dan

mempercepat proses pembayaran MP (Manfaat Pensiun) maka DPKS telah

melakukan kerjasama dengan Bank pembayar MP yaitu melalui Bank BRI,

sehingga proses pembayaran MP dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau

transfer langsung kepada rekening masing-masing penerima MP sesuai rekening

Bank yang dimiliki.

Peserta pensiun yang mengambil manfaat pensiun sekaligus 100%

berdasarkan Permen Keuangan No. 50/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan No.343/KMK.017/1998

tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, yang mana batas diperbolehkannya

pengambilan sekaligus adalah untuk manfaat pensiun maksimum sebesar Rp. 1,5

juta per bulan. Pengambilan Manfaat Pensiun (MP) dapat diambil 20% sekaligus

dan diambil 100% sekaligus. Manfaat Pensiun dapat diambil 20% sekaligus jika

PhDP PPMP diatas Rp1.600.000 berdasarkan perhitungan aktuaria yang telah

dihitung, dan 80% sisanya akan dibayarkan setiap bulannya. Manfaat Pensiun (MP)

dapat diambil 100% sekaligus, jika PhDP PPMP dibawah Rp1.600.000.

Sumber dana pensiun yang didapat oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

berasal dari tiga sumber, yaitu iuran perusahaan, karyawan, dan iuran tambah.

Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun iuran normal untuk beban Pemberi Kerja

sebesar 18,5% PhDP PPMP, iuran beban Peserta sebesar 5%, dan iuran tambahan

sebesar Rp 2,071 Milyar per bulan. Sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan

Direksi PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk No.18A/C/DU-KS/KPTS/2009 Pasal 33,

bahwa setiap tahun Manfaat Pensiun naik sebesar 5%.

Dana yang diperoleh oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel berasal juga

dari hasil investasi. Investasi yang dimaksud dapat berupa investasi saham, obligasi,

Surat Berharga Negara (SBN), Sukuk, Reksadana, Deposito baik yang berjangka

maupun Deposito On Call, dan tanah. Investasi dilakukan agar Dana Pensiun

Krakatau Steel dapat menghasilkan pendapatan, dimana hasil pendapatan tersebut

digunakan untuk menambah dan menutup kekurangan jika terjadi dalam

pembayaran manfaat pensiun bagi para pensiunan seluruh jajaran PT Krakatau

Steel beserta anak perusahaannya yang setiap tahunnya pasti naik 5%.

Strategi investasi yang dijalankan adalah memilih instrumen investasi

dengan hasil yang optimal tanpa mengabaikan faktor keamanan investasi, dengan

cara melakukan diversifikasi portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel serta regulasinya. Dalam memilih suatu

instrumen investasi tersebut, haruslah selektif dan mampu menganalisa serta

mengkaji kondisi bank, emiten yang mengeluarkan saham dan obligasi, serta

perusahaan aset manajemen terkait. DPKS membentuk Komite Investasi dimana

akan melakukan review portofolio yang sesuai dengan strategi dan kebijakan Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel secara periodik.

4.2 Prosedur Pelayanan Kepesertaan Dana Pensiun

Prosedur Pelayanan Kepesertaan ini mengatur aktivitas pelayanan kepada

peserta meliputi, Pembekalan pengetahuan Dana Pensiun, Administrasi

kepersertaan, Pembayaran manfaat, pelaksanaan edukasi dan pelayanan kepada

peserta serta pelayanan pengaduan sampai dengan pensiunan berakhir (Pensiun

putus). Berikut ini merupakan prosedur pelayanan kepesertaan Dana Pensiun.

Gambar 4.2 Prosedur Pelayanan Kepesertaan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

Sumber: Diagram Alir Prosedur Pelayanan Kepesertaan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel, 2017

Prosedur pelayanan kepesertaan dana pensiun dijelaskan sebagai berikut:

1. Umum

a. PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Group adalah sebagai Pendiri dan

Mitra Pendiri Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yang memberikan

kesejahteraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi sebagian

karyawannya yang ketentuannya dituangkan dalam Perjanjian Kerja

Bersama (PKB).

b. Pengelolaan PPMP diserahkan kepada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

yang selanjutnya Dana Pensiun mengelola peserta dan pensiunan yang

diikutkan dalam PPMP.

c. Dana Pensiun sebagai pengelola PPMP wajib menjalankan fungsinya untuk

melaksanakan pelayanan kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam PKB dan Peraturan Dana Pensiun (PDP).

d. Peserta wajib membayar iuran yang pelaksanaannya dipungut oleh pemberi

kerja yang digabung dengan iuran perusahaan yang selanjutnya

disampaikan kepada Dana Pensiun untuk proses lanjut.

e. Peserta dan Pensiunan berhak mendapatkan pelayanan Kepesertaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

f. Kepada peserta pensiunan yang berakhir (pensiun putus) maka wajib

diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kepesertaan

a. Karyawan dari Pemberi Kerja yang memenuhi syarat kepesertaan PPMP

sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan

Peraturan Dana Pensiun (PDP) didaftarkan kepada Dana Pensiun untuk

ditetapkan sebagai peserta PPMP yang dikelola oleh Dana Pensiun dengan

melampirkan surat pengangkatan karyawan.

b. Setiap terjadi perubahan peserta, pemberi kerja wajib memberikan

informasi kepada Dana Pensiun yang selanjutnya untuk disesuaikan.

c. Peserta PPMP wajib membayar iuran baik iuran dari Peserta dan iuran dari

Pemberi Kerja yang pelaksanaannya di koordinir oleh pemberi kerja.

d. Dana Pensiun memasukkan data peserta kedalam database dan menerbitkan

Kartu peserta Dana Pensiun dan Buku Peraturan Dana Pensiun kepada

peserta sebagai bukti kepesertaan.

3. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pensiun

a. Karyawan yang terkena Pemberhentian dan memenuhin syarat sebagai

peserta PPMP maka berdasarkan SK pemberhentian tersebut ditetapkan

sebagai peserta Pensiunan melalui Surat Keputusan Pengurus Dana

Pensiun.

b. Kriteria jenis pensiun sesuai dengan SK pemberhentiannya (PHK) dari

masing-masing peserta.

c. SK Pensiuanan memuat Nomor pensiunan, Susunan ahli waris, nilai MP

bulanan dan pembayaran MP sekaligus 20% berdasarkan pilihan

pengajuan peserta.

4. Edukasi

a. Dana Pensiun sebagai pengelola PPMP PT. Krakatau Steel wajib

memberikan edukasi tentang pemahaman PPMP kepada Peserta dan

Pensiuanan.

b. Edukasi berisikan tentang pemahaman hak dan kewajiban sebagai

peserta dan sebagai pensiunan.

c. Pelaksanaan edukasi dilakukan 3 bulan sebelum memasuki masa

pensiun dan 3 bulan setelah masa pensiun.

5. Pengaduan

a. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik peserta maupun pensiunan

apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan, maka peserta dan

pensiunan dapat melakukan pengaduan.

b. Setiap pengaduan wajib dilayani dengan baik dan diselesaikan secara

musyawarah sampai selesai, sehingga tidak ada lagi permasalahan

pengaduan yang tidak diselesaikan.

c. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah di

internal, maka dapat diselesaikan melalui mediasi atau melalui jalur

hokum yang berlaku.

6. Perlindungan Peserta

a. Dalam periode tertentu Dana Pensiun berhak meminta data-data,

keterangan, dan informasi kepada pendiri, mitra pendiri, peserta

dan/atau pihak yang berhak untuk melengkapi administrasi Dana

Pensiun.

b. Dana Pensiun menjamin hak dan kewajiban peserta pensiun

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pelayanan Administrasi

a. Dana Pensiun wajib memberikan pelayanan administrasi yang tertib dan

terpelihara dengan baik.

b. Pelayanan Administrasi meliputi:

• Penyimpanan data Hard Copy: Data hard copy disimpan dalam

ruang arsip pada lemari arsip dengan rapi dan teratur serta

berdasarkan pengkodean, sehingga akan memudahkan apabila

diperlukan.

• Penyimpanan Soft Copy: Data soft copy disimpan dalam Sistem

Informasi Dana Pensiun (SIDPA) yang memenuhi standar. Data soft

copy meliputi seluruh data proses bisnis Dana Pensiun dari

Kepesertaan, Keuangan, Investasi dan hal-hal lain yang terkait

dengan proses Dana Pensiun.

• Pelayanan langsung kepada setiap peserta atau pensiunan yang

datang ke kantor Dana Pensiun untuk mencari informasi atau

keperluan administrasi lainnya.

c. Karyawan yang bertugas pada pelayanan adalah karyawan yang terlatih

dan mempunyai jiwa pelayanan yang baik.

8. Pembayaran Manfaat

a. Pensiunan yang memenuhi syarat berhak mendapatkan Manfaat Pensiun

sesuai dengan yang tercantum dalam SK Pengurus Dana Pensiun.

b. Besarnya Manfaat Pensiun masing-masing peserta berbeda sesuai

dengan ketentuan remunerasi peserta dan diatur selanjutnya dalam

Peraturan Dana Pensiun (PDP).

c. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara transfer melalui

Bank sesuai pilihan peserta.

d. Pembayaran Manfaat Pensiun dilaksanakan paling lambat akhir bulan

pada bulan berjalan.

e. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan Tepat Jumlah, Tepat Waktu

dan Tepat Orang.

9. Pensiun Putus

a. Pensiunan akan berakhir (pensiun putus) jika memenuhi syarat:

• Pensiuanan meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris sebagai

pihak yang berhak yang memenuhi syarat.

• Pihak yang berhak penerima Manfaat Pensiun meninggal dunia dan

tidak ada pihak yang berhak lain yang memenuhi syarat.

• Pensiunan mengambil Manfaat Pensiun secara sekaligus 100%

(seratus persen) yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Kepada peserta pensiun putus diberikan pelayanan administrasi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kepada peserta pensiun putus, hubungan hukum dan hubungan timbal

balik antara PT. Krakatau Steel maupun Dana Pensiun dengan

Pensiunan dinyatakan berakhir, dan PT. Krakatau Steel maupun Dana

Pensiun tidak memiliki lagi kewajiban dalam bentuk apapun kepada

Pensiunan (pensiun putus).

4.2.1 Instruksi Kerja Pembuatan SK dan Pembayaran Manfaat Pensiun

Tabel 4.1 Diagram Alir Instruksi Kerja Pembuatan SK dan Pembayaran Manfaat Pensiun

No. Penjelasan Alur Proses

1.

2.

3.

4.

Mulai

Divisi Administrasi dan Umum

menerima SK Pemberhentian

dengan Hak Pensiun dari Pemberi

Kerja beserta dokumen

pendukungnya, antara lain:

• Daftar Susunan Keluarga

• Buku Rekening

• Copy Surat Nikah, dan

lainnya

Teliti jenis Manfaat Pensiun yang

akan diberikan, yaitu Manfaat

Pensiun bagi Karyawan atau

Manfaat Pensiun bagi Pihak yang

Berhak.

Divisi Administrasi dan Umum

menerima berkas Karyawan yang

pensiun atau Pihak Yang Berhak

dari Divisi HCIA atau masing-

masing peserta.

Adminstrasi Kepesertaan dan

Sistem Dokumen menginput

seluruh data dan dokumen

pendukungnya ke dalam

komputer SIDPA DPKS Menu

Master Pensiun, kemudian hitung

nilai Manfaat Pensiun dan print-

out:

a. Data Individu

b. Hasil Perhitungan

Pensiun (per jenis)

c. Perhitungan Pajak

Manfaat Pensiun

d. SK Pembayaran Manfaat

Pensiun (per jenis)

Sampaikan kepada Manager

Adminstrasi dan Umum.

5.

6.

7.

Manager Administrasi & Umum

menerima dan meneliti print-out:

• Bila sesuai, tandatangani Data

Individu dan paraf Hasil

Perhitungan Pensiun dan

Perhitungan Pajak Manfaat

Pensiun, sampaikan kepada

Pengurus. Lanjut ke langkah

No. 6.

• Bila tidak sesuai, perbaiki dan

kembalikan kepada Adm.

Kepesertaan dan Sistem

Dokumen untuk direvisi.

Kembali ke langkah No.4.

Pengurus menandatangani seluruh

dokumen yang berkaitan dengan

pembayaran Manfaat Pensiun,

kemudian dikembalikan ke Divisi

Administrasi & Umum serta

Administrasi Kepesertaan &

Sistem Dokumen.

Administrasi Kepesertaan &

Sistem Dokumen

mendistribusikan seluruh

dokumen kepada:

• Keuangan & Akuntansi

• Karyawan yang

pensiunan atau Pihak

Yang Berhak (SK asli)

• Arsip Divisi Administrasi

& Umum

Sumber: Diagram Alir Instruksi Kerja Pembuatan SK dan Pembayaran Manfaat Pensiun Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel, 2018

Tabel 4.2 Daftar Dokumen Instruksi Kerja Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

No Nama Dokumen Fungsi Dokumen Penanggung

Jawab Penandatangan Distribusi

1 SK Manfaat

Pensiun

Menyatakan

sebagai peserta

pensiun dan nilai

manfaat pensiun

Divisi Adm

dan Umum

Pengurus 1. Peserta Pensiun

2. Divisi Keuangan

dan Akuntansi

3. Arsip

2

Daftar

Pembayaran

Manfaat Pensiun

Sekaligus

Pembayaran

Manfaat Pensiun

Sekaligus

Divisi Adm

dan Umum


2. Divisi Keuangan

dan Akuntansi

3. Arsip

3

Daftar

Pembayaran

Manfaat Pensiun

Bulanan

Pembayaran

manfaat pensiun

bulanan kepada

yang berhak

Divisi Adm

dan Umum


2. Divisi Keuangan

dan Akuntansi

3. Arsip

4

Surat Permintaan

Pembayaran

(SPP) MP

sekaligus

Permintaan

pembayaran kepada

keuangan dan

akuntansi

Divisi Adm

dan Umum


2. Divisi Keuangan

dan Akuntansi

3. Arsip

5

Surat Permintaan

Pembayaran

(SPP) MP

Bulanan

Permintaan

pembayaran kepada

keuangan dan

akuntansi

Divisi Adm

dan Umum


2. Divisi Keuangan

dan Akuntansi

3. Arsip

6

Daftar rekening

pembayaran MP

sekaligus per

bank

Untuk transfer ke

masing-masing

peserta

Divisi Adm

dan Umum

Pengurus 1. Bank

2. Arsip

7 Daftar rekening

pembayaran MP

bulanan per bank

Untuk transfer ke

masing-masing

peserta

Divisi Adm

dan Umum

Pengurus 1. Bank

2. Arsip

8 Surat perintah

bayar MP

sekaligus

Perintah

pembayaran MP

sekaligus kepada

bank

Divisi Adm

dan Akuntansi

Pengurus 1. Bank

2. Arsip

9 Surat perintah

bayar MP bulanan

Perintah

pembayaran MP

bulanan kepada

bank

Divisi Adm

dan Akuntansi

Pengurus 1. Bank

2. Arsip

10 Rekap Analisa Analisa perhitungan

manfaat pensiun

Divisi Adm

dan Umum

Mgr Adm Umum Arsip

Sumber: Daftar Dokumen Instruksi Kerja Pembuatan SK dan Pembayaran Manfaat Pensiun, 2018

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pelaksanaan dari prosedur terkait pelayanan kepesertaan yang sudah

ditetapkan olek Dana Pensiun PT. Krakatau Steel masih terdapat penyimpangan

atau kesalahan yang dilakukan baik sengaja atau tidak. Selain itu Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel juga dihadapkan pada beberapa kendala. Hal ini tentu dapat

menghambat pelayanan kepesertaan bahkan dapat merugikan perusahaan maupun

pihak-pihak tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang

dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada

pelayanan kepesertaan yaitu:

1. Keterlambatan Penerimaan Gaji Peserta Pensiunan

Kasus ini sering sekali terjadi pada Dana Pensiun selaku pengelola program

Manfaat Pasti yang disebabkan oleh keterlambatan data-data karyawan yang sudah

pensiun dari PT. Krakatau Steel selaku pendiri.

Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan (Bapak Widodo) selaku

manajer divisi Administrasi dan Umum:

“...Begini mas, kita semua ada prosedurnya mengenai pelayanan

kepesertaannya. Nah langkah awalnya dana pensiun mengambil data

karyawan yang akan memasuki masa pensiun dari pendiri yaitu PT.

Krakatau Steel, setelah itu dana pensiun bisa meminta peserta yang

bersangkutan untuk memastikan bahwa data-data yang masuk sudah paling

update...”

Kutipan hasil wawancara diatas menjelaskan tentang prosedur pelayanan

kepesertaan pada Dana Pensiun, peniliti berkesimpulan bahwa keterlambatan

penerimaan gaji pada peserta pensiunan dikarenakan beberapa data-data yang

belum diperbaharui seperti daftar susunan keluarga, buku rekening, copy surat

nikah, dan lainnya yang akan berpengaruh terhadap dokumen yang diterima oleh

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.

Oleh sebab itu sebaiknya Dana Pensiun selaku pengelola Program Pensiun

Manfaat Pasti bekerjasama dengan PT. Krakatau Steel selaku pendiri untuk

memastikan data-data karyawan diterima tepat waktu pada saat karyawan tersebut

telah memasuki masa pensiun dan menerima data-data karyawan yang terbaru dari

pendiri sehingga tidak akan terjadi keterlambatan penerimaan gaji peserta

pensiunan.

2. Sistem yang Belum Saling Terintegrasi

Penggunaan Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA) yang belum saling

terintegrasi dengan sistem dari PT. Krakatau Steel. Sistem yang ada pada Dana

Pensiun selaku pengelola dan sistem pada PT. Krakatau Steel selaku pendiri masih

menggunakan cara lama yang dapat menghambat proses pembayaran manfaat

pensiun. Berikut kutipan hasil wawancara mengenai sistem yang belum

terintegrasi:

“...kalau sistemnya tertanam di komputer mungkin gak ada masalah mas,

paling hanya perlu disinergikan dengan pendiri saja agar seluruh data peserta

tidak ada yang terlambat masuk ke sistem dana pensiun, jadi kami dapat dengan

cepat melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan...”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam prosesnya divisi

Administrasi dan Umum menerima SK Pemberhentian dengan Hak Pensiun dari

Pemberi Kerja beserta dokumen pendukungnya yang kemudian diteliti jenis

Manfaat Pensiun yang akan diberikan kepada karyawan, kemudian Divisi

Administrasi dan Umum menerima berkas karyawan tersebut dari PT. Krakatau

Steel atau masing-masing peserta, lalu Divisi Adminstrasi Kepesertaan menginput

seluruh data dan dokumen pendukungnya ke dalam Sistem Informasi Dana Pensiun

(SIDPA) yang setelah itu disampaikan kepada Manager Adminstrasi dan Umum

untuk disetujui atau tidak disetujui. Hal ini tentu sangat menghambat jalannya

proses pembayaran manfaat pensiun.

4.4 Analisis Pengendalian Internal

Analisis pengendalian internal yang handal dan efektif dapat memberikan

informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk

mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan

perusahaan yang lebih efektif (Gitayani et al, 2015). Menurut Susanto (2008:88)

dalam Pakadang (2013) pengendalian internal meliputi semua metode, kebijakan

dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan,

akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.

Dalam analisis pengendalian internal peniliti menggunakan kerangka

konsep yang peneliti adopsi dari Committee of Sponsoring Organizations of the

Treadway Commission (COSO). Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

merupakan program Dana Pensiun selaku badan hukum yang mempunyai tugas dan

fungsi untuk mengelola serta menjalankan program yang menjanjikan manfaat

pensiun bagi karyawan sudah habis masa kerjanya. Berikut pemaparan mengenai

analisis pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat pasti pada Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel berdasarkan kerangka konsep yang peneliti adopsi dari

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

(2013:4) yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Risiko

3. Informasi dan komunikasi

4. Aktivitas Pengendalian

5. Pemantauan

4.4.1 Lingkungan Pengendalian

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission (COSO) (2013:4) lingkungan pengendalian mencakup standar,

proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian

internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Sedangkan menurut Putri (2018)

Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan

karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut.

Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan

dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian

internal dan standar perilaku yang diharapkan. Managemen mempertegas harapan

atau ekspektasi itu pada berbagai tingkatan organisasi. Berikut ini hasil

pengamatan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel berdasarkan sub-komponen

yang terkait dengan lingkungan pengendalian:

1. Integritas dan Nilai Etika yang Dianut Organisasi

Arens, et al (2011:326) menjelaskan integritas dan nilai etika merupakan

produk dari standar etika dan sikap sebuah entitas, sebagaimana dengan seberapa

baik hal tersebut dikomunikasikan dan diterapkan dalam praktiknya. Menurut

(Indra, 2011:11) dalam Herawati (2014) nilai intregritas dan etika yaitu

memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan

yang benar dan menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang

tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya. Dalam hal ini

perusahaan telah menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis kebijakan dan

kode etik. Karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan

pelanggaran yang diketahui atau diduga ke atasan atau tingkat yang lebih tinggi

dalam organisasi dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi, seperti yang

disampaikan oleh informan (Bapak Widodo)

“...kita semua sebagai karyawan diberikan pedoman kerja, dalam pedoman

itu sudah dijelaskan semua mas tentang peraturan, prosedur dan sanksinya...”

Pernyataan diatas sudah menjelaskan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

sudah menetapkan peraturan dan prosedur yang menjadi nilai-nilai dasar

perusahaan. Peraturan tertulis ini terdapat pada prosedur pengelolaan sumber daya

manusia Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yang dimiliki oleh masing-masing

karyawan. Nilai dasar ini terbagi menjadi 4 yang dituangkan dalam akronim

DPKS yaitu: dipercaya, professional, kepuasan dan sejahtera. Dari masing-masing

nilai dasar ini sudah dijelaskan secara rinci tentang semua peraturan serta prosedur

karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya tersebut. Peraturan terkait

nilai dasar yaitu karyawan harus dapat dipercaya dan profesional dalam bekerja.

Kelalaian karyawan yang tidak profesional seperti tidak tepat waktu dalam bekerja

atau melakukan kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Dalam pelanggaran

seperti ini perusahaan menjelaskan terdapat dua sanksi yang terdiri dari sanksi

pelanggaran ringan dan sanksi pelanggaran berat.

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah memiliki integritas dan nilai etika.

Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai dasar dan peraturan yang menjadi

pedoman terkait etika dalam perusahaan, selain itu Dana Pensiun PT. Krakatau

Steel memberlakukan sanksi bagi tindakan pelanggaran yang bertujuan agar

peraturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sanksi

yang diberlakukan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel bagi masing-masing

karyawan yang melanggar aturan dibagi menjadi 2 jenis sanksi pelanggaran yaitu,

sanksi pelanggaran ringan dan sanksi pelanggaran berat. Contoh Sanksi

pelanggaran ringan biasanya karyawan tidak tepat waktu pada saat jam kerja,

dalam hal ini perusahaan akan memberikan sanksi pemotongan gaji karyawan

terkait yang melakakukan jenis pelanggaran seperti ini. Sedangkan untuk

pelanggaran berat seperti karyawan yang melakukan kesalahan fatal saat bekerja,

dalam jenis pelanggaran seperti ini perusahaan dapat memberikan sanksi berupa

penurunan jabatan atau bahkan pemindahan kepada karyawan yang terbukti

melakukan kesalahan.

Namun jika karyawan dalam bekerja tidak melakukan pelanggaran,

pemimpin atau atasan dapat memberikan penilaian baik terhadap karyawan dan

dapat mempengaruhi pertimbangan dalam promosi jabatan, kenaikan upah kerja

dan pemberian fasilitas.

Dengan diterapkannya peraturan serta sanksi yang diberikan oleh

perusahaan secara tidak langsung dapat membentuk etika dari karyawan Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel. Selain itu pemberian penghargaan oleh atasan akan

mendorong karyawan untuk selalu memiliki integritas yang tinggi dan etika kerja

yang baik.

2. Melaksanakan Tanggung Jawab Dalam Mengelola Organisasi

Menurut Arens, et al (2011:326) Keberadaan dewan direksi dan komisaris

bagi tata kelola perusahaan yang baik, merupakan tanggung jawab utama mereka

untuk meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan pengendalian internal dan

proses pelaporan keuangan yang tepat. Sebuah dewan komisaris yang efektif

harus independen terhadap manajemen, dan anggota-anggoatanya harus terus

terlibat dalam dan mengkaji aktivitas manajemen. Meskipun dewan

mendelegasikan tanggung jawab atas pengendalian internal kepada manajemen,

namun dewan harus secara berkala menilai pengendalian tersebut. Selain itu, suatu

dewan yang aktif dan objektif sering kali mampu mengurangi kemungkinan

terjadinya pengabaian pengendalian yang ada oleh manajemen. Untuk membantu

dewan dalam melakukan pengawasan, dewan membentuk satuan pengawas

internal dengan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap prosedur

pelayanan kepesertaan dan pembayaran manfaat pasti.

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah melaksanakan tanggung jawab

pengawasan melalui satuan pengawas internal. Satuan pengawas internal

bertanggung jawab langsung kepada direktur utama untuk melakukan audit pada

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel secara rutin. Tugas dari satuan pengawas

internal Dana Pensiun PT. Krakatau Steel adalah melakukan inspeksi rutin yang

bersifat umum dan berkala, serta melakukan investigasi apabila terdapat kasus

penyelewengan dan manipulasi. Sedangkan untuk proses pengawasan rutin

terhadap prosedur pelayanan kepesertaan dan pembayaran manfaat pasti

dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal yang akan bertanggungjawab langsung

kepada Direktur Utama.

Pada pelaksanaannya satuan pengawas internal bertugas memantau

pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan pembayaran manfaat pasti pada Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel. Pelaksanaan audit ini berjalan setiap 3 bulan sekali

dengan tujuan untuk menilai kinerja masing-masing divisi, selain itu audit juga

dilakukan apabila ditemukan gejala atau indikasi terjadinya tindak kecurangan

yang dilakukan oleh setiap divisi pada perusahaan. Hasil dari audit yang dilakukan

oleh satuan pengawas internal dapat dijadikan bahan evaluasi bagi manajemen

puncak dalam membuat keputusan dan memastikan tujuan perusahaan dapat

tercapai, seperti yang dijelaskan oleh (Bapak Widodo) berikut ini:

“...sebagai karyawan kami selalu bertanggung jawab atas tugas yang

diberikan, begitu juga saya mas yang bertanggung jawab kepada divisi saya,

selain itu juga di Dana pensiun ada satuan pengawan internal yang mengawasi

jalannya program dana pensiun...”

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan

sudah melaksanakan tanggung jawab pengawasan, hal ini dibuktikan dengan

sudah adanya satuan pengawas internal yang melakukan audit berkala setiap 3

bulan sekali pada masing-masing divisi yang ada pada Dana Pensiun PT. Krakatau

Steel. Dengan berjalannya fungsi audit ini dapat membantu peusahaan dalam

memberikan rekomendasi atas kelemahan-kelamahan yang ditemukan, sehingga

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dapat melakukan perbaikan agar perusahaan

dapat menjalankan aktivitasnya dengan efektif dan efisien.

3. Menetapkan Struktur Organisasi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Struktur organisasi suatu badan usaha membatasi garis tanggung jawab dan

wewenang yang ada, ini biasanya juga menghubungkan garis arus komunikasi.

Dalam struktur organisasi perusahaan memberikan gambaran yang jelas mengenai

dari siapa mereka mendapat perintah dan kepada siapa mereka bertanggung

jawab. Pembagian wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas

diharapkan dapat menciptakan penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien.

Penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi penjelasan tentang bagaimana

dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas pada

entitas, dan setiap harus memungkinkan setiap individu untuk mengetahui

bagaimana tindakannya saling berhubungan dengan orang lain untuk

berkontribusi dalam pencapaian tujuan entitas dan untuk setiap individu akan

dimintai pertanggungjawaban.

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel menerapkan 2 jenis struktur organisasi

baik yang berbentuk struktural dan fungsional. Masing-masing struktur organisasi

mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang telah dijelaskan pada bagian

struktur organisasi yang menjelaskan secara rinci tugas utama, wewenang dan

hubungan kerja. Untuk mempermudah penyelesaian tugas pokok Dana Pensiun

PT. Krakatau Steel (DPKS) dalam pelayanan kepesertaan dan pembayaran

manfaat pasti direktorat keuangan dan administrasi menerapkan pendelegasian

wewenang dan tanggung jawab kepada divisi keuangan dan akuntansi serta divisi

administrasi dan umum. Divisi keuangan dan akuntansi mempunayai tugas

penting yaitu mengendalikan dan menyelenggarakan penyusunan rencana dan

anggaran tahunan DPKS secara akurat dan akuntabel sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran serta melaksanakan kegiatan bisnis DPKS.

Sedangkan Divisi administrasi dan umum bertugas untuk mengkoordinasikan,

mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi kepesertaan, iuran pensiun

peserta, pembayaran manfaat pensiun, administrasi kepersonaliaan,

pengembangan SDM dan kesejahteraan karyawan DPKS, kegiatan hubungan

masyarakat, kerumahtanggaan, pengadaan barang dan jasa, perawatan sarana dan

prasarana, pengelolaan arsip atau dokumen serta kegiatan umum DPKS lainnya

secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-

undang, peraturan dana pensiun, ketenagakerjaan dan kebijakan yang ditetapkan

untuk menjamin kelancaran tugas dan kegiatan DPKS. Dengan adanya

pendelegasian pada masing-masing divisi ini akan mempermudah dalam

melaksanakan tugas serta pengawasannya, seperti yang dijelaskan oleh (Bapak

Widodo) dalam wawancara dibawah:

“...pada dana pensiun ini ada 2 jenis struktur organisasi mas ada yang

struktural dan fungsional, itu semua bisa dilihat di struktural kinerja mas...”

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa

penetapan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab yang telah

diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah berjalan baik dengan

adanya pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab pada setiap unit dan

divisi.

4. Komitmen Terhadap Kompetensi

Untuk mencapai tujuan perusahaan, setiap karyawan pada setiap lini dalam

organisasi harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk

melakukan pekerjaan mereka dengan efektif. Arens, et al (2011:326) menjelaskan

kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk

mencapai tujuan dari setiap tugas yang diberikan. Oleh karena itu komitmen

terhadap kompetensi diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan manajemen

terhadap tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat

kompetensi tersebut diterjemahkan ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang

diperlukan.

Demi memenuhi komitmen terhadap kompetensi Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel sudah menerapkan kebijakan dalam proses rekruitmen karyawan

serta pelatihan. Tujuan adanya kebijakan ini yaitu untuk mendapatkan karyawan

yang berkualitas dan tentunya berkompeten sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Penerimaan karyawan didasarkan atas penambahan atau penggantian karyawan.

Proses seleksinya dibuka untuk umum dan diselenggarakan oleh bagian

administrasi dan umum serta pihak ketiga selaku lembaga terkait yang ditunjuk

untuk membantu proses rekruitmen yang diawasi langsung oleh manajer

administrasi dan umum Dana Pensiun PT. Krakatau Steel. Karyawan yang sudah

diterima diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerja dan wajib mengikuti

pelatihan.

Pada pelaksanaannya kebijakan ini sudah diterapkan dengan sebaik

mungkin oleh perusahaan. Proses rekruitmen karyawan pada Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel dilakukan oleh pihak ketiga selaku lembaga yang ditunjuk

langsung dari manajer administrasi dan umum berdasarkan pada kebutuhan tenaga

kerja di perusahaan. Setelah calon karyawan tersebut diterima menjadi karyawan,

maka karyawan tersebut wajib mengikuti pelatihan umum sesuai dengan divisi

penempatannya selama 3 bulan. Pihak manajemen juga akan penilaian kinerja

yang bertujuan untuk memastikan target kinerja baik individu, divisi, maupun

perusahaan. Hasil dari penilaian kinerja ini akan digunakan sebagai bahan

pertimbangan promosi jabatan dan kenaikan gaji.

Untuk mendapatkan penjelasan diatas, peneliti melakukan wawancara

mengenai komitmen terhadap kompetensi sehingga mendapat jawaban seperti

berikut:

“...kalau untuk rekruitmen karyawan, setelah dinyatakan diterima bekerja

karyawan tersebut diberikan pelatihan mas agar dapat menguasai bidangnya

sekaligus memberikan pengetahuan tentang kompetensi di dana pensiun...”

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel sudah memiliki komitmen terhadap kompetensi, hal ini dibuktikan

dengan adanya kebijakan terkait rekruitmen karyawan baru serta pelatihan

wajibnya. Dengan adanya kebijakan terkait rekruitmen karyawan baru dan

pelatihan wajib ini Dana Pensiun PT. Krakatau Steel akan memperoleh karyawan

yang berkualitas serta kompeten dibidangnya masing-masing.

5. Mendorong Akuntabilitas Kinerja

Perusahaan mendorong setiap karyawan dalam melakukan akuntabilitasnya

serta bertanggungjawab terhadap kinerja dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam mendorong akuntabilitas kinerja

masing-masing petugas atau individu adalah penilaian kinerja, pemberian insentif

dan pemberian penghargaan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi

tingkat pencapaian target kinerja. Pemberian insentif dan penghargaan bertujuan

meningkatkan produkstivitas kerja karyawan dengan jalan

mendorong/merangsang agar karyawan bekerja lebih baik, bersemangat dan

disiplin. Dengan adanya metode atau kebijakan tersebut akan mendorong

karyawan untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam memperoleh

akuntabilitas kinerja yang baik pada perusahaan. Kebijakan seperti ini dilakukan

perusahaan dalam rangka untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih,

mempromosikan dan memberikan kompensasi terhadap karyawan yang

berkompeten dalam bidangnya.

Penilaian kinerja pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dilakukan sebagai

bahan evaluasi atas tercapainya target kinerja. Penilaian ini dilakukan berdasarkan

tolak ukur keberhasilan dari masing-masing tugas baik individu maupun divisi

seperti yang sudah ditetapkan dalam tugas dan tanggung jawab organisasi. Contoh

pada jabatan staf investasi fixed income yang menangani penempatan dana yang

dicadangkan untuk kepentingan investasi dan operasional, pada pasar uang yang

meliputi: Deposito Berjangka, Deposito On Call, Sertifikat Deposito pada Bank,

SBI dan Surat Berharga yang jangka waktunya kurang dari satu tahun secara

efektif dan efisien guna mendapatkan hasil dan risiko yang optimal. Apabila

hasilnya tidak tercapai maka akan mempengaruhi dalam penilaian kinerja

karyawan terutama untuk divisi terkait, selain itu kedisplinan dalam bekerja juga

akan menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja karyawan. Pada Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel penilaian kinerja karyawan dilakukan 1 tahun sekali

oleh atasan atau manajer pada setiap divisi. Hasil dari penilaian kinerja ini

digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kerja. Selain itu

hasil penilaian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh

promosi jabatan, mutasi karyawan, pemberian fasilitas serta kenaikan gaji.

Pemberian insentif telah diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.

Kebijakan ini telah tercantum pada prosedur pengelolaan sumber daya manusia.

Pemberian insentif kepada karyawan diberikan setiap bulan tergantung penilaian

kinerja dan jabatannya, sedangkan bonus dan penghargaan juga diberikan oleh

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sebagai bentuk apresiasi atas prestasi karyawan

terkait kinerjanya selama setahun.

Berikut hasil wawancara dan paparan singkat dari informan terkait

mendorong akuntabilitas kinerja:

“...wah di dana pensiun ini adil kok mas, ada penghargaan untuk karyawan

yang berprestasi dan ada insentifnya juga kalau target kinerja yang diberikan

dapat tercapai...”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara

keseluruhan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah melakukan upaya untuk

mendorong akuntabilitas kinerja, hal ini dibuktikan dengan diterapkannya

penilaian kinerja, pemberian insentif, bonus dan penghargaan. Aktivitas-aktivitas

penilaian kinerja ini dinilai sudah efektif karena dilakukan langsung oleh manajer

masing-masing divisi, serta penilaian kinerja ini juga rutin dilakukan setiap tahun

untuk memantau tingkat pencapaian kinerja karyawan. Selain itu kebijakan-

kebijakan pemberian insentif, bonus dan penghargaan sudah dilakukan oleh Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel agar karyawan dapat lebih meningkatkan

produktivitas kinerjanya dalam bekerja.

4.4.2 Penilaian Risiko

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

(COSO) (2013:4) menjelaskan penilaian risiko yaitu proses yang dinamis dan

interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.

Menurut Arens (2008) dalam Adelin & Fauzihardani (2013) penilaian risiko adalah

identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan

keuanga yang seuai dengan prinsip berlaku umum. Risiko itu sendiri dipahami

sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi

pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas

ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu,

penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus

dikelola oleh organisasi.

Analisis penilaian risiko pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel didasarkan

pada prinsip intenal control yang terdiri dari menetapkan tujuan dengan kejelasan

yang cukup, mengidentifikasi dan menganalisis risiko terhadap pencapaian tujuan,

mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko, mengidentifikasi dan

menilai perubahan.

1. Menetapkan Tujuan

Perusahaan menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk

memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah menetapkan tujuan secara jelas dengan

dibuatnya visi dan misi secara tertulis oleh perusahaan. Visi dari perusahaan adalah

menjadi Dana Pensiun terpercaya dan profesional untuk menjaga terpenuhinya

kepentingan peserta, pendiri dan stakeholder lainnya. Sedangkan misi perusahaan

adalah untuk menjalankan kegiatan operasional dengan kinerja dan layanan prima,

guna mewujudkan amanah pendiri, sesuai dengan falsafah dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP). Dalam upaya meraih visi dan misi

tersebut perusahaan juga menetapkan nilai dasar yaitu dipercaya, profesional,

kepuasan dan sejahtera. Nilai dasar ini kemudian akan menjadi budaya kerja yang

terbentuk dari hasil kerja dan pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan,

sepanjang sejarah perusahaan serta menjadi landasan bagi kebijakan dan peraturan

yang telah diterapkan oleh perusahaan. Dalam menetapkan tujuan ini, peniliti

melakukan wawancara kepada informan:

“...kita ada buku peraturannya mas. Maksudnya visi, misi dan tujuannya

sudah sangat jelas, dan kita juga terus berusaha dalam menerapkan nilai dasar

dana pensiun yaitu dipercaya, profesional, kepuasan dan sejahtera...”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel telah menetapkan tujuan secara jelas, sehingga memungkinkan

dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang dihadapi dalam upaya pencapaian

tujuan perusahaan.

2. Mengidentifikasi dan Menganalisis Risiko

Mengenai proses identifikasi, penilaian dan analisis risiko terhadap

prosedur pelayanan kepesertaan dana pensiun merupakan wewenang dari direktur

keuangan dan administrasi. Divisi administrasi dan umum Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel hanya sebagai pelaksana. Namun dari kebijakan-kebijakan yang

telah diterapkan sudah dapat menunjukan adanya upaya dalam mengidentifikasi

dan mengelola risiko, kebijakan ini diantaranya sebagai berikut:

a. Pemberian Pengarahan Terhadap Peserta

Adanya keterlambatan penerimaan gaji pensiunan sering sekali terjadi pada

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel. Keterlambatan penerimaan gaji pensiunan ini

disebabkan oleh terlambatnya data-data karyawan yang sudah pensiun dari PT.

Krakatau Steel selaku pendiri dan beberapa data-data karyawan yang belum

diperbaharui seperti daftar susunan keluarga, buku rekening, copy surat nikah, dan

lainnya yang akan berpengaruh terhadap dokumen yang diterima oleh Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel selaku pengelola program manfaat pasti. Berikut hasil

kutipan wawancara dari informan:

“...ya tentu kami semua selalu memberikan pengarahan kepada peserta

pensiunan dalam kurun waktu 3 bulan sebelum memasuki masa pensiun dan setelah

memasuki masa pensiun, didalam pengarahan ini pihak kami akan mejelaskan

tentang manfaat pensiun, bentuk pelayanan, layanan pengaduan, perlindungan

peserta, pelayanan administrasi, sampai ke pembayaran kepada peserta mas...”

Berdasarkan paparan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah menerapkan kebijakan yang mewajibkan

pesertanya untuk mengikuti pengarahan yang diberikan 3 bulan sebelum memasuki

masa pensiun dan setelah masa pensiun, pengarahan ini meliputi besarnya manfaat

pensiun yang akan diterima oleh peserta, bentuk pelayanan kepesertaan, layanan

pengaduan, perlindungan peserta, pelayanan administrasi, sampai ke pembayaran

manfaat pasti kepada peserta. Kebijakan ini telah diterapkan oleh Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel guna memitigasi risiko.

b. Meminta Data-data Karyawan Kepada PT. Krakatau Steel Selaku Pendiri

Selain mewajibkan peserta untuk mengikuti pengarahan yang dapat memberikan

pemahaman mengenai prosedur pelayanan kepesertaan, Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel selaku pengelola program manfaat pasti juga meminta data-data

karyawan kepada PT. Krakatau Steel selaku pendiri supaya pelayanan kepesertaan

dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Dengan adanya kebijakan ini, Dana Pensiun

PT. Krakatau Steel dapat memanggil peserta terkait dengan perubahan data-data

informasi yang selanjutnya dapat disesuaikan.

3. Mempertimbangkan Potensi Kecurangan Dalam Menilai Risiko

Mengenai proses penilaian risiko fraud terhadap prosedur pelayanan

kepesertaan merupakan wewenang dari satuan pengawas internal perusahaan.

Selain bertujuan untuk menilai kinerja internal audit Dana Pensiun PT. Krakatau

Steel juga dapat menilai risiko fraud, mengidentifikasi potensi kecurangan dan

menyusun program audit untuk mengidentifikasi segala bentuk tindakan fraud yang

terjadi.

4. Mengidentifikasi dan Menilai Perubahan

Risiko bisa saja muncul akibat adanya perubahan baik dari lingkungan

internal maupun eksternal. Faktor internal yang mungkin mempengaruhi adalah

perubahan atau perkembangan SK Direksi, peraturan, dan prosedur. Setiap

perubahan SK direksi akan berpengaruh terhadap peraturan dan akan

mempengaruhi pula pada prosedur. Perubahan gaya kepemimpinan juga dapat

mempengaruhi munculnya risiko. Faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi

adalah pesaing yang lebih unggul, perubahan hukum yang berlaku, perubahan

politik, dan perubahan ekonomi. Setiap perubahan tersebut dapat menimbulkan

risiko-risiko yang lain. Namun, hal ini tidak menjadi kendala bagi Dana Pensiun

PT. Krakatau Steel sebab setiap rencana yang dibuat perusahaan memiliki ukuran

target kinerja dan setiap akhir pelaksanaan rencana tersebut memiliki ukuran hasil

kinerja, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan sebagai

berikut:

“...begini mas, perubahan peraturan di dana peniun PT. Krakatau Steel

dapat diusulkan kepada pendiri pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

tapi jika usulan tersebut tidak merubah peraturan maka kita bisa langsung segera

menyesuaikan...”

Hasil kutipan wawancara diatas menyimpulkan bahwa identifikasi dan

penilaian perubahan dapat memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi dan

perubahan-perubahan demi tercapainya hasil dan tujuan yang lebih baik. Selain itu

adanya evaluasi berkelanjutan dapat memantau apabila dalam kurun waktu tertentu

terjadi perubahan yang dapat menjadi ancaman terhadap pencapaian hasil dan

tujuan untuk dapat diatasi segera mungkin.

4.4.3 Informasi dan Komunikasi

Committee of Sponsoring of the Treadway Commision (2013:5)

menjelaskan bahwa perusahaan memerlukan informasi demi terselenggaranya

tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung dalam pencapaian tujuan.

Sedangkan menurut Arifiyani & Sukirno (2012) memaparkan bahwa komunikasi

mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam

pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan

pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi.

Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang

relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal,

untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi

sebagaimana mestinya.

Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pengendalian internal

COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan,

dan menyediakan informasi. Komunikasi internal ini juga harus menjadi sarana

informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun

lintas fungsi. Analisis informasi dan komunikasi pada Dana Penisun PT. Krakatau

Steel didasarkan prinsip internal control yang meliputi penggunaan informasi yang

relevan, komunikasi internal dan eksternal yang efektif.

1. Penggunaan Informasi yang Relevan

Perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi

yang relevan untuk mendukung berfungsinya seluruh komponen pengendalian

internal. Informasi awal yang dibutuhkan dalam prosedur pelayanan kepesertaan

dana pensiun. Informasi ini berkaitan dengan data-data peserta dana pensiun seperti

daftar susunan keluarga, buku rekening, copy surat nikah, dan lainnya yang

kemudian diolah melalui Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA). Dengan adanya

Sistem Informasi Dana Pensiun ini mempermudah perusahaan dalam penyimpanan

dokumen sehingga apabila dokumen dalam bentuk fisiknya hilang maka dapat

dicetak kembali melalui Sistem Informasi Dana Pensiun.

Selain itu sistem penomoran dan pengarsipan pada dokumen juga sudah

otomatis dilakukan oleh Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA). Dengan

demikian dapat meminimalisir kesalahan dalam penomoran dan pengarsipan

dokumen. Dengan adanya penerapan sistem ini dapat memudahkan dalam

melakukan proses informasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan

kepersertaan dana pensiun. Dari sistem ini juga data-data terkait pembayaran

manfaat pasti dapat disimpan dengan baik dan terjaga kerahasiaannya, peniliti juga

melakukan wawancara kepada informan terkait penggunaan informasi yang relevan

seperti berikut:

“...kami pihak dana pensiun menggunakan informasi yang relevan dengan

menggunakan sistem kami yaitu Sistem Informasi Dana Pensiun. Sistem ini sangat

membantu kami dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada peserta

mas...”

Berdasarkan paparan wawancara kepada informan diatas Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel sudah menjalankan informasi dan komunikasi dengan cukup

optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sistem Informasi Dana Pensiun

(SIDPA) yang digunakan untuk mendukung prosedur pelayanan kepesertaan

program manfaat pasti pada Dana Pensiun. Dengan adanya dukungan sistem ini

juga dapat lebih memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada peserta program

manfaat pasti.

2. Komunikasi Internal yang Efektif

Perusahaan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk

didalamnya tujuan dan tanggung jawab terhadap pengendalian internal untuk

mendukung berfungsinya seluruh komponen pengendalian internal. Aliran

informasi pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dari pegawai pada tingkat yang

paling bawah pada struktur organisasi hingga kepada tingkat tertinggi yakni

Direktur Utama, telah berjalan sesuai berdasarkan fungsi dan tanggung jawab

jabatan, seperti wawancara peneliti kepada informan yang menjelaskan sebagai

berikut:

“...di dana pensiun PT. Krakatau Steel selalu mengadakan rapat setiap

minggunya mas, didalam rapat ini manajer dari beberapa divisi bertemu dengan

direktur guna memantau sekaligus melaporkan hasil kinerja manajemennya sudah

berjalan baik atau belum...”

Paparan wawancara diatas menjelaskan komunikasi setiap pegawai terkait

hasil kinerja khususnya prosedur pelayanan kepesertaan yang mereka lakukan

didukung dengan adanya Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA), hal ini juga

dapat memudahkan dalam proses pemantauan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu

dengan adanya dukungan sistem tersebut proses komunikasi secara internal sudah

berjalan dengan baik dan efektif.

3. Komunikasi Eksternal yang Efektif

Perusahaan berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait berbagai hal yang

dapat mempengaruhi fungsi dari seluruh komponen pengendalian internal.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada informan menjelaskan bahwa:

“...komunikasi dengan pihak eksternal dana pensiun berbentuk laporan

yang diberikan kepada PT. Krakatau Steel dan Otoritas Jasa Keuangan setiap

bulannya...”

“...laporan-laporan ini menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan

oleh pihak eksternal seperti pelayanan kepesertaan, pelaksanaan edukasi tentang

hak dan kewajiban sebagai peserta pensiunan, pembayaran manfaat pasti kepada

peserta...”

“...selain itu kami juga menyediakan pelayanan pengaduan peserta sebagai

tempat menyampaikan ungkapan ketidakpuasan peserta pensiunan yang dapat

disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada peserta dan

pelayanan yang diduga terdapat kesalahan atau kelalaian dana pensiun mas...”

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

informan menyatakan adanya laporan yang menyediakan informasi-informasi yang

dibutuhkan akan membantu pihak eksternal, serta dengan adanya pelayanan

pengaduan akan memudahkan pihak eksternal dalam berkomunikasi langsung

dengan peserta program manfaat pasti. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi

eksternal yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah berjalan

dengan baik.

4.4.4 Aktivitas Pengendalian

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

(COSO) (2013:4) menjelaskan aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup

tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur

(misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan

dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas

pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Dewi (2012) aktivitas pengendalian

merupakan kebijakan dan prosedur kontrol harus ditetapkan dan dilaksanakan

untuk membantu memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diidentifikasi oleh

manajamen diperlukan untuk menghadapi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas

secara efektif dilakukan. Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan

tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala

aspek kegiatan perusahaan (Arfah, E. Ariaty, 2011). Aktivitas-aktivitas

pengendalian dilaksanakan pada semua tingkatan entitas, pada berbagai tahap

proses bisnis, dan didalam pengaturan konteks teknologi yang digunakan. Aktivitas

pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif, aktivitas pengendalian juga

bisa manual atau otomatis, analisis aktivitas pengendalian pada Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel didasarkan pada prinsip internal control yang meliputi

pengembangan kegiatan pengendalian, pengembangan control umum atas

teknologi, dan merinci dalam kebijakan serta prosedur.

1. Mengembangkan Kegiatan Pengendalian

Perusahaan telah mengatur dan membangun aktifitas pengendalian yang

mendukung mitigasi risiko sehingga risiko berada pada level yang dapat diterima.

Aktifitas pengendalian yang sudah diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Stel

meliputi:

a. Pemisahan Tugas

Sanyoto (2007: 253) dalam Hamel (2013) menjelaskan bahwa sistem

pengendalian internal terbaik adalah bukan struktur pengendalian yang seketat

mungkin secara maksimal, sistem pengendalian intern juga mempunyai

keterbatasan-keterbatasan. Kelemahan atau keterbatasan yang melekat pada sistem

pengendalian intern yaitu persekongkolan (kolusi), perubahan, kelemahan manusia

dan azaz biaya manfaat. Oleh karena itu diperlukan adanya pemisahan tugas dalam

perusahaan, dengan adanya pemisahan tugas dapat meminimalisir adanya

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan baik disengaja ataupun tidak disengaja

pada saat melaksanakan tugas di divisinya. Kecurangan (Fraud) biasanya

disebabkan oleh adanya tugas yang merangkap. Hasil wawancara peneliti kepada

informan menjelaskan:

“...kalau pemisahan tugas di dana pensiun sudah dijelaskan secara langkap

di susunan organisasi mas, didalam susunan itu juga dijelaskan tugas serta

tanggung jawab setiap lini karyawan yang ada di dana pensiun...”

Penjelasan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Pensiun

PT. Krakatau Steel sudah menerapkan pemisahan tugas serta tanggung jawab

dengan baik dalam menjalankan prosedur pelayanan kepesertaan yang dilakukan

oleh perusahaan. Staf administrasi dan umum selaku karyawan yang bertugas pada

pelayanan adalah karyawan yang terlatih dan mempunyai jiwa pelayanan yang baik.

Karyawan ini menerima data-data yang diberikan oleh PT. Krakatau Steel selaku

pendiri kepada Dana Pensiun selaku pengelola yang kemudian akan memeriksa

data-data peserta agar data tersebut sudah dalam keadaan terbaru meliputi biodata

peserta, susunan keluarga, buku rekening, copy surat nikah, dan lainnya yang akan

berpengaruh terhadap dokumen yang diterima oleh Dana Pensiun PT. Krakatau

Steel.

Divisi Administrasi dan Umum bertugas untuk mengkoordinasikan,

mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi kepesertaan, iuran pensiun

peserta, pembayaran manfaat pensiun, administrasi kepersonaliaan, pengembangan

SDM dan kesejahteraan karyawan DPKS, kegiatan hubungan masyarakat,

kerumahtanggaan, pengadaan barang dan jasa, perawatan sarana dan prasarana,

pengelolaan arsip atau dokumen serta kegiatan umum DPKS lainnya, secara

transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan dan peraturan perundang-

undangan dana pensiun, ketenagakerjaan dan kebijakan yang ditetapkan untuk

menjamin kelancaran tugas dan kegiatan DPKS.

Namun dalam kenyataanya peneliti menemukan proses pelayanan

kepesertaan yang ditangani oleh Divisi Administrasi dan Umum setelah menerima

SK Pemberhentian dengan Hak Pensiun dari PT. Krakatau Steel selaku pemberi

kerja beserta dokumen pendukungnya, antara lain: Daftar Susunan Keluarga, Buku

Rekening, Copy Surat Nikah, dan lainnya kemudian langsung meneliti jenis

Manfaat Pensiun yang akan diberikan. Setelah itu staf Adminstrasi Kepesertaan dan

Sistem Dokumen menginput seluruh data dan dokumen pendukungnya ke dalam

Sistem Informasi Dana Pensiun untuk dihitung nilai Manfaat Pensiunnya. Hal ini

akan memperlambat proses pelayanan kepesertaan program manfaat pasti dana

pensiun karena staf Administrasi dan umum belum melakukan cross check data-

data yang diberikan oleh PT. Krakatau Steel selaku pendiri yang akan berdampak

data-data tersebut masih data lama peserta.

b. Pengendalian Atas Akses

Pengendalian atas akses di desain untuk mencegah atau mendeteksi

kesalahan atau ketidakbenaran yang disebabkan oleh pengguna yang tidak tepat

atau manipulasi data file serta penggunaan program computer yang tidak benar.

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel melakukan control terhadap akses ke Sistem

Informasi Dana Pensiun (SIDPA) dengan penerapan User ID. Hanya karyawan

bersangkutan yang memiliki User ID untuk mengakses Sistem Informasi Dana

Pensiun (SIDPA), masing-masing ID juga dibatasi asksesnya sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab pemilik ID. Pembatasan akses ini dilakukan dengan tujuan

untuk menghindari tindakan manipulasi yang dilakukan oleh karyawan, selain itu

penerapan User ID juga bertujuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab

pada tugas atau proses tertentu, seperti hasil wawancara kepada informan

menjelaskan:

“...untuk akses sistem yang ada di dana pensiun ini ada user loginnya mas,

jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam sistem kami...”

Berdasarkan penjelasan dalam wawancara diatas maka dapat disimpulkan

bahwa pengendalian atas akses pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah

berjalan dengan baik. Hali ini dibuktikan dengan penerapan User ID untuk

mengontrol akses ke Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA). Setiap User ID juga

telah dibatasi aksesnya berdasarkan wewenang dan tanggung jawab pemilik User

ID. Dengan adanya penerapan User Id ini akan mencegah terjadinya tindakan

kecurangan dan mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan dapat mengakses

Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA).

c. Pengendalian Pemrosesan Informasi

Pengendalian pemrosessan informasi dilakukan untuk memastikan adanya

otorisasi, keakuratan dan kelengkapan informasi. Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

menggunakan Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA) pada komputer dalam

melakukan pemrosesan informasi. Setiap dokumen dihasilkan melalui Sistem

Informasi Dana Pensiun, hal ini mempermudah bagi perusahaan dalam

penyimpanan dokumen sehingga apabila dokumen dalam bentuk fisiknya hilang

maka dapat dicetak kembali melalui Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA).

Selain itu sistem penomoran dan pengarsipan pada dokumen juga sudah otomatis

dilakukan oleh sistem. Dengan demikian dapat meminimalisir kesalahan dalam

penomoran dan pengarsipan dokumen.

Pengendalian pemrosesan informasi didukung oleh Sistem Informasi Dana

Pensiun (SIDPA) pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yang mencerminkan

bahwa pemrosesan informasi pada perusahaan telah dilakukan dengan baik.

Dengan adanya penerapan sistem ini dapat memudahkan dalam melakukan proses

informasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepersertaan dana pensiun.

Hasil wawancara kepada informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“...proses informasi pada sistem kami ini masing-masing dokumen yang

masuk akan diberikan nomornya untuk memudahkan kami jika ingin mencari

dokumen saat diperlukan mas, karena kami masih menginput setiap dokumen yang

diberikan oleh PT. Krakatau Steel...”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem serta data-data

terkait pembayaran manfaat pasti dapat disimpan dengan baik dan terjaga

kerahasiaannya. Hal ini tentu dapat membantu untuk mengamankan data-data

peserta program manfaat pasti apabila data-data fisik hilang, dengan adanya sistem

ini data-data yang diperlukan dapat dicetak kembali.

Namun sistem yang ada pada Dana Pensiun selaku pengelola program

manfaat pasti masih belum terintegrasi dengan sistem yang ada pada PT. Krakatau

Steel selaku pemberi kerja, hal ini dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran

manfaat pasti kepada peserta. Dengan begitu pengendalian pemrosesan informasi

pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah diterapkan dengan cukup baik meski

masih terdapat kekurangan.

d. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dilakukan sebagai bahan evaluasi atas tercapainya target

kinerja. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tolak ukur keberhasilan dari

masing-masing tugas baik individu maupun divisi seperti yang sudah ditetapkan

dalam struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab karyawan. Sebagai

contoh pada jabatan staf investasi fixed income yang menangani penempatan dana

yang dicadangkan untuk kepentingan investasi dan operasional, pada pasar uang

yang meliputi: Deposito Berjangka, Deposito On Call, Sertifikat Deposito pada

Bank, SBI dan Surat Berharga yang jangka waktunya kurang dari satu tahun secara

efektif dan efisien guna mendapatkan hasil dan risiko yang optimal. Apabila

hasilnya tidak tercapai maka akan mempengaruhi dalam penilaian kinerja karyawan

tersebut, selain itu kedisplinan dalam bekerja juga akan menjadi pertimbangan

dalam penilaian kinerja karyawan. Pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel penilaian

kinerja karyawan dilakukan 1 tahun sekali oleh atasan atau manajer pada setiap

divisi. Hasil dari penilaian kinerja ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap

pencapaian target kerja. Selain itu hasil penilaian ini juga dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk memperoleh promosi jabatan, mutasi karyawan, pemberian

fasilitas serta kenaikan gaji, peniliti juga mendapatkan penjelasan dari informan

seperti berikut:

“...kalau penilaian kinerja terhadap karyawan dana pensiun itu dilakukan

setahun sekali oleh setiap atasannya pada divisi masing-masing mas, nah dari

penilaian ini nantinya jika target tercapai oleh setiap divisi maka karyawan di

divisi itu akan mendapatkan penghargaan dari dana pensiun...”

Hasil wawancara kepada informan pada halaman sebelumnya dapat ditarik

kesimpulan secara keseluruhan sistem penilaian kinerja pada Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel berjalan dengan baik, aktivitas-aktivitas penilaian kinerja ini dinilai

sudah efektif karena dilakukan langsung oleh manajer masing-masing divisi, serta

penilaian kinerja ini juga rutin dilakukan setiap tahun untuk memantau tingkat

pencapaian kinerja karyawan. Selain itu kebijakan-kebijakan pemberian insentif,

bonus dan penghargaan sudah dilakukan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

agar karyawan dapat lebih meningkatkan produktivitas kinerjanya dalam bekerja.

Dengan sudah dilakukannya penilaian kinerja yang dilakukan rutin setiap tahunnya

ini maka perusahaan dapat dengan mudah untuk memantau tingkat pencapaian

kinerja yang telah ditetapkan.

2. Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi

Perusahaan telah menseleksi dan membangun aktifitas pengendalian umum

dengan menggunakan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel telah menggunakan teknologi dalam mendukung

proses pelayanan kepesertaan program manfaat pasti. Dengan dukungan Sistem

Informasi Dana Pensiun (SIDPA) ini dapat lebih memberikan pelayanan sebaik

mungkin kepada peserta program manfaat pasti, adanya sistem ini juga lebih

memudahkan dalam melakukan pelacakan data-data peserta yang menerima

manfaat pasti. Selain itu dengan adanya Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA)

juga dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh

karyawan sebab untuk mengakses sistem ini dibutuhkan user id dan pasword guna

mencegah pihak yang tidak berkepentingan dapat mengakses sistem ini.

Namun Sistem Informasi Dana Pensiun (SIDPA) ini belum diintegrasikan

dengan sistem yang ada pada PT. Krakatau Steel selaku pendiri guna untuk

mempemudah proses pengelolaan program manfaat pasti. Dalam mengembangkan

kontrol umum atas teknologi ini, peniliti melakukan wawancara kepada informan:

“...pada sistem informasi kami ini dibedakan aksesnya mas, ini untuk

mencegah jika ada oknum yang tidak berkepentingan masuk kedalam sistem kami

walaupun sistem kami belum terintegrasi...”

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan dengan adanya

pemanfaatan teknologi yakni penggunaan Sistem Informasi Dana Pensiun

(SIDPA), proses pembayaran manfaat pasti kepada peserta dapat terpantau dengan

lancar dan cepat jka sudah diintegrasikan dengan sistem yang ada pada PT.

Krakatau Steel. Selain itu pemanfaatan teknologi ini dapat meminimalisir risiko

terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Dengan begitu

penggunaan teknologi ini sangat mendukung dalam pencapaian tujuan Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel

3. Merinci kedalam Kebijakan dan Prosedur

Kegiatan pengendalian sebagaimana tercermin pada kebijakan yang

menetapkan apa yang diharapkan didalam prosedur untuk melaksanakan kebijakan

tersebut. Secara keseluruhan pada pelaksanaan di Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

sudah terdapat kebijakan yang mengatur secara keseluruhan. Kebijakan ini tertuang

dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tertulis pada prosedur

pengelolaan sumber daya manusia. Peraturan-peraturan ini sudah secara rinci

mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan.. Selain itu

prosedur terkait dengan pelayanan kepesertaan juga sudah ada dan tertulis. Prosedur

ini menjelaskan langkah demi langkah untuk membantu karyawan dalam

melaksanakan pekerjaannya, seperti yang disampaikan oleh informan sebagai

berikut:

“...peraturan yang ada di dana pensiun PT. Krakatau Steel sudah dituliskan

dengan rinci mas tentang struktur organisasi, tugas, tanggung jawab serta

prosedur yang harus dijalankan oleh karyawan kami...”

Dengan penjelasan yang disampaikan informan diatas, dapat disimpulkan

kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau

Steel telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

4.4.5 Pemantauan

Monitoring/pemantauan adalah kegiatan yang sangat penting untuk

memastikan sistem pengendalian internal yang sudah ditetapkan telah dilaksanakan

dengan baik. Committee of sponsoring Organization of the Treadway (2013:5)

menjelaskan aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa

bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah atau kombinasi dari keduanya

yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing komponen pengendalian

internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen dan berfungsi

semestinya. Menurut Wiradana et al (2015) Pemantauan mencakup penentuan

desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang

dilakukan. Analisis pemantauan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel didasarkan

prinsip-prinsip internal control yang meliputi evaluasi berkelanjutan dan evaluasi

terpisah. Evaluasi-evaluasi ini bertujuan untuk melaporkan setiap kekurangan yang

ditemukan pada saat pelaksanaannya.

1. Evaluasi Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah

Evaluasi bekelanjutan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel dilakukan

setiap beberapa bulan sekali. Tujuan dari dilakukannya evaluasi ini yaitu untuk

memantau pencapaian dari target kinerja masing-masing divisi dan untuk

mengetahui bentuk permasalahan yang dihadapi. Pada pelaksanaanya manajer

setiap divisi melakukan pengawasan pada setiap prosedur pelayanan kepesertaan

program manfaat pasti, hasil dari pengawasan ini secara rutin akan disampaikan

pada saat rapat bulanan. Dalam rapat ini masing-masing manajer divisi

menyampaikan hasil laporan kinerja dari divisinya serta permasalahan yang

dihadapi. Dengan adanya rapat ini diharapkan, apabila terdapat permasalahan yang

ditemukan saat pelaksanaan pelayanan kepesertaan dapat segera diatasi dengan

cepat sehingga target kinerja akan dapat tercapai.

Evaluasi terpisah Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yang dilakukan oleh

satuan pengawas internal untuk melakukan audit secara periodik setiap 3 bulan

sekali pada masing-masing divisi yang ada pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.

Selain itu audit juga dilakukan apabila ditemukan gejala atau indikasi terjadinya

tindak kecurangan yang dilakukan oleh setiap divisi pada perusahaan. Hasil

evaluasi ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi direktur Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel dalam pengambilan keputusan manajerial agar tujuan perusahaan

dapat tercapai. Hasil wawancara peniliti kepada informan memberikan penjelasan

sebagai berikut:

“...evaluasi di dana pensiun dilakukan setiap bulan dalam rapat bulanan

oleh masing-masing manajer divisi mas, dalam rapat ini kami membahas kinerja

atau permasalahan yang dihadapi setiap divisinya...”

“...nah kalau evaluasi terpisah di dana pensiun itu dilakukan oleh satuan

pengawas internal dana pensiun setiap periode tertentu mas...”

Secara keseluruhan dari hasil paparan wawancara diatas dapat disimpulkan

pemantauan pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah cukup baik karena sudah

menggunakan kombinasi antara evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

2. Melaporkan dan Tindak Lanjut Setiap Kekurangan

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel selalu menerima setiap bentuk saran dan

rekomendasi yang diberikan. Setiap saran atau keluhan yang disampaikan oleh

peserta dana pensiun dalam bentuk pengaduan yang masuk melalui staf pelayanan

umum akan ditampung dan dianalisis terlebih dahulu, kemudian menjadi bahan

evaluasi untuk sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut demi pencapaian yang

lebih baik. Kualitas kinerja setiap divisi juga akan dievaluasi atas pencapaiannya,

apabila terdapat kekurangan maka pihak manajemen terkait akan mengkaji kembali

apa yang menjadi kendala. Selain itu setiap hasil atau rekomendasi dari proses audit

yang dilakukan setiap tahun oleh satuan pengawas internal akan dilaporkan kepada

manajemen untuk kemudian dilakukan perbaikan dari hasil audit tersebut dengan

diawasi secara berkelanjutan, seperti hasil wawancara peneliti kepada informan:

“...dana pensiun selalu terbuka jika ada saran atau kritik yang ingin

disampaikan oleh peserta mas, nah nantinya dari saran atau kritik yang diterima

dari peserta ini akan menjadi bahan evaluasi kami selanjutnya untuk menjadi lebih

baik kedepannya...”

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel menerima bentuk saran atau kritik yang diberikan peserta terhadap

dana pensiun, ini membuktikan bahwa telah menjalankan tindak lanjut setiap

kekurangan yang terdapat pada dana pensiun.

4.5 Ringkasan Analisis Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil analisis tentang sistem pengendalian internal Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel yang menggunakan kerangka konsep COSO, berikut

ini tabel hasil analisis:

Tabel 4.3 Analisis Lingkungan Pengendalian

No. Prinsip Hasil

Analisis

Alasan

1. Komitmen atas integritas

dan nilai etika

Baik Perusahaan telah memiliki

pedoman terkait etika, peraturan

dan sanksi yang tertuang pada

prosedur pengelolaan sumber

daya manusia. Peraturan dan

sanksi dalam prosedur tersebut

juga sudah diterapkan dengan baik

oleh perusahaan. Dengan begitu

secara tidak langsung akan

membentuk integritas dan etika

karyawan.

2. Melaksanakan tanggung

jawab pengawasan

Baik Adanya satuan pengawas internal

yang melakukan pengawasan pada

No. Prinsip Hasil

Analisis

Alasan

setiap divisi terkait membuktikan

bahwa audit internal sudah

berjalan dengan baik, audit

internal ini dilakukan secara

berkala oleh Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel setiap 3 bulan

sekali.

3. Menetapkan struktur,

wewenang, dan tanggung

jawab

Baik Penetapan struktur organisasi,

wewenang dan tanggung jawab

yang telah diterapkan oleh Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel sudah

berjalan dengan baik dengan

adanya pembagian tugas,

wewenang serta tanggung jawab

pada masing-masing divisi.

4. Komitmen terhadap

kompetensi

Baik Kebijakan dalam proses

rekruitmen karyawan baru dan

pelatihan yang wajib diikuti oleh

karyawan telah diterapkan oleh

Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

demi mendapatkan karyawan

yang berkualitas serta kompeten

dibidangnya masing-masing.

5. Mendorong akuntabilitas

kinerja

Baik Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

telah melakukan upaya untuk

mendorong akuntabilitas kinerja,

hal ini dibuktikan dengan

diterapkannya penilaian kinerja,

pemberian insentif, bonus dan

penghargaan.

Tabel 4.4 Analisis Penilaian Risiko

No. Prinsip Hasil

Analisis

Alasan

1. Menentukan tujuan Baik Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

telah menetapkan tujuan secara

jelas, sehingga memungkinkan

dalam mengidentifikasi dan

menilai risiko yang dihadapi

dalam upaya pencapaian tujuan

perusahaan.

2. Mengidentifikasi dan

menganalisis risiko

Baik Proses identifikasi dan analisis

risiko merupakan wewenang dari

direktur keuangan dan

administrasi.Namun dari

kebijakan-kebijakan yang telah

diterapkan sudah dapat

menunjukan adanya upaya dalam

mengidentifikasi dan mengelola

risiko.

3. Menilai risiko fraud Baik Penilaian risiko fraud, identifikasi

gejala fraud dan menyusun

program audit untuk

mengidentifikasi tindakan fraud

yang terjadi dilakukan oleh satuan

pengawas internal.

4. Mengidentifikasi dan

Menilai Perubahan

Baik Perusahaan telah melakukan

evaluasi terhadap pencapaian

target kinerja dan evaluasi

berkelanjutan untuk mengatasi

No. Prinsip Hasil

Analisis

Alasan

risiko perubahan yang

mengancam pemncapaian tujuan.

Tabel 4.5 Analisis Informasi dan Komunikasi

No. Prinsip Hasil

Analisis

Alasan

1. Menggunakan informasi

yang relevan

Baik Dengan adanya Sistem Informasi

Dana Pensiun (SIDPA) yang

digunakan untuk mendukung

prosedur pelayanan kepesertaan

program manfaat pasti pada Dana

Pensiun. Dengan adanya dukungan

sistem ini dapat memudahkan dalam

melakukan proses informasi terutama

yang berkaitan dengan pelayanan

kepersertaan dana pensiun. Dari

sistem ini juga data-data terkait

pembayaran manfaat pasti dapat

disimpan dengan baik dan terjaga

kerahasiaannya.

2. Komunikasi internal yang

efektif

Baik Komunikasi setiap pegawai terkait

hasil kinerja khususnya prosedur

pelayanan kepesertaan yang mereka

lakukan didukung dengan adanya

Sistem Informasi Dana Pensiun

(SIDPA), hal ini juga dapat

memudahkan dalam proses

pemantauan kinerja perusahaan. Oleh

No. Prinsip Hasil

Analisis

Alasan

sebab itu dengan adanya dukungan

sistem tersebut proses komunikasi

secara internal sudah berjalan dengan

baik dan efektif.

3. Komunikasi eksternal

yang efektif

Baik Adanya laporan yang menyediakan

informasi-informasi yang dibutuhkan

akan membantu pihak eksternal, serta

dengan adanya pelayanan pengaduan

akan memudahkan pihak eksternal

dalam berkomunikasi langsung

dengan peserta program manfaat

pasti. Dengan begitu dapat

disimpulkan bahwa komunikasi

eksteral yang dilakukan oleh Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel sudah

berjalan dengan baik.

Tabel 4.6 Analisis Aktivitas Pengendalian

No. Prinsip Hasil

Analisis

Alasan

1. Mengembangkan kegiatan

pengendalian

Kurang Dana Pensiun PT. Krakatau Steel

telah mengembangkan kegiatan

pengendalian. Aktifitas pengendalian

yang sudah diterapkan oleh Dana

Pensiun PT. Krakatau Steel meliputi

pemisahan tugas, pengendalian atas

akses, pengendalian pemrosesan

informasi dan tinjauan kinerja.

No. Prinsip Hasil

Analisis

Alasan

Namun pada pemisahan tugas masih

terdapat kekurangan pada divisi

administrasi dan umum.

2. Mengembangkan control

umum atas teknologi

Kurang Perusahaan sudah mengembangkan

aktivitas pengendalian dengan

adanya pemanfaatan teknologi yaitu

Sistem Informasi Dana Pensiun

(SIDPA), sistem ini dapat

memberikan pelayanan sebaik

mungkin kepada peserta program

manfaat pasti. Namun Sistem

Informasi Dana Pensiun ini belum

terintegrasi dengan sistem yang ada

pada PT. Krakatau Steel selaku

pendiri guna untuk mempemudah

proses pengelolaan program manfaat

pasti.

3. Merinci kedalam

kebijakan dan prosedur

Baik Kebijakan yang ditetapkan sudah

dijabarkan dengan baik dalam

peraturan-peraturan yang tertuang

dalam prosedur pengelolaan sumber

daya manusia. Job description setiap

jabatan dan prosedur terkait

pengirman juga sudah ada dan

tertulis.

Tabel 4.7 Analisis Pemantauan

No. Prinsip Hasil

Analisis

Alasan

1. Evaluasi berkelanjutan

dan evaluasi terpisah

Baik Data-data karyawan yang akan

pensiun diperoleh dari PT. Krakatau

Steel selaku pendiri yang kemudian

diserahkan kepada Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel untuk diproses

menggunakan Sistem Informasi Dana

Pensiun (SIDPA) sehingga

membantu dalam memproses data

menjadi informasi yang relevan

terkait untuk tujuan pencatatan dan

pembayaran manfaat pasti kepada

peserta.

2. Melaporkan dan

menindak lanjuti

kekurangan

Baik Setiap saran atau keluhan terkait

pengendalian baik dari hasil evaluasi

kinerja atau hasil audit oleh satuan

pengawas internal akan dilaporkan

kepada manajemen dan dilakukan

perbaikan sebagai tindak lanjut dan

diawasi secara berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Dana Pensiun PT.

Krakatau Steel tentang analisis pengendalian internal dalam pengelolaan program

manfaat pasti, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal yang

telah diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sebagai berikut:

1. Keterlambatan penerimaan gaji pada karyawan yang telah berhenti atau

pensiunan, dikarenakan beberapa data-data karyawan yang belum

diperbaharui seperti daftar susunan keluarga, buku rekening, copy surat

nikah, dan lainnya yang akan berpengaruh terhadap dokumen yang diterima

oleh Dana Pensiun PT. Krakatau Steel.

2. Sistem informasi pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sudah baik. Namun

pada pelaksanaannya Sistem Informasi Dana Pensiun selaku pengelola

program manfaat pasti masih belum terintegrasi dengan sistem informasi

yang ada pada PT. Krakatau Steel selaku pemberi kerja, sehingga dapat

menimbulkan keterlambatan pembayaran manfaat pasti kepada peserta.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan berdasarkan data-data dan

bukti-bukti yang diperoleh selama kegiatan penelitian. Akan tetapi terdapat

keterbatasan dalam pelaksanaan yakni:

Pada saat dilapangan, peneliti mendapatkan kesulitan dalam memperoleh

data-data lebih yang ada pada sistem informasi dana pensiun baik dari staf ataupun

pimpinan dikarenakan beberapa alasan, seperti menjaga kerahasiaan data-data atau

informasi penting yang ada pada dana pensiun PT. Krakatau Steel.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan

saran terkait sistem pengendalian internal dalam pengelolaan program manfaat pasti

pada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel antara lain:

1. Sebaiknya data-data karyawan yang akan memasuki masa pensiun dikirim

tepat waktu dan sudah diperbaharui seperti daftar susunan keluarga, buku

rekening, copy surat nikah, dan yang lainnya agar tidak terjadi

keterlambatan penerimaan gaji kepada peserta Dana Pensiun PT. Krakatau

Steel.

2. Sebaiknya sistem informasi Dana Pensiun dan sistem informasi PT.

Krakatau Steel dapat saling terintegrasi, sehingga Dana Pensiun selaku

pengelola dapat menjalankan prosedur pelayanan kepesertaan dengan

efektif.

Adapun saran untuk peneliti selajutnya adalah:

1. Mampu menjelaskan secara rinci data-data atau informasi tentang

pengelolaan program manfaat pasti yang ada pada sistem informasi dana

pensiun seperti iuran pensiun peserta, pembayaran manfaat pensiun,

pengembangan sumber daya manusia serta kegiatan yang lainnya secara

transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dana pensiun.

2. Mampu menjelaskan sistem pengendalian internal dana pensiun lebih

terperinci dengan melakukan wawancara kepada beberapa staf yang

berkontribusi dalam sistem pengendalian internal dana pensiun pada

program manfaat pasti.

3. Mampu memaparkan data-data terbaru agar dapat membedakan antara

sistem pengendalian internal yang lama dengan sistem pengendalian

internal yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A Hall, James. (2011). Sistem Informasi Akuntansi (edisi 4), Jakarta: Salemba Empat

Adelin, Vani & Fauzihardani Eka. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal,

Ketaaatan Pada Aturan Akuntansi Dan Kecenderungan Kecurangan

Terhadap Perilaku Tidak Etis. Journal WRA. Vol. 1. No. 2. Hal 259-276.

Anasthasia, Darmawan Nyoman A. Surya, Werastuti D. Nyoman. (2015). Analisis

Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri. Jurnal Akuntansi

Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 3. No.1. Hal: 1-10.

Arens, Alvin A. Elder, dan Beasley. (2011). Auditing dan Jasa Assurance.

Jakarta: Erlangga.

Arfah, Eka Ariaty (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap

Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja

Keuangan. (Studi Pada Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta di Kota

Bandung). Jurnal investasi. Vol.7. No. 2. Hal 137-153.

Arifiyani, Hesti A. & Sukirno. (2012). Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan

Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan (Studi

Kasus PT. Adi Satria Abadi Yogyakarta). Jurnal Nominal. Vol I No. I. Hal:

5-21.

ASABRI. (2017). Tabungan Hari Tua. Diakses dari

http://asabri.co.id/page/15/Program_Tabungan_Hari_Tua_(THT)

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

(2013). Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary.

Durham North Carolina. May 2013

Creswell, J.W. (2010). Research design: Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan

Mixed. (edisi terjemahan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta: PT. Pustaka

Pelajar.

Dewi, Sarita P. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan

Terhadap Kinerja Karyawan Spbu Yogyakarta (Studi Kasus Pada Spbu Anak

Cabang Perusahaan Rb.Group ). Jurnal Nominal. Vol I No. I. Hal: 1-22.

Gitayani, Windy T. & Darmawan, Nyoman A. & Purnamawati Gusti A. (2015).

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal (Spi) Dan

Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan Bagian

Akuntansi. Jurnal Akuntansi Universitas Ganesha. Vol 3 No 1. Hal: 1-11.

Hamel, Gary. (2013). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada

PT. Nusantara Surya Sakti. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3. Hal. 274-281.

Herawati, Tuti (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda

Cianjur). Journal Study & Accounting Research. Vol XI. No 1. Hal: 1-14.

Hidayat Mohammad T. & Rahayu Sri M. & Husaini Achmad. (2013). Analisis

Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam

Mendukung Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT. Cahaya Marta

Perkasa, Pamekasan). Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 6. No. 2. Hal: 1-8.

Kiranayanti Ida A. & Erawati Ni Made A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia,

Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Daerah. Journal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.

No. 2. Hal: 1290-1318.

Maryono. (2010). Perkembangan Akuntansi Dana Pensiun Pemberi Kerja Pada Dana

Pensiun SINT CAROLUS. Skripsi. Universitas Kristen Krida Wacana:

Jakarta.

Meilani, T. (2015). Sistem Pengelolaan Dana Pensin Pada PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk. Skripsi. Jakarta: Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Muzamil, Mohammad. (2015). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penyaluran Kredit Pada Bri Kota Samarinda (Studi Kasus Di Bri Kcp Unit

Karang Paci Samarinda). Journal Ilmu Administrasi Bisnis. Vol. 3. No.3.

Hal: 661-674.

Nena, Agustina F. (2015). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Dalam

Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pendapatan Di Rumah Sakit

Hermana-Lembean. Jurnal Emba. Vol.3 No.4. Hal: 117-129.

Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan

Bahasa. Surakarta.

Nussy, A. (2014). Analisis Penerapan PSAK No 18 Mengenai Akuntansi Dana

Pensiun pada PT Taspen Cabang Manado. Jurnal EMBA. Vol 2 No 4. Hal :

444-453.

O’Brien & Marakas. (2013). Management Information Systems. Sixteenth Edition.

New York: McGraw-Hill/Irwin.

Pakadang, Desi. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria Di Tomohon. Jurnal

Emba. Vol.1 No. 4. Hal: 213-223.

Puspitasari, Lusiana & Poputra, Agus T. (2016). Evaluasi Penerapan Standar

Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program

Manfaat Purnakarya Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Jurnal

Emba. Vol.4 No. 1. Hal: 231-241.

Putri, Gracia M. & Nangoi Grace & Alexander Stanly. (2018). Analisis Sistem Dan

Prosedur Pengadaan Kas Dan Pembayaran Dana Pensiun Pada Pt. Pos

Indonesia Cabang Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol 13

No 2. Hal: 486-495.

Romney, Marshall B., and Paul Steinbart. (2014). Sistem Informasi Akuntansi (edisi

13), Jakarta: Salemba Empat.

Saefuloh, Asep Ahmad dkk. (2015). Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor

Korporasi. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol. 6 No 1. Hal: 77-96

Sari, Tabita Dian. (2012). Evaluasi Pengendalian Internal Utang Usaha Di PT. Tiga

Pilar Logistik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol 1 No 1. Hal: 108-

111

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif

dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Susanto, Azhar. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.

Wiradana, I Gede. & Sulindawati, Ni Luh. & Admadja, Anantawikrama T. (2015).

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian

Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (Studi Empiris Lembaga Perkreditan

Desa Poh Bergong). Jurnal Akuntansi Universitas Ganesha. Vol 3 No 1. Hal:

1-11.

Yasmita, Y.A. (2012). Peran Pengendalian Internal Pada Audit Sistem Informasi

Dalam Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi. Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Akuntansi. Vol 1 No 3. Hal: 95-97

Yudanto, H. (2016). Pendanaan Dana Pensiun Program Manfaat Pasti (Studi Kasus

Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta). Skripsi. Surakarta:

Program Studi Akuntasi Universtas Muhammadiyah Surakarta.

Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun

Berdasarkan Prinsip Syariah. Jurnal Media Komunikasi Sosial Keagamaan.

Vol. 17 No 2. Hal: 221-239.

_____. Peraturan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel Tahun 2009.

_____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2015.

_____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017.

_____. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah.

_____. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun.

_____. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2015.

_____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

______.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRAK ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM ...

Documents

Transcript of ABSTRAK ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM ...