PENGANTAR REDAKSI - DPR · 2021. 3. 25. · aat ini, DPR RI bersama pemerintah berupaya...

w w w . d p r . g o . i d

Ikuti Akun Media Sosial DPR RIFollow, Like & Subscribe

[email protected]

PENGANTAR REDAKSI

PENGAWAS UMUMPimpinan DPR RI

KETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAHDra. Damayanti , M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSIDrs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSISugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTURErman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S. Ikom,

Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTOM. Andri Nurdiansyah

Sekretaris RedaksiGuntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSIRizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal,

S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum

Alaydrus

FOTOGRAFERPrima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R.

Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,Geraldi Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIASupian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya,

Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFISTiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASISuhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITANDjoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFISDito Sugito

PHOTOGRAFER ARTFriederick Munchen

IT MEDIA DIGITALMuhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSIEko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASISiti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna,

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana PuspitaTelp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected]

DPR RI DPR RI@DPR_RI@DPR_RI

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Saat ini, DPR RI bersama pemerintah berupaya menyempurnakan konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Konsep ini sebagai upaya untuk membentuk sumber daya manusia dengan profil yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, yang disebut Pelajar Pancasila. Untuk itu, di edisi 194 ini, tim redaksi Majalah Parlementaria

mengangkat tema "Jalan Mewujudkan Generasi Berperadaban". Dimana, dalam PJP 2020-2035 sistem pendidikan diharapkan mengacu pada pembangunan kompetensi melalui program Merdeka Belajar. Perubahan pendidikan ini menyasar pada lima aspek, yakni transformasi ekosistem, guru, pedagogik, kurikulum dan sistem penilaian. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan, poin penting dalam pembahasan PJP adalah merdeka belajar. Yang isinya mengurangi hal-hal yang tidak penting yang diterima anak-anak. Memerdekakan pola pikir anak-anak supaya lebih aware kepada lingkungan, dan menuntut partisipasi tambahan dari masyarakat dan keluarga lebih banyak. Pada Rubrik Pengawasan, tim redaksi membahas terkait kerusakan lingkungan. Di sini, dituntut ketegasan regulasi yang tanpa kompromi menindak tegas segala aktivitas yang terindikasi merusak lingkungan. Kemudian di Rubrik Anggaran, diiturunkan berita tentang suntikan modal

negara kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Dari dukungan tersebut,

diharapkan investasi di Indonesia turut terdongkrak. Selanjutnya di Rubrik

Legislasi mengulas tentang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai

payung hukum bagi "Kaum Sarinah"

Masih banyak lagi yang disajikan Tim Redaksi Parlementaria seperti rubrik Sorotan, Liputan Khusus, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

ILUSTRASI COVER: CHEEDAR

70

8 20

54

EDISI 194 • TH. 2021

PROLOGJalan Mewujudkan Generasi BerperadabanLAPORAN UTAMAMendidik Manusia Indonesia BerperadabanSinkronisasi Kebijakan Jadi UtamaOrientasi Pendidikan Indonesia Harus DiperjelasUpaya Mentransformasikan Pendidikan IndonesiaSUMBANG SARANTenggelamnya Transformasi Pendidikan Indonesia : Analisis Kritis Peta Jalan Pendidikan 2020 - 2035PENGAWASANPerlu Regulasi Tegas Atasi Kerusakan Lingkungan HidupANGGARANSuntikan Modal Negara Kepada LPI Harus Dongkrak InvestasiLEGISLASIDPR Terus Perjuangankan Payung Hukum Untuk Lindungi PRTFOTO BERITAPROFILSyarief Abdullah Alkadrie : Meniti Karir Politik Dari Desa KUNKER

SOROTANGeNose C-19 Jangan Sebatas Pilot ProjectLIPUTAN KHUSUSKorupsi Ancam Agenda Pembangunan BerkelanjutanDAPILTOKOHTirto Andayanto : "Hargai Proses Panjang di Balik Karya Indah Fotografi"PERNIKTingkatkan Kapasitas, Badan Keahlian Jalin Kerja Sama Akademik PARLEMEN DUNIA:Parlemen Uzbekistan : Oliy Majlis KIAT SEHATTetap Fit Saat PandemiWISATAKawah Ratu : Lanskap Eksotis di Kawasan Hutan HujanHOBIAdrian Jopie Paruntu : Hobi yang Jadi PrestasiPOJOK PARLEArus Listrik Sering Padam, Virus dalam Vaksin Hidup lagi?

54

56

5868

70

72

74

76

78

79

4

810121416

18

20

22

2426

30

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 3

D A F T A R I S I

Jalan Mewujudkan

Generasi Berperadaban

DPR RI mendorong PJP 2020 - 2035 sebagai

landasan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna

Jalan Mewujudkan

Generasi Berperadaban

P R O L O G

SALAH satu target utama dalam konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 adalah membentuk sumber daya manusia dengan profil

yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, yang disebut Pelajar Pancasila. Target tersebut dibidik dengan menerapkan sistem pendidikan yang mengacu pada pembangunan kompetensi melalui program Merdeka Belajar. Perubahan pendidikan ini menyasar pada lima aspek, yakni transformasi ekosistem, guru, pedagogik, kurikulum dan sistem penilaian.

Secara teoritik, gagasan besar mengenai PJP harus memuat landasan berpikir dari beragam sisi, mulai dari aspek sosiologis, yuridis, hingga filosofis. Dengan adanya landasan berpikir tersebut, akan semakin memperkuat PJP, sebagai produk rumusan Visi Negara bukan sekadar Visi Pemerintah.

PJP juga diharapkan menjadi panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, memotret kondisi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh, menetapkan arah yang dituju dalam penyelenggaraan pendidikan, dan menyusun kebijakan strategi bidang pendidikan.

Oleh sebab itu proses revisi UU Sisdiknas sekaligus penyusunan PJP harus bersinergi, kolaboratif, dan partisipatif yang melibatkan berbagai lapisan pemangku kebijakan, organisasi masyarakat, akademisi, dan lembaga terkait, tanpa membangun partisipasi, sinergi, dan kolaborasi, maka proses yang sedang berjalan tidak holistis dan komprehensif.

Menurut Komisi X DPR RI dalam konsep revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan menggabungkan seluruh fragmen dari regulasi pendidikan yang sudah ada. Revisi UU Sisdiknas juga merupakan salah satu bagian dari peta jalan pendidikan hingga tahun 2035 yang tengah digodok.

Komisi X juga mendesak Kemendikbud agar membuat kajian prioritas penyusunan PJP sebagai pendahuluan dalam rencana revisi UU Sisdiknas. Kajian ini sangat krusial karena arah pra konsep PJP masih dianggap belum jelas, terutama jika diperhatikan dari sudut pandang ekonomi dan perkembangan industri strategis Indonesia. Tanpa arah yang jelas, PJP ini nantinya akan menjadi tumpang tindih dengan kebijakan pendidikan lainnya.

Karena tantangan Indonesia di sektor pendidikan saat ini adalah memperbaiki sistem pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya, sejarah, nilai bangsa dan kebutuhan masa depan seperti SDM yang melek teknologi dan tanggap perubahan. Urgensi untuk memperbaiki sistem pendidikan menjadi sangat penting tatkala mengingat kegagalan pendidikan bisa memperbesar risiko, tidak hanya membuat bangsa terpuruk secara ekonomi dan sosial, akan tetapi juga mengancam eksistensi bangsa.

Kondisi ini semakin dipersulit dengan pandemi Covid-19, revolusi industri 4.0, dan tantangan global yang dinamis. Akan tetapi, sektor pendidikan tetap harus memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk pembangunan negara. Tidak hanya itu saja, kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tetap menjadi pokok. Isu pendidikan seperti pemenuhan layanan pendidikan yang bermutu, unggul, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat tentu masih menjadi agenda penting bagi pemangku kebijakan dan masyarakat Indonesia.

Untuk membangun sistem pendidikan yang tanggap terhadap perubahan zaman, pemerintah perlu membuat kurikulum yang adaptif sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Misalnya saja, pada masa pandemi seperti saat ini, kurikulum yang adaptif diperlukan sehingga apabila di kemudian hari menghadapi kondisi yang extraordinary, sistem pendidikan nasional bisa lebih antisipatif dalam menghadapinya. l tim/er


P R O L O G

Mendidik Manusia Indonesia Berperadaban

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan eksternal berupa hadirnya revolusi industri 4.0 yang bertumpu

pada cyber-physical system, dengan didukung oleh kemajuan teknologi, basis informasi, pengetahuan, inovasi, dan jejaring, yang menandai era penegasan munculnya abad kreatif.

Tantangan lainnya yang bersifat internal, berupa gejala melemahnya mentalitas anak-anak bangsa sebagai dampak maraknya simpul informasi dari media sosial. Menghadapi tantangan itu semua tentu harus diimbangi dengan pendidikan yang bermutu supaya dapat menjamin tumbuh kembangnya SDM yang

berkualitas, yang bisa

Konsep ini seyogyanya mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum saat ini begitu padat sehingga menutup petualangan. Di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghapal.

Setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai

Pentingnya suatu negara memiliki SDM unggul merupakan solusi dalam menyelesaikan per-masalah bangsa. SDM unggul yang dikehendaki negara merupakan kapital intelektual yang

memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, serta siap menghadapi era globalisasi.

bertindak cepat, tepat, dan mampu beradaptasi dengan baik dalam mengantisipasi sekaligus mengatasi dampak negatif dari gelombang perubahan besar tersebut.

Demi menjawab tantangan zaman, para pemangku kepentingan berjibaku merumuskan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan, bahwa poin penting dalam pembahasan Peta Jalan Pendidikan (PJP) adalah merdeka belajar. “Yang isinya mengurangi hal-hal yang tidak penting yang diterima anak-anak. Memerdekakan pikir anak-anak supaya lebih aware kepada lingkungan, dan menuntut partisipasi tambahan dari masyarakat dan keluarga lebih banyak,” papar Agustina dalam kesempatan wawancara dengan Parlementaria, akhir Februari lalu.

Dalam konsep merdeka belajar, diharapkan potensi anak tidak hanya diukur dari hasil ujian semata.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto : Jaka/nvl

PARLEMENTARIA EDISI 194 TH. 20218

L A P O R A N U T A M A

prinsip dasar birokrasi. Dalam kurikulum pendidikan seharusnya setiap murid terinspirasi, tetapi nyatanya peserta didik tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi.

Kemendikbud, selaku leading

sector pendidikan nasional berperan penting dalam mewujudkan kualitas SDM Indonesia, menindaklanjutinya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penting, di antaranya kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”, yang digulirkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

“Satu hal yang pasti saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia,” mengacu pada kutipan dari isi pidato yang disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2019 lalu.

Agustina Wilujeng juga mengungkapkan bahwa Komisi X telah membentuk Panitia Kerja (Panja) yang membahas tentang PJP. Namun timbul persoalan yang harus dijawab oleh DPR dan pemerintah. PJP ini akan dijadikan produk hukum yang

seperti apa. Apakah sebagai dasar pembentukan undang-undang, atau menjadi Keputusan Presiden?

“Rekomendasi belum selesai, butuh satu kali masa sidang lagi untuk menyelaraskan semua pendapat masyarakat. Masalah pokoknya dalam peta jalan pendidikan itu produk hukum apa, sebelum kita bicara isi, untuk menjalankan anggaran negara harus ada dasar hukumnya,” jelas Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu di lain sisi, Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menegaskan bahwa pendidikan nasional harus bertujuan mendidik manusia yang berperadaban. Menurutnya peradaban Indonesia yang paling dasar adalah menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari bertakwa itu, menurut Zainuddin, akan melahirkan manusia-manusia yang berakhlak. Dari orang yg beriman dan bertakwa, kemudian manusia terdorong mengejar ilmu yang

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki. Foto : Jaka/nvl

seluas-luasnya, karena iman tanpa ilmu dunia akan menjadi gelap, dunia tanpa ilmu akan tersesat.

“Oleh karena itu background iman dan takwa ini sebagai akar kebudayaan bangsa yang harus diperkuat dan itu harus menjadi narasi yang kuat di peta jalan. Sejauh ini konsep peta jalan yang berbentuk power point itu belum tereksplorasi dengan baik, oleh karena itu kita mendorong agar Kementerian Pendidikan serius menangani peta jalan pendidikan,” jelas Politisi dari Fraksi PAN ini.

Di samping itu diskusi mengenai masyarakat berperadaban sering dikaitkan dengan urbanisasi dan perkotaan, karena dalam sejarah peradaban-peradaban besar yang ada di dunia, selalu berbasis di kota-kota besar sebagai pusat kehidupan sosial politik masyarakatnya, yang kemudian mempengaruhi wilayah-wilayah sekelilingnya, dan juga karakteristik dasar peradaban lebih cepat diamati dan ditemui dalam kehidupan masyarakat yang berbasis kota.l eko/er

BACKGROUND IMAN DAN TAKWA INI SEBAGAI AKAR KEBUDAYAAN BANGSA YANG HARUS DIPERKUAT DAN ITU HARUS MENJADI NARASI YANG KUAT DI PETA JALAN.



Sinkronisasi Kebijakan Jadi UtamaSemangat disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) berawal dari keinginan pemerintah untuk memberikan lan-dasan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi-makna.

Tidak hanya sebagai landasan, pemerintah juga ingin memberdayakan seluruh stakeholder sekaligus

masyarakat untuk turut berperan dalam pengendalian mutu layanan pendidikan.

AKAN tetapi, selama hampir 18 tahun, UU Sisdiknas belum mampu menjawab berbagai isu krusial yang mendasar dalam pendidikan nasional. Jika diperhatikan, di dalam beberapa pasal dan ayat UU Sisdiknas ada

kecenderungan saling tumpang tindih. Sebagai contoh, tentang penerapan

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di beberapa sekolah unggulan Indonesia. Adanya RSBI dan SBI menciptakan kasta dalam layanan pendidikan. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan anak-anak di Indonesia semakin sulit memperoleh hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam UU Sisdiknas Pasal 50 ayat 3 SBI dan RSBI disebutkan, pemerintah

dan/atau pemerintah daerah dapat menyelenggarakan

satuan pendidikan yang

bertaraf internasional. Namun kebijakan ini bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta pasal 11 ayat 1 tentang layanan pendidikan bagi setiap warga negara dilaksanakan tanpa diskriminasi.

Akibat tumpang tindih tersebut, DPR RI bersama pemerintah berencana akan merevisi UU Sisdiknas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024. Proses revisi ini tentu harus diiringi dengan penetapan rencana pendidikan jangka panjang yang jelas dan terarah.

Oleh karena itu, Komisi X DPR RI mengusulkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Induk Pendidikan. Namun pemerintah melalui Kemendikbud menanggapi dengan usulan pembentukan PJP 2020-2035.

Di dalam Panja PJP Komisi X DPR RI bersama pemerintah, sinkronisasi PJP 2020-2035 dengan revisi UU Sisdiknas masih menjadi perdebatan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak Kemendikbud untuk segera memberikan kajian singkat.

“Kami (Panja PJP Komisi X DPR RI, red) mendesak Kemendikbud RI untuk segera membuat kajian singkat kepada Komisi X DPR RI soal prioritas penyusunan PJP ini terlebih dahulu sebelum revisi UU Sisdiknas, atau sebaliknya. Hasil kajian paling lama diserahkan kepada kami dalam waktu seminggu setelah rekomendasi panja PJP diterima Kemendikbud RI,” terang politisi Fraksi PKB itu kepada Parlementaria.

Senada dengan Syaiful, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan antara UU Sisdiknas dengan PJP, perlu saling menyesuaikan dan selaras. Ia pun menyoroti soal kebijakan wajib belajar yang perlu diperbaharui. Menurutnya, akan lebih baik jika wajib belajar

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/nvl



hingga Merauke masih jadi problematika.

Indonesia harus segera memperbaiki sistem pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya, sejarah, nilai bangsa dan kebutuhan pembangunan negara di masa depan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa, melek teknologi, dan adaptif, tentu harus diiringi dengan ketersedian infrastruktur yang memadai. Urgensi ini menjadi sangat penting tatkala mengingat bahwa kegagalan pendidikan berisiko membuat bangsa bisa terpuruk secara ekonomi dan sosial, serta juga mengancam eksistensi bangsa.

Sinkronisasi kebijakan terselenggara layanan pendidikan yang bermutu, unggul, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat tentu jadi agenda penting bagi pemangku kebijakan dan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, proses ini harus bersinergi, kolaboratif, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai lapisan seluruh stakeholder terkait.

Menurut Hetifah, tanpa membangun partisipasi, sinergi, dan kolaborasi, maka proses yang sedang berjalan tidak holistis dan komprehensif. “Ada hal-hal yang mungkin luput dari perspektif kita, namun ternyata krusial dan bisa mereka suarakan. Mereka harus terlibat aktif dan masukannya benar-benar didengar, karena mereka jugalah yang akan menentukan keberhasilannya,” saran wakil rakyat Kalimantan Timur tersebut.

Kemendikbud perlu serius dalam menjajaki proses ini. Mewujudkan transformasi pendidikan dengan kondisi kebutuhan daerah yang belum siap dari sisi kurikulum, kualitas pendidik, kesiapan infrastruktur maupun pengelolaannya tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. l ts/er

yang tadinya 9 tahun, menjadi 12 tahun. Kebijakan ini dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal.

“Di samping itu, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengarah kepada wajib belajar 12 tahun, seperti dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal. Wajib belajar 9 tahun tentu tidak relevan lagi apalagi dengan rencana PJP yang berorientasi masa depan,” jelas politisi Golkar itu dalam keterangan tertulisnya.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI bersama Kemendikbud pada 16 November 2020 lalu, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, penyusunan PJP akan diarahkan menjadi landasan revisi UU Sisdiknas. Kemudian, semua undang-undang yang terkait dengan pendidikan akan dipaketkan dalam satu sistem di dalam revisi UU Sisdiknas. Ia pun mengusulkan agar PJP ini nantinya dikukuhkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu sehingga bisa memperkuat selama pembahasan revisi UU Sisdiknas yang akan berlangsung.

Terkait dengan revisi UU Sisdiknas dan PJP 2020-2035, baik Syaiful maupun Hetifah sepakat bahwa kebijakan ini

belum mencerminkan visi negara secara jangka panjang. Maka, diperlukan penggabungan sejumlah regulasi pendidikan ke dalam UU Sisdiknas sekaligus disesuaikan dengan PJP supaya ke depannya, tidak ada lagi istilah ganti pemerintah, ganti kebijakan.

Komisi X DPR RI memahami niat baik Kemendikbud untuk mengejar ketertinggalan supaya pendidikan Indonesia di masa depan menjadi lebih adaptif. Namun, Hetifah memberi catatan agar penyusunan PJP harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Selain itu, Kemendikbud perlu memasukkan elemen spiritualitas dan jati diri bangsa, karena di dalam draf saat ini belum kentara.

Bangun Sinergi

Indonesia sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19, revolusi industri 4.0, dan tantangan global yang dinamis. Apapun kondisinya, sektor pendidikan tetap harus memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk pembangunan negara. Di sisi lain, menyediakan layanan pendidikan yang bermutu sekaligus merata dari Sabang

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/nvl

PEMERINTAH SUDAH MENGELUARKAN

BEBERAPA KEBIJAKAN YANG MENGARAH KEPADA WAJIB BELAJAR 12 TAHUN, SEPERTI DIKENAL DENGAN PENDIDIKAN MENENGAH

UNIVERSAL.



Orientasi Pendidikan Indonesia Harus Diperjelas

Presiden RI Joko Widodo pada Juni 2020 lalu menyampaikan agar pendidikan di tanah air lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pandangan tersebut disampai-kan dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan besar yang terjadi di dunia, khususnya yang berkaitan dengan disrupsi teknologi. Mulai dari penerapan otomatisasi, artificial intel-

ligence, hingga big data.

PERUBAHAN struktural ini tidak hanya terjadi dari sisi demografi dan sosial-ekonomi, tapi juga dari sektor pendidikan untuk membentuk

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul ke depannya. Terlebih, pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, mendorong adanya normalitas baru (new

normal), termasuk di sektor pendidikan.Salah satu strategi menghadapi

perubahan struktural tersebut adalah melalui penyusunan Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 yang sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah perlu memperjelas orientasi pendidikan di tanah air yang menjadi dasar dalam penyusunan PJP. Pasalnya, menurut Fikri, selama tiga kali masa sidang hingga kini, pemerintah melalui Kemendikbud dinilai masih menyusun PJP dalam kerangka teknokratis, top-down, serta tanpa ruang partisipatif memadai dari masyarakat dan stakeholder terkait.

“Peta Jalan Pendidikan ini jangan sampai hanya bisa dilaksanakan di kota saja, di desa tidak bisa dijalankan. Jadi di desa bisa dijalankan, di kota juga bisa dijalankan, bahkan di daerah 3T sekalipun tetap bisa dilaksanakan. Dari Sabang sampai Merauke,” jelas Fikri kepada Parlementaria.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : Jaka/nvl



Dalam catatan rapat di Komisi X, pembahasan terkait PJP, khususnya terkait Merdeka Belajar dan Pembelajaran Jarak Jauh, sudah berlangsung sejak Agustus 2020 (Masa Sidang I tahun sidang 2020-2021). Saat itu, Komisi X membentuk Panja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam rangka evaluasi penggunaan teknologi daring sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga, PJJ dan Kampus Merdeka, pada gilirannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembahasan di Panja Peta Jalan Pendidikan pada November 2020.

Meskipun telah berlangsung selama tiga kali masa sidang, Fikri menegaskan, Komisi X tetap meminta Kemendikbud memperdalam pembahasan PJP dengan beberapa catatan. Secara teoritik, gagasan besar mengenai PJP, jelas Fikri, harus pula memuat landasan berpikir dari beragam sisi, mulai dari aspek sosiologis, yuridis, hingga filosofis.

Dengan adanya landasan berpikir tersebut, akan semakin memperkuat PJP sebagai sebuah produk rumusan visi negara bukan sekadar visi pemerintah.

“PJP harus dilengkapi juga dengan naskah akademik, dasar filosofinya seperti apa, sosiologisnya seperti apa, dan sebagainya. Ini tidak bisa hanya disampaikan dengan power-point. Ya, harus ada naskah akademiknya. Paparan dalam bentuk power-point boleh disampaikan agar mudah, tapi jangan

hanya sampai di situ,” jelas Politisi PKS itu.

Dari sisi legislasi, dengan berpedoman sebagai visi negara, maka dokumen kebijakan PJP harus berpijak pada konstitusi dan UU terkait. Pijakan konstitusi yang dimaksud Fikri adalah UUD 1945 (Pasal 31) dan ruh Pancasila, yaitu menekankan pada sisi Iman dan Takwa. Selain itu, PJP juga harus menaati prinsip-prinsip asas perencanaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam UU tersebut, asas perencanaan memiliki lima pendekatan: top-down, bottom-up, partisipatif, politik, dan teknokratik.

Dari sisi terminologis, Fikri menyebutkan salah satu contoh pembahasan PJP yang cenderung kurang partisipatif adalah saat menentukan beberapa karakter SDM unggul yang terangkum dalam Visi Pendidikan 2035. Dua di antara yang menjadi sorotan dari banyak pakar adalah istilah Berakhlak Mulia dan Kebhinnekaan Global. Istilah ‘Berakhlak Mulia’ menjadi sorotan sebab menghilangkan istilah ‘Iman dan Takwa’, juga tidak ada istilah ‘Tunggal Ika’ dalam ‘Kebhinnekaan Global’.

“Maka, pada paparan selanjutnya, ‘Iman dan Takwa’ ditambahkan. Tapi paparan awal seperti ini. Kebhinnekaan Global ini juga. Kalau kita istilahnya ‘Bhinneka Tunggal Ika’. Tidak ada ‘Bhinneka Global’. Kita itu, Unity in

Diversity. Kalau hanya ‘Kebhinnekaan’ saja itu namanya liberal dan tidak jelas,” ujar wakil rakyat dapil Jawa Tengah IX ini.

Dari sisi output, Fikri menilai terdapat kesalahan dalam melakukan benchmarking pendidikan di Indonesia dengan negara maju, seperti Jerman, Tiongkok, dan Singapura. Menurut Fikri, visi pendidikan di Jerman, justru melibatkan banyak unsur kementerian maupun lembaga, yang tidak hanya berasal dari Kementerian Pendidikan tapi juga Kementerian Perdagangan dan Industri di negara tersebut serta asosiasi swasta lainnya. Sehingga, kurikulum

serta kompetensi yang dipelajari disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Jika output PJP berfokus pada penciptaan lulusan vokasi yang lebih menekankan kompetensi praktis, maka harus ada link and match

dunia pendidikan dan dunia industri. Fikri menegaskan, penyelenggara sekolah vokasi di Jerman bukan hanya pemerintah, namun juga melibatkan sektor swasta seperti KADIN di Indonesia dalam penyusunan kurikulumnya.

Sehingga, tambah Fikri, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah seperti ini akan turut pula menentukan kualitas serta kuantitas jumlah lulusan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan kata lain, bonus demografi usia produktif tidak akan menghasilkan dampak negatif seperti pengangguran, baik di desa maupun kota. Dikarenakan, jumlah angkatan kerja berbanding lurus dengan kesempatan kerja sesuai dengan permintaan pasar.

Oleh karena itu, Fikri menegaskan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 harus memiliki orientasi yang jelas, terutama terkait time frame dan output yang ingin dihasilkan. Komisi X berharap time

frame kebijakan tersebut tidak sebatas lima belas tahun, tapi didesain jangka panjang dalam kurun waktu 20-25 tahun dalam bentuk rencana induk.

Dengan time frame yang lebih panjang, maka dokumen kebijakan ini akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, betapapun silih bergantinya pemerintahan di tanah air. Selain itu, juga dapat menjadi acuan utama dalam melakukan revisi Undang-Undang terkait dengan pendidikan, misalnya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

“Jadi kesimpulannya, supaya pendidikan kita orientasinya apakah mau fokus ke akademik saja, atau vokasi, atau profesi? atau memenuhi kebutuhan prestasi atau pabrik, perusahaan, atau kewirausahaan? Ini tentu harus ada frame yang jelas dan tidak dalam waktu yang pendek,” tutup Fikri. l rdn/er

PJP HARUS DILENGKAPI JUGA DENGAN NASKAH AKADEMIK, DASAR FILOSOFINYA SEPERTI APA, SOSIOLOGISNYA SEPERTI APA, DAN SEBAGAINYA



Upaya Mentransformasikan Pendidikan Indonesia

BERAGAM tantangan mulai dari kondisi demografi hingga dampak pandemi Covid-19 mendesak Indonesia untuk

mengambil keputusan tidak hanya berlaku secara periodik, namun yang berjangka panjang sehingga Indonesia mampu fokus untuk mencapai target yang diharapkan negara dalam ranah pendidikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah memandang kehadiran PJP menjadi hal yang urgen, karena diharapkan dapat menjadi panduan

DPR RI bersama pemerintah sedang berkolaborasi merumuskan PJP 2020-2035 guna menciptakan masyarakat Indonesia yang berdaya di masa mendatang dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu bersaing di tingkat dunia.

dalam melakukan transformasi pendidikan di Indonesia.

“Mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dapat merujuk pada PJP dalam menyelenggarakan pendidikan. Karena bersifat jangka panjang, adanya PJP

memungkinkan pemerintah lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan di bidang pendidikan,” ujar Himma dalam keterangan yang diterima Parlementaria, Kamis (25/2).

Mengingat pentingnya PJP yang diharapkan menjadi panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, Himma menjelaskan PJP setidaknya perlu mencakup minimal tiga hal, yakni memotret kondisi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh, menetapkan arah yang dituju dalam penyelenggaraan pendidikan, dan menyusun kebijakan strategi bidang pendidikan untuk mencapai tujuan.

PJP yang ke depannya akan menjadi rujukan dalam pendidikan, seyogyanya memuat berbagai hal terkait pendidikan dan penyelenggaraannya di Indonesia secara kompeherensif. Namun, Komisi X DPR masih menemukan banyak

celah dalam PJP ini, sehingga Kemendikbud perlu memuat dan

memotret secara menyeluruh tentang kondisi pendidikan



dan kebutuhan di Indonesia.Himma menjelaskan kekurangan

dalam konsep PJP yang diajukan Kemendikbud seperti dalam pelayanan pendidikan, tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan, dan kurikulum. pada pelayanan pendidikan, perhatian terhadap penyandang disabilitas, skema pelayanan yang adil dan setara antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, aturan tentang penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal yang masih dibutuhkan oleh masyarakat, serta skema kerja sama pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama masih belum ada.

Dalam hal kebutuhan tenaga pendidik, belum terdapat aturan lengkap mengenai skema kebutuhan tenaga pendidik setiap tahunnya. Salah satunya seperti penyelesaian masalah guru honorer saja masih berlarut-larut. Sehingga strategi peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru perlu dirinci lebih lanjut.

Dalam bidang infrastruktur pendidikan, belum ada skema pemenuhan kebutuhan infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang adil dan merata. Himma menilai infrastruktur pendidikan dan SDM di setiap daerah masih berbeda-beda dan disparitasnya cukup tinggi, sehingga perlu memuat hal mengenai penanganan infrastruktur pendidikan guna meminimalisir kesenjangan SDM.

“Saya memandang PJP belum detail membahas terkait pemetaan akses dan infrastruktur pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai sebuah peta jalan, potret objektif terkait akses dan infrastruktur pendidikan di Indonesia dan bagaimana strategi untuk meningkatkan akses

dan memperbaiki infrastruktur pendidikan harus tersedia,” ungkap politisi asal DKI Jakarta.

Mengenai kurikulum pendidikan, belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana strategi dalam mencapai tujuan pendidikan. Misalnya saja dalam pendidikan karakter, alat evaluasinya sudah dibuat Kemendikbud melalui survei karakter, namun bagaimana strategi pendidikan dalam menanamkan karakter belum lengkap, terutama belum memuat pendidikan karakter berdasarkan agama dan budaya.

Himma menegaskan, dalam upaya membentuk karakter sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dan UU Sisdiknas tersebut, kurikulum perlu menekankan antara lain pentingnya mata pelajaran agama dan mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan

Bangsa (PSBB) dalam kurikulum nasional kita agar terbentuk karakter peserta didik yang religius dan berjati diri bangsa.

“Untuk membangun sistem pendidikan yang tanggap terhadap perubahan zaman, pemerintah perlu membuat kurikulum yang adaptif sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Misalnya saja, pada masa pandemi seperti saat ini, kurikulum yang adaptif diperlukan sehingga apabila di kemudian hari menghadapi kondisi yang extraordinary, sistem pendidikan kita bisa lebih antisipatif dalam menghadapinya,” terang Politisi Partai Gerindra.

Selain itu, beberapa tokoh memandang PJP yang disampaikan Kemendikbud berkiblat pada pendidikan barat. Menurut Himma, pandangan tersebut muncul karena fokus pemerintah masih pada hilir dan belum pada hulunya, sehingga PJP yang diajukan pemerintah lebih memperhatikan pada hasil yang telah dicapai oleh negara-negara maju di dunia yang kebanyakan ada di barat.

Maka dari itu, Himma menjelaskan bahwa PJP ini harus dipahami secara filosofis, sosiologis, geografis, demografis, dan budaya sehingga pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, penyertaan naskah akademik dalam PJP menjadi penting karena masalah, arah, dan strategi penyelenggaraan pendidikan harus dianalisis secara lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Dengan demikian, rencana pemerintah menerapkan best

practice pendidikan pada negara maju tetap dapat mempertimbangkan kebutuhan nasional, lokal, dan keberagaman di Indonesia. Untuk itu kelengkapan PJP berupa naskah akademik diperlukan,” imbuhnya. l hal/er

MULAI DARI PEMERINTAH PUSAT SAMPAI PEMERINTAH DAERAH DAPAT MERUJUK PADA PJP DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN. KARENA BERSIFAT JANGKA PANJANG, ADANYA PJP MEMUNGKINKAN PEMERINTAH LEBIH KONSISTEN DALAM MENJALANKAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN,



Tenggelamnya Tranformasi Pendidikan Indonesia: ANALISIS KRITIS PETA JALAN PENDIDIKAN 2020-2035Oleh Yuli RahmawatiDosen Universitas Negeri Jakarta

Peta jalan pendidikan Indonesia yang diluncurkan Kemendikbud menuai banyak kritik, baik dalam sudut pandang

dokumen dengan berbagai landasan, istilah “peta jalan”, serta jangka waktu 2035. Dokumen yang disajikan dalam bentuk PowerPoint tanpa naskah akademik dengan berbagai analisis kondisi, konsep, dan terminologi seperti bagian-bagian terpisah yang belum komprehensif. Beberapa hal yang saya analisis, awalnya terpukau dengan tujuan mulia manusia Pancasila namun tertegun ketika segala sesuatu diarahkan ke pemenuhan kebutuhan pasar dan keselarasan teknologi.

PROFIL MANUSIA INDONESIA: IDENTITAS BANGSA

Profil manusia Indonesia sebagai identitas bangsa merupakan acuan rancangan grand design pendidikan. Sekalipun peta jalan pendidikan belum menggambarkan grand design ataupun peta jalan dengan tahapan-tahapan target strategi pencapaian. Konsep manusia Indonesia seutuhnya baik dalam tujuan pendidikan nasional ataupun visi Indonesia 2045, serta framework Ki Hajar Dewantara seringkali diungkapkan sebagai acuan profil manusia Indonesia.

Hal ini selanjutnya menjadi visi Pendidikan Indonesia 2035 yang secara substantif adalah identitas bangsa yang terfokus pada akhlak, budaya, Pancasila, sebagai manusia

pembelajar yang unggul dengan kompetensi global. Profil ini membutuhkan transformasi pendidikan yang mendasar karena terkait dengan paradigma mendasar pada nilai-nilai yang dimiliki individu.

Rumusan ini mengharuskan seluruh komponen pendidikan berperan dalam membentuk individu yang memiliki identitas diri melalui pemahaman terhadap diri sendiri; hubungan dengan orang lain, alam dan masyarakat; merancang masa depan dan memiliki daya (empowered) dalam berperan aktif untuk perbaikan di masa depan. Namun, alur peta jalan pendidikan, khususnya analisis sistem Merdeka Belajar dan strategi pencapaian belum mencerminkan alur relevansi pencapaian profil yang diharapkan menjadi grand design pendidikan di Indonesia.

SISTEM PENDIDIKAN HOLISTIK DAN INTEGRATIF

Sistem pendidikan yang holistik dan integratif mencerminkan pengembangan kompetensi dalam berbagai aspek individu, yang dilakukan secara terintegrasi pada seluruh komponen pendidikan. Analisis

secara holistik setiap komponen dengan terfokus pada pencapaian profil diharapkan dapat digambarkan dalam peta jalan pendidikan.

Merdeka belajar yang dicanangkan sebagai sistem pendidikan pendidikan pada kategori ekosistem, guru, pedagogi, guru, dan sistem penilaian tidak mencerminkan framework mendasar untuk melakukan transformasi pendidikan, seperti belajar sepanjang hayat yang dicerminkan dalam APK, namun penjelasan pengembangan aspek kompetensi yang terkesan terpisah pada setiap jenjang pendidikan.

Konsep pembelajar sepanjang hayat diharapkan mencerminkan fleksibilitas dalam sistem pendidikan yang memberikan peluang dalam berbagai jenis pendidikan, mengakomodasi keragaman individu dan kondisi di Indonesia, seperti pendidikan informal, non-formal, pendidikan khusus dan layanan khusus. Platform pendidikan nasional berbasis teknologi sebagai salah satu strategi dalam sistem pendidikan merdeka belajar pada akhirnya terjebak pada hal-hal teknis dengan berbagai terminologi.


S U M B A N G S A R A N

TRANSFORMASI PENGELOLAAN DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN

Transformasi pengelolaan dan kelembagaan pendidikan tidak dapat dihindari untuk mengurai benang kusut permasalahan pendidikan. Sinkronisasi pusat-daerah serta swasta-negeri, tata kelola, dan manajemen mutu menjadi beberapa hal yang susbtansi. Pembahasan yang terfokus pada sekolah, khususnya konsep sekolah penggerak yang diharapkan menjadi katalis namun berdampak pada hal teknis dan pelabelan. Pembahasan detail tentang infrastruktur dan teknologi kurang mencerminkan analisis kondisi saat ini serta mengatasi dampak negatif termasuk identitas diri maupun bangsa.

Selanjutnya pengelolaan dan kelembagaan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi belum dikaji sebagai sebuah sistem pendidikan yang terintegrasi. Hal ini sangat terlihat pada pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi yang sangat terfokus pada pemenuhan pasar global.

Peta jalan pendidikan yang kurang mengangkat peran pendidikan tinggi sebagai pondasi pengembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan penelitian-penelitian yang membawa perubahan mendasar bagi bangsa dan dunia global. Pembekalan mahasiswa dalam menghadapi permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks serta multikultur, serta sebagai agen perubah menjadi bagian penting dalam proses pendidikan tinggi, yang tidak hanya terfokus pada sistem pemeringkatan global.

KURIKULUM DAN SISTEM PENILAIAN YANG ADAPTIF DAN PROGRESIF

Kurikulum yang adaptif dan progresif memberikan peluang pengembangan kompetensi esensial serta kompetensi global. Kurikulum yang adaptif dan progresif tercermin dalam muatan pengetahuan dan keterampilan esensial dan muatan pilihan, sehingga menjadi kurikulum yang fleksibel dengan adaptasi tinggi terhadap perubahan.

Selanjutnya kurikulum dipengaruhi berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga agama, yang tidak dapat dihindari mengakomodasi kepentingan tertentu. Globalisasi seringkali menjadi acuan utama, perlu kritisi, khususnya ketika kurikulum hanya untuk kebutuhan lapangan pekerjaan. Kurikulum sebagai kendaraan dalam pencapaian profil pada akhirnya berdampak terhadap sistem penilaian.

Asesmen Kompetensi Minimum yang dicanangkan terfokus pada literasi, survei karakter dan lingkungan belajar memerlukan relevansi dengan kurikulum dan pedagogi, sehingga diharapkan tidak hanya sebagai survei yang sifatnya dangkal dan tidak menggambarkan pencapaian kompetensi secara menyeluruh.

Hasil penilaian internasional (PISA, TIMSS, dll) yang seringkali diangkat sebagai gambaran pencapaian kompetensi, seharusnya tidak menjadi target utama dalam transformasi sistem pendidikan. Konsep penilaian yang menstimulasi proses pembelajaran terhadap siswa dan guru, tidak hanya terfokus pada hasil dan pemeringkatan. Sehingga seluruh komponen kurikulum, pedagogi, dan penilaian menjadi satu kesatuan untuk perbaikan proses yang berdampak terdampak pencapaian kompetensi lulusan.

GURU DAN PENDIDIKAN GURU TRANSFORMATIF

Guru seringkali dijadikan fokus dalam permasalahan pendidikan memerlukan transformasi mendasar. Perubahan pembelajaran yang fleksibel, tanpa batas telah menggeser peranan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Guru dan pendidikan guru yang transformatif terfokus pada perubahan paradigma yang mendasar dalam pengembangan identitas diri sebagai pendidik yang mengembangkan individu holistik.

Perubahan paradigma dalam peranan guru sebagai pengontrol (hard control) dan siswa dalam posisi pembelajar pasif (cold reason), menjadi tantangan dalam menstimulasi proses pembelajaran transformatif. Konsep guru penggerak yang dicanangkan yang diharapkan sebagai stimulasi, bukan hanya pembentukan inklusivitas golongan dengan label tertentu. Dua fokus upaya peningkatan kualitas guru yang dicanangkan pada peta jalan yaitu kesejahteraan dan penghargaan, bukanlah solusi permasalahan mendasar kualitas guru.

Pendidikan guru yang terkait revitalisasi lembaga dan tata kelola, kurikulum, serta sistem penilaian perlu ditransformasi. Sehingga pada akhirnya kompetensi guru transformatif dengan identitas diri sebagai pendidik dan manusia pembelajar berdampak terhadap kompetensi peserta didik yang holistik.

Pada akhirnya perlu dikaji kembali istilah dan konsep peta jalan atau grand

design pendidikan. Konsep-konsep dan framework yang disajikan belum terlihat koneksi antar bagian yang dapat diuraikan dalam naskah akademik. Peta jalan diharapkan menjadi pijakan masa depan pendidikan Indonesia yang tidak mudah berubah karena perubahan pemangku kebijakan. Pada akhirnya sangat diharapkan peta jalan pendidikan menjadi segmentasi yang komprehensif dan dapat dijadikan acuan transformasi pendidikan di Indonesia. l

KURIKULUM YANG ADAPTIF DAN PROGRESIF TERCERMIN DALAM MUATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN ESENSIAL DAN MUATAN PILIHAN, SEHINGGA MENJADI KURIKULUM YANG FLEKSIBEL DENGAN ADAPTASI TINGGI TERHADAP PERUBAHAN.


S U M B A N G S A R A N

Perlu Regulasi Tegas Atasi Kerusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang semakin rusak secara nyata telah dirasakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Di anta-ranya, belakangan ini seperti bencana-bencana alam yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan semakin marak terjadi. Kebakaran hutan yang kerap menimbulkan polutan asap setiap tahunnya, banjir yang semakin diterima publik sebagai kenormalan kondisi lingkungan, kekeringan, tanah longsor dan lain sebagainya yang masih saja terus terjadi hingga saat ini.

Tercatat, sebesar 70 persen kejadian bencana berdasarkan analisa data BNPB sangat erat kaitannya dengan semakin

berkurangnya kualitas dan kuantitas hutan dan lingkungan hidup. Tak hanya itu, semakin rusaknya kondisi lingkungan juga diiringi semakin bertambahnya konflik-konflik agraria. Terlebih, fakta di lapangan sering mengungkap tentang munculnya konflik-konflik di suatu wilayah tanpa adanya penyelesaian fundamental.

Kondisi ini tentu memerlukan upaya pembenahan secara menyeluruh, dimana pembenahan tata kelola lingkungan hidup saat ini sangat diperlukan mulai dari wilayah hulu sampai ke wilayah hilir. Maka, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memaparkan secara objektif tentang regulasi perizinan yang telah dikeluarkan dari mulai era Presiden Soeharto hingga pemerintah sekarang.

Dari pemaparan tersebut, ke depannya harus muncul satu regulasi yang harus bersifat permanen agar lingkungan tetap terjaga. Kemudian, dituangkan dalam aturan tata ruang yang bersifat permanen pula. Seperti regulasi luas hutan, areal perkebunan dan pertambangan sekian, lalu dibuat moratorium. Sehingga, siapapun yang nantinya mengemban amanah di kursi menteri pada periode pemerintahan berikutnya hanya bertugas menjaga regulasi.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan secara terpadu dari tingkat atas sampai kepada tingkat bawahnya, dalam arti bahwa harus terlaksananya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Foto : Jaka/nvl


P E N G A W A S A N

persoalan kebijakan pemerintah yang tidak tepat di masa lalu dan tidak efektif yang masih diterapkan hingga kini.

Anomali cuaca sepanjang bulan Januari ini bukan sekadar takdir. Baginya, isu pembukaan lahan yang masif harus disoroti. Sebagai contoh, pembukaan lahan untuk perkebunan di Kalimantan meningkat dari 15 persen menjadi 72 persen dalam lima tahun terakhir. Dalam dua tahun terakhir, pembukaan lahan untuk tambang meningkat 13 persen. Ditambah lagi, kawasan hutan lindung banyak yang berubah jadi perkebunan.

Manajemen lingkungan yang diterapkan oleh KLHK belum mampu membentuk mitigasi bencana yang tangguh di Indonesia. Ia menyoroti kebijakan yang telah dibuat pemerintah tidak turut memberikan andil dan berkontribusi pada perubahan iklim yang mengarah pada anomali cuaca. Anomali cuaca ini tidak hanya dampak, tapi juga ada kausalitas yang menjadi konsekuensi dari manajemen lingkungan yang salah.

Luluk juga menyayangkan, sekitar 18.350 hektar di 11 kabupaten terancam gagal panen akibat terdampak banjir. KLHK harus segera mengambil kebijakan yang tepat seperti dengan melakukan moratorium lahan. Segenap aktivitas ekonomi, atau kaitannya

Maka harus ada data pasti tentang jumlah hutan, areal perkebunan dan jumlah areal pertambangan. Sehingga, para pengusaha juga memiliki kepastian soal izin lingkungan. Serta, nantinya tidak lagi setiap orang yang menjabat mencari celah untuk membuka ruang izin yang akan bertentangan dengan kepentingan lingkungan.

BENCANA BANJIR BUKAN HANYA SOAL ANOMALI CUACA

Pemerintah Indonesia seharusnya memiliki cara pandang yang holistik terhadap kebijakan omnibus law yang bukan hanya mengedepankan investasi. Melainkan, juga menyeimbangkan dengan instrumen lingkungan hidup yang merupakan instrumen pokok sebagai fungsi pengendalian atas terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menegakkan hukum lingkungan yang bermakna preventif, dan disinilah negara berperan fungsi regulerend dan controlling.

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, awal Februari 2021 lalu menegaskan bencana banjir bukan terjadi hanya karena persoalan anomali cuaca saja. Namun, adanya sederet

dengan eksploitasi yang tidak mendukung terwujudnya ekologi yang berkeadilan dan berkelanjutan maka lebih baik disetop.

HENTIKAN EKSPLOITASI EKONOMI TIDAK BERKELANJUTAN

Lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan yang mampu menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Bukan sebaliknya, yang memberi kemudaratan bagi rakyat. Luluk menegaskan, pemerintah segera menghentikan berbagai aktivitas perekonomian yang mengeksploitasi sumber daya alam yang membuat daya dukung lingkungan tidak berkelanjutan.

Ia menambahkan, fenomena bencana seperti banjir di sejumlah lokasi akhir-akhir ini bukan hanya karena persoalan anomali cuaca tetapi juga kebijakan yang tidak tepat dan tidak efektif. Seperti, isu pembukaan lahan yang masif untuk perkebunan di Kalimantan meningkat dari 15 persen menjadi 72 persen dalam lima tahun terakhir.

Di mana, dalam dua tahun terakhir, pembukaan lahan untuk tambang meningkat 13 persen. Ditambah lagi, kawasan hutan lindung banyak yang berubah jadi perkebunan. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini juga prihatin atas dampak banjir yang menyebabkan sekitar 18.350 hektar pertanian di 11 kabupaten terancam gagal panen. l pun/sf

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah. Foto : Mentari/nvl

SEGENAP AKTIVITAS EKONOMI, ATAU KAITANNYA DENGAN EKSPLOITASI YANG TIDAK MENDUKUNG TERWUJUDNYA EKOLOGI YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN MAKA LEBIH BAIK DISETOP.


P E N G A W A S A N

Suntikan Modal Negara Kepada LPI Harus Dongkrak Investasi

Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) telah resmi dibentuk. Sesuai

mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lembaga tersebut dinilai dapat memberikan

harapan atas pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan peningkatan Foreign Direct

Investment Indonesia di masa mendatang.

Pemerintah memutuskan untuk memberi suntikan modal kepada LPI sebesar Rp15 triliun, bersumber dari cadangan pembiyaan

investasi pada 2021. Tahun sebelumnya, kucuran dana dari pemerintah sebagai modal awal telah dikeluarkan sebesar Rp15 triliun, sehingga telah terkumpul sebanyak Rp30 triliun dari total kebutuhan modal awal LPI sebesar Rp75 triliun. Sisanya akan dipenuhi melalui inberg dalam bentuk saham,

barang milik negara dan piutang negara.Lahirnya sovereign wealth fund

tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal Februari, mendorong LPI agar mampu meningkatkan dan mengoptimalisasi investasi pemerintah.

“LPI sebagai pengelola investasi pemerintah menjadi terobosan dalam menjawab kesenjangan pendanaan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional. Melalui pembentukan LPI ini, nantinya dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan, meningkatkan Foreign

Direct Investment dan dapat mendorong investasi,” kata Dito usai Raker yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut bahkan menyambut baik langkah pembentukan LPI dengan ditetapkannya aturan turunan melalui Peraturan Pemerintah (PP) 73 Tahun 2020 dan PP 74 Tahun 2020. “Saya optimis dengan dibentuknya LPI ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah momentum perbaikan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 dan sebagai katalis investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan baru,” ungkapnya.

Nantinya, LPI dapat berinvestasi dengan mendirikan dana kelolaan investasi (fund) atau berpartisipasi dalam dana kelolaan investasi yang didirikan pihak ketiga. Skema tersebut dapat dilakukan melalui perusahan patungan, reksadana atau kontrak investasi kolektif atau bentuk lainnya, baik berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing, dimana LPI berinvestasi didalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

SOLUSI BIAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Skema pembiayaan investasi terlebih dahulu akan difokuskan pada sektor infrastruktur, guna menunjang pembiayaan pembangunan jalan tol,


A N G G A R A N

bandara, pelabuhan, hingga kota metropolitan baru. Meski begitu, perluasan pembiayaan juga dapat menyasar sektor potensial lain seperti sektor kesehatan, pariwisata, dan teknologi. Tentu hal tersebut perlu memperhatikan kelayakan bisnis dan profil risiko atas setiap proyek yang didanai.

Terkait pendanaan, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komaruddin menilai besaran biaya tentu bergantung pada profil risiko yang akan dihadapi. Namun, hadirnya LPI ini diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingga mengurangi ketergantungan pada utang. “Meskipun menurut PP 74/2020, LPI diberikan kewenangan untuk menerima pinjaman. Tetapi, ke depan kita perlu dorong agar nantinya LPI dapat lebih menggali sumber pendanaan yang murah dan kompetitif,” tutur Puteri.

Sesuai tujuan pembentukannya, politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap LPI dapat menjadi alternatif solusi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional jangka panjang. Sebab dengan kewenangan pengelolaan invetasi yang holistik mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, keberadaan LPI dapat membantu meringankan beban APBN untuk pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi proyek strategis nasional.

“Peran penting LPI dalam mendukung keberlanjutan pembangunan sekaligus berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Dengan begitu, belanja APBN pun dapat diprioritaskan untuk mencapai target pembangunan lainnya seperti peningkatan kualitas kesehatan, sumberdaya manusia, serta mendukung akselerasi pemulihan ekonomi,” kata Puteri dalam keterangan tertulisnya.

PAJAK RENDAH, ANGIN SEGAR INVESTASI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan akan memberlakukan tarif pajak dividen

sebesar 7,5 peren kepada mitra investasi subjek pajak luar negeri (SPLN). Kebijakan ini nantinya akan masuk dalam ketentuan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 yang mengatur perpajakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai perlakuan perpajakan saat investor asing akan menarik modalnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai, insentif yang diberikan tersebut relatif permanen sehingga tentu akan memberi kenyamanan bagi investor asing untuk masuk ke dalam LPI. Meski dana investasi yang masuk dari luar negeri sudah besar imbal hasil yang diterimanya, jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap negara sebagai mitra.

Imbalan yang didapat tanpa perlakuan perpajakan pun sudah relatif tinggi, sekarang mendapat insentif perpajakan lagi. Semestinya kita betul-betul bisa menjadi wilayah investasi yang sangat menarik. Sempat terpikir oleh fraksi kami, daripada fokus menyasar dana orang luar, semestinya kita bisa jaring dana-dana yang belum kembali saat tax amnesty dulu,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, awal Februari.

Setidaknya, terdapat dua skema perlakuan perpajakan yang akan diterapkan. Pertama, jika dana diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu maka akan dikategorikan sebagai bukan objek pajak. Sementara jika diinvestasikan kembali akan dipotong PPh sebesar 7,5 persen. Hal tersebut dinilai menguntungkan jika dibanding dengan aturan saat ini dimana dividen atas investasi SPL dari kuasa kelola dikenakan tarif 20 persen, atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dapam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Bahkan dari 71 perjanjian P3B yang dimiliki Indonesia dengan yuridikasi lain untuk mengatur dividen, besaran tarif rata-ratanya 10 persen. “Tarif pajak dividen sebesar 10 persen tersebut berlaku pada investor dari 51 negara. Sementara lainnya, ada yang bertarif 12 persen, 12,5 persen, dan 15 persen. Meski ada 3 negara yang memiliki tarif pajak dividen 5 persen dan 1 negara dengan tarif 0 persen. Harapannya tarif pajak dividen yang rendah dapat menarik investor menanamkan modalnya di LPI,” tandas Menkeu Sri Mulyani. l alw/sf

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto : Arief/nvl


A N G G A R A N

Mereka masih bekerja dengan upah di bawah standar kelayakan, tidak mendapat jaminan perlindungan

ketenagakerjaan dan kesehatan, hak libur/cuti, serta rentan berbagai kekerasan. Bahkan, kasus kekerasan dan perbudakan terhadap PRT terus bertambah. JALA PRT mencatat dalam tiga tahun sejak 2018 hingga 2020 terjadi 1.743 berbagai kasus kekerasan terhadap PRT.

Sebanyak 62 persen adalah multi kasus dari kekerasan psikis, fisik,

DPR Terus Perjuangkan Payung Hukum Untuk Lindungi PRT

Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu pekerjaan tertua dan terbesar jum-lahnya di dunia maupun di Indonesia. Berdasarkan survei Organisasi Buruh Internasional

(ILO) dan Universitas Indonesia tahun 2015, jumlah PRT di Indonesia sekitar 4,2 juta orang. Mayoritas PRT di Indonesia diampu oleh perempuan. Namun, hingga memperingati Hari PRT Internasional yang jatuh pada tanggal 16 Februari 2021, nasib PRT masih di posisi marjinal.

RUU PPRT RUU PPRT Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara.

Memberikan perlindungan juga kepada pemberi kerja.

Indonesia menganut semangat Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengisyaratkan tidak seorangpun ditinggalkan dalam visi pembangunannya.

Tujuan SDGs nomor 8 tentang layak kerja bagi semua profesi, termasuk PRT.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk PRT.

Tujuan dan manfaat RUU PPRT

Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

Sumber : dpr.go.id/dokakdInfografis : Andi Nurul N.R.

PRT yang dimaksud adalah pekerjaan yang menerima upah (tidak tergolong abdi dalem, seseorang yang ikut keluarga dan lainnya).

De�nisi Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Jumlah PRT di Indonesia berdasarkan survei ILO dan Universitas Indonesia di tahun 2015 berjumlah4,2 juta (tren meningkat setiap tahun).

Jumlah tersebut tinggi dibandingkan negara Asia lain seperti India 3,8 jutadan Filipina 2,6 juta.

Mayoritas PRT perempuan (84%), bahkan anak (14%) yang rentan eksploitasi serta resiko human tra�cking.

ekonomi dan perdagangan orang. Selain itu, selama masa krisis pandemi Covid-19, PRT sebagai warga negara dan pekerja juga luput dari perhatian dan subsidi pemerintah. Sebanyak 82 persen PRT hingga kini tidak bisa mengakses jaminan sosial sebagai aspek dasar dalam kebutuhan hidup. Bahkan sejumlah PRT kini terancam hidupnya dalam krisis pangan dan papan.

Disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Willy Aditya, dengan

angka PRT yang sedemikian banyak dan kondisi yang rentan kekerasan, DPR RI memasukan RUU Perlindungan PRT ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk sebuah perubahan terhadap situasi dan kondisi PRT.

“RUU Perlindungan PRT lahir sebagai sebuah bentuk respon negara dalam meningkatkan perlindungan kepada kelompok yang rentan atas segala bentuk kekerasan, penyiksaan dan perdagangan manusia,” ungkapnya saat ditemui Parlementaria, beberapa waktu lalu.


L E G I S L A S I

Lebih lanjut Willy menjelaskan, RUU PRT disusun dengan berbagai sudut pandang dan senantiasa memperhatikan aspek kultural masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, RUU PRT disusun sebagai manifestasi dari upaya membangun kehidupan yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. “Jika ada ketakutan atau kekhawatiran untuk meloloskan RUU ini menjadi produk legislasi negara sesungguhnya tidak beralasan. Sebagaimana Pancasila yang digali dari taman sari berbagai kebudayaan Nusantara, RUU PRT juga disusun dengan berbagai sudut pandang dan senantiasa memperhatikan aspek kultural masyarakat Indonesia,” katanya.

Di dalam draf RUU tersebut dibuat klaster perekrutan PRT. Pertama, PRT yang direkrut tidak langsung (melalui penyalur) yang mengatur relasi profesional dan PRT yang direkrut langsung (dengan basis relasi kerja sosiokultural). Asas utama dari RUU tersebut adalah kekeluargaan, jadi seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Adapun hubungan kerja adalah hubungan sosiokultural PRT dengan pemberi kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja.

“Bentuk perjanjian kerja ini, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban. Sementara yang dimaksud dengan ‘perjanjian kerja’ adalah perjanjian antara PRT yang direkrut secara tidak langsung dan pemberi kerja. Upah kepada PRT ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan atau perjanjian kerja,” kata politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Dalam draf RUU PPRT, disebutkan tujuannya adalah memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT, serta mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tujuan lain tak kalah penting yang tercantum di dalam draf

tersebut menyebutkan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT, serta meningkatkan kesejahteraan PRT.

Perlindungan PRT Kewajiban Negara Sementara itu Anggota DPR RI Lestari

Moerdijat menuturkan urgensi RUU ini. Di mana posisi PRT akan menjadi sektor kerja yang belum memiliki perlindungan hukum memadai di Indonesia saat ini. Padahal, kata Lestari, pemenuhan hak dan perlindungan warga negara merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam konstitusi negara ini.

“Untuk itu RUU yang yang sudah keluar-masuk pembahasan di ranah legislatif sejak 16 tahun lalu ini, harus segera dituntaskan pembahasannya untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang,” tegas Lestari. RUU PRT tergolong mendesak lantaran berisi pasal-pasal yang memperjuangkan hak-hak dasar manusia yang wajib dimiliki oleh para pekerja rumah tangga.

Menurut Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah II itu, semakin lama menunda pembahasan RUU PRT sama saja mengabaikan hak asasi manusia yang secara mendasar menjadi tanggung jawab negara. “Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak lebih dari lima juta pekerja rumah tangga,” terang Anggota Komisi II DPR RI itu.

Lebih lanjut Lestari menambahkan, hak warga negara sama di mata hukum, sehingga terkait pembahasan aturan bagi PRT, prinsip keadilan wajib dikedepankan. “Karena pada praktiknya penyikapan kita terhadap para pekerja rumah tangga, yang didominasi perempuan, menghasilkan ketidakadilan gender yang berpotensi pada munculnya kekerasan terhadap perempuan,” katanya.

Pemahaman bahwa PRT sudah diatur dalam UU Tenaga Kerja, menurut Lestari, merupakan persepsi yang

keliru. Karena yang diatur dalam UU Tenaga Kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerjanya. Sedangkan pemberi kerja bagi PRT, tidak bisa dikategorikan sebagai pengusaha.

Demikian juga dengan aspek perlindungan PRT yang dianggap sudah diakomodasi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. “Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu, secara hirarki hukum juga tidak jelas asal usulnya, karena tidak ada undang-undang yang memerintahkan lahirnya peraturan menteri tersebut,” ungkap politisi Partai NasDem itu.

Saat ini pembahasan RUU PRT di Baleg DPR RI sudah selesai, namun posisi RUU tersebut diakui Lestari masih rawan di-drop dari Prolegnas. Lantaran harus melalui rapat kerja lagi sebelum diajukan ke Rapat Paripurna. “Karena itu saat ini perlu dibangun kesadaran bersama terkait pentingnya kehadiran UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, untuk mendorong proses pembahasan RUU tersebut di tingkat legislatif,” pungkasnya. l ah,rnm/sf

Anggota DPR RI Lestari Moerdijat. Foto : Jaka/nvl


L E G I S L A S I

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur Selasa (2/3/2021). Foto : Eno/Man


F O T O B E R I T A

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor BPOM, Rabu (24/2/2021). Foto : Arief/Man

Tim Pengawas (Timwas) Pelaksana Penanganan Bencana DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI A. Muhaimin Iskandar langsung kunjungan ke lokasi bencana alam pergerakan tanah di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (19/2/2021). Foto : Oji/Man


F O T O B E R I T A

Syarief Abdullah Alkadrie :

Meniti Karir Politik Dari Desa

Untuk sampai ke desa Tanjung Saleh, harus melalui jalan darat dahulu sekitar 40 menit dari Pontianak ke dermaga

desa. Lalu melanjutkan perjalanan dengan kapal motor sekitar 40 menit. Bila menggunakan speedboat bisa lebih cepat sekitar 20 menit. Syahdan, di desa ini hidup seorang petani sederhana dan religius. Bersama istri tercinta, ia sedang menanti kelahiran anak kelimanya.

Hari itu, seorang ibu tampak kelelahan dan tegang menjalani persalinan. Dibantu dukun persalinan desa, bayi berjenis kelamin laki-laki pun lahir. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan, Jumat, 14 Juni 1966. Tahmid tiada henti terucap dari bibir sang ibu menyambut kehadiran anak kelimanya. Bayi mungil menggemaskan itu diberi nama Syarief Abdullah Alkadrie yang kemudian akrab disapa Bang Doel.

Lahir di tengah keluarga sederhana dan religius, Bang Doel kecil tumbuh sehat. Ayahnya, Syarief Ahmad Alkadrie adalah tokoh masyarakat dan pernah menjadi kepala desa. Bang Doel mudah bergaul dengan siapa saja. Bersama sahabat-sahabat kecil, ia suka sekali bermain. Permainan favoritnya adalah kelereng. Untuk urusan bermain kelereng, Bang Doel kecil jagonya. Ia sering sekali menang bila bermain kelereng.

Selain kelereng, ia juga suka sekali bermain layang-layang. Senang rasanya mengingat masa kecil di desa. Setelah kelahiran Bang Doel, masih ada satu adiknya yang lahir kemudian. Jadi Bang Doel adalah anak kelima dari enam bersaudara pasangan Syarief Ahmad

Alkadrie dan Sarifah Zahrah. Mengawali pendidikan dasarnya, Bang Doel bersekolah di SDN Tanjung Saleh, tahun 1974. Selain mendapat pendidikan dasar di SD, ia juga belajar agama di sebuah madrasah di desanya.

Kedua orangtua Bang Doel juga tak lupa mengajarinya membaca Al Quran sejak dini. Setiap pagi, ia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki bersama sahabat-sahabatnya. Untuk sampai ke sekolah, ada sungai yang selalu harus diseberangi dengan sampan (perahu). Setamat SD tahun 1980, ia melanjutkan ke SMPN 16 Pontianak. Pelajaran sejarah adalah favoritnya. Baginya, membaca kegigihan perjuangan bangsa dalam sejarah sangat menginspirasi. Apalagi, selalu ada sosok dan kisah insipiratif yang bisa diteladani.

Bicara soal cita-cita sewaktu kecil, ia mendambakan menjadi pegawai negeri sipil. Ia melihat profesi PNS sangat mapan dengan penampilan yang selalu rapi. PNS jadi daya tariknya ketika kecil. Setamat SMP tahun 1983, dia meneruskan sekolahnya di SMAN 8 Pontianak. Bang Doel selalu terkenang berkongkow bersama teman-teman sekolah dulu. Berkumpul bersama jadi kenangan yang menarik sewaktu sekolah di Pontianak.

PANGGUNG POLITIK Setamat SMA tahun 1986, pemuda

Bang Doel melanjutkan studi ke Universitas Tanjungpura, Pontianak. Di kampus ini ia mengambil jurusan hukum. Ia begitu tertarik duduk di fakultas hukum, lantaran ketika di SMA bercita-cita pula ingin menjadi jaksa. Di kampus dia aktif berorganisasi dan mengasah kapasitas intelektualnya.

Sebagai aktivis kampus, Bang Doel aktif di beberapa organisasi kepemudaan. Selain di senat mahasiswa, dia juga aktif di organisasi pramuka, GP Anshor, KNPI, hingga PBSI. Aktivitas berorganisasi membuatnya dikenal luas. Tahun 1992, Bang Doel tamat kuliah. Sebagai sarjana hukum, ia sempat bekerja di kantor pengacara milik temannya. Lalu, pada 1993 menjadi asisten dosen di kampus almamaternya untuk mata kuliah Ilmu Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Di desanya, Anggota Dewan Penasihat GP Anshor ini, sudah aktif berpolitik. Ketika itu, masih bergabung dengan Partai Golkar. Aktivitas politik bagi Bang Doel sudah tak asing. Sejak belia ia sudah sering menyaksikan ayahnya beraktivitas politik. Kebetulan sang ayah aktif pula di Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama. Sang ayah kerap mengundang para aktivis organisasi masyarakat maupun politik ke rumahnya, mendiskusikan isu-isu kontemporer kala itu.

Pengalaman berorgnisasi membawanya pada aktivitas politik. Peraih Magister Ilmu Hukum itu, kali pertama berpolitik praktis bersama Partai Golkar di Pontianak. Ia sempat

Tanjung Saleh, 1966. Sebuah desa yang indah di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Berada di pesisir, desa ini dikepung sungai dan lautan. Luas daratannya sekitar 48,28 km². Mayoritas penduduknya ketika itu hidup sebagai nelayan. Sungai dan lautan memberi berkah tersendiri bagi penduduk desa. Di sisi lain, hamparan sawah juga terihat menghijau menghiasi landscape desa.

JADI KITA POLOS AJA KERJA, KELUAR MASUK KAMPUNG, YANG NAMANYA BLUSUKAN ITU KITA UDAH ADA DARI DULU. KE PASAR NONGKRONG DI KEDAI KOPI. JADI AKHIRNYA ANAK-ANAK SEKOLAH PUN KENAL


diangkat sebagai wakil sekretaris DPD Golkar Kota Pontianak. Tak lama kemudian hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bang Doel dipercaya sebagai sekretaris Dewan Syuro, DPW PKB Kalbar.

“Sejak duduk di bangku SMA saya sudah mengikuti berbagai organisasi intra atau ekstra sekolah. Kemudian dilanjutan saat kuliah, aktif mengikuti senat mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Itulah mungkin pintu awalnya sehingga bisa terjun ke dunia politik. Bahkan, ketika pertama kali memiliki hak pilih, tahun 1987, saya sudah tergabung dalam organisasi Partai Golkar di tingkat desa,” ungkap Bang Doel kepada Parlementaria.

Kiprah pertamanya sebagai legislator diawali sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalbar selama dua periode dari Fraksi PKB. Mantan Ketua DPW PKB Kalbar itu, berkiprah mulai tahun 1999 hingga 2009. Memasuki pemilu 2009, Bang Doel hijrah ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Di partai baru itu, ia langsung dipercaya menduduki jabatan Ketua DPW Partai NasDem Kalbar.

Mantan Andalan Nasional Kwarnas Gerakan Pramuka ini, baru melangkah menjadi legislator DPR RI pada pemilu 2014 dari dapil Kalbar I. Nama yang sudah dikenal luas, membuat Bang

Bang Doel mudah melenggang ke Senayan. Akhirnya, ia terpilih menjadi legislator DPR RI dan duduk di Komisi II bidang politik dalam negeri. Lalu, sempat pindah ke Komisi III bidang hukum dan Komisi V yang membidangi infrastrktur.

Bagaimana rasanya duduk pertama kali sebagai wakil rakyat di Senayan? “Rasa pertama yang muncul saat dilantik sebagai Anggota DPR RI adalah bersyukur. Gedung yang biasanya hanya dilihat dari jauh, kini saya berkantor di dalamnya. Saya juga membawa amanah dari masyarakat untuk memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat luas, salah satunya masyarakat Kalimantan Barat,” ucapnya.

Pada pemilu 2019, Bang Doel kembali terpilih untuk periode keduanya (2019-2024) sebagai legislator di Senayan. Kali ini ia dipercaya fraksinya sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Jabatan yang sangat penting dan strategis. Meniti karir politik dari desa nun jauh di Kubu Raya, Kalbar, hingga akhirnya mencapai puncak. Inilah perjuangan anak seorang petani sederhana dan religius di panggung politik nasional.

Menaiki speedboat untuk menyerap aspirasi. Foto : Doc

Syarief Abdullah Alkadrie menyalurkan hobi bersepedanya. Foto : Doc


P R O F I L

BAHAGIA BERSAMA KELUARGA Kesibukan menjadi wakil rakyat

telah menyita waktu kebersamaanya dengan keluarga. Namun, ketika berada di tengah-tengah keluarga, tentu ia manfaatkan dengan kualitas pertemuan yang baik. Keluarganya sudah memahami kesibukan Bang Doel sebagai wakil rakyat sejak masih menjadi anggota DPRD Kalbar. Bila tak ada kesibukan dengan konstituen di dapilnya, ia selalu ada bersama keluarga.

Di rumah, Bang Doel tetaplah seorang ayah dan suami yang bersahaja. Ada

Hadijah Fitriah, istri tercinta yang setia mendampingi keseharian mantan Komisaris PT. Bumi Persada Khatulistiwa ini. Dari pernikahannya dengan Hadijah, ia dikaruniai tiga buah hati. Ada dua putri cantik di rumahnya, Nabila Mardiyah Alkadrie dan Najwa Ulfa Alkadrie. Tak ketinggalan ada si bungsu yang gagah Syarief Ahmad Naufal.

Soal destinasi wisata favorit, Bang Doel kerap mengajak keluarganya berwisata religi dengan mengunjungi makam para aulia. Sesekali juga berwisata ke Yogyakarta dan kota-kota lainnya yang unik dan nyaman. “Kadang

RASA PERTAMA YANG MUNCUL SAAT DILANTIK SEBAGAI ANGGOTA DPR RI ADALAH BERSYUKUR. GEDUNG YANG BIASANYA HANYA DILIHAT DARI JAUH, KINI SAYA BERKANTOR DI DALAMNYA. SAYA JUGA MEMBAWA AMANAH DARI MASYARAKAT UNTUK MEMPERJUANGKAN SELURUH KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS, SALAH SATUNYA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT

Menyerahkan bantuan Bus Sekolah Foto : Doc kala kami melakukan umrah sekeluarga meskipun tidak setiap tahun. Jika ada waktu yang cocok, ya pergi,” ungkap pehobi badminton dan bersepada itu.

Sebagai orangtua, mantan dosen Universitas Panca Bhakti, Pontianak ini, tak mengarahkan putra putrinya mengikuti jejak dirinya sebagai politisi. Ia membebaskan pilihan profesi bagi ketiga buah hatinya itu. “Saya hanya memfasilitasi saja apa yang dibutuhkan. Menurut saya, kalau ingin jadi apapun harus dijalani dulu prosesnya, sehingga hasilnya bisa tumbuh dengan baik. Tidak bisa instan. Saya berpesan agar anak-anak terus termotivasi melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya.” l mh/

es


P R O F I L

Apresiasi Kodam Siliwangi Terhadap Penanganan dan Vaksinasi Covid-19

“Kodam III/Siliwangi merupakan salah satu Kodam terbesar di Jawa Barat. Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pangdam III/

Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto beserta jajarannya. (Upaya) Ini sangat bagus, hanya saja anggaran yang perlu lebih didukung,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI dengan

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto beserta jajaran di Bandung, Jabar, Kamis (28/1/2021).

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, pihaknya ingin mendukung untuk lebih mendapat anggaran terutama untuk melawan Covid-19, karena pasalnya Jawa Barat merupakan penduduk terbanyak di Republik Indonesia. Komisi I DPR RI juga akan mendorong pemerintah pusat untuk menyiapkan dana cadangan guna

melawan Covid-19.

BUTUH ANGGARAN KAWAL DISTRIBUSI VAKSIN

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa Kodam III/Siliwangi dalam kesiapan penanganan pandemi Covid-19, seperti penerapan pendisiplinan protokol kesehatan, mengawal pendistribusian vaksin dan mengawal vaksinasi di Jawa Barat sudah berjalan dengan maksimal. Hanya saja menurut Yan, Kodam III/Siliwangi masih perlu dukungan anggaran yang cukup, agar capaiannya lebih baik lagi.

“Yang saya lihat koordinasi Kodam III/Siliwangi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pusat terkait penanganan dan pendistribusian vaksin Covid-19 semua sudah berjalan maksimal. Cuma ke depan harus didukung dengan anggaran yang cukup, sehingga mobilitas dari prajurit Kodam III/Siliwangi benar-benar bisa mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi yang hari ini sedang terdistribusi di wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat,” kata Yan.

Adapun kendala lain selain anggaran, lanjut Yan, untuk menunjang mobilitas penanganan dan pendistribusian vaksin Covid-19 yaitu masalah sarana dan prasarana seperti fasilitas yang perlu didukung ke depan, sehingga bisa mampu memberikan dorongan kepada para prajurit untuk bisa membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan dan juga membantu pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 di Jabar, sebagai daerah yang potensi penyebaran virusnya sangat tinggi di Indonesia.

“Kita mendorong kepada pemerintah pusat agar permintaan anggaran yang diminta dari Kodam III/Siliwangi untuk melaksanakan operasi segera terealisasi agar bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut,” ungkap politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. l cas/es

Dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat, Komisi I DPR RI mengapresiasi kesiapan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19, mulai dari penanganan memutus penyebaran virus, pengamanan pendistribusian vaksin dari Bandara Soekarno-Hatta menuju PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, hingga pendistribusian vaksin Covid-19 dari Bio Farma menuju ke daerah-daerah.

Tim Kunker Komisi I DPR RI foto bersama dengan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto beserta jajaran di Bandung, Jawa Barat. Foto : Chasbi/Man


K U N K E R

Penegakan Hukum Harus Antisipatif

“Kami sepakat dengan Kapolda Kalsel bagaimana upaya penegakan hukum yang sifatnya mengantisipasi persoalan-persoalan ke

depan. Dan perlu juga dilakukan kajian apakah persoalan banjir ini terdampak akibat kegiatan-kegiatan penambangan atau juga ada pengaruh dari La Nina yang membuat air pasang. Di sinilah nanti penegakan hukum yang akan dilakukan, berarti harus ada penanganan yang serius oleh penegak hukum,” kata Desmond usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Kalsel di Mapolda Kalsel, Banjarmasin, baru-baru ini.

Legislator dapil Banten III ini menambahkan, penegakan hukum ini juga perlu didukung oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Pertambangan, Kehutanan, serta Perkebunan, agar semua hal tersebut bisa dikolaborasikan dan dibicarakan dengan baik.

“Persoalan komunikasi dengan para stakeholder bukan hal yang baru di Kepolisian, karena persoalannya juga adalah bagimana perizinan (tambang) masa lalu yang ada di tangan bupati, kita kan sudah paham semua ini. Bagaimana dengan persyaratan lingkungannya, tadi ada statement

dari Kapolda, hal-hal yang seperti inilah sumber masalah yang hari ini berdampak. Tentunya polisi bagaimana bisa menjembatani ini, ada tidak komunikasi? Karena biasanya masih ada egoisme sektoral yang seharusnya bisa dihilangkan, untuk kepentingan umum yang lebih luas,” pungkas politisi F-Gerindra ini.

SOROTI KEBOCORAN PNBP SEKTOR MINERBA

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah

kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Provinsi Kalimantan Selatan. Pasalnya, sepanjang tahun 2020 saja, laporan keuangan PNBP diketahui tidak lebih daripada Rp50 triliun untuk seluruh kegiatan minerba secara nasional.

“Saya ingin menyampaikan masukan kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati, bukan pada proses yang menyebabkan kerusakan, tetapi lebih kepada apa yang dihasilkan daripada proses penambangan yang sangat masif ini. Hal ini untuk mengingatkan saja terkait kebocoran PNBP di minerba, mungkin terlupakan tapi perlu keseriusan untuk

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, upaya penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Selatan ke depan harus antisipatif, agar kejadian banjir yang melanda sejumlah wilayah Kalsel baru-baru ini ini tidak terulang lagi. Hal tersebut juga sesuai dengan program transformasi menuju Polri yang Presisi, yaitu polisi yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Kalsel di Mapolda Kalsel, Banjarmasin. Foto : Jaka/Man

ditanggapi. Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah berkaitan dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” ungkap Rudy.

Legislator dapil Kalimantan Timur ini mencontohkan, kejadian di Teluk Balikpapan, padahal kapal kargo tersebut kapasitasnya sekitar 90.000 ton, tetapi data manifest kargo tertulis hanya 13.000 ton. Bisa dibayangkan ini bertahun-tahun terjadi, Rudy menilai tidak menutup kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim saja. l jk/sf


K U N K E R

Komisi II Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak

di Lampung dan Banten

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan

terbilang sukses. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti tahapan pemilihan yang berjalan dengan baik, antusiasme masyarakat yang tinggi, di mana hal ini dibuktikan dengan meningkatnya tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Menurutnya semua pihak yang terlibat dalam pemilihan pun selamat dan sehat, karena terbukti tidak ditemukannya klaster baru dari pelaksaan Pilkada.

“Pilkada Serentak tahun 2020 ini

secara keseluruhan bisa dibilang sukses,” kata Doli usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Ketua Bawaslu RI, Sekretaris Jenderal KPU RI, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Ketua KPU Provinsi Lampung, perwakilan Kemendagri, serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Lampung, di Bandarlampung, Lampung, awal Februari lalu.

Demi terlaksananya pemilihan yang lebih baik dalam Pemilihan Umum berikutnya, perlu adanya evaluasi. Untuk itu, Komisi II DPR RI membentuk panja evaluasi Pilkada serentak 2020 yang dibagi 3 wilayah, yaitu Lampung, Jawa Barat dan Banten. Doli menilai, pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan sumber permasalahan yang klasik dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Permasalahan

tersebut pun telah beberapa kali disampaikan dalam rapat kerja bersama Kemendagri, KPU, hingga Bawaslu.

“DPT ini yang selalu menjadi persoalan dari Pemilu ke Pemilu dan ini klasik, saya bisa katakan ini adalah sumber masalahnya. DPT ini kan masalahnya ada di hilir atau daerah, ini problemnya ada situ,” tegas Doli.

Ia mengatakan bahwa pada rapat evaluasi bersama KPU dan Bawaslu ternyata di lapangan selain masalah konsepsional pada data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di daerah tidak bisa secara otomatis menghapus data orang yang sudah meninggal dunia dari data kependudukannya.

“Jadi, untuk menghapus data kependudukan harus keluarga yang bersangkutan yang melapor ke dinas. Saya pikir banyak warga yang belum

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah diselenggarakan pada Desember tahun 2020. Kendati digelar di tengah pandemi Covid-19, penyelenggaraan bisa dikatakan berjalan sukses dan lancar, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Komisi II DPR RI pun mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada di 270 daerah di seluruh Indonesia, lebih khusus di Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyerahkan cinderamata kepada Ketua KPU Lampung di Bandar Lampung. Foto: Sofyan/nvl


K U N K E R

tahu masalah ini,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, pesan Doli, ke depan tugas pemerintah, khususnya Kemendagri, agar Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dapat lebih aktif dalam menata sistem dan bagaimana mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa ke depan kewenangan Bawaslu harus jelas dan rigid sebagai sebuah lembaga pengawas pemilu apakah dapat mendiskualifikasi hasil Pilkada, Pemilihan Presiden atau Pemilihan Legislatif.

“Saya kira penyempurnaan aturan main dalam undang-undang harus rigid dan jelas, misalnya tentang kewenangan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pemenang pasangan calon kepala daerah, legislatif, dan presiden,” kata Muzani.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, Pilpres, Pilkada, dan Pileg merupakan hajat besar dari sebuah demokrasi yang sangat aneh apabila sebuah lembaga pengawas dapat mendiskualifikasi pasangan terpilih. Ia menjelaskan, dulu Bawaslu merupakan lembaga yang diperkuat agar pengawasan Pilkada, Pilpres, dan Pileg lebih baik lagi ke depan, sehingga kualitas demokrasi dan pemilu lebih bagus. Pertanyaannya adalah apakah mungkin hajat terbesar itu dapat didiskualifikasi oleh lembaga pengawas,” katanya seolah bertanya.

PENYELENGGARAAN PILKADA BANTEN DINILAI BERHASIL

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengapresiasi kepada penyelenggaraan Pilkada serentak di Banten yang dianggapnya berhasil. Ia juga berterima kasih kepada para penyelenggara Pemilu dalam upaya menyukseskan Pilkada serentak di Banten. Menurutnya pilkada di Banten telah memenuhi tiga indikator agar penyelenggaraan pilkadanya terbilang berhasil.

Indikator pertama adalah tahapan dan prosedur mengenai kepemiluan yang dijalankan dengan baik, sehingga tidak banyak terjadi masalah teknis. Kedua, tingkat partisipasi yang terbilang cukup tinggi sebesar 67 persen dari target 75 persen. Sementara yang ketiga adalah mengenai tidak munculnya klaster Covid-19 yang selama ini menjadi kekhawatiran bersama.

“Secara nasional pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 september 2020 di luar ekspektasi kita, berjalan dengan sangat baik. Ini merupakan pencapaian luar biasa di tengah pandemi. Ada 3 indikator yang membuat penyelenggaraan tersebut berjalan dengan baik dan kesemuanya berjalan baik di Banten,” terang Syamsurizal usai memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Banten, dalam rangka evaluasi

Pilkada tingkat nasional.Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful

Hidayat menilai pihaknya menemukan banyak poin yang wajib dievaluasi guna menciptakan pemilu yang lebih berkualitas. Salah satu poinnya adalah database e-KTP yang masih berantakan, sehingga menyulitkan penyelenggara melakukan menetapkan DPT. Menurutnya, data e-KTP yang tidak terekam dengan baik pada akhirnya menjadi momok masalah yang harus segera diselesaikan Kemendagri.

“Data e-KTP ini harus betul-betul valid, dan harus selesai paling tidak tahun 2021 harus selesai semuanya. Dan tidak ada lagi yang ganda seperti itu. Kenapa? Karena ini sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih baik di pemilu maupun di pilkada. Setiap acara pilkada, Kemendagri pasti selalu

Tim Kunker Komisi II DPR RI foto bersama dengan mitra kerja saat evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Banten. Foto : Erlangga/nvl

pelaksanaan Pilkada serentak 2020.Politisi PPP yang akrab disapa

Bang Syam ini berujar, Banten menyelenggarakan empat pemilihan di dua kota dan dua kabupaten serta telah diberi dana penuh dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau anggaran hibah untuk Pilkada dan telah menggunakannya secara penuh dan dimanfaatkan dengan efektif dan sebaik-baiknya. Hal ini tentu akan menjadi penyokong keberhasilan

kedodoran tentang masalah e-KTP,” terang Djarot.

Politisi PDI-Perjuangan ini menilai kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah e-KTP ini akan dapat meningkatkan kualitas pemilu Indonesia di masa depan. Sebab sistem yang baik pada perekaman e-KTP menjadi langkah awal pemerintah untuk melangkah lebih jauh menyelenggarakan pemilu dengan sistem elektronik. l sf,er/es


K U N K E R

Komisi IV Dorong Pemerintah Lakukan Reboisasi Area Hutan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai penyebab terjadinya bencana banjir bandang di

Kabupaten Bogor disebabkan adanya pengalihfungsian lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung Mas. Ia mendorong pemerintah setempat dan PTPN melakukan reboisasi terhadap area tersebut.

Hal tersebut ia sampaikan usai memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI meninjau lokasi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung

Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Menurutnya ada kesalahan ketika hutan Gunung Mas dialih fungsikan menjadi rumah-rumah bedeng para pekerja dan perkebunan.

“Harusnya area hutan tidak boleh dialihfungsikan sebagai kawasan pemukiman, itu akan menyebabkan hilangnya pohon-pohon besar dan juga batu yang berada di aliran sungai tidak bisa menahan air yang turun dari atas. Jangan sampai menyalahkan hujan nya. Tetapi kita harus sadar diri bahwa area tersebut merupakan area hutan bukan untuk tempat tinggal,” jelasnya.

Politisi partai Golkar ini memberikan solusi agar area tersebut ditanam kembali pohon-pohon yang berfungsi sebagai penahan air (reboisasi). Serta melakukan realokasi penduduk yang tinggal di area tersebut, agar nantinya kawasan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kami dari Komisi IV memberikan beberapa solusi yang berharap nantinya agar tidak menimbulkan terjadi nya bencana seperti ini lagi. Dan juga kami meminta agar penduduk yang tinggal di area tersebut di realokasi ke tempat yang lebih nyaman dan layak,” ujar Kang Dedi, sapaan akrabnya.

Politisi dapil Jawa Barat VII ini meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh hutan di wilayah Bogor. Ia mendorong pihak terkait untuk meneliti jumlah hutan di Bogor, sehingga apabila jumlahnya berkurang, maka sejumlah perkebunan yang kurang produktif dan tidak menguntungkan itu statusnya dapat diubah menjadi hutan.

“Perkebunan teh sudah banyak yang tidak menguntungkan di bibir hutan. Saya sarankan perkebunan itu sebagian diubah peruntukannya dijadikan hutan lindung. Gunung Mas semuanya dihutankan kembali, kecuali beberapa perkebunan yang relatif masih produktif dan menguntungkan,” tutupnya.

DORONG REVISI PERMENTAN NO.49 TAHUN 2020

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin menekankan Komisi IV DPR RI akan segera mengusulkan adanya revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pupuk Bersubsidi. Hasan mengungkapkan, usulan revisi Permentan itu dalam rangka menyikapi persoalan kelangkaan pupuk yang masih terjadi hingga saat ini.

Penegasan tersebut disampaikan Hasan usai memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam pertemuan, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo, Dirjen Prasarana dan Sarana

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi PTPN di kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto : Azka/Man

Komisi IV DPR RI meninjau berbagai permasalahan di daerah. Mulai dari alih fungsi lahan di kawasan Gunung Mas Bogor, distribusi pupuk bersubsidi di Jatim, hingga Tata Kelola Sampah dan Relokasi TPA Sukawinata Palembang.


K U N K E R

Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy dan perwakilan Gapoktan Gresik.

“Alokasi pupuk bersubsidi di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi petani miskin yang memiliki lahan maksimal 1 hektar. Komisi IV berharap, melalui usulan revisi Permentan ini, para petani kaya tidak akan mengambil jatah pupuk bersubsidi. Sehingga, kelangkaan pupuk bagi petani miskin juga tidak akan terjadi,” ujar Hasan.

Maka, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyatakan Komisi IV akan mengusulkan adanya perubahan khusus tentang klausul penerima pupuk bersubsidi. “Yakni, dari awalnya bagi petani yang memiliki minimal lahan 2 hektar menjadi maksimal 1 hektar. Tujuannya, agar penerima benar-benar petani yang miskin,” tandas Hasan.

Sementara itu, Dirut PT. Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo menjelaskan Petrokimia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 4,9 juta ton atau lebih dari 54 persen pupuk bersubsidi nasional. “Selain itu, kami mengedukasi petani dengan pemupukan 5:3:2 NPK Phonska Plus. Maka, diharapkan mampu mengurangi ketergantungan petani akan pupuk bersubsidi,” tutupnya.

SEGERA PERBAIKI TATA KELOLA SAMPAH DI PALEMBANG

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mendesak Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memperbaiki tata kelola sampah, bahkan merelokasi TPA (tempat pembuangan akhir) Sukawinata di Kota Palembang, Sumsel. Diketahui Palembang memiliki 2 TPA, yakni TPA Sukawinata, dan TPA Sukajaya.

“Saya pribadi sudah beberapa kali juga mengunjungi TPA ini, dan kondisinya masih sama. Kami menilai TPA ini selain sudah overload,

juga perlu segera perbaikan dalam tata kelolanya,” ujar Kiky, begitu Riezky biasa disapa, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke TPA Sukawinata, Palembang, Sumsel.

Perbaikan tata kelola yang dimaksud Kiky ini tentu dari hulu ke hilir. Yakni mulai penanganan sampah

dari masyarakat, tempat penampungan sementara hingga ke TPA. Tidak jarang, sampah yang sudah dipisahkan masyarakat antara sampah organik dan non-organik, tapi begitu petugas kebersihan mengambilnya, kembali bercampur.

“TPA ini memang masih kurang berbagai peralatan seperti truk pengangkut sampah, traktor dan lain-lain. Dan kami sangat mendukung penambahan atau peningkatan berbagai peralatan tersebut. Namun yang terpenting dari itu adalah sinergi dari seluruh elemen, baik masyarakat, Pemkot Palembang, Pemprov Sumsel, dan KLHK untuk memperbaiki tata kelola TPA yang berada di tengah-tengah perumahan masyarakat. Termasuk bagaimana mendaur ulang dan memanfaatkan sampah sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa ibu membuat kerajinan tangan dari sampah,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan Kiky, letak TPA Sukawinata yang berada di tengah pemukiman warga ini sedikit banyak sudah tercemari oleh sampah-sampah tersebut. Oleh karena itu lebih lanjut legislator dapil Sumsel I itu berharap agar pemerintah merelokasi atau memindahkan TPA tersebut ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. l

azk,ayu,pun/es

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Provinsi Jawa Timur. Foto : Puntho/Man


K U N K E R

Komisi V Tinjau Progres Pembagunan Sarana Transportasi

Di Serang, Banten, tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras

melihat dari dekat proses pergantian bantalan rel kereta api.

“Kami terima informasi dari pihak KAI (Kereta Api Indonesia), di beberapa wilayah tertentu bantalan rel sudah tidak dapat digunakan, sehingga dibutuhkan pergantian seperti yang dilaksanakan di rel kereta Serang ini. Karena itu pelaksanaan pembangunan ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik,” ujar Andi saat di Serang, Banten, baru-baru ini.

Ia memahami kota-kota penyangga seperti Serang, aktivitas masyarakatnya menuju ibu kota sangat padat. Sehingga akses kereta api betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama para pedagang sayur-mayur yang membawa dagangannya ke Jakarta.

“Kita berharap bahwa masyarakat tersebut mendapatkan pelayanan itu. jangan sertamerta hanya kemudian penumpang kita optimalkan, lantas pedagang kecil ini tidak mendapatkan perhatian dan layanan maksimal sehingga hasil buminya tidak terangkut dengan baik. Dengan begitu, negara hadir untuk masyarakatnya,” ulas politisi Partai Gerindra itu.

PENGELOLAAN PELABUHAN PATIMBAN SEBAIKNYA DISERAHKAN KEPADA BUMN

Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat yang merupakan salah satu mega proyek strategis nasional yang membutuhkan anggaran triliunan rupiah. Pelabuhan tersebut diklaim memiliki sejumlah keunggulan dan akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Berkaitan dengan proyek pembangunan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berharap agar kedepannya pengelolaan pelabuhan tersebut dapat diserahkan kepada BUMN.

“Kita berharap kedepan, meskipun anggaran pembangunannya saat ini dibiayai melalui dana pinjaman pihak asing dan dibantu dengan APBN, pengelolaannya bisa diserahkan kepada BUMN sehingga manfaatnya betul-betul seratus persen kembali ke negara,” ucap politisi Partai NasDem itu saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Syarif mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam pembangunan proyek ini. Terkait permasalahan pembebasan lahan yang sempat mengemuka, pihak berwenang telah menyatakan bahwa hal itu masih bisa diatasi dengan baik.

“Untuk itu Komisi V akan mendorong agar apa yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan ini bisa kita selesaikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Komisi V. Sedangkan yang berkaitan dengan faktor penunjang yang mungkin perlu di-support oleh APBN, karena ini

Komisi V DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau progres pembangunan bantalan rel kereta api di Serang Banten. Tak hanya itu, dua tim lainnya progres pembangunan Pelabuhan Patimban serta meninjau sarana dan prasarana pendukung transportasi laut di Pelabuhan Merak.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin tim kunker Komisi V ke Stasiun Kereta Kota Serang, Banten. Foto : Andri/Man


K U N K E R

merupakan kegiatan strategis nasional tentu juga akan kita dorong,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan tujuan utama pembangunan Pelabuhan Patimban untuk memperbesar pasar ekspor dan mengurangi traffic

existing di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan pelabuhan tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten hingga Jawa Tengah.

Pembangunan Pelabuhan Patimban sudah dimulai sejak 2019 dan akan diselesaikan secara bertahap hingga ditargetkan rampung pada 2027. Untuk menyelesaikan proyek seluas 654 hektar itu pemerintah membutuhkan investasi cukup besar. Untuk tahap pertama, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 29 triliun. Sementara total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan itu hingga selesai mencapai Rp 50 triliun.

TINJAU SAPRAS PELABUHAN MERAK

Di Banten, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan Pelabuhan Merak merupakan salah satu sarana transportasi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga harus benar-

benar dipastikan semua aspek berjalan lancar.

“Kita ingin memastikan sarana prasarana Pelabuhan Merak berjalan baik dan lancar, sehingga dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang transportasi laut. Selain itu kami ingin mengetahui permasalahan apa saja yang perlu diperbaiki guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Ridwan usai meninjau Pelabuhan Merak yang turut didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat dan

jajaran PT ASDP di Pelabuhan Merak, Banten.

Ridwan mengatakan berdasarkan laporan yang di sampaikan pihak PT ASDP, di masa pandemi Covid-19, jumlah penumpang kapal mengalami penurunan sekitar 30 persen dan sebaliknya jumlah kendaraan barang alami kenaikan luar biasa.

“Jumlah penumpang perharinya alami penurunan dari 20 ribu lebih menjadi 14 ribu penumpang. Jadi kurang lebih 30 persen menurun. Tetapi yang menggembirakan kita justru jumlah bus dan truk naik dari 1500 naik menjadi 1700,” ujar Ridwan.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar ini menjelaskan, pergerakan dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Darat, pengelolaan pelayanan di Pelabuhan Merak saat ini sangat baik, meskipun masih terus ada perbaikan mengenai persoalan waktu tunggu penumpang.

“Keterlambatan waktu bisa terpengaruh dari cuaca dan orang masih bisa menunggu satu sampai dengan tiga ja. Diharapkan dari pihak ASDP, ada langkah yang baik untuk meminimalisir dan tidak ada lagi orang menunggu terlalu lama,” pinta Ridwan. l man,afr,dep/es

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie saat meninjau progres pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Foto : Devi/Man

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin tim kunker Komisi V meninjau sarana dan prasarana di Pelabuhan Merak, Banten. Foto : Arief/Man


K U N K E R

Komisi VI Soroti Permasalahan Banpres BPUM

Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) menjadi sorotan Komisi VI DPR RI dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah. Dimana, Komisi VI sangat mendukung program bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ini.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyebut program BPUM bantuan yang

dinaungi oleh memberi iklim positif pada dunia usaha mikro khususnya di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Kendal, Jawa Tengah baru-baru ini, Hekal menyebut Banpres BPUM di Kendal sudah berjalan cukup baik dengan penyaluran yang tinggi. Namun demikian, Hekal memberi sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah maupun stakeholder terkait program tersebut.

Politisi Fraksi Gerindra itu menjabarkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perbaikan mulai dari terkait perbaikan data penerima hingga persyaratan penerima bantuan. “Ambil contoh tahun 2021 ini kan perbaikan data yang harus dilakukan. Yang kedua mungkin dari segi persyaratan, ada persyaratan bahwa penerima bantuan tidak boleh punya utang. Sedangkan

kalau memang untuk usaha, pada umumnya semua punya utang,” jelasnya

DATA MASIH JADI MASALAH UTAMA PENYALURAN BPUM

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendapati akurasi data

menjadi salah satu permasalahan yang patut diberi perhatian khusus pada program BPUM.

“Kami mendapatkan informasi, di Jawa Tengah sekalipun yang performa BPUM-nya cukup bagus namun tetap terdapat kendala-kendala, yang

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI foto bersama para mitra kerja di Kendal, Jawa Tengah. Foto : Fitri/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi VI ke Semarang, Jawa Tengah. Foto : Ayu/Man


K U N K E R

sebenarnya lebih kepada persoalan teknis. Apalagi jika dibandingkan dengan luar Jawa, akan lebih besar lagi kendalanya,” ujar Martin.

Dia merinci, salah satu kendala teknis yang terjadi dalam penyaluran BPUM adalah perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan nama yang tertera di Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena tidak jarang warga atau pelaku usaha mikro hanya mencantumkan nama singkat dalam surat usulan calon penerima BPUM.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap agar BRI dan Kemenkop UKM memberikan relaksasi atau keringanan-keringanan untuk persoalan administrasi dalam program BPUM ini. Hal itu semata agar tujuan dari diadakannya program BPUM ini tercapai.

INVESTASI DI BATANG DIHARAP KURANGI PENGANGGURAN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde

Sumarjaya Linggih mengatakan, di masa pandemi Covid-19 tingkat pengangguran masyarakat Indonesia meningkat hingga hampir 15 juta orang. Salah satu cara agar mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengajak investor untuk berinvestasi di bidang industri dalam negeri, salah satunya di Kabupaten Batang. Dengan demikian pekerja-pekerja lokal akan mendapatkan pekerjaan.

“Di masa pandemi, tingkat pengangguran kita meningkat hampir 15 juta orang. Salah satu cara mengatasinya ialah dengan menggaet investor sebanyak-banyaknya, terutama di bidang industri, khususnya di Kabupaten Batang,” katanya di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya itu menyampaikan, maksud dan tujuan Komisi VI DPR RI mengunjungi Batang untuk melihat langsung perkembangan

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Foto: Taufan/nvl

pembangunan KIT di daerah tersebut. Ia menilai persiapan yang dilakukan sudah cukup baik guna membuat investor tertarik untuk berinvestasi.

“Maksud dan tujuan Komisi VI mengunjungi Kabupaten Batang adalah untuk melihat langsung sejauh apa persiapannya untuk menjadi kawasan industri terpadu, dan memang yang kita lihat perkembangannya sudah bagus apalagi kawasan ini dibuat dengan kerja sama antara perusahaan besar seperti PTPN dan PP serta lainnya. Saya rasa sudah cukup untuk menggaet investor,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut.

Demer mengharapkan agar proses pembangunan KIT Batang dapat segera meminimalkan jumlah pengangguran di Indonesia, dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin positif. “Kita semua berdoa mudah-mudahan atas izin Tuhan, langkah ini juga akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih meningkat,” harap legislator dapil Bali itu. l ayu,tn,srw/es


K U N K E R

Rancang RUU EBT, Komisi VII Libatkan Kampus

Dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Komisi VII DPR RI mengapresiasi peran Universitas

Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai institusi pendidikan yang telah menerapkan energi baru terbarukan, yaitu dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang sudah dibangun dan dimiliki oleh UMM

sejak tahun 2019. Sugeng memaparkan, saat ini energi

fosil tengah mengalami penurunan ketersediaan dan harus dilakukan upaya mengurangi penggunaannya. Dikatakan, potensi EBT di Indonesia saat ini mencapai 442 Giga Watt. Inilah salah satu urgensi penyusunan RUU EBT ini. Selain itu, RUU ini juga bisa menjadi pintu masuk dalam menentukan sikap Indonesia ke depannya.

“Sebagaimana saya sampaikan, RUU adalah salah satu dasar untuk menuju kepastian hukum. Undang-Undang yang lalu memang ada tetapi tidak menjadi satu kesatuan yang komprehensif jadi masih terpisah-pisah,” ungkap Sugeng.

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, diperlukan peran dari tokoh, stakeholder hingga kalangan akademisi untuk memberikan masukan pada penyusunan RUU EBT. “Posisi legislatif oleh DPR, mempunyai tugas dan target yang dinanti manfaatnya oleh seluruh masyarakat. RUU EBT insyaAllah kami targetkan Oktober 2021 ini tuntas. Draf Undang-Undang yang sudah diselesaikan per hari ini sudah 59 pasal, 14 bab,” ungkapnya.

RUU EBT DITARGETKAN RAMPUNG TAHUN 2021

Sementara itu di tempat yang berbeda Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai penyusunan RUU EBT sangat penting, karena peran EBT sendiri kedepannya sangatlah strategis. Dimana pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 23 persen pada tahun 2025, namun pada tahun 2020 bauran energi masih tergolong rendah, hanya 11 persen dan masih cukup jauh dari target.

Eddy mengungkapkan hal tersebut dalam FGD tentang RUU EBT, kerja sama Komisi VII DPR RI dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB), di IPB Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir dalam FGD tersebut, Rektor IPB, Dirjen EBTKE, PLN, Asosiasi Pengusaha Hutan, serta lembaga-lembaga riset dan kajian dari IPB.

“Ke depanya kita tidak bisa selalu mengandalkan energi berbasis fosil saja, yang kita ketahui energi fosil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan pada akhirnya energi fosil pun akan habis karena keterbatasannya. Sementara kita masih memiliki energi baru dan terbarukan yang terlalu besar, yang belum terkelola hingga saat ini. Maka dari itu, (potensi

Komisi VII DPR RI saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Guna memperkaya penyusunan RUU ini, Komisi VII DPR RI menggandeng perguruan tinggi dengan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) terkait penyusunan RUU EBT.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI saat FGD dengan Civitas Akademika UMM dan Bupati Malang di ruang Senat UMM, Malang, Jawa Timur. Foto : Rizka/nvl


K U N K E R

EBT) kita perlu kelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin,” jelas Eddy.

Politisi PAN itu menambahkan, penyelesaian RUU EBT adalah salah satu tanggung jawab Komisi VII DPR RI. “Saya inginkan RUU EBT segera terselesaikan, dimana target pada bulan Juni 2021 sudah bisa kita selesaikan pembicaraan tahap satu. Kita harus menyelesaikan RUU EBT, selain meningkatkan bauran energi, kita juga bisa memelihara lingkungan hidup, yang merupakan salah satu tujuan dibuatnya RUU EBT ini,” pungkasnya.

EBT JADI SOLUSI RUSAKNYA LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN

Sementara itu di Semarang Anggota

Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan fosil yang dipakai untuk batu bara dan minyak bisa merusak lingkungan. EBT bisa menjadi solusi pemanfaatan energi, agar perusakan lingkungan tidak terjadi. Menurut Ridwan, Indonesia harus sudah berpikir bagaimana memanfaatkan tenaga surya yang sangat melimpah, namun tidak pernah dimanfaatkan dan terbuang begitu saja.

“Kalau diperhitungkan dengan kerusakan-kerusakan fosil yang sekarang dipakai, seperti batu bara dan minyak itu bisa merusak lingkungan, EBT inilah salah satu solusi agar itu tidak terjadi. Negara-negara di Timur Tengah sudah meninggalkan fosil, mereka sudah menggunakan tenaga matahari, fosilnya mereka simpan karena mereka

sudah ada teknologi,” ujar Ridwan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.

Selain itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, tenaga angin juga bisa digunakan untuk mendapatkan energi. Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan garis pantai yang panjang, tentu memiliki potensi angin yang banyak. Selain itu, ada potensi tenaga air, yang sudah dimanfaatkan perusahaan listrik tenaga air di Malang. Untuk mendukung hal itu, Ridwan mendorong Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang sedang disusun Komisi VII DPR RI segera selesai.

“Kita harapkan RUU EBT ini segera lahir agar ada kepastian hukum, sehingga investor maupun pemerintah ada patokannya untuk melaksanakan (pemanfaatan EBT) ini. Karena kalau tidak, kita akan tertinggal jauh. Dan Indonesia telah meratifikasi Paris

Agreement tahun 2015 dan sekarang sudah 5 tahun kita tidak jalankan. Sehingga kami Komisi VII DPR RI berusaha sekuat mungkin agar RUU EBT tahun ini bisa selesai,” pungkas legislator dapil Jawa Timur V itu. l

eno,rni,rzk/es

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII saat mengunjungi LPPM IPB di Bogor, Jawa Barat. Foto : Runi/nvl

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Foto : Kresno/nvl


K U N K E R

Komisi IX DPR RI Tinjau Kesiapan RSUP Tangani Covid-19

Jumlah kasus positif Covid-19 terus melonjak setiap harinya sehingga ada kemungkinan beberapa pasien Covid-19 bergejala yang tidak tertampung di rumah sakit (RS).

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Rumah Sakit Umum Pusat

(RSUP) Surakarta, Jawa Tengah, mempertanyakan kepada pengelola RS dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang penanganan pasien Covid-19. Selain itu, Komisi IX juga melakukan pengawasan peningkatan kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19.

“Mohon disampaikan secara detail dan komprehensif tentang kondisi tempat tidur di RSUP Surakarta saat ini. Terutama, selama masa pandemi Covid-19 baik untuk layanan Covid-19 maupun non Covid-19. Termasuk, tingkat Bed Occupancy Rate (BOR),” papar Felly saat memimpin rapat di RSUP Surakarta, baru-baru ini.

Pada kunjungan tersebut, Komisi IX juga melakukan peninjauan secara langsung dan melihat kesiapan konversi, pemenuhan logistik dan tenaga kesehatan bagi layanan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah zona 2 dan di RSUP Surakarta sebagai salah satu RS vertikal. Felly menjelaskan, penanganan Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah, tetapi semua pihak termasuk seluruh RS baik milik pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Januari 2021 menyatakan rata-rata keterpakaian tempat tidur (TT) sebesar 64,83 persen. Terdapat 9 (Sembilan) daerah yang tingkat kemanfaatan TT RS di atas rata-rata yaitu Provinsi Banten sebesar 85 persen, DKI Jakarta 84 persen, Jawa Barat 83 persen, Jawa Tengah 76 persen, Jawa Timur 77 persen, Yogyakarta 82 persen, Kalimantan Tengah 79 persen, Sulawesi Selatan 69 persen.

DINKES JABAR TINGKATKAN FASILITAS RS

Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa saat mengikuti tim kunjungan kerja spesifik ke RSUP Hasan Sadikin Bandung, Jabar, mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar)

secara khusus dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas beberapa rumah sakit yang sudah ada di Jabar, agar minimal setara dengan RSUP Hasan Sadikin, Bandung.

Saniatul menekankan, pentingnya penambahan fasilitas di berbagai RS yang ada di Jabar itu mengingat jumlah kasus positif Covid-19 yang masih saja terus melonjak setiap hari.

“Tadi disampaikan, ada kendala mengenai operasional. Maka, saya mengusulkan perlunya penambahan tiga RSUP lagi minimal seperti RSUP Hasan Sadikin Bandung. Dalam arti, bukan membangun secara fisik gedung RS yang baru. Namun, beberapa RS yang sudah ada di Provinsi Jabar itu semakin ditingkatkan berbagai fasilitasnya sesuai dengan RSUP Hasan Sadikin,” ujar Saniatul.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto: Eko/nvl

K U N K E R

melanjutkan, opsi lainnya yaitu para pasien Covid-19 boleh dirawat di beberapa RS lainnya yang ada di Jabar, selain di RSUP Hasan Sadikin Bandung dengan persyaratan ketat. Yakni, dengan catatan seluruh konsultasi medis berada dalam pengawasan tim medis penanganan Covid-19 yang ada di RSUP Hasan Sadikin Bandung.

Di sisi lain, Saniatul mengapresiasi atas segala upaya tindakan yang dilaksanakan oleh RSUP Hasan Sadikin dalam melakukan perawatan dan penanganan pasien Covid-19 secara maksimal. Yakni, mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan penanganan pasien Covid-19 dengan tim medis yang telah bekerja keras.

PEMOTONGAN INSENTIF, LEMAHKAN SEMANGAT NAKES

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo disela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUP dr. Sitanala, Tangerang, Banten, awal Februari lalu, mengatakan Komisi IX tegas menolak Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-65/MK.02/2021 perihal pemotongan insentif tenaga kesehatan

(nakes). Rahmat menilai, insentif tersebut

benar-benar dibutuhkan nakes. Jika tetap dipotong sekitar 50 persen, tentu akan melemahkan semangat nakes yang berjibaku di garda terdepan penanganan Covid-19.

Kalaupun Menteri Keuangan berdalih pemotongan insentif itu alasannya adalah fiskal, Rahmat meminta dicarikan solusi lain tanpa mengurangi insentif tersebut. Bisa dengan melakukan efisiensi kegiatan di kementerian/

lembaga untuk dialokasikan

kepada nakes. “Yang tidak prioritas, alokasikan saja kepada nakes. Itu bisa menjadi satu solusi,” saran Rahmat.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap agar kebijakan pemotongan insentif nakes ini bisa dikaji kembali oleh Kementerian Keuangan. Meskipun dari sisi fiskal kondisinya sangat tidak memungkinkan, ia minta agar dicarikan sumber-sumber yang bisa dilakukan efisiensi atau realokasi. Sehingga, kegiatan yang tidak prioritas bisa dialihkan untuk pembiayaan insentif nakes.

“Itu akan kita tagih janji dari Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemenkeu. Serta, dengan pihak-pihak terkait lainnya atas aspirasi nakes dan rakyat yang disuarakan Anggota DPR RI di Parlemen untuk dikembalikan lagi seperti awal sebelum adanya perubahan,” pungkasnya. l

eno,pun,es/es

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo. Foto: Erman/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa. Foto : Puntho/Man


K U N K E R

Salah satu lawatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendapati sejumlah

hal krusial saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, baru-baru ini.

“Pembelajaran jarak jauh ini ternyata masih ada masalah terkait sinyal. Banyak daerah-daerah, seperti di Kabupaten Sukabumi bagian selatan, masih banyak blank spot wilayah tersebut tidak bisa melakukan PJJ. Perlu dukungan dari Kominfo atau provider telekomunikasi untuk menambah tower-tower tertentu. Ini tidak boleh berfikir secara bisnis, tetapi bagaimana menyalamatkan generasi dan anak-anak kita untuk bisa tetap belajar,” kata Dede usai memimpin pertemuan di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Tepat tidaknya sasaran dari program bantuan kuota data internet, kemudian menjadi persoalan selanjutnya. Politisi Partai Demokrat itu mengungkap bahwa dari kuota yang diberikan pemerintah, masih terdapat daerah yang 60 persen pelajarnya masih belum bisa mendapatkan jatah kuota. Padahal Oktober 2020 lalu, Kemendikbud telah menerbitkan kebijakan Program Bantuan Kuota Internet Tahun 2020 dengan anggaran mencapai Rp 7,2 triliun, meski kebijakan ini sempat menuai pro kontra dari masyarakat dan

pelaku pendidikan.“Masih banyaknya anak-anak yang

belum mendapatkan kuota internet gratis, ini menjadi tanda tanya, selama ini apakah data Dapodik itu benar-benar digunakan atau tidak. Sebab kenyataannya hanya 40 persen yang menerima, sisanya tidak menerima. Inilah fungsinya kita harus memiliki data faktual yang akurat,” kata legislator dapil Jawa Barat II tersebut.TARGETKAN 1 JUTA GURU HONORER JADI PPPK

Pemerintah pusat sendiri menyatakan bahwa akan berupaya keras menyelesaikan target 1 juta guru Wiyata Bakti menjadi PPPK. Wakil Ketua Komisi

X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta rekrutmen guru sebagai PPPK maupun PNS seharusnya mempertimbangkan masa bakti atau pengabdian. Ia meminta persyaratan bagi guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak disamakan dengan para guru yang baru lulus kuliah atau fresh

graduate.

“Ini semangatnya yang harus diusung bukan hanya rekrutmen semata, namun lebih mengedepankan apresiasi atas masa bakti para guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi untuk bangsa dan negara, melalui pendidikan. Andaikan ada persyaratan misalnya PNS atau PPPK, jangan disamakan

Tinjau Kesiapan Pendidikan, Komisi XI Temukan Berbagai Isu Krusial

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin pertemuan tim kunker Komisi X ke Sukabumi, Jawa Barat. Foto : Alfi/Man

Pemerintah melalui Kemendikbud menyatakan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun kenyataannya, sebagian besar lembaga pendidikan belum semua siap menggunakan skema daring tersebut. Sejumlah faktor penyebabnya antara lain belum meratanya akses internet, terbatasnya SDM, hingga ketersediaan fasilitas baik sarana dan prasarana IT.


K U N K E R

dengan mereka yang baru saja lulus,” ujar Fikri saat memimpin kunjungan kerja Komisi XI di Pendopo Kantor Bupati Batang, Jawa Tengah.

Namun disayangkan, rekrutmen guru honorer yang semestinya dilakukan seretak di seluruh wilayah Indonesia belum memiliki kejelasan sumber anggarannya, apakah bersumber dari anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang harus menanggungnya. Karena itu Fikri menilai, sejumlah pemerintah daerah masih banyak yang ragu untuk mengajukannya.

“Karena masih banyak yang ragu-ragu, kalau gajinya akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Kalau dibebankan kepada pemda, dikhawatirkan alokasi pembangunan di sektor lain akan berkurang. Jadi harus diyakinkan kepada daerah sesuai yang dijanjikan Kementerian Keuangan, sesungguhnya nanti pembiayaan akan termasuk di dalam Dana Alokasi Umum (DAU),” tukasnya.

Untuk itu, dirinya berkomitmen untuk terus menyuarakan hal tersebut ke pemerintah pusat agar para guru Wiyata Bakti (WB) yang telah puluhan tahun mengabdi di sebuah sekolah memperoleh apresiasi, minimal pola rekrutmen yang beda dengan yang para fresh graduate.

EFEKTIVITAS BELAJAR JADI KENDALA UTAMA PJJ

Sejak akhir Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Meski tidak sepenuhnya siap, kebijakan ini pun dipatuhi oleh institusi pendidikan di pelosok negeri. Namun, Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menngungkap

masih banyaknya orang tua didik yang masih kebingungan untuk mendampingi anaknya pengikuti pembelajaran daring.

“Orang tuanya belum tentu mengerti, bagaimana ia bisa mendampingi anaknya sedangkan dia tidak tidak punya pengalaman mendidik. Belum lagi kalau kedua orang tuanya masih aktif bekerja. Inikan jadi permasalahan tersendiri. Pendidikan itu dalam rangka dua hal pertama dalam pembentukan karakter, kemudian pendidikan dan pengetahuan (ilmu). Mungkin ilmu relatif bisa diperoleh melalui daring, tetapi bagaimana pembentukan etika, akhlak, keteladanan, itu hilang semua. Nah ini yang menjadi masalah,” kata Mujib.

Memimpin pertemuan tim kunpek Komisi X DPR RI dengan stakeholder bidang pendidikan Kota Cilegon, Mujib mengatakan efek pandemi Covid-19 kepada dunia pendidikan sangat dalam. Untuk itu, dirinya berharap agar pandemi ini segera selesai, sehingga siswa-siswa bisa kembali mendapatkan keteladanan melalui pendidikan tatap muka. “Saya belum berani mengatakan kapan pendidikan dengan sistem tatap muka. dilakukan,” ungkapnya. l alw,skr,es/es

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bertukar cindedamata dengan Wakil Bupati Batang Suyono, Jawa Tengah. Foto : Singgih/Man

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI foto bersama mitra kerja di Kota Cilegon, Banten. Foto : Erman/nvl


K U N K E R

Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI pada tanggal 5 Februari 2021, pemerintah daerah wajib melakukan perbaikan perekonomian

daerah, sehingga penerimaan pajak di tahun 2021 dapat meningkat. Tentu hal ini perlu adanya konsistensi, serta kerja sama yang baik, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat pertemuan dengan Pemerintah Kota Bogor dan Kanwil DJP Jawa Barat III, di Bogor. Foto : Dipa/man

Sudah menjadi tugas dan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pajaknya. Dikarenakan pajak di daerah menjadi penyumbang utama bagi penerimaan daerah. Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara tetap optimis memperjuangkan penerimaan APBD tahun 2021.

“Apapun yang terjadi, dari diskusi yang ada, kita bisa lihat perpajakan kita memang lagi drop. Target-target yang

ditetapkan dari tingkat pusat juga kita bisa bayangkan di pandemi ini sangat berat untuk bisa tercapai seperti yang telah ditetapkan dalam APBN 2021. Maka dari itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” tutur Amir.

Selain itu, Komisi XI DPR RI juga menyoroti realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sejauh ini, realisasi PEN khususnya untuk sektor UMKM belum berjalan maksimal. Sebab, masih ditemukan pelaku UMKM yang masih kesulitan mengakses permodalan. Komisi XI DPR RI mendorong agar pemberian insentif untuk pelaku UMKM diberikan secara merata khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki sentra UMKM.

Pada kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI juga mengapresiasi pada sisi penetapan target-target yang sudah direalisasikan. Dibalik penurunan dari sisi penerimaan daerah. Namun dikarenakan target-target yang dilakukan sebelum penetapan, ternyata dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga tidak terjadi penurunan yang cukup signifikan.

BANYAK POTENSI DI INVESTASI PROYEK DAERAH

Komisi XI DPR RI menilai bahwa penerimaan negara, baik penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, bea masuk dan cukai di kota Bogor, Bandung dan Provinsi Banten telah melebihi target rata-rata.

Komisi XI DPR RI juga mengapresiasi langkah cepat dan inovasi Pemerintah Daerah dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19. Selain itu, masih banyak potensi pajak yang bisa digali, karena ketiga daerah ini memiliki banyak sektor industri yang bisa dioptimalisasi.

Pertumbuhan ekonomi, investasi dan daya beli masyarakat akan memberikan dampak pada penerimaan pajak. Bila ketiga komponen tersebut menurun maka akan berdampak juga pada menurunnya pendapatan pajak. Wakil

Komisi XI Dorong Pemerintah Daerah Perjuangkan Pendapatan Daerah Selama masa Pandemi Covid-19 penerimaan pajak di sejumlah daerah mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menjadi temuan ketika Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah sekaligus, yaitu Kota Bogor, Cilegon, dan Kota Bandung.


K U N K E R

Pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja serta jajaran Pemeritah Daerah Jawa Barat, di Bandung. Foto : Tasya/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto : Dipa/Man

Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan menilai bahwa sistem dan membuat strategi yang komprehensif agar berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan daerah.

“Ya saya kira pajak inikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, daya beli, jadi itu suatu hal yang paralel dan tidak terpisahkan. Kalau daya beli merosot, lalu investasi juga merosot, jadi saya kira komprehensif cara berpikirinya. Jadi selama sistemnya tidak diperbaiki, maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Jadi ini menjadi PR kita bersama sehingga ke depan kita lebih baik lagi,” papar Fathan.

Pandemi ini tentunya sangat berpengaruh atas target yang telah ditentukan. Walaupun di situasi pandemi, target yang telah ditentukan pasti masih bisa dicapai. Potensi pajak di daerah jauh lebih banyak dibandingkan target yang telah ditentukan. Dalam hal ini, potensi-potensi yang ada harus dioptimalkan kembali.

PAD DIHARAPKAN KEMBALI POSITIFRealisasi APBN hingga APBD tahun

2020 sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Hal ini juga berdampak pada PAD. Di satu sisi, perlu banyak yang

harus diperbaiki dan diperhatikan secara komprehensif, sehingga diharapkan bisa kembali positif.

Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai bahwa perlu adanya pengawasan yang ketat, baik dari tingkat pusat hingga daerah dalam hal penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Ada beberapa hal yang harus diakui, seperti penanganan Covid-19, baik di pusat atau daerah yang tidak konsisten dan terkesan ragu. Kedua, adanya ketidakdisplinan publik terkait prokes, serti kita lihat di ruas jalan, banyak yang nggak pakai masker, serta masih banyak kerumunan,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sejauh ini, kebanyakan anggaran daeah masih bergantung pada transfer daerah dari pusat. Dalam hal ini Komisi XI DPR RI terdorong untuk membantu melakukan alokasi peluang-peluang transfer daerah dari pusat. Hal ini bertujuan supaya dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. l dip,nap/

es


K U N K E R

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, kebijakan subsidi di Indonesia

diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan sosial.

Selalu ada anomali, dalam praktik subsidi. Kelompok yang disasar kebijakan subsidi selalu saja mengalami disorientasi dan jatuh ke kelompok yang tidak berhak menerima subsidi.

“Ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan bersama,” imbuh Wahyu saat menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cirebon, di Cirebon, Jawa Barat, awal Februari lalu.

Perlu ada penelaahan secara menyeluruh, sambung politisi Partai Demokrat ini, dengan pihak-pihak terkait. Dimulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, badan usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan kelompok masyarakat

sebagai pengguna subsidi energi. Disampaikannya, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari Rp 100 triliun setiap tahun.

Dalam APBN tahun 2021 saja, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp 110.512,2 miliar yang terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu, elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 56.924,9 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp 53.587,3 miliar. “Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia,” ungkap Anggota Komisi II DPR itu.

Wahyu melanjutkan, rerata pengeluaran subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari PDB tahunan per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makro ekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan. “Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga pemerataan akses ekonomi dan pembangunan,” ujar Wahyu lagi.

Pada titik ini, subsidi sebenarnya untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market imperfectionist. Dalam regulasinya, subsidi energi memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Dan BAKN DPR RI mengambil peran pengawasan terhadap semua kebijakan anggaran subsidi, termasuk subsidi energi yang kini sedang menjadi perhatian BAKN DPR.

SUBSIDI ENERGI KEDEPAN HARUS LEBIH TEPAT SASARAN

Ketua BAKN Marwan Cik Asan (sebelum pergantian Pimpinan BAKN akhir Januari lalu, red) mengatakan

Subsidi Energi Harus Mudahkan Akses Kelompok Miskin

Kebijakan subsidi energi yang selama ini berjalan masih menuai banyak masalah. Kelompok miskin masih sulit mengakses bantuan subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG. Saatnya, memastikan kemudahan akses bagi kelompok miskin dalam mengakses subsidi energi.

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. Foto : Husen/Man

PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 201948 PARLEMENTARIA EDISI 194 TH. 202148

K U N K E R

DPR RI mengatakan, tidak semua rakyat Indonesia beruntung, punya penghidupan dan income yang baik, tetapi ada juga rakyat yang kurang beruntung. Bagi yang kurang beruntung, negara hadir membantu salah satunya dengan program subsidi diantaranya subsidi energi.

Sebagaimana diketahui, anggaran subsidi energi setiap tahunnya sangat besar. Sudah seharusnya subsidi tersebut menjadi alat negara yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial. Untuk itu, ujar Marwan, BAKN DPR RI berupaya mencari formula yang tepat agar subsidi energi ke depannya lebih tepat sasaran.

“Kita (BAKN) mencari informasi sebanyak mungkin terutama dari para stakeholder terkait subsidi energi termasuk dari Pemda Sumedang ini, supaya nanti kita bisa mengambil dan memberikan rekomendasi yang tepat, apakah formula subsidi akan tetap seperti ini kedepannya,” ucap Marwan di Sumedang, Jawa Barat.

Formula subsidi yang dimaksud Marwan adalah apakah ke depannya negara tetap memmberikan subsidi

terhadap barang atau memberikan subsidi langsung kepada orang. “Jadi kepada masyarakat yang kurang mampu, diberikan cash atau transfer sehingga dia punya kemampuan yang sama terhadap orang lain dalam membeli barang yang sama dengan harga pasar yang sama pula. Itu adalah salah satu yang sedang kita telaah,” paparnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, adanya gap antara

harga subsidi dengan harga pasar seringkali menyebabkan

penyimpangan. Ia mengapresiasi usulan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang mengatakan sebaiknya subsidi energi kedepannya

mengacu kepada Kartu Tani yang dikeluarkan Kementerian

Pertanian, dimana pemilik kartu berhak mendapatkan bantuan subsidi.

“Itu adalah alternatif supaya masyarakat terbantu dengan memiliki tambahan dana untuk membeli barang dengan harga yang sama. Apakah itu pupuk, apakah itu energi atau bahan bakar yang sesuai dengan harga dan mekanisme pasar. Nah dengan seperti itu, kemungkinan penyimpangan akan berkurang juga,” pungkas Marwan.

MATA RANTAI SUBSIDI ENERGI HARUS DIBENAHI

Anggota BAKN DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa distribusi subsidi energi

harus menjadi perhatian banyak pihak, pasalnya seringkali ditemukan proses distribusinya tidak tepat sasaran. Yang cukup menjadi perhatian ialah banyak masyarakat mampu yang justru lebih banyak menikmati subsidi energi gas elpiji tabung 3 kg.

“Subsidi energi merupakan sebuah upaya pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap bisa menjalankan kegiatan rumah tangga maupun kegiatan usahanya yang notabene menggunakan energi, baik itu energi BBM, energi listrik, maupun energi gas,” ujar Sugeng saat pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cilegon, Banten.

Salah satu kendala ketidaktepat sasaran subsidi energi, menurut Sugeng disebabkan karena mata rantai komoditas subsidi yang panjang sehingga menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. “Sudah negeri subsidi tapi rakyat bayar mahal karena mata rantai yang sedemikian panjang ini. Kami minta pemerintah daerah perlu memfasilitasi bagaimana barang cepat sampai ke pengecer atau pembeli,” jelasnya.

“Konsumen/pengguna merupakan masyarakat yang menurut undang-

undang berhak dan layak menerima

serta menikmati subsidi energi yang disediakan oleh pemerintah,” tutur Ketua Komisi VII DPR RI itu. l mh,rnm/es

Anggota BAKN DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto: Ria/nvl

Anggota DPR RI Marwan Cik Asan. Foto: Erman/nvl

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 49TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 49

K U N K E R

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten dengan Bulog yang dinilai sangat lancar. Meskipun secara eksplisit tidak ada badan khusus yang menangani persoalan pangan di Banten, sesuai UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan.

“Kami melihat ini koordinasi yang cukup bagus, walaupun badannya tidak ada. Tentu ini yang bersifat untuk menjaga koordinasi semua sektor, tidak hanya dari Dinas Pertanian kemudian dilimpahkan ke Bulog. Sejauh tujuannya tercapai dan ada kepastian hukumnya, tentu kita apresiasi,” kata Willy usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, di Serang, Banten, baru-baru ini.

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, output dari proses peninjauan ini adalah untuk melakukan legislative review, dimana temuan yang didapat akan menjadi catatan bagi Baleg DPR RI dalam membahas revisi UU Pangan. Di sisi lain Willy berharap Banten dapat mencapai surplus pangan, sehingga dapat menjadi penyangga utama bagi Jakarta dan sekitarnya.

“Tadi paling banyak adalah di-serving atau konversinya di kita masih heavy carbo ya, itu yang paling jadi catatan kita. Nanti bagaimana kemudian prosesnya harus ditunjang oleh kebijakan. Tidak hanya heavy

carbo gitu, konsumsi terbesar nasional adalah beras, kedelai, dan terigu, ini yang menjadi catatan kita,” tandas Willy.

IMPLEMENTASI UU PANGAN DI JATENG

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam mengatakan, berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait implementasi UU Pangan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan yang lebih maksimal.

Hal tersebut diungkapkan Ibnu Multazam saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo beserta jajaran di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang Jawa Tengah, yang membahas implementasi UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Jawa Tengah ini salah satu provinsi penghasil komoditas pertanian yang cukup bagus, kedatangan kami ingin mendengar dan menggali informasi secara langsung dari pemerintah daerah, terkait implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di provinsi ini,” kata politisi Fraksi PKB itu.

Ia melanjutkan, perencanaan kedaulatan pangan harus dimulai dari daerah-daerah, dengan demikian Baleg DPR RI dapat mengetahui

Baleg DPR Gali Informasi Terkait Implementasi UU Pangan

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, di Serang, Banten, Kamis (21/1/2021). Foto: Mentari

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa kota yaitu ke Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk menggali informasi secara langsung dari pemerintah daerah mengenai implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan


K U N K E R

mana saja yang perlu direvisi atau di amandemen, demi tercapainya ketahanan pangan nasional.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah implementasi terkait pangan yang diatur dalam UU Tahun 2012 tentang Pangan. Secara kelembagaan, ada dua lembaga yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jateng yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur (pergub) yakni Dewan Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan.

Ganjar juga menyampaikan berterima kasih atas kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Jateng. Menurutnya, kepedulian dari Baleg DPR RI ini adalah hal bagus bagi Pemprov Jateng. “Kepedulian teman-teman Baleg ini menurut saya ini bagus, mengingatkan kepada kita semua untuk serius melaksanakan amanat Undang-undang, guna mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia” tegasnya.

PEMANFAATAN LAHAN TIDUR UNTUK PERTANIAN

Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah mengungkapkan, Baleg menanggapi secara serius masalah pemanfatan lahan tidur guna aktifitas pertanian. Pemanfatan lahan tidur ini guna meningkatkan produktifitas komoditas pangan yang menjadi kebutuhan

mendesak di masa pandemi. Penyataan ini dia ungkapkan, usai

mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajaran membedah dan mendiskusikan tentang implementasi UU Pangan di Bandung, Jawa Barat.

Ferdiansyah mengatakan Baleg akan mengkoordinasikan dengan para pemangku kepentingan seperti PTPN VIII yang ada di bawah Menteri BUMN dan Perum Perhutani yang menjadi kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar bisa mensinergikan program pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian.

“Persoalan ini akan dibahas di Baleg supaya terintegrasikan. Karena Anggota

Baleg dari lintas komisi, dan tidak menutup kemungkinan, jika ini sangat dibutuhkan, dan mejadi aspirasi apa lagi menyangkut pangan, bisa omnibus

law tentang pangan. Metode-metode ini akan kita cermati,» ungkap Ferdiansyah.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan penggarapan lahan tidur seluas 4.000 hektare di Kabupaten Subang untuk ditanami tanaman pangan sehingga menjadi menjadi salah satu klaster ketahanan pangan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemerintah harus bergerak cepat mempertahankan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19.

Diprediksi, sejumlah negara pengekspor pangan akan menghentikan atau membatasi ekspornya, dan memilih mengonsumsinya sendiri selama pandemi ini. Oleh sebab itu Pemerintah harus mulai menggalakan ketahanan pangan dalam negeri. Termasuk dengan menanami lahan-lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik untuk penanaman tanaman pangan.

“Kami menemukan lahan-lahan nganggur itu, rata-rata yang bagus-bagus dan luas itu dimiliki oleh PTPN VIII dan Perhutani. Di Subang, sekarang udah ada 4.000 hektar lahan nganggur, kami sedang meminta, tapi ada prosedurnya,» ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. l mr,man,eko/es

Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah. Foto: Eko/nvl

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam bertukar cindera mata dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Foto: Andri/nvl


K U N K E R

Saat memimpin pertemuan tim kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direktur dan jajaran manajerial Rumah Sakit Siloam Cirebon, di

Cirebon, Jawa Barat, Februari lalu, Agung mengatakan masih ada Anggota DPR RI yang mengeluhkan layanan di rumah sakit provider yang ditunjuk oleh PT Jasindo. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi terkait Jamkestama kepada RS provider tersebut.

“Salah satu kasus yang sering terjadi, Anggota DPR RI mendapat pelayanan yang kurang memadai. Hal ini disinyalir karena Program Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perpres dan Permenkeu tersebut belum tersosialisasikan dengan baik kepada RS provider,” ungkap politisi Partai

Demokrat itu. Faktor penyebab lainnya, lanjut

Agung, masih terdapat beberapa RS provider belum memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan pelayanan berstandar VVIP. Di sinilah BURT bertugas memantau sejumlah RS yang ditunjuk untuk melihat dari dekat, bagaimana layanan dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki RS.

“Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka BURT perlu melakukan peninjauan secara langsung terhadap pelaksanaan program dimaksud,” tegas Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Agung menambahkan, BURT DPR

aktif memantau semua RS provider ke sejumlah daerah. Pantauan ini penting agar tak ada keluhan dan pengaduan lagi dari para Anggota Dewan terhadap program Jamkestama.

“Melalui kunjungan kerja ke rumah sakit provider ini diharapkan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarga dapat lebih tersosialisasi dengan baik,” harap legislator dapil Jawa Barat I itu.

APRESIASI RS BAYUKARTA KARAWANG

Di Karawang, Jawa Barat, Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi Rumah Sakit Bayukarta atas pelayanan dan penanganan terhadap pasien program Jamkestama. RS Bayukarta ini merupakan salah satu RS sakit provider yang ditunjuk oleh PT Jasindo dalam melaksanakan program jamkestama bagi pejabat negara termasuk anggota DPR RI beserta keluarga.

“Tadi sempat dijelaskan bahwa RS ini memiliki 12 ruang VIP, berbagai peralatan yang cukup canggih, serta tenaga medis termasuk para dokter ahli atau spesialis yang cukup banyak. Dengan begitu saya menilai RS Bayukarta ini akan siap memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta Jamkestama yang di dalamnya termasuk para anggota DPR RI, serta juga pasien umum lainnya. Saya sangat mengapresiasi,” jelas Dimyati usai pertemuan dengan jajaran direksi RS Bayukarta, di Karawang, Jawa Barat.

Dari penjelasan pihak RS Bayukarta, Dimyati menyampaikan, RS ini memiliki 45 tempat tidur isolasi Covid yang tentu tidak tercampur dengan pasien non-Covid. Pemisahan pasien Covid dan non-Covid ini dilakukan sejak pasien datang ke RS tersebut.

“Artinya sejak masuk pasien yang terindikasi Covid dan non-Covid penanganannya sudah berbeda, dipisahkan gedung, ruangannya dan tentu saja peralatannya. Sehingga benar-benar terpisah. Dengan begitu kami menjadi tenang jika nanti ada

RS Provider Harus Beri Layanan Paripurna

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga ( BURT) DPR RI Agung Budi Santoso meminta sejumlah rumah sakit (RS) provider yang ditunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) memberikan layanan terbaiknya kepada para peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya.

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat pertemuan tim kunker BURTdengan direksi RS Siloam Cirebon. Foto: Arief/nvl


K U N K E R

anggota atau keluarganya yang tiba-tiba sakit di daerah tersebut. Ini juga menandakan rumah sakit di daerah sudah grow up. Dan pemilihan RS Bayukarta oleh PT Jasindo ini menurut saya sudah sangat tepat,” pungkasnya.

BANYAK ANGGOTA DEWAN BEROBAT DI RS AZRA BOGOR

Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanty menyatakan, dirinya merasa surprise ketika mengetahui banyak Anggota DPR RI bersama keluarganya yang berobat ke Rumah Sakit Azra di Bogor.

“Saya surprise sekali bahwa cukup banyak sekali Anggota DPR RI dan keluarga yang berobat di rumah sakit Azra ini,” kata Evita saat memimpin Kunjungan Kerja dalam ranggka pengawasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Anggota DPR RI dan Keluarga di Rumah Sakit Azra Bogor, Jawa Barat.

Evita menyampaikan, RS Azra mendapatkan penghargaan menjadi rumah sakit terbersih di Bogor dan memiliki beberapa keistimewaan di dalam pelayanan medisnya.

Rumah Sakit Azra yang pada awal pendiriannya adalah rumah sakit ibu dan anak dan saat ini punya keunggulan di pelayanan fisioterapi.

“Katanya cukup banyak anggota DPR RI dan keluarganya yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut yang memang menjadi unggulan dari rumah sakit ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Politisi PDI Perjuangan ini

menjelaskan kunjungan ke Rumah Sakit Azra merupakan kunjungan rutin yang dilakukan BURT kepada rumah sakit-rumah sakit rujukan dari Asuransi Jasindo yang menghandle Jamkestama Asuransi Kesehatan bagi anggota DPR terkait dengan fasilitas dan pelayanan medis yang dimiliki oleh rumah sakit rujukan Jasindo.

“Kunjungan ini tentunya untuk memastikan rumah sakit rujukan Jasindo mempunyai fasilitas yang memadai, cukup untuk hal-hal yang berkaitan dengan medis. Karena kesehatan bagi Anggota DPR RI dan keluarganya itu menjadi tanggung jawab BURT DPR,” tegasnya.

Ia menambahkan, BURT juga ingin memastikan apakah ada hal-hal yang menghambat pembayaran dari Jasindo terhadap rumah sakit rujukan. “Tentunya yang namanya asuransi apakah ada kendala-kendala pembayaran dari Jasindo ke rumah sakit ini. Kemudian sudah berapa banyak sebenarnya fasilitas daripada rumah sakit ini yang digunakan anggota DPR,” jelas anggota dewan daerah pemilihan Jawa Tengah ini.

Ia mengharapkan ke depan rumah sakit-rumah sakit yang menjadi rujukan Jasindo memberikan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada Anggota DPR RI dan keluarganya lebih baik lagi. l afr,ayu,sc/es

Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanty saat memimpin pertemuan tim Kunker BURT di RS Azra Bogor. Foto : Suci/Man

Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah bertukar cindera mata dengan direksi RS Bayukarta, di Karawang, Jawa Barat. Foto: Ayu/nvl


K U N K E R

Pandemi yang menimpa Indonesia dan berbagai negara lainnya dalam setahun terakhir ini tak menyurutkan anak bangsa

untuk berkarya. Hal itu malah semakin memacu anak bangsa untuk keluar dari kondisi yang serba tidak mengenakan ini. Dan, akhirnya Indonesia boleh berbangga dengan lahirnya GeNose C-19 yang notabene merupakan karya anak negeri.

Apa sebenarnya GeNose tersebut, dan mampukah produk buatan dalam negeri ini “bersaing” dengan produk asing dalam industri kesehatan dalam negeri. Berikut hasil penelusuran Parlementaria.

Maret 2020 menjadi titik awal terdeteksinya Covid-19 di tanah air. Hal itu semakin memunculkan rasa penasaran berbagai pihak untuk meneliti tentang Covid.

Mulai dari penyebab, bagaimana pendeteksiannya, serta pencegahannya termasuk di dalamnya penemuan vaksin.

Di saat bersamaan tim riset dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikomandoi oleh Kuwat Triyatna mengembangkan alat pendeteksi cepat infeksi Sars-Cov2 melalui hembusan nafas, yang belakangan dinamai GeNose C-19 secara cepat dan akurat.

GeNose C-19 sendiri merupakan singkatan dari GeNose atau Gadjahmada, dan Nose atau hidung. Dilansir dari situs ugm.ac.id, GeNose adalah hidung elektronik yang bekerja dengan sistem penginderaan atau sensor untuk mengenali pola senyawa. GeNose dirancang untuk mengenali pola Volatile Organic Compound yang terbentuk dari infeksi Covid-19 dan terbawa dalam nafas manusia.

Sejumlah tahapan masih harus dilalui

sebelum alat ini dapat mulai diproduksi secara massal diantaranya proses uji diagnosis. Untuk uji diagnosis diperlukan 1.600 subjek dengan 3.200 sampel yang diambil dari sembilan rumah sakit, termasuk di antaranya RSUP dr. Sardjito, Rumah Sakit Akademik UGM, dan RSPAU Hardjolukito. Namun sebelum itu inovasi baru dari para peneliti UGM ini telah melalui uji profiling dengan menggunakan 600 sampel data valid, dan menunjukkan tingkat akurasi tinggi, yaitu 97 persen.

Setelah melalui tahapan tersebut, akhirnya 24 Desember 2020 lalu GeNose C19 secara resmi mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan dengan Nomor 20401022883. Menurut Kuwat, setelah izin edar diperoleh maka tim akan melakukan penyerahan GeNose C-19 hasil produksi massal batch pertama yang didanai oleh BIN (Badan Intelejen Negara) dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) untuk didistribusikan.

Dukungan penuh semua pihak bermunculan untuk inovasi baru ini, tak terkecuali dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Lakalena mendorong agar GeNose C-19 bisa digunakan di setiap fasilitas kesehatan dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Untuk itu pihaknya akan mengawal dan meyakinkan pemerintah untuk menggunakan alat tersebut.

“Kami akan pantau sertifikasi GeNose serta memberikan dukungan anggarannya, secara politik kita mendorong produk kesehatan dari hasil rapat pemerintah yang bersifat mengikat antara DPR RI dan pemerintah,” tegas Melki.

Diungkapkan politisi Fraksi Partai Golkar ini, tahun lalu sejatinya berbagai inovasi alat kesehatan yang dipamerkan UGM kepada Komisi IX DPR RI saat mengunjungi kampus tersebut tahun lau. Selain GeNose, ada ventilator yang juga ikut dipamerkan saat itu. Namun memang GeNose yang pengembangannya sangat cepat.

GeNose C-19 Jangan Sebatas Pilot Project

Suasana Antri Tes GeNose C-19 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Foto: Arief/nvl


S O R O T A N

membeli alat rapid antibodi impor, padahal UGM sudah memproduksi rapid antibodi. Bahkan ada pesanan 100 buah saja kemudian dibatalkan, perusahaan tersebut lebih memilih membeli produk dari luar negeri.

“Makanya saya selalu mengatakan, termasuk saat pembahasan undang-undang sisdiknas Iptek sebelumnya agar negara memberikan kemudahan kepada anak bangsa, termasuk pengurangan pajak 300 persen bagi badan usaha yang ingin mengembangkan ristek dalam negeri,” ujar Andi Yuliani Paris.

Jika Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan ijin edar, artinya sudah ada pengakuan dari pemerintah akan keakuratan dan keamanan penggunaan produk anak bangsa tersebut, maka sejatinya pemerintah melalui berbagai kementerian dan instansi terkait bisa menggunakan dana-dana Litbang untuk memperbanyak produksi GeNose. Pemerintah juga harus mendorong badan-badan usaha di bidang kesehatan untuk ikut memproduksi dan mengembangkan GeNose.

“Kalau inovasi yang bagus bisa dikembangkan secara massal oleh Kemenristek, maka peran pemerintah harus sampai pada tahap komersialisasi. Oleh karena itu saya ketuk juga Kementerian Industri dan kementerian Perdagangan mewakili pemerintah, agar inovasi itu tidak hanya sampai pada

pengembangan, pilot project saja. Namun juga komersialisasi atau

penjualannya. Dan di sini saya katakan kalau vaksin

merah putih yang sedang kita kembangkan sudah jadi, maka kita harus setop juga vaksin Impor,”

pungkasnya. l ayu/es

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto Arief/Nvl

KOMISI VII DUKUNG INOVASI ANAK BANGSA

Tidak hanya itu, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengungkapkan Komisi VII DPR RI menghargai seluruh inovasi-inovasi yang diciptakan oleh anak bangsa. Terlebih lagi yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Namun apakah karya anak bangsa itu akan secara utuh digunakan oleh seluruh rumah sakit, puskesmas dan berbagai faskes lainnya?

Pasalnya, pertama, GeNose itu baru diproduksi masih dalam jumlah terbatas. Bahkan saat awal digunakan oleh PT KAI untuk men-screening calon penumpang Kereta Api, konon jumlah GeNose yang diproduksi masih terbatas dan hanya sebatas pilot project. Kedua, jika melihat kondisi di lapangan, dimana rumah sakit, klinik dan puskesmas yang ada, selama ini masih mengandalkan produk impor. Bahkan tidak bisa dipungkiri adanya ‘mafia’ alat kesehatan impor yang masih bermain di dalamnya.

Hal tersebut, lanjut Andi juga dikeluhkan oleh Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro. Banyak rumah sakit yang lebih memilih menggunakan produk impor dibanding produk dalam negeri. Tidak sedikit perusahaan yang

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris. Foto : Azka/nvl

SAAT PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG SISDIKNAS IPTEK SEBELUMNYA AGAR NEGARA MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA ANAK BANGSA, TERMASUK PENGURANGAN PAJAK 300 PERSEN BAGI BADAN USAHA YANG INGIN MENGEMBANGKAN RISTEK DALAM NEGERI


S O R O T A N

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menghadiri Forum Inter Parliamentary Union

(IPU)-UN Annual Parliamentary Hearing. Forum tersebut merupakan pertemuan tahunan anggota parlemen dunia dan PBB.

Webinar yang diselenggarakan pada bulan Februari ini mengusung tema “Fighting Corruption to Restore Trust in

Government and Improve Development

Aspects” dengan bekerja sama beberapa lembaga anti korupsi.

Korupsi dinilai menjadi ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan, karena menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Penggalakan anti-korupsi kini telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan global, regional dan nasional.

Fadli mengatakan, ancaman laten itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara, baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional, regional bahkan global.

Karena itu, Fadli memaparkan kolaborasi antar parlemen memiliki andil besar dalam memberantas korupsi. “Parlemen memegang peran kunci dalam memerangi korupsi. Parlemen adalah lembaga penting dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi. Anggota parlemen, sebagai figur parlemen, memiliki legitimasi untuk mengamankan, mempertahankan, dan menjaga dana publik sebagaimana diamanatkan oleh

Korupsi Ancam Agenda Pembangunan Berkelanjutan

“Parlemen adalah lembaga penting dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi”

konstituen,” ujar Fadli.Fadli yang juga sebagai Ketua

SEAPAC ini meyakini bahwa suara parlemen sangat penting dalam membentuk lanskap nasional dan internasional. Parlemen membantu dan bahkan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan bangsa yang bebas korupsi. Di arena internasional, anggota parlemen membangun jaringan dan memfasilitasi pertukaran informasi, pembelajaran dan menciptakan dampak untuk pengaturan anti-korupsi global.

Menurutnya, selama ini, pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan

undang-undang dan penegakan hukum, tak lagi memadai untuk membangun mekanisme efektif dalam pemberantasan korupsi. Karena itu tak heran, meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun corruption

perception index (CPI) tidak mengalami peningkatan signifikan.

“Dalam tataran lebih teknis, selain dengan membangun sistem penegakan hukum yang kuat, diperlukan perapihan

kerangka bersama dalam menggali elemen-elemen UNCAC, dan menerjemahkannya menjadi legislasi, kebijakan hingga aktivitas pengawasan.

Anggota parlemen harus Ketua BKSAP DPR RI

Fadli Zon. Foto : Arief/nvl


L I P U T A N K H U S U S

mempertimbangkan berbagai aspek, baik sosial politik, hingga kerangka hukum dalam menerjemahkan elemen UNCAC menjadi bagian dari intervensi parlemen,” imbuh Anggota Komisi I DPR RI itu

Lebih lanjut, Fadli juga berkomitmen mendorong adanya kerja sama antar-parlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dalam konteks ini, SEAPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen, dan organisasi-organisasi internasional untuk dapat saling berkolaborasi.

Terlebih lagi bulan Juni mendatang Majelis Umum PBB akan menggelar Sidang Khusus Majelis Umum PBB melawan korupsi United Nations-

General Assembly Special Session

Against Corruption (UNGASS) 2021. Hal itu menurut Fadli menjadi momen penting bagi SEAPAC untuk memperkuat kesadaran parlemen Negara-negara Asia Tenggara, tentang agenda global ke depan dalam konteks anti-korupsi dan tata pemerintahan yang baik.

Anggota Parlemen, dapat memberikan perspektif parlementer yang bermanfaat untuk membentuk masa depan agenda anti korupsi global. Sebagai perwakilan rakyat, penerima manfaat utama dari kebijakan publik, para anggota parlemen dapat mengisi celah yang tidak diperkirakan oleh otoritas pemerintah dengan terlibat penuh, dalam proses dan pekerjaan keduanya, pada perumusan dan implementasi UNGASS 2021 mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menilai bahwa memerangi korupsi bukan sekedar menghukum para pelaku, tetapi menitikberatkan kepada langkah preventif.

Dengan mendidik, khususnya melalui pendekatan agama, diharapkan bisa menumbuhkan kembali moral seseorang untuk tidak kembali melakukan hal yang sama. Atau paling tidak, mencegah orang lain untuk

tidak mencontoh atau melakukan hal serupa. Dengan kata lain, setidaknya pola tersebut dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Politisi dari F-PKS ini menjelaskan, jika mengacu pada laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari International Transparency

(Transparansi Internasional) pergerakan memerangi korupsi di Indonesia juga negara – negara di kawasan ASEAN masih tergolong rendah.

Di tahun 2019, hanya tiga Negara Asia Tenggara yang mendapat skor di atas 50, dengan skala 0 hingga 100, di mana 0 sangat korup dan 100 sangat bersih, yakni Brunei (60), Malaysia (53), dan Singapura (85). Dengan kata lain hanya Singapura di peringkat tiga, dan Brunei Darussalam di peringkat 30, sementara Indonesia di bawah kedua negara tetangga. “Ini menjadi lampu kuning bagi kita semua untuk

segera bergerak memberantas korupsi,” ungkapnya.

Diketahui, sesi Khusus Sidang Umum PBB Melawan Korupsi (UNGASS) mendatang akan membahas langkah – langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi dan memperkuat kerjasama internasional. Diharapkan, perumusan UNGASS ini menjadi momentum untuk memberikan dorongan politik bagi gerakan antikorupsi global. l ann/es

MEMERANGI KORUPSI BUKAN SEKEDAR MENGHUKUM PARA PELAKU, TETAPI MENITIKBERATKAN KEPADA LANGKAH PREVENTIF.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : Geraldi/nvl


L I P U T A N K H U S U S


D A P I L

D A E R A HP E M I L I H A N

( D A P I L )

Di tengah pandemi Covid-19, Charles bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta memberikan pelayanan uji cepat deteksi Covid-19 bagi warga Kelurahan Meruya Utara.

Charles juga mengunjungi Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Kapuk untuk menyosialisasikan protokol kesehatan (prokes) terhadap warga. Ia mengingatkan kepada masyarakat pentingnya disiplin

Charles Honoris:

Perkuat Penerapan Protokol Kesehatan di Jakarta

menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia.

“Kalau kita ingin Indonesia kembali bangkit, ingin perekonomian pulih kembali, ingin anak-anak sekolah dan beraktivitas di luar seperti biasa, bapak-ibu ingin bekerja seperti biasa, maka kita harus gotong-royong dan bekerja sama mematuhi prokes. Memakai masker sudah menjadi kewajiban, kemanapun kita pergi harus dipakai,” ujarnya saat sosialisasi.

Selain itu, ia juga mengingatkan

pentingnya menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Lantaran kerumunan akan berpotensi menghasilkan klaster baru dalam penyebaran Covid-19.

Dalam kunjungannya itu, Charles turut mengapresiasi kerja tenaga medis di puskesmas yang dengan sigap telah menindaklanjuti warga terdeteksi positif Covid-19. Charles menyoroti terkait penularan Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia.

“Oleh karena itu, selama pandemi Covid-19 masih belum berlalu kita memiliki kewajiban kepada sesama kita untukmenjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Sebab itu merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara dan kecintaan kita terhadap tanah air agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. l ah/es

Pandemi Covid-19 belum usai, untuk itu penerapan protokol kesehatan masih harus digalakkan dan disosialisasikan ke tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian bagi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris dalam kunjungannya saat reses ke beberapa wilayah di DKI Jakarta.

Anggota DPR RI Charles Honoris sosialisasikan protokol kesehatan kepada konstituennya dapil DKI Jakarta III. Foto : Ist/nvl


D A P I L

Ia juga memberikan sosialisasi kepada warga di Balai Desa Durensawit, Kecamatan Kayen terkait bagaimana memanfaatkan bendungan-bendungan tersebut

ketika sudah selesai dibangun. Di daerah Pati sendiri akan dibangun

tiga bendungan, yakni Bendungan

Sudewo:

Tinjau Proyek Pembangunan Bendungan di Dapil

Cabean di Desa Guyangan Kecamatan Winong, Bendungan Dung Kurungan di Desa Durensawit Kecamatan Kayen, dan Bendungan Sitimulyo di desa Sitimulyo kecamatan Pucakwangi. Bendungan ini akan bermanfaat untuk kebutuhan irigasi dan air baku, serta dapat dikembangkan untuk pariwisata.

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menyempatkan waktu resesnya untuk melakukan peninjauan lokasi terhadap bendungan-bendungan yang akan dibangun di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Anggota DPR RI Sudewo menyosialisasikan pemanfaatan bendungan yang sedang dibangun Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Foto : Ist/nvl

“Bila ketiga bendungan ini sudah terbangun, kekeringan yang selama ini melanda di daerah Pati Selatan akan dapat teratasi. Selanjutnya, masyakat akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Selain itu bencana banjir yang terjadi ketika musim hujan tidak akan terjadi lagi. Itu yang menjadi harapan kita,” ucap Sudewo.

Politisi dapil Jawa Tengah III ini menuturkan pembangunan fisik Bendungan Cabean direncanakan akan dimulai pembangunannya pada akhir tahun 2021. Kemudian Bendungan Dung Kurungan masih dalam perencanaan dan diharapkan dimulai awal tahun 2022. Sementara Bendungan Sitimulyo masih dalam tahap survei awal.

Saya berharap dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Pati supaya ketiga bendungan tersebut segera terbangun sesuai yang direncanakan, yang mana daerah ini sejak dulu memang sering mengalami kekeringan saat musim kemarau, sedangkan musim penghujan selalu tergenang banjir,” tutupnya. l er/es


D A P I L

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dan menurunnya penghasilan

masyarakat. Anggaran belanja negara tersedot untuk penanganan Covid-19

Darul Siska:

Sosialisasikan Program Pemulihan Ekonomi

dan upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

“Kondisi ini adalah keprihatinan kita semua, tahun 2021 ini DPR bersama pemerintah terus berupaya mendorong program penanggulangan Covid-19 dan program yang mampu menstimulus laju pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu usaha kecil menengah bisa tumbuh dan berkembang,” ucap Darul Siska saat menyosialisasikan program pemulihan ekonomi, baru-baru ini.

Dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, lanjut Darul Siska, pihaknya akan terus mendorong penyempurnaan program bantuan langsung tunai dari aspek teknisnya. Dari langkah ini, diharapkan masyarakat

memiliki daya tahan dalam menghadapi pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya ini

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga berpesan agar masyarakat jangan sampai kendor dalam penerapan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan.

“Meskipun vaksin Covid-19 sudah ada dan sekarang sudah didistribusikan untuk memulai vaksinasi, namun masyarakat harus tetap waspada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan dan jaga kesehatan dengan makan yang cukup, olahraga teratur dan istirahat yang cukup agar imunitas kita selalu terjaga,” sebutnya. l tn/es

Di hadapan konstituennya di Sumatera Barat I, Anggota DPR RI Darul Siska mengatakan, tahun 2020 adalah tahun yang berat yang dialami bangsa Indonesia.

Anggota DPR RI Darul Siska saat menyosialisasikan program pemulihan ekonomi di Sumatera Barat. Foto : Ist/nvl


D A P I L

Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath langsung bergerak melakukan aksi kemanusiaan dengan

berusaha membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Rano Alfath bersama DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Garda Bangsa Tangerang menemui warga dengan berjalan kaki melintasi banjir, di Kabupaten Tangerang.

Kedatangannya, selain memberi bantuan logistik dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, ia juga berusaha menghibur dan tak lupa mengingatkan warga untuk selalu menjaga kesehatan. Terutama menjaga fisik dan imunitas di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Warga antusias Rano yang dikenal dekat dengan warga dapilnya, Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Rano Alfath :

Beri Sembako dan Masker ke Warga Terdampak Banjir

Hujan deras terus menerus yang terjadi di wilayah Tangerang Raya, Banten, pada awal Februari 2021 membuat beberapa kawasan banjir. Sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang yang mengalami banjir di antaranya, Kampung Karang Jetak, Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler dan Desa Gedung, Kecamatan Gunung Kaler.

Anggota DPR RI Moh Rano Alfath memberi sembako dan masker kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Tangerang, Banten. Foto : Ist/nvl

“Sesuai amanat Ketum PKB (Gus AMI), bahwa seluruh kader diwajibkan turun di titik-titik bencana. Ini merupakan bentuk ikhtiar dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang diuji musibah. Rumah warga sudah lebih dari 3 minggu terendam banjir, mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit m engurangi beban dan membantu warga,” kata Rano.

Selain itu, Rano juga memberikan masker dan mengingatkan kepada warga untuk selalu mengenakannya. “Kita beri perhatian dan hiburan kepada warga, sekaligus dialog terkait musubah banjir ini. Dan saya konsern

mengingatkan warga untuk tetap menjaga kesehatan ditengah musibah ini. Masker harus tetap digunakan. Jika kurang akan kita tambah terus demi warga agar tetap sehat jangan sampai terpapar Covid-19,” tandas Rano.

Rano berharap musibah banjir ini cepat berlalu dan warga bisa aktif normal kembali. Selain itu, legislator muda asal Banten tersebut juga berpesan agar warga tetap menjaga kesehatan. “Kami mendengar aspirasi rakyat. Saya harap warga dapat cepat recovery kembali. Jangan lupa jaga kesehatan dimanapun kita berada,” harap Rano. l sf/es


D A P I L

“Bantuan kami berikan kepada rumah sakit sebagai gugus terdepan dalam upaya penanganan pasien pandemi Covid-19,” kata Ahmad

Sahroni saat menyerahkan APD kepada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, baru-baru ini.

Menurut Sahroni, tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 patut diprioritaskan. Mereka adalah pahlawan kesehatan yang membutuhkan dukungan, tidak hanya moril namun juga bantuan materil dalam bentuk APD.

Selain RSPI Sulianti Saroso, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini juga menyerahkan langsung bantuan

Ahmad Sahroni:

Tebar Ribuan APD ke RS di Jakarta

ke berbagai rumah sakit lainnya, diantaranya, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tanjung Priok, serta RSUD Cilincing.

Politisi dapil DKI Jakarta III ini menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai wujud kepedulian dalam rangka mendukung moril para dokter dan paramedis yang tak kenal lelah melayani para pasien Covid-19 selama setahun terakhir.

Dirut RSPI Sulianti Saroso, dr. Mohammad Syahril, SpP, MPH menghaturkan terima kasih atas kepedulian masyarakat terhadap tugas-tugas mereka, termasuk bantuan APD.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyalurkan ribuan alat kesehatan atau Alat Pelindung Diri (APD) ke sejumlah rumah sakit di wilayah DKI Jakarta. Bantuan tersebut

diperuntukkan bagi petugas medis yang bekerja tanpa kenal dan menjadi garda terdepan menangani pandemi Covid-19.

Kecukupan kebutuhan APD, menurut Syahril, saat ini memang disediakan pemerintah, namun juga masih dibutuhkan bantuan dari masyarakat dan para donatur. Menurutnya, kebutuhan APD ini tidak boleh putus, sehingga akan mempercepat penanganan pasien.

Dia menambahkan, seluruh rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 juga membutuhkan banyak relawan tenaga kesehatan. Dikatakan Syahril, dengan kondisi saat ini, jika hanya mengandalkan tenaga medis yang ada, maka ditakutkan ada banyak tenaga medis yang akan alami kelelahan hingga tekanan psikologis. l ann/es

Anggota DPR RI Ahmad Sahroni saat menyerahkan APD kepada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso. Foto : Ist/nvl


D A P I L

Rofik mengatakan, program Talenta Inovasi Indonesia terselenggara atas kerja sama Kemenristek/BRIN dengan Komisi VII DPR RI

tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan dana kepada mahasiswa aktif dan inovatif yang dipersiapkan sebagai calon inovator masa depan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mendukung pencapaian SDM Unggul.

“Masa pandemi Covid-19 ini menimbulkan berbagai dampak

Rofik Hananto:

Serahkan Bantuan Program Talenta Inovasi Indonesia

ekonomi. Salah satunya, orang tua yang mengalami kesulitan dana untuk anaknya yang belum selesai kuliah. Kami inisiasi mahasiswa untuk dibantu beasiswa talenta agar bisa menyelesaikan studinya. Beasiswa diberikan kepada sekitar 1.018 mahasiswa di seluruh Indonesia dan dapil kami berhasil meloloskan sebanyak 33 mahasiswa,” ujar Rofik.

Politisi Fraksi PKS tersebut menambahkan, orang tua mahasiswa sangat terbantu dengan bantuan itu.

Sebab, mereka merasakan kesulitan secara ekonomi karena pandemi ini. Dengan demikian, diharapkan para mahasiswa itu menjadi lebih semangat lagi untuk menyelesaikan studi.

Politisi dapil Jawa Tengah VII ini juga mendorong agar para mahasiswa menjadi pengusaha. Sejak belum lulus, mahasiswa sebaiknya sudah mempunyai paradigma baru yakni setelah lulus akan menjadi seorang entrepreneur dengan merambah dunia bisnis.

“Mahasiswa era sekarang itu setelah lulus bukan mencari lapangan kerja melainkan membuka lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja. Itu sangat saya apresiasi. Masa muda adalah saat yang tepat untuk mencoba bisnis. Mereka masih mempunyai banyak waktu untuk bangkit lagi dan mencoba lagi jika mengalami kegagalan dalam berbisnis,” tandas Rofik.

Kabid SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purbalingga Agus Triyanto meminta para mahasiswa untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan tersebut. Sebab, bantuan itu bukan merupakan warisan namun sebuah amanah yang harus bisa dipertanggungjawabkan.

Ketua DPD PKS Kabupaten Kebumen Akbar Yuliastomo menyampaikan terima kasih kepada Rofik dan bersyukur ada 33 mahasiswa yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 10 juta per mahasiswa itu.

“Sebab di masa pandemi ini orang tua harus berpikir bagaimana agar dapur tetap bisa ngebul, sekaligus bagaimana agar kuliah anaknya bisa selesai. Jadi bantuan ini sangat membantu. Terima kasih kepada Bapak Rofik Hananto,” kata Akbar. l pun/es

Anggota DPR RI Rofik Hananto menyerahkan bantuan program penguatan talenta inovasi indonesia bagi mahasiswa Strata-1 senilai masing-masing Rp 10 juta untuk 33 mahasiswa di Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

Anggota DPR RI Rofik Hananto menyerahkan bantuan Program Penguatan Talenta Inovasi Indonesia kepada perwakilan mahasiswa di dapilnya. Foto : Ist/nvl


D A P I L

Kegiatan Bina UMKM tersebut dilakukan pada 32 pelaku UMKM diantaranya penjual makanan kaki lima,

penjahit, pemilik usaha bengkel hingga penjual pakaian. Dalam kesempatan ini, Anwar mengatakan bahwa pelaku UMKM merupakan salah satu garda terdepan ekonomi bangsa, utamanya dimasa pandemi yang masih belum usai.

“Dalam masa pandemi ini, ekonomi kita semakin terbatas, penggerak ekonomi bangsa sesungguhnya sekarang adalah bapak ibu semua

Anwar Hafid:

Bina dan Beri Bantuan Modal bagi UMKM

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum usai, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) merupakan salah satu aspek yang sangat terdampak. Hal ini merupakan imbas dari perekonomian yang semakin sulit. Melihat hal tersebut, Anggota DPR RI Anwar Hafid melakukan kegiatan bina

UMKM di dapilnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid melakukan kegiatan bina UMKM di daerah pemilihannya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Foto : Ist/nvl

yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut, kegiatan bina UMKM bertujuan agar UMKM terus memiliki semangat untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

Di samping itu, Anwar juga menyerahkan bantuan modal usaha dan memberikan bimbingan usaha bagi para pelaku usaha di Kota Palu untuk bisa terus semangat bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

“Saya berharap dengan bantuan modal usaha ini paling tidak bisa

menambah modal usaha bapak ibu sekaligus menjadi penyemangat untuk kita terus bekerja berusaha menggerakan ekonomi daerah. Karena dengan semangat itulah insyaAllah daerah dan bangsa kita bisa terus bergerak maju,” harapnya.

Lebih lanjut, Anwar yang telah membina lebih dari 50 UMKM ini berkomitmen untuk melakukan kegiatan bina UMKM secara berkelanjutan. Salah satunya dengan memantau berkembangan UMKM binaanya hingga bisa menjadi contoh bagi pemilik usaha lain yang menjadi penggerak ekonomi daerah. l bia/es


D A P I L

Abdul Hakim Bafagih:

Bantu 26 Ton Semen untuk Korban Bencana NganjukBencana alam yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada pertengahan Februari 2021 lalu mendapatkan respon cepat dari Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih. Politisi yang akrab disapa Mas Hakim ini, menyapa langsung warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Nganjuk, akhir Februari.

Bersama Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, keduanya mengirimkan bantuan 26 ton semen dan 6,25

ton beras. Kedatangan Hakim dan Eko di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan, Desa Sendangbumen dan Desa Grojogan Kecamatan Berbek ini, menggandeng mitra dari Kementerian

Anggota DPR RI Abdul Hakim Bafagih dan Eko Hendro Purnomo menyerahkan bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Foto : Ist/nvl

BUMN, yakni PT Telkom, PT Perhutani, dan PT Jamkrindo.

Tak hanya menyalurkan bantuan, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI tersebut, juga mendengarkan keluhan warga terdampak longsor dan banjir bandang pada pertengahan Februari 2021 lalu itu. Hakim menerangkan, pemulihan fisik karena dampak banjir bandang harus

segera diperbaiki. Oleh karena itu, dia memberikan bantuan material semen sebanyak 26 ton atau 660 sak semen.

Bahkan, Hakim juga memberikan beras sebagai bahan makanan untuk masyarakat. “Setelah mendapatkan data korban dan kondisi daerah Nganjuk, saya bersama Mas Eko memberi bantuan ini yang sesuai kebutuhan warga,” terang legislator dapil Jawa Timur VIII itu yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto.

Menurut Hakim, bantuan ini akan diberikan secara bertahap. Dengan begitu, bantuan untuk daerah terdampak banjir bandang dan longsor akan didistribusikan secara merata. “Kami ingin semua bantuan yang masuk ke Nganjuk tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat langsung menikmati bahan pangan dan material semen ini,” imbuh Presiden Klub Persik Kediri ini.

Sambutan hangat terpancar dari ratusan warga yang menerima bantuan. Secara simbolis, bantuan yang dikirimkan Hakim bersama Eko itu diterima oleh tiga kepala desa. Dari tiga posko, akan dibagikan secara merata sesuai data yang dihimpun Mas Hakim oleh kepala desa terdampak bencana alam yakni Desa Grojogan, Sendangbumen, Balongrejo, Semare, Bulu, Sengkut di Kecamatan Berbek. Sedangkan dua desa di Kecamatan Sawahan yakni Desa Margopatut dan Sidorejo.

Tak hanya itu, Eko juga menyampaikan pesan bahwa Nganjuk sebagai tanah kelahirannya akan terus diperhatikan bersama Hakim yang sekarang menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI. Seluruh kepentingan warga Kabupaten Nganjuk akan diakomodir agar mendapatkan perhatian dari Hakim. “Sekarang Mas Hakim ini yang akan meneruskan perjuangan saya sebagai wakil rakyat dari dapil Nganjuk. Dan sudah terbukti, tahun pertama saja sudah membagikan 24 ribu beasiswa di dapilnya,” pungkas Eko. l sf/es


D A P I L

Kesejahteraan dan tingkat perekonomian masyarakat yang masih standar dan permohonan fasilitas SPBU Mini bagi

masyarakat menjadi perhatian utama politisi dapil Kalimantan Selatan I. Untuk pemenuhan akses BBM bagi masyarakat, pada masa reses Syaifullah meresmikan SPBU mini atau yang di lebih dikenal dengan

Syaifullah Tamliha:

Resmikan Pertaminashop

Menyikapi permasalahan sulitnya masyarkat memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM), mengingat lokasi yang terpencil dan jauh dari perkotaan. Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha secara langsung berkunjung ke Desa Purwosari, Kecamatan Tamban dan Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai guna menyerap aspirasi yang disampaikan konstituennya.

Pertamina Shop (Pertashop).“Karena letaknya yang sangat

jauh dan akses jalan yang sulit berdampak pada pendistribusian BBM oleh pihak Pertamina mengalami kesulitan. Mengingat kesulitan yang dialami masyarakat dalam memperoleh kebutuhan BBM,maka saya sebagai Wakil Rakyat memperjuangkan pendirian Pertashop ini untuk pengisian

BBM dengan harga yang murah sama seperti harga BBM di perkotaan,”katanya.

Legislator Fraksi PPP itu menyampaikan, pertashop merupakan SPBU Pertamina dengan skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi. Pertashop ini adalah program dari Menteri Dalam Negeri untuk menjawab berbagai kejanggalan banyaknya Kecamatan yang masih jauh dari layanan penyediaan BBM.

“Ada 27 kecamatan yang akan didirikan Pertashop, lima diantaranya ada di Kabupaten Balangan,” ungkapnya seraya berharap berharap agar pertashop bisa bermanfaat bagi masyarakat

Sementara itu Kepala Desa Purwosari yang juga hadir pada peresmian pengoperasian Perthasop,menyambut baik keberadaan Pertashop di wilayahnya yang tepat berada di Jalan Utama menuju Kecamatan Tamban, “Sangat berterima kasih kepada wakil rakyat yang telah memperjuangkan keberadaan pengisian bahan bakar yang sangat diperlukan oleh masyarakat,” kata Harsono Kepala Desa Purwosari .

Adanya Pertashop akan memberikan kemudahan masyarakat kecamatan Tamban dan khususnya Desa Purwosari dalam Pembelian BBM yang memang sangat diperlukan sekali. Keberadaan Pusat pengisian BBM yang pertama keberadaannya di Kecamatan Tamban,pungkas Harsono.

“Selama ini masyarakat jika ingin membeli BBM sangat jauh sekali, dan jika pun ada di desa Purwosari harganya sudah mahal,” tutupnya. l rnm/es

Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha usai meresmikan pertashop di Desa Purwosari, Kalimantan Selatan. Foto : Ist/nvl


D A P I L

Tirto Andayanto :

“Hargai Proses Panjang di Balik Karya Indah Fotografi”

Pemahaman ilmu seni fotografi yang dikuasainya, baik secara teori maupun praktek, sangatlah dalam

dan mumpuni. Pengalaman panjang bergelut dengan kamera foto juga ikut memperkaya khasanah wawasan

pengetahuannya tentang seluk beluk fotografi Indonesia.

Dia adalah Tirto Andayanto Mulyono Rustamadjie. Salah satu maestro fotografi Indonesia yang telah

menghabiskan lebih dari separuh usia hidupnya bersama kotak hitam pelukis cahaya yang dikenal dengan nama kamera.

Pengenalan pertama Tirto kecil dengan kamera foto berawal dari kesenangan sang ayah dalam hal memotret. Keberadaan kamera foto di rumah itulah yang menjadi titik tolak lelaki kelahiran 12 Januari 1961 itu menggemari dunia fotografi.

“Ketika saya dewasa kamera itu tidak ada lagi yang mempergunakan dan akhirnya saya yang pegang. Dan sekarang saya tidak tahu lagi di mana kamera itu. Sudah hilang begitu saja,” ucap Tirto mengenang.

Pada sekitar tahun 80-an, ia diterima bekerja pada bagian dokumentasi foto di kantor Pramuka di kawasan Gambir Jakarta Pusat. Di sana pulalah Tirto mulai mengasah kemampuan fotografi secara lebih dalam. Berbekal kamera ‘Olympus Pen’ hasil pinjaman dari seorang kawan, Tirto menggali potensi

dirinya untuk terjun secara total dalam bidang fotografi.

“Bekerja di bagian dokumentasi foto pada kantor Pramuka membuat saya beruntung, karena tidak ada orang lain yang ada pada posisi itu. Sementara alat yang dimiliki cukup lengkap, mulai dari kamera foto kamera, video, kamera film 16 mm, alat cuci cetak hitam-putih, semua ada di sana,” ujarnya.

Tidak ada orang lain yang mengoperasikan alat-alat tersebut, tambahnya. Selama Pramuka ada kegiatan maka otomatis dirinya harus mendokumentasikan dengan memotret sekaligus membuat videonya.

“Kadang saya seperti orang gila, karena saya pergi membawa banyak kamera dalam setiap even. Baik kamera foto, kamera video, dan juga kamera jenis 16 mm. Kamera 16 mm digunakan untuk merekam kegiatan yang hasilnya kemudian dikirimkan ke Stasiun TV Nasional sebagai bahan berita,” tuturnya pria yang masih aktif sebagai dosen pengajar fotografi di Institut Kesenian Jakarta tersebut.

Tirto adalah lulusan Sastra Jepang Universitas Indonesia tahun 1983. Saat itu kampusnya masih berada di Rawamangun. “Ketika waktu istirahat, di Taman Sastra saya ketemunya dengan orang-orang yang senang dengan fotografi. Mereka kagum pada saya karena saya bisa melakukan cuci cetak film hitam-putih. Hingga akhirnya kita membuat ‘Etno Data’ yang gayanya ‘sok’ seperti National Gographic, yakni research dokumentasi budaya,” ungkapnya.

Barulah pada tahun 1985, Tirto mulai masuk commercial

Tirto Andayanto Mulyono Rustamadjie. Foto : Devi/nvl


T O K O H

photography. Berawal dari hal sepele, yakni kakak dari teman kuliahnya ada yang ingin menikah, kemudian ia diminta untuk memotret acara pernikahannya. “Jaman kuliah dapat upah sebesar Rp 500.000 sudah sangat besar sekali nilainya,” kata Tirto senang.

Ia juga pernah diminta untuk membantu memotret majalah mengenai pembangunan Plaza Indonesia. Seiring waktu berlalu hingga akhirnya Tirto kecemplung di genre industrial fotografi. “Saya lebih banyak motret pabrik sampai dengan saat ini. Pekerjaan saya sekarang, motret untuk stok foto yang akan saya jual dan memotret pabrik,” terangnya.

Tirto mengaku basic ilmu fotografinya adalah otodidak. Banyak uang yang ia keluarkan untuk membeli buku foto. Meskipun akhirnya ia dapat menyelesaikan pendidikan strata satu fotografi di IKJ. “Try dan error-nya yaitu selama saya bekerja di kantor Pramuka, karena memang alatnya ada,” ucapnya.

Menentukan sebagai fotografer dengan genre industrial fotografi dipilihnya karena dirinya tidak mau berurusan dengan model. “Pernah saya motret model, namun akhirnya saya menilai banyak mudharatnya. Sementara memotret pabrik objeknya adalah mesin,” kilahnya.

Dikatakannya, memotret pabrik juga bukanlah hal yang mudah. Karena di saat membuat industrial fotografi atau company profile suatu perusahaan, ia tetap harus memotret objek manusia. “Ada direktur dan juga karyawan. Ada foto human interest, potrait, landscape, foto produk, interior dan eksterior, semua ada di industrial fotografi.

“Ternyata tidak mudah membuat company profile. Jadi tidak semata-mata memotret mesin tetapi saya juga harus

motret jajaran direksi, motret karyawan sedang bekerja dan itu merupakan human interest. Ada foto produk dari hasil pabrik tersebut. Akhirnya semua genre fotografi saya pelajari,” tegasnya.

Selama berprofesi sebagai fotografer, ia juga mengaku tidak pernah merasakan duka. Karena semua dilakukannya berdasarkan hobi yang dijadikan pekerjaan.

Tirto menyampaikan, kehidupan bidang fotografi di masa pandemi memang mengalami berbagai kendala dan kesulitan. Adanya penerapan protokol kesehatan berpengaruh pula pada penurunan order jasa fotografi.

“Banyak klien yang batal. Tetapi kita harus tetap eksis sampai pandemi yang kita tidak tahu kapan waktu ini berakhir. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan ikut aktif berperan di media sosial supaya orang tahu bahwa kita masih eksis,” kata Tirto.

Ia menegaskan, memang secara ekonomi pemasukan fotografer menurun akibat pandemi, tetapi sampai kapanpun dunia fotografi akan tetap ada. “Fotografi tidak akan hilang karena masih tetap

dibutuhkan keberadaannya. Yang berkembang agak rumit adalah alat,” tandasnya.

Tirto menyatakan, saat ini orang masih belum menghargai proses dibalik pembuatan karya fotografi. “Oleh karenanya saya mencoba bagaimana agar orang-orang juga bisa menghargai (proses) itu. Jangan melihat hasil fotonya saja, tapi prosesnya juga harus dihargai. Karena rupiahnya ada di situ bukan hasil akhir,” timpalnya.

Yang tidak disadari oleh para fotografer, sambung Tirto, saat mereka memberi harga kepada klien, mereka tidak melihat bahwa dibalik upaya mendapatkan hasil yang baik ada proses yang dilakukan.

Pendidikan fotografi yang dimiliki merupakan sebuah investasi. “Investasi pendidikan ini yang kadang-kadang tidak dihargai oleh fotografer sendiri. Sehingga ketika ia membuat harga, hal itu tidak dihitung,” tukas penggagas dan pemberi materi kegiatan workshop Komunitas Galeri Bau Tanah yang berlokasi dibilangan Cikini Jakarta itu. l dep/es

Tirto kala mempraktekan teknik Fotografi menggunakan smatrphone. Foto : Devi/nvl


T O K O H

Tingkatkan Kapasitas, Badan Keahlian Jalin Kerja Sama Akademik

Badan Keahlian (BK) DPR RI sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertugas mendukung

kelancaran pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Anggota DPR RI, terus berupaya memberikan pelayanan

maksimal di bidang keahlian dengan meningkatkan kapasitas lembaga melalui berbagai hal.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas BK DPR RI adalah dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak

terkait seperti lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi masyarakat. Sejak tahun 2017, BK DPR RI setidaknya telah menjalankan kerja sama akademik dengan 37 lembaga.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mengungkapkan, meski dari 37 lembaga tersebut tidak semuanya dapat melanjutkan kerja sama dalam jangka panjang, namun, BK DPR RI masih terus akan menambah

jumlah lembaganya. “Nanti masih ada lagi delapan lembaga yang akan

tanda tangan pada bulan Maret 2021,” jelas Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul.

Sensi mengatakan, kerja sama ini tidak terbatas hanya dengan lembaga pendidikan saja, tetapi terbuka terhadap semua jaringan

yang dapat membantu kerja BK DPR RI. “Tidak hanya perguruan tinggi, tetapi lembaga-lembaga riset yang membuat kajian-kajian tentang isu-isu kebijakan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama yang terjalin selama ini antara BK DPR RI dengan lembaga-lembaga dilakukan dengan berbagai macam bentuk.

Kepala BK DPR RIInosentius Samsul. Foto : Runi/nvl


P E R N I K

Seperti dengan melakukan riset bersama, mengadakan seminar, Forum

Group Discussion (FGD), program magang bagi dosen dan mahasiswa, penerbitan karya bersama, hingga mengadakan kuliah umum.

“Kalau di DPR kerja sama itu riset-riset untuk urusan pembuatan naskah akademik, pembuatan undang-undang, kajian APBN, pemantauan dan evaluasi undang-undang, seperti itu yang akan kita lakukan,” tambahnya. Menurut Sensi, kerja sama yang akan terus dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga melalui proses transfer of knowladge

dan kolaborasi dengan profesor, doktor dan peneliti-peneliti yang lain untuk menghasilkan kualitas dukungan yang lebih baik kepada Anggota Dewan.

“Yang saya inginkan adalah ada proses transfer of knowledge sekaligus peningkatan kapasitas, karena di dalam tim (kerja sama BK dengan lembaga) itu ada yang (bergelar) professor, ada yang (bergelar) doctor, nah di situ sekaligus orang belajar cara berpikir yang benar, bagaimana riset yang baik, bagaimana menjamin kualitas dari suatu produk,” kata Sensi.

Sensi melanjutkan, bukan hanya produk dengan kualitas yang baik saja yang diperlukan dalam kerja-kerja BK DPR RI, namun juga kualitas sumber daya manusia yang lebih baik yang dapat mendukung kinerja Pimpinan dan Anggota DPR RI. Untuk itu, sebagai Pimpinan BK DPR RI, Sensi berkomitmen untuk terus meningkatkan budaya akademik di lingkungan BK DPR RI.

KOLABORASI DUKUNG KINERJA DEWAN

Badan Keahlian DPR RI terbuka untuk segala usulan yang diberikan oleh para stakeholder dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini. Lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dapat mengusulkan dan menawarkan usulan, bentuk kolaborasi dan berbagai hal terkait isu-isu publik untuk mendukung kinerja DPR RI sebagai pembuat kebijakan publik.

Ke depannya, Sensi berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan secara lebih masif lagi. Ia juga berharap semua 5 Pusat di BK DPR RI dapat terbuka dalam menjalankan kerja sama ini. “Harapan saya implementasi lebih banyak lagi ya, dan sebagai kepala badan saya berharap semua Pusat akan terbuka untuk kerja sama ini. Karena selama ini ada Pusat-Pusat yang belum (bekerja sama) sama sekali,” harap Sensi.

Sebagaimana diketahui, BK DPR RI menaungi 5 Pusat, yakni Pusat Perancangan Undang-Undang; Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; Pusat Kajian Anggaran; Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; dan Pusat Penelitian.

Diketahui, hingga saat ini ada sebanyak 31 lembaga yang masih terus menjalin kerja sama dengan Badan Keahlian. Diantaranya; Departemen Sosiologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UGM, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tadulako, Universitas Katolik Widya Mandira, Institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Selanjutnya, Universitas Katolik Parahyangan, Institute for Development

of Economic and Finance (INDEF), Asosiasi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Katolik Darma Cendika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Trisakti, Universitas Terbuka, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Universitas Budi Luhur.

Kemudian, Universitas Batam, Fakultas Ekonomi Universitas Batam, Fakultas Hukum Universitas Batam, Universitas Lambung Mangkurat, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera, Universitas Negeri Padang, Universitas Swadaya Gunung Jati, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), Politeknik Keuangan Negara STAN.

Sedangkan sembilan lembaga yang rencananya akan menandatangani perjanjian kerja sama pada Maret 2021 adalah Universitas Indonesia, Fakulatas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Jember, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Universitas Sebelas Maret, Universitas Padjajaran, Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan Setara Institute. l bia/sf

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul. Foto : Runi/nvl

HARAPAN SAYA IMPLEMENTASI LEBIH BANYAK LAGI YA, DAN SEBAGAI KEPALA BADAN SAYA BERHARAP SEMUA

PUSAT AKAN TERBUKA UNTUK KERJA SAMA INI.


P E R N I K

Parlemen Uzbekistan:Oliy MajlisUzbekistan adalah negara berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan Presidensil Parlementer. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah Presiden Islam Karimov (sejak 27 Desember 1991).

OTORITAS negara di Uzbekistan terdiri dari kekuasaan legislatif, yang

diselenggarakan oleh Supreme Assembly (Senate dan Legislative Chamber).; kekuasaan eksekutif, yang diselenggarakan oleh Pemerintah; serta kekuasaan yudikatif, yang diselenggarakan

Masa bakti seorang Presiden tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan. Selama menjabat, seorang Presiden tidak boleh memegang jabatan lain, menjadi perwakilan lembaga atau terlibat kegiatan komersial. Presiden

Oliy Majlis adalah Parlemen Uzbekistan yang dibentuk pada bulan Februari 1995 dengan bentuk unicameral (satu kamar). Pada bulan Januari Oliy Majlis distrukturisasi dari unicameral menjadi bicameral, yang terdiri dari Dewan Legislatif dengan jumlah anggota 150 orang, dipilih melalui pemilu, dan Senat beranggotakan 100

Gedung Parlemen Uzbekistan

oleh Supreme Court, Constitutional Court dan Higher Economic Court.

Kepala Negara adalah Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan lima tahun (Amandemen UU Pemilu 5 Desember 2011). Pemilu Presiden dilaksanakan 90 hari setelah Pemilu Parlemen (Amandemen UU Pemilu Presiden 23 Maret 2012).


PA R L E M E N D U N I A

orang anggota (84 anggota dari perwakilan daerah dan Republik Otonomi Karakalpakstan dan Ibukota Tashkent, serta 16 anggota yang dipilih langsung oleh Presiden).

Sidang bersama Senat dan Legislatif diselenggarakan antara lain pada saat Pengangkatan sumpah jabatan Presiden, Pembacaan pidato laporan Presiden yang menyangkut kehidupan sosial-ekonomi, politik dalam dan luar negeri, dan sesuai kesepakatan kedua kamar parlemen.

Dewan Legislatif dan Dewan Senat Oliy Majelis dapat dibubarkan oleh Presiden dengan

persetujuan dari Mahkamah Konstitusi, apabila terjadi ketidak-sefahaman di dalam kedua lembaga tersebut yang mengancam pelaksanaan fungsi Parlemen. Kedua lembaga tersebut beberapa kali mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan Konstitusi.

Masa jabatan anggota kedua kamar Parlemen Uzbekistan adalah lima tahun. Calon anggota Parlemen adalah warga negara Uzbekistan, harus sudah berusia minimum 25 tahun, bertinggal tempat tetap di Uzbekistan sekurangnya 5 tahun. Seorang anggota Senat tidak boleh merangkap sebagai anggota legislatif. Mantan Presiden Uzbekistan otomatis menjadi anggota Senat seumur hidup.

Dewan Senat (Upper Chamber)

Saat ini Ketua Senat Parlemen Uzbekistan Periode 2019-2023 dijabat oleh Tanzila Narbaeva (Partai Demokrasi Kerakyatan). Sidang Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Ketua Senat diusulkan oleh Presiden dalam sidang pertama setelah terbentuk Senat, kemudian dipilih dari suara terbanyak para Senator. Wakil Ketua Senat dipilih dari suara terbanyak para anggota. Aturan tata cara pengajuan dan pemilihan Wakil Ketua Senat diatur oleh peraturan internal Sehat.

Ketua Senat mengambil alih hak dan kewenangan jabatan Presiden (demisioner) apabila Presiden tidak dapat melangsungkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan periode masa jabatan terpilihnya, hingga terpilihnya presiden yang baru dalam pemilu presiden yang diselenggarakan dalam waktu 3 bulan setelah masa demisioner.

Dewan Legislatif (Lower Chamber)

Ketua Dewan Legistlatif

Refrensi:1. http://ksap.dpr.go.id/berita/

detail/id/315772. http://ksap.dpr.go.id/index detail-gksb/id/2353. https://parliament.gov.uz/ en/

Parlemen Uzbekistan 2014-2019, 2019-2023 dijabat oleh Nurdinjon Ismoilov (Partai Demokrasi Kerakyatan). Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerjanya, dan untuk mengkoordinasikan kerja komisi-komisi dalam pembahasan perencanaan RUU, dibentuk sebuah lembaga di dalam Dewan Legislatif yang disebut dengan “Kengash”. Lembaga tersebut terdiri dari Speaker Dewan Legislatif, Wakil-Wakilnya, Pimpinan-Pimpinan Fraksi dan Kelompok-Kelompok Anggota, serta Ketua-Ketua Komisi. Kengash mengadakan rapat di sela-sela sidang parlemen tergantung pada kebutuhan. Keputusan Kengash dikeluarkan berdasarkan voting suara terbanyak para anggotanya.

DPR RI - Oliy Majlis Uzbekistan Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

Parlemen Indonesia-Uzbekistan sepakati untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Sebagai sesama negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dan menjunjung tinggi penerapan demokrasi serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia dan Uzbekistan memiliki keterikatan yang kuat sejak dimulainya hubungan bilateral kedua negara pada tahun 1992.

Hal itu ditekankan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) selaku ujung tombak diplomasi parlemen DPR RI saat kunjungan ke Parlemen Uzbekistan atau Oliy Majlis yang dilaksanakan pada 27-29 Januari 2021.l skr/es


PA R L E M E N D U N I A

Oleh: Bambang Soleh Zulfikar, SKM.Kasubag Pelayanan MedikBagian Pelayanan Kesehatan (Yankes) Setjen DPR RI

Tetap Fit Saat Pandemi C

ovid-19 telah mengubah banyak rutinitas harian dengan cara yang tidak diantisipasi siapa pun. Kini banyak orang

yang terpaksa harus lebih banyak berada di rumah untuk meminimalkan risiko penularan.

Terisolasi dan berada di rumah dapat meningkatkan godaan untuk meninggalkan gaya hidup sehat. Seperti misalnya kurang memperhatikan asupan makanan yang masuk karena terlalu banyak makan camilan, junk food, dan makanan berkualitas rendah yang hanya memberikan kepuasan instan untuk lidah.

Selain itu, aktivitas fisik pun berkurang karena aktivitas hanya di rumah saja. Menjaga kesehatan tubuh adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan, terutama

di masa pandemi. Menerapkan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah awal yang bisa kamu tempuh agar tidak gampang terkena penyakit.

Untuk menjaga agar tubuh tetap sehat, kamu harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara untuk menjalankan gaya hidup dengan benar. Dengan perubahan gaya hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ada potensi normalisasi gaya hidup yang tidak sehat. Padahal, menjaga tubuh tetap fit dan sehat selama pandemi adalah hal yang sangat penting untuk menghindarkan diri dari berbagai penyakit. Lantas, apa saja yang kini dapat dilakukan untuk mempertahankan gaya hidup dan rutinitas yang sehat dan aktif selama pandemi


Jika kamu memiliki obat yang diresepkan untuk kondisi apapun, pastikan untuk meminumnya seperti yang disarankan. Kondisi kronis seperti hipertensi, diabetes, asma dan banyak lainnya harus diawasi dengan minum obat sesuai resep. Pastikan untuk menghubungi tim perawatan kesehatan jika ada gejala yang mencurigakan. l

Memiliki Pikiran yang Positif

Berolahraga dan Melakukan Banyak Aktivitas Fisik

Tidak Merokok

New normal tampaknya menjadi standar hidup baru yang digaungkan oleh banyak orang belakangan ini. Dengan menyebarnya Covid-19 sampai sekarang, masyarakat pun dipaksa untuk menjalani pola hidup sehat di masa pandemi. Selain dituntut untuk menjaga kesehatan, selama masa pandemi maka kamu juga perlu memiliki pola pikir yang positif.Hal ini dikarenakan dengan adanya pola pikir yang positif akan membuat tubuh menjadi lebih sehat. ketika kamu menerapkan pola pikir yang positif, akan berfungsi untuk membuat perasaan lebih tenang di tengah situasi yang mengkhawatirkan ini.

Dengan melakukan istirahat dengan cukup, ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang bagus untuk kesehatan.Ketika kamu tidur dengan porsi yang cukup, maka berfungsi untuk menghilangkan rasa ngantuk serta untuk kesehatan jiwa kamu. Pasalnya, apabila kamu kurang tidur ternyata banyak resiko penyakit lain yang mengintai seperti jantung, tekanan darah tinggi, stroke dan juga tekanan jantung pun menjadi tidak teratur. Oleh sebab itu, dengan beristirahat yang cukup akan memiliki manfaat yang sangat bagus untuk kesehatan.

Menurut ahli, makanan utuh seperti sayuran hijau tua, buah-buahan, dan kacang- kacangan sarat dengan vitamin, serat, dan mineral. Biasakan untuk lebih banyak makan makanan bergizi yang tinggi vitamin dan hindari makanan olahan. selain mengkonsumsi makanan yang sehat, maka kamu juga perlu rutin minum air putih setiap harinya. Usahakan untuk mengkonsumsi minimal 8 gelas per hari. Porsi tersebut memang telah dianjurkan oleh ahli kesehatan karena dengan rutin mengkonsumsi air putih, akan membuat sistem yang ada di tubuh akan berjalan dengan lebih sempurna dan lancar.

Pola hidup sehat yang penting dilakukan selama masa pandemi adalah menjaga kesehatan. Hal ini dikarenakan kegiatan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk anda lakukan. Dengan menerapkan hidup bersih, maka kamu pun dapat terhindar dari adanya infeksi virus dan juga berbagai macam bakteri penyebab penyakit, salah satunya adalah virus corona yang sedang mewabah ini.

Dengan melakukan olahraga secara rutin akan membantu untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap bagus. ketika kita berolahraga maka tubuh akan lebih bugar dan mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah menghindari keramaian. Jalan kaki atau jogging di luar ruangan yang tidak ramai orang juga dianggap relatif aman. Push-up, sit-up, jumping-jack, dan lebih banyak latihan fisik adalah cara yang bagus untuk menjaga kebugaran.

Bagi yang masih merokok, agar di usahakan di masa pandemi ini berhenti kqrena kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh menjadi rentan terhadap berbagai penyakit mematikan, tetapi dengan berhenti merokok maka dapat membuat sistem imun tubuh menjadi lebih terjaga. Ketika kamu berhenti meroko maka dapat membuat sirkulasi darah menjadi lebih meningkat. kadar oksigen pun otomatis juga akan meningkat. Sehingga, hal ini juga akan menurunkan peradangan maupun inflamasi di dalam tubuh. Akan banyak manfaat baik yang kamu dapatkan ketika berhenti merokok. Kekebalan dalam tubuh pun juga akan meningkat.

Beristirahat Dengan Cukup

Rutin Mengkonsumsi Buah dan Sayur serta Air Putih

Selalu Menjaga Kebersihan


K I AT S E H AT

Kawah Ratu merupakan salah satu tempat favorit yang selalu dikunjungi para wisatawan karena keberadaannya yang tidak

jauh dari Kota Bogor. Perjalanan menuju kawah tersebut pun akan menghipnotis dan memanjakan mata wisatawan karena disuguhi

lanskap yang luar biasa indahnya.


W I S AT A

Lanskap Eksotis di Kawasan Hutan Hujan

Terletak di kawasan Taman Nasional Halimun di Gunung Salak, Kawah Ratu menawarkan perpaduan

keindahan alam mulai dari kawasan hutan hujan yang memiliki vegetasi yang masih sangat asri dan rapat, kesegaran aliran sungai mata air, hingga keindahan vulkanologinya.

Perjalanan menuju ke kawah pun cukup menantang. Untuk mencapai kesana, wisatawan perlu melakukan tracking menelusuri hutan dan sungai yang cukup panjang. Selain itu jalan yang dipenuhi lumpur, tanah liat, dan bebatuan akan sedikit menyulitkan. Sangat disarankan untuk menggunakan sepatu gunung untuk melakukan pendakian ini.

Ada 3 alternatif jalur untuk menuju Kawah Ratu. jalur yang pertama melalui Gunung Bunder via Pasir Reungit dengan panjang track sekitar 3,5 km dan dapat ditempuh sekitar 2,5 jam. Jalur yang kedua masih melalui Gunung Bunder via Curug Seribu dengan panjang track sekitar 5km yang bisa ditempuh 3-4 jam, dan jalur ketiga melalui Bumi Perkemahan

Kawah Ratu. Foto : Dok Erlangga/nvl

Cidahu-Sukabumi dengan panjang track 4.5km.

Di akhir pendakian selama tiga jam menyusuri ketinggian 1437 mdpl ini, wisatawan bisa bersantai menikmati pemandangan kawah belerang, serta bermain air di tengah aliran sungai yang sangat indah berwarna hijau toska sejauh 1 kilometer. Semakin unik karena aliran sungai tersebut merupakan pertemuan dari air panas dan air dingin dari mata air Gunung Salak, sehingga wisatawan bisa berendam dalam hangatnya air.

Rute ke Kawah RatuUntuk mendaki ke

tempat tersebut, sebaiknya ditemani pemandu yang sudah berpengalaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersesat, menghirup gas beracun dan lain sebagainya. Bagaimanapun jalan-jalan ke gunung tidak boleh dianggap remeh meskipun jalurnya terbilang mudah.

Untuk menuju ke Kawah Ratu melalui jalur Pasir Reungit, medannya tak terlalu sulit karena jalurnya lumayan landai. Sepanjang jalur perjalanan, di

kanan dan kirinya terdapat banyak tumbuhan yang kadang-kadang membuat pendaki harus sedikit menunduk saat melewatinya.

Sebelum mencapai Kawah Ratu, ada dua kawah yang akan dilewati, yaitu Kawah Mati I dan Kawah Mati II. Entah mengapa disebut mati, mungkin karena sudah tidak aktif lagi. Bau belerang terasa menyengat ketika tiba di Kawah Mati I. Ada sungai kecil yang warnanya agak keputihan karena pengaruh belerang.

Suasana di sini begitu berbeda dengan jalur sebelumnya. Terasa sunyi, mencekam dan tentu saja mistis. Banyak sisa ranting-ranting kering dan pohon-pohon mati di sana. Namun, masih banyak pula pohon yang masih hidup sekitarnya. Setelah melewati Kawah Mati I, untuk menuju Kawah Ratu harus melewati jalan menanjak agak terjal yang dipenuhi akar-akar pohon.

Pengalaman wisata ini bisa menjadi alternatif bagi daerah Bogor yang sangat identik dengan wisata curug-nya. l er/es

Perjalanan menuju Kawah Ratu. Foto : Dok Erlangga/nvl


W I S AT A

Adrian Jopie Paruntu. Foto : dok/nvl

Adrian Jopie Paruntu:Hobi yang Jadi PrestasiFungsi pengawasan, legislasi dan anggaran memang melekat pada diri 575 Anggota DPR RI. Di balik keseriusannya, tentu saja para wakil rakyat aktivitas lain yang menjadi selingan agar tetap prima dalam menjalankan amanah konstitusi.

Aktivitas yang memacu adrenalin memang sudah akrab dengan diri Adrian Jopie Paruntu. Hobi otomotif atau

balap mobil yang ditekuninya, menurut Adrian bisa mengasah mentalnya untuk jadi lebih kuat. Diakui Adrian, mental pengalamannya di dunia balap berpengaruh pada kesehariannya.

Tak hanya sekedar hobi semata, di dunia balap mobil ini Adrian berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional meskipun awalnya kurang mendapatkan dukungan dari orang tuanya.

“Awalnya tidak didukung, tetapi setelah orang tua lihat bisa berprestasi di setiap event, hingga bisa meraih juara Nasional HJSC (Honda Jazz Speed Challenge) one make race 2018,

orang tua tergerak untuk mendukung hobi saya,” ujar Adrian kepada Parlementaria.

Ada tiga jenis mobil dengan spesifikasi balap mengisi garasi rumah Adrian. Ketiganya yaitu, Honda jazz (OMR), BMW 323i tahun 1997 untuk time

attack dan BMW 320i tahun 1994 untuk drifting. “Dari ketiganya, yang paling berkesan adalah Honda Jazz spek balap (OMR) karena membawa saya juara nasional HJSC 2018,” terang Adrian.

Mengikuti ajang balap internasional masih menjadi mimpi yang belum bisa dicapai oleh Adrian yang saat ini bergabung dalam sebuah klub mobil BMW seri M bernama MOCI (M Owners Club Indonesia). Ia juga masih berkeinginan untuk menaklukkan Sentul International Circuit, Bogor.

Kepada pembalap muda Indonesia, politisi Partai Golkar ini berpesan untuk tidak ragu bermimpi setinggi mungkin dan bekerja keras selagi masih mampu. “Karena hobi balap pasti menguras kantong, jangan pernah balap liar atau kebut kebut di jalanan, cukup menyalurkan adrenalin di sirkuit,” pesan Adrian.

Sejak menjadi wakil rakyat dapil Sulawesi Utara, Adrian sudah tidak pernah mengikuti seri kejuaraan lagi. Meski demikian, ketika ada waktu luang, Adrian masih menyempatkan diri untuk tetap latihan menjajal sirkuit balap.

“Sebagai penenang pikiran saja di waktu kosong dan kalau tidak ada jadwal kerja,” pungkas Adrian. l es


H O B I

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Devi/nvl

Arus Listrik Sering Padam, Virus dalam Vaksin Hidup Lagi?

Cold Chain Vaksin terdiri dari lemari es dan freezer, dan termos (vaccine carrier). Dikarenakan vaksin sangat sensitif terhadap suhu

ruangan, sehingga Cold Chain Vaksin banyak sekali manfaatnya diantaranya adalah untuk menjaga kualitas barang (Vaksin), menjaga suhu agar tetap stabil, memudahkan untuk mengontrol barang, dan untuk membawa Vaksin ketempat pelayanan, terutama untuk kegiatan di luar gedung atau lapangan.

Sejumlah vaksin akan berpotensi menjadi rusak jika terpapar suhu panas. Secara umum, semua vaksin akan rusak jika terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Vaksin membutuhkan pendingin agar kualitasnya tetap terjaga. Terjadinya pemadaman listrik berdurasi lama, akan menimbulkan rasa was-was petugas yang bertanggungjawab akan kualitas vaksin. Pasalnya tidak ada kepastian pemadaman listrik akan berlangsung berapa lama. Sementara pendingin (cold chain) tanpa aliran listrik hanya kuat beberapa jam saja.

Di beberapa daerah tertentu di Indonesia, arus listriknya bisa dikatakan tidak stabil, sehingga seringkali

mengalami mati listrik. Contohnya seperti yang dialami oleh beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Sementara tidak semua wilayah tempat penyimpanan vaksin itu memiliki genset listrik.

Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak terkait, sebab dengan terganggunya arus listrik maka cold chain yang digunakan untuk menyimpan vaksin CoronaVac juga akan kehilangan arus listrik yang diperlukan untuk menjaga batas aman kestabilan suhu vaksin CoronaVac.

Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat mengikuti agenda kunjungan kerja komisi ke Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada stakeholder terkait agar jangan sampai ada kendala pada listrik yang dapat menyebabkan ruang pendingin tempat penyimpanan vaksin Covid-19 menjadi terganggu. Sehingga program vaksinasi yang diharapkan aman dan berjalan lancar menjadi terganggu.

“Dari laporan yang disampaikan kepada Komisi IX, masih ada beberapa kendala yang terjadi dilapangan. Salah satunya yaitu masalah arus listrik

dibeberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang yang sering mengalami pemadaman. Oleh karenanya saya meminta para pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan ini,” ucap Saleh.

Khusus kepada BPOM, Saleh meminta supaya dilakukan kajian, seberapa besar pengaruh atau dampak terjadinya pemadaman listrik ini terhadap kondisi vaksin yang disimpan dalam Cold Chain. “Jangan-jangan vaksinnya nanti hidup lagi. Bahaya juga kalau begitu,” selorohnya dengan logat kental khas Sumatera Utara yang disambut tawa undangan yang hadir dalam pertemuan itu.

Seperti diketahui, Vaksin CoronaVac terbuat dari virus corona. Para peneliti menonaktifkan virus dengan bahan kimia yang disebut beta-propiolakton. Virus Corona yang tidak aktif tidak bisa lagi bereplikasi. Tetapi, protein mereka tetap utuh. Karena virus Corona di vaksin CoronaVac sudah mati, maka bisa disuntikkan ke tubuh manusia tanpa menyebabkan Covid-19. Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif ditelan oleh sejenis sel kekebalan yang disebut sel pembawa antigen. l dep/es

Vaksin adalah produk biologis yang memiliki kerentanan pada perubahan suhu. Umumnya, vaksin perlu disimpan

pada suhu 2-8°C dan suhunya harus terjaga saat didistribusikan. Rantai dingin (cold chain) adalah proses menjaga suhu vaksin di kondisi idealnya sehingga kualitasnya tetap terjaga dari awal sampai pelaksanaan vaksinasi.


P O J O K PA R L E

PENGANTAR REDAKSI - DPR · 2021. 3. 25. · aat ini, DPR RI bersama pemerintah berupaya...

Documents

Transcript of PENGANTAR REDAKSI - DPR · 2021. 3. 25. · aat ini, DPR RI bersama pemerintah berupaya...