BERSAMA KOPERASI SENTRA AGRIBISNIS RAKYAT (SAR) …

BERSAMA KOPERASI SENTRA AGRIBISNIS

RAKYAT (SAR) MEMBANGUN PERTANIAN

DAN KESEJAHTERAAN PETANI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI

DAN PENDIDIKAN TINGGI

IPB UNIVERSITY

BERSAMA KOPERASI SENTRA

AGRIBISNIS RAKYAT (SAR)

MEMBANGUN PERTANIAN DAN

KESEJAHTERAAN PETANI

Penyusun :

Prof. Manuntun Parulian Hutagaol, M.Sc

Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc

Dr. Ir. Dahri, MSi

Yulia Puspadewi Wulandari, SP

Nurul Inayah, SE

Penerbit :

CARE IPB

BERSAMA KOPERASI SENTRA

AGRIBISNIS RAKYAT (SAR)

MEMBANGUN PERTANIAN

DAN KESEJAHTERAAN

PETANI

ISBN : 978-602-71091-9-3

Penyusun :

Prof. Manuntun Parulian Hutagaol, M.Sc

Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc

Dr. Ir. Dahri, MSi

Yulia Puspadewi Wulandari, SP

Nurul Inayah, SE

Penerbit :

CARE IPB

Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

1

KATA PENGANTAR

Konsentrasi penduduk miskin hingga saat ini masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan yang mana mayoritas pekerjaan utama masyarakatnya di sektor pertanian. Hal ini menjadikan tantangan bagi revitalisasi pertanian rakyat sangat penting untuk ditekankan kembali karena agar mampu membuka kesempatan kerja yang lebih luas, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB. UUD 1945 pasal 33 menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”. Adapun penjelasan dari pasal tersebut menyarakan bahwa koperasi adalah bangun usaha yang paling cocok dengan azas tersebut. Koperasi merupakan salah watu wadah penting yang dinilai mampu mengentaskan kemiskinan terutama di kalangan petani.

Buku ini berusaha memaparkan mengenai bagaimana koperasi dapat mengatasi kemiskinan di pertanian dengan studi kasus pada Kabupaten Malang, Jawa Timur. Melalui buku ini, dosen, mahasiswa dan masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang kondisi petani serta permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi. Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi bidang ilmu pengetahun di Indonesia terutama di bidang Ekonomi Koperasi dan UMKM.

Bogor, 20 November 2019

Tim Penyusun

2

Bersama Koperasi SAR Membangun Pertanian

dan Kesejahteraan Petani

DAFTAR ISI

01. KOPERASI DAN PERKEMBANGAN PERAN

EKONOMINYA DI INDONESIA .................................... 4 1.1. Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional ................................................................... 4 1.2. Fakta Mengenai Kontribusi Koperasi dalam perekonomian nasional ............................................ 6 1.3. Koperasi konsumsi lebih berkembang dari Koperasi Produksi. .................................................... 7

02. MENGAPA KOPERASI PENTING BAGI PERTANIAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA ? ......... 12

03. PERTANIAN DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MALANG ................................................................ 15 3.1. Tinjauan singkat pertanian dan kemiskinan di Kabupaten Malang ................................................. 15 3.2. Kondisi Sosial Petani ........................................ 16 3.3. Kondisi Ekonomi Petani.................................... 18 3.4. Kinerja Usaha Tani ........................................... 20 3.6.Aksesibilitas Petani pada Pasar Kredit Perbankan ............................................................................... 22

04. Tantangan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang ................................................. 26 4.1. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian .... 26 4.2. Pembebasan Petani dari ketergantungan pada kreditor lokal .......................................................... 29 4.3. Perluasan Kesempatan Kerja Secara Lokal ........ 30 4.4. Peningkatan “market bargaining power” ......... 31

05. Koperasi sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani ..................................................................... 33 5.1. Collaborative Action di Pertanian ..................... 33 5.2. Mengenal Koperasi Pertanian .......................... 35

5.3. Tantangan Pengembangan Koperasi Pertanian di Era Milenial ............................................................ 37

06. Koperasi Sistem Agribisnis Rakyat Untuk Pengentasan Kemiskinan Petani Kopi .......................................... 40 6.2. Peningkatan Kesejahteraan Petani di Sentra Komoditi Pertanian ................................................. 40 6.2. Koperasi Sentra Agribisnis Rakyat dan Tiga Prinsip Dasar ...................................................................... 41 6.3. Skala Ekonomi dan Skop Bisnis ......................... 44 6.4. Peran Mitra Bisnis ............................................ 45 6.5. Model Konseptual Koperasi SAR ...................... 46 6.2. Sinergi BUMDes dan Koperasi SAR ................... 48

4



01. KOPERASI DAN PERKEMBANGAN PERAN

EKONOMINYA DI INDONESIA

Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi

sektor formal, selain Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang

bersama-sama berperan penting dalam mendorong

pembangunan ekonomi. Pemberdayaan koperasi

merupakan salah satu langkah strategis untuk

menumbuhkan tingkat pertumbuhan dan

pembangunan nasional.

Berdasarkan data perkembangan koperasi pada

tahun 2014 mencapai hingga 209.488 unit dan

menyerap tenaga kerja sebanyak 567.455 orang.

Dengan perkembangan tersebut maka dapat dikatakan

bahwa potensi pada sektor koperasi cukup besar dalam

upaya mendorong perekonomian nasional. Sehingga

disimpulkan bahwa koperasi dapat menciptakan

perekonomian dalam negeri yang stabil melalui

kemandirian ekonomi.

1.1. Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional

Koperasi dapat diartikan sebagai pilar atau tulang

punggung perekonomian Indonesia, artinya

keberadaan dan eksistensinya telah dijamin oleh

undang-undang. Adapun peran dan fungsi koperasi

adalah sebagai pilar utama dalam sistem

perekonomian, selain itu koperasi juga diharapkan

mampu berperan aktif dalam mewujudkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan

bahwa koperasi adalah Badan Usaha yang

beranggotakan perorangan atau perseroan dengan

melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun prinsip

koperasi di Indonesia diuraikan dalam pasal 5 UU No.25

Tahun 1992, sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-

masing anggota;

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap

modal;

e. Kemandirian.

Selain melaksanakan beberapa prinsip

berdasarkan UU tersebut, koperasi juga melaksanakan

dua prinsip koperasi lainnya sebagai upaya dalam

mengembangkan koperasi yaitu (1) pendidikan

perkoperasian; dan (2) kerjasama antar koperasi.

6



1.2. Fakta Mengenai Kontribusi Koperasi dalam

perekonomian nasional

Koperasi merupakan salah satu pelaku usaha

ekonomi di Indonesia dengan memberikan kontribusi

yang masih tergolong kecil setiap tahunnya. Hal ini

disebabkan oleh kurang efektif dan efisien dari

keberadaan setiap koperasi di Indonesia. Sehingga,

pemerintah melalukan reformasi terhadap seluruh

koperasi di setiap wilayah Indonesia.

Reformasi total koperasi telah berhasil

meningkatkan PDB koperasi terhadap PDB nasional.

PDB koperasi tahun 2014 mencapai sebesar 1,71% dan

meningkat menjadi 5,1% pada tahun 2018.

Sumber : Data Kementerian Koperasi dan UKM & BPS (2019)

Gambar 1.1. Kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional

Peningkatan kontribusi koperasi ini merupakan

salah satu keberhasilan dari program reformasi

koperasi. Di mana dilakukan reformasi terhadap

koperasi secara total di Indonesia, yaitu mengubah

paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas

menjadi kualitas. Selanjutnya, dilakukan juga langkah

rehabilitasi dan pengembangan koperasi.

Peningkatan kontribusi tersebut berdampak

pada kenaikan kesejahteraan anggota dan

masyarakat, serta pemerataan pembangunan

perekonomian nasional.

1.3. Koperasi konsumsi lebih berkembang dari Koperasi

Produksi.

Berdasarkan jenisnya, koperasi di bedakan

menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah

koperasi konsumsi dan koperasi produksi. Koperasi

konsumsi merupakan koperasi yang berusaha dalam

bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang

dibutuhkan oleh para anggota koperasi itu sendiri.

Sementara, koperasi produksi merupakan koperasi

yang utamanya melakukan pemrosesan baku menjadi

barang jadi atau barang setengah jadi.

Secara umum, koperasi memiliki karakteristik

sosial yaitu produk yang ditawarkan berupa jasa.

Kualitas jasa koperasi dapat dinilai berdasarkan

8



beberapa dimensi (Zeithaml et.al. dalam Umar 2003),

yaitu:

a. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk

memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji

yang ditawarkan.

b. Responsiveness (cepat tanggap), kemampuan

karyawan dalam memberikan pelayanan yang

cepat dan tanggap.

c. Assurance (jaminan), yaitu kemampuan karyawan

dalam memberikan pelayanan yang cepat dan

tanggap.

d. Tangibles (keberwujudan), penampilan fasilitas

fisik, peralatan, personel, dan alat—alat

komunikasi.

Secara struktural, koperasi memiliki akses paling

kecil terhadap faktor produksi, khususnya dalam

permodalan jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi

lainnya. Sementara, tingkat penguasaan faktor

produksi berkorelasi positif dengan tingkat

pemanfaatan hasil pembangunan. Oleh karena itu,

wajar saja jika sumbangan koperasi terhadap PDB saat

ini masih tergolong kecil.

Selanjutnya, jika dilihat secara institusional,

koperasi memiliki ruang gerak yang paling terbatas dari

pelaku usaha lainnya, sehingga tidak memungkinkan

untuk koperasi bergerak bebas seperti sektor swasta

murni lainnya. Oleh karena itu, kegiatan usaha koperasi

hanya seputar simpan pinjam dan pertokoan saja.

Padahal masih terdapat banyak peluang yang mampu

dikembangkan dalam koperasi dan dapat memberikan

manfaat lebih besar kepada anggota dan juga

masyarakat.

1.4. Tantangan dalam pengembangan koperasi

produksi

Perkembangan koperasi di Indonesia saat ini

terus menerus mengalami peningkatan, yang ditandai

dengan banyaknya pertumbuhan koperasi di

Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan

tersebut, dalam prosesnya masih terjadi banyak

hambatan dan/atau tantangan.

Beberapa faktor yang menyebabkan koperasi di

Indonesia ini tidak aktif atau koperasi tidak efisien dan

efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu

pembinaan koperasi saat ini belum banyak membawa

perubahan dan masih terobsesi kepada pembinaan

pola lama dengan menekankan kegiatan usaha tanpa

didukung oleh SDM yang kuat dan kelembagaan yang

kuat. Namun, penyebab yang paling sering terjadi

adalah koperasi-koperasi di Indonesia mengalami

ketercukupan modal usaha yang kurang.

Dalam menyelenggarakan usaha sebagai

organisasi ekonomi, koperasi memerlukan adanya

modal. Peranan modal dalam operasional koperasi

mempunyai kontribusi yang sangat penting karena

10



tanpa modal yang cukup maka usaha koperasi tidak

akan berjalan lancar. Dengan demikian, berikut

diuraikan beberapa hal yang akan menjadi tantangan

bagi koperasi adalah:

a. Hilangnya pasar produk ekspor kita karena harga

dan kualitas produk dalam negeri kalah bersaing

dibandingkan dengan negara lain di Asean.

b. Semakin banyaknya produk impor yang ada di

pasaran dalam negeri, yang kemudian akan

mematikan usaha lokal.

c. Masuknya SDM dari negara lain yang memiliki

tingkat kualitas yang lebih dan kemudian akan

menggantikan tenaga kerja dalam negeri.

Semakin tinggi peluang koperasi yang semakin

banyak dan berjalan dengan baik di Indonesia, maka

banyak juga masalah atau tantangan yang dihadapi

oleh koperasi di Indonesia.

Saat ini koperasi sedang dihadapkan pada

tantangan untuk bergerak cepat seiring dengan

modernisasi dunia usaha. Sehingga, yang perlu menjadi

perhatian seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus

para penggerak koperasi adalah pengelolaan koperasi

secara professional, peningkatan kompetensi dengan

membangun kekuatan SDM, dan harus mampu

beradaptasi dengan teknologi, serta harus siap dengan

perubahan dalam memasuki era globalisasi.

Rangkuman

✓ Reformasi terhadap koperasi di Indonesia, yaitu

mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari

kuantitas menjadi kualitas telah memberikan dampak

peningkatan PDB koperasi terhadap PDB nasional dari

1,7% (2014) menjadi 5,1% (2018).

✓ Saat ini koperasi sedang dihadapkan pada tantangan

untuk bergerak cepat seiring dengan modernisasi

dunia usaha sehingga lahirnya tuntutan pengelolaan

koperasi secara professional, peningkatan

kompetensi dengan membangun kekuatan SDM, dan

harus mampu beradaptasi dengan teknologi

12



02. MENGAPA KOPERASI PENTING BAGI PERTANIAN

DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA ?

Sektor pertanian Indonesia memiliki potensi

ekonomi dan sumberdaya yang sangat berlimpah,

tetapi hingga kini beberapa petani Indonesia masih

terjerat dalam masalah kemiskinan.

Koperasi memiliki peranan penting dalam

keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia,

terutama dalam perekonomian Indonesia. Sebagian

besar masyarakat telah mengenal koperasi. Meskipun

masyarakat mendefinisikan koperasi secara berbeda-

beda, tetapi koperasi tampak memiliki hubungan

dengan ekonomi yang berpihak pada masyarakat

(miskin). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana koperasi

memperjuangkan kebutuhan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.

Dengan demikian, keberadaan koperasi di tengah-

tengah masyarakat sangat penting, guna untuk

membantu masyarakat Indonesia, serta mengurangi

beban pemerintah dalam menjaga kestabilan

perekonomian negara.

Bagi masyarakat yang tergolong memiliki

pendapatan kecil, keberadaan koperasi sangat penting.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh koperasi

untuk petani dan nelayan yaitu peminjaman modal

untuk keperluan usaha mereka. Hal ini sangat

menolong masyarakat, selain pelayanan tersebut

masih terdapat banyak pelayanan lainnya yang

membantu mensejahterakan masyarakat serta para

anggota koperasi. Selain itu, koperasi membantu

pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan.

Koperasi berrperan sebagai wadah untuk

memberdayakan masyarakat miskin dengan mengatasi

berbagai kendala sosial ekonomi, budaya, dan

psikologis. Dengan demikian, masyarakat yang

menderita kekurangan kebutuhan pokok (pangan,

sandang, dan papan) akan semakin berkurang dan

bahkan tidak menjadi masalah bagi perekonomian

nasional. Koperasi dalam hal ini berupaya untuk

menjembatani kesenjangan dalam memberikan

pelayanan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia,

khususnya para petani.

Pengentasan kemiskinan sektor pertanian dapat

dilakukan dengan pemantapan dan pengembangan

sistem ekonomi rakyat yang mandiri, seperti koperasi

yang ada pada suatu wilayah. Koperasi inilah yang akan

berfungsi sebagai mata rantai utama dalam

pemberdayaan jaringan kerja antar–lembaga ekonomi

rakyat dalam suatu wilayah administratif, serta

pemberdayaan antar kelompok tani yang berbeda

dalam wilayah kerja ekonomi rakyat berbasis

pertanian.

14



Rangkuman

✓ Koperasi berperan sebagai wadah untuk

memberdayakan masyarakat miskin dengan mengatasi

berbagai kendala sosial ekonomi, budaya, dan

psikologis.

✓ Pengentasan kemiskinan sektor pertanian dapat

dilakukan dengan pemantapan dan pengembangan

sistem ekonomi rakyat yang mandiri, seperti koperasi

yang ada pada suatu wilayah.

0.3. PERTANIAN DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MALANG

3.1. Tinjauan singkat pertanian dan kemiskinan di

Kabupaten Malang

Hasil penelitian pada tahun pertama,

mengindikasikan bahwa pengembangan pertanian di

Kabupaten Malang juga menghadapi tantangan yang

membutuhkan perhatian khusus. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi kemiskinan pada petani sekaligus

menjadi tantangan pengembangan pertanian

khususnya komoditi padi, bawang merah dan kopi

sebagai komoditi unggulan Kabupaten Malang.

Beberapa faktor tersebut antara lain

keterbatasan sumber daya lahan dan aset lainnya,

terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan

dan program atau kebijakan pemerintah, sebagian besar

petani belum berkelompok dan struktur pasar baik pasar

output maupun input lebih bersifat oligopsoni, (Gambar

3.1.). Kondisi tersebut menyebabkan mayoritas petani

berpola nafkah ganda, bargaining position (daya tawar)

petani dalam penentuan harga input maupun output

relatif rendah serta sebagian petani terikat hutang

dengan pedagang atau lembaga keuangan dengan

suku bunga yang relatif tinggi.

16



Sumber : Hutagaol et al, 2017

Gambar 3.1. Faktor Penentu Kemiskinan dan Tantangan Pengembangan Komoditi Pertanian di Kabupaten Malang

3.2. Kondisi Sosial Petani

Hasil penelitian menunjukkan baik petani padi,

bawang merah maupun kopi di Kabupaten Malang

masih di dominasi oleh petani dengan latar belakang

pendidikan sekolah dasar (SD), bahkan pada petani

miskin (PM) banyak diantaranya tidak tamat SD. Pada

petani tidak miskin (PTM) kondisi lebih baik dengan

pendidikan SLTA dan sarjana. Pendidikan yang lebih

baik memungkinkan petani untuk memiliki pola pikir

dan wawasan yang lebih luas yang akan berpengaruh

terhadap kemampuannya dalam melakukan

usahatani kopi yang lebih efisien dan produktif.

Gambar 3.2. Pendidikan petani padi, bawang merah dan kopi di Kabupaten Malang

Faktor internal seperti tingkat pendidikan petani

memberikan pengaruh nyata terhadap manajemen

pengelolaan usahatani. Pendidikan rendah menyebabkan

aktivitas petani cenderung masih menggunakan model

pertanian konvensional, yang bertumpu pada kegiatan

pertanian primer/on farm. Faktor pengetahuan dan daya

kreativitas petani yang cenderung terbatas, menutup

ruang gerak petani dalam mengembangkan sumber daya

yang ada. Terbatasnya informasi pendidikan dan

minimnya keahlian mengembangkan sektor pertanian

masih menjadi ciri khas kehidupan petani di Indonesia.

Kecilnya jumlah anggota keluarga yang terlibat

usahatani juga dapat menunjukkan bahwa semakin

sedikit generasi muda yang tertarik untuk bekerja

dalam industri pertanian, juga pandangan orang

tuanya sendiri yang menginginkan anak-anaknya untuk

bekerja di sektor lain dengan penghasilan lebih baik

dan kondisi kerja yang lebih ringan.

050

100150

PM PTM PM PTM PM PTM

Padi Bawang Merah Kopi

Pro

sen

tase

Res

po

nd

en

Pendidikan Petani

Tdk sekolah Tdk tamat SD SD SLTP SLTA Sarjana

18



3.3. Kondisi Ekonomi Petani

Luas pengusahaan lahan pertanian baik pada

petani miskin maupun petani tidak miskin rata-rata

kurang dari 1 ha. Pada komoditi padi, luas

pengusahaan lahan bahkan kurang dari 0,5 ha (Tabel

3.1). Keterbatasan pengusahaan lahan berdampak

terhadap rendahnya pendapatan yang diterima petani.

Terlebih mayoritas produk yang dihasilkan adalah

produk primer.

Namun demikian keterbatasan lahan dan

rendahnya pendapatan dari usaha pertanian tidak serta

merta mengurangi ketergantungan sumber income dari

pertanian. Terbukti dengan prosentase kontribusi

pendapatan petani dari sektor non pertanian di atas 50%.

Untuk mengatasi keterbatasan pendapatan yang diterima

dari komoditi utama, mayoritas petani melakukan

tumpang sari/tumpang gilir guna mengoptimalkan

pemanfaatan lahan pertanian yang diusahakan.

Tumpang sari/tumpang gilir dilakukan dengan

memadukan usaha tanaman utama dengan tanaman

pangan/tanaman hortikultura/tanaman tahunan. Sistem

usahatani tumpangsari menjamin petani untuk

memperoleh pendapatan baik mingguan maupun bulanan

yang sangat membantu ekonomi keluarga. Kondisi

tersebut menjelaskan bahwa petani yang menerapkan

system tumpangsari adalah petani dengan karakter risk

averter, dimana mereka tidak berani mengambil resiko

untuk mengandalkan satu jenis komoditas saja sebagai

sumber pendapatan keluarganya.

Tabel 3.1. Kondisi ekonomi Petani Padi, Bawang Merah dan Kopi di Kabupaten Malang

Variabel Ekonomi



Rata-rata luas lahan (ha)

0,18 0,4 0,46 0,89 0,5 0,73

Rata-rata luas panen (ha)

0,13 0,29 0,18 0,47 0,5 0,7

Produktivitas (kg/ha)

5.68

2 5.883 2.659 3.575 5.682 5.883

Harga Jual Produk(Rp/kg)

4.900

4.400 14.000 14.000 4.900 4.400

Pendapatan Per Kapita (Rp/bulan)

166.826 788.785 209.260 1.280.04

8 250.243

1.354.253

Kontribusi usaha tani terhadap pendapatan petani (%)

a. Pertanian 76 71 91 92 44 54

Tanaman Utama (Padi/ Bawang/Kopi)

31 45 42 45 23 23

Tumpangsari : Tnmn Pangan

10 11 2 4 2 1

Tumpangsari : Tnmn Horti

9 4 9 20 6 9

Tumpangsari : Tnmn Tahunan

6 2 0 0 1 19

Ternak 9 6 4 21 1 2

Lainnya 11 2 34 1 12 0

b. Non-Pertanian

24 29 9 8 56 46

Total 100 100 100 100 100 100

20



Faktor kemiskinan dipertanian juga dapat dilihat dari nilai pendapatan petani per kapita juga masih jauh jika dibandingkan dengan standar upah minimum regional Kabupaten Malang. Hal tersebut menunjukkan bahwa usahatani belum mampu memberikan pendapatan yang cukup bagi keluarga petani sehingga memiliki pekerjaan sampingan agar kebutuhan keluarganya terpenuhi dengan baik.

3.4. Kinerja Usaha Tani

Kegiatan usaha tani kopi, padi dan bawang merah

di wilayah studi masih terbilang menguntungkan dengan

nilai benefit cost ratio > 1 serta nilai return cost ratio > 0.

Hanya saja jika diperhitungkan sebagai pendapatan

bulanan, nilai tersebut cukup kecil jauh di bawah standar

upah minimum. Beberapa faktor penyebabnya adalah

skala pengusahaan lahan yang kecil < 0,5 ha, efisiensi

biaya produksi rendah serta harga output yang masih

dikendalikan oleh pedagang perantara. Pada komoditi

kopi dan bawang merah, upaya peningkatan produksi

melalui perluasan areal tanam telah dilakukan oleh

petani melalui kemitraan dengan Perhutani.

Tabel 3.2. Kinerja usaha tani Padi, Bawang Merah dan

Kopi di Kabupaten Malang Variabel

Ekonomi



Rata-rata luas

panen (ha)

0,13 0,29 0,18 0,47 0,50 0,70

Produktivitas

komoditi

utama (kg/ha)

4.885 5.407 2.659 3.575 652 919

Harga Jual

Produk komoditi

utama (Rp/kg)

4.400 4.400 14.000 14.000 24.500 24.500

Pendapatan Usaha-tani Komoditi utama

Nilai (Rp 000/thn)

3.112 6.899 6.706 23.800 17.279 22.729

Kontribusi (%) 70 96 60 44 95 63

Pendapatan Komoditi Tumpangsari/ Tumpangilir

Nilai (Rp

000/thn)

1.322 320 4.509 29.643 918 13.065

Kontribusi (%) 30 4 40 56 5 37

Total pendapatan

Nilai (Rp 000/thn)

4.434 7. 219 11.215 53.443 18.197 35.794

Total (%) 100 100 100 100 100 100

Kelayakan Usaha

R/C 3,1 3,4 1,2 1,7 2,7 3,0

B/C 2,1 2,4 0,2 0,7 1,7 2,0

Menurut Assis et al. (2014) yang meneliti Luas

Lahan terhadap Pendapatan petani nanas, analisis

regresi logistik mengungkap bahwa luas lahan

merupakan satu-satunya faktor yang memiliki efek

yang signifikan terhadap pendapatan bulanan pada

petani, jadi jika luas lahan meningkat maka pendapatan

petani akan meningkat, demikian juga sebaliknya.

22



Sehingga hubungan antara luas lahan dengan

pendapatan petani merupakan hubungan yang positif.

3.5. Struktur Pasar Pertanian

Rata-rata petani menjual produk pertaniannya

segera setelah panen. Sebenarnya petani akan lebih

diuntungkan apabila menyimpan dan mengolah hasil

panennya terlebih dulu untuk dijual di luar musim

panen saat harga lebih mahal. Namun tidak banyak

petani yang mampu menyimpan panen karena

kebutuhan untuk membayar hutang serta desakan

kebutuhan ekonomi keluarga.

Posisi petani yang telah lemah karena struktur

pasar oligopsoni, diperparah dengan kondisi dimana

pedagang besar mengikat petani melalui hutang, baik

tunai maupun saprodi. Berbeda halnya dengan petani

yang tidak terikat hutang, petani yang berhutang

kepada toko saprodi/pedagang besar harus menjual

panennya kepada pedagang besar tempat dia

berhutang.

3.6.Aksesibilitas Petani pada Pasar Kredit Perbankan

Mayoritas petani menggunakan modal sendiri

untuk berusaha tani. Petani miskin hanya memiliki

sumber dari uangnya sendiri dan dari kelompok tani.

Sedangkan petani tidak miskin memiliki sumber modal

lain seperti dari pinjaman ke pedagang, toko saprotan

dan lembaga keuangan non bank seperti koperasi

simpan pinjam. Sumber modal yang lebih beragam

tersebut disebabkan karena petani tidak miskin

memiliki jaringan lebih luas serta kepercayaan diri akan

kemampuannya untuk membayar hutang. Sedangkan

petani miskin cenderung menghindari hutang dan

menggunakan modal seadanya karena khawatir tidak

dapat mengembalikan hutang tersebut. Kondisi ini

mendorong petani tidak miskin untuk lebih fleksibel

dalam mengembangkan usahanya dibandingkan

petani miskin.

Gambar 3.3. Aksesibilitas petani padi, bawang merah dan kopi di Kabupaten Malang terhadap Permodalan

0

50

100

150



Modal Sendiri dan Lembaga Keuangan Bank

Modal Sendiri dan Lembaga Keuangan non Bank

Modal Sendiri dan Pedagang Lokal

Modal Sendiri dan Toko Saprotan

Modal Sendiri dan Kelompok Tani

Modal Sendiri

24



Pilihan petani untuk meminjam modal, selain

ke kelompok tani adalah ke bank atau ke koperasi

simpan pinjam. Namun bank mensyaratkan agunan

yang tidak dimiliki oleh seluruh petani, sedangkan

koperasi simpan pinjam meskipun proses

administrasinya cepat namun bunganya tinggi dan

memberatkan petani untuk melunasi pinjaman.

Faktor modal ataupun biaya produksi memiliki

peran dalam pencapaian tingkat produktif hasil

pertanian. Permasalahan dalam permodalan sering

dikaitkan dengan kelembagaan yang ada, yaitu

lemahnya organisasi tani yang dibentuk masyarakat /

lembaga pemerintah / non-pemerintah dalam

membangun sistem prosedur penyaluran kredit yang

sering kali tidak sesuai dengan sasaran.

Rangkuman

✓ Luas pengusahaan lahan pertanian baik pada petani

miskin maupun petani tidak miskin rata-rata kurang

dari 1 ha.

✓ Faktor kemiskinan dipertanian juga dapat dilihat dari nilai

pendapatan petani per kapita juga masih jauh jika

dibandingkan dengan standar upah minimum regional

Kabupaten Malang.

✓ Kinerja usaha tani selain dipengaruhi oleh produktivitas

juga dipengaruhi oleh skala pengusahaan lahan yang

dalam hal ini berpengaruh terhadap efisiensi dan

efektivitas kinerja.

✓ Untuk mengatasi keterbatasan pendapatan yang diterima

dari komoditi utama, mayoritas petani melakukan

tumpang sari/tumpang gilir guna mengoptimalkan

pemanfaatan lahan pertanian yang diusahakan.

✓ Posisi petani yang telah lemah karena struktur pasar

oligopsoni, diperparah dengan kondisi dimana

pedagang besar mengikat petani melalui hutang, baik

tunai maupun saprodi.

✓ Persyaratkan agunan yang tidak dimiliki oleh seluruh

petani, bunga pinjaman tinggi cukup memberatkan

petani.

26



04. Tantangan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di

Kabupaten Malang

Pada tingkat nasional, pemerintah telah

menetapkan target pencapaian kedaulatan pangan ada

lima pendekatan yang digunakan dimana satu diantaranya

adalah penanggulangan kemiskinan pertanian dan

regenerasi petani. Terlihat jelas bahwa penanggulangan

kemiskinan di pertanian menjadi target penting

pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Permasalahannya adalah upaya penanggulangan

kemiskinan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu

mengangkat kesejahteraan petani. Ada beberapa faktor

penyebab kemiskinan petani yang berhasil diidentifikasi

pada penelitian ini, antara lain tingkat pendidikan petani,

keterbatasan akses terhadap modal produksi, omset

usaha yang relatif kecil dan struktur pasar yang

menyebabkan daya tawar (bargaining position) petani

rendah.

4.1. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian

Nilai tambah (value added) menggambarkan

kemampuan suatu industri untuk menciptakan

pendapatan, baik bagi pelaku usaha, wilayah maupun

negara. Nilai tambah juga dapat digunakan untuk

mengukur tingkat kemakmuran masyarakat setempat,

dimana Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator makro

tingkat kemakmuran tersebut masing-masing untuk

tingkat nasional dan tingkat regional (Hadi U Prajogo,

2014). Karena itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya

meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui

pengembangan agroindustri (industri pengolahan hasil

pertanian).

Pengembangan industri pengolahan hasil

pertanian di Indonesia masih menghadapi beberapa

kendala, diantaranya kemampuan yang rendah di dalam

melakukan transformasi produk. Kesiapan sumber daya

manusia, transformasi Iptek dan inovasi, jaringan

pemasaran hingga dukungan kebijakan kerap kali menjadi

alasan utama.

Gambar 4.1. Aneka produk kopi premium Petani di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

28



Pada skala mikro peningkatan nilai tambah produk

pertanian melalui pengolahan pasca panen memberikan

dampak langsung bagi petani. Pada petani kopi di

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, perbaikan kualitas

produksi melalui panen kopi petik merah mampu

meningkatkan harga jual kopi biji sebesar 20%. Belum lagi

produk olahan kopi bubuk specialty dengan harga tinggi.

Strategi lain yang dilakukan petani kopi di

kelompok Tani Harapan Kecamatan Dampit misalnya

memasarkan kopi organik ke café- café dari Jakarta,

Malang, Surabaya dan kota besar di Pulau Jawa dengan

harga Rp. 45.000/kg. Upaya lainnya dengan membangun

ekowisata kopi Amandanom dengan dukungan

Pemerintah Kabupaten Malang.

Gambar 4.2. Kawasan wisata Kopi Amandanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

4.2. Pembebasan Petani dari ketergantungan pada

kreditor lokal

Adanya ikatan antara petani dengan toko

tersebut, dapat menjadi hambatan masuk pasar bagi

toko/tengkulak baru. Tidak hanya petani yang memiliki

posisi lemah akibat sitem hutang piutang tersebut, namun

juga melahirkan barrier bagi pelaku usaha baru untuk

masuk ke pasar.

Tingginya bunga pinjaman juga kerap kali

membuat posisi petani semakin terpuruk. Simpan pinjam

melalui kelompok tani merupakan bentuk paling banyak

ditemukan dalam penyediaan modal petani di sentra-

sentra pertanian. Sumber pendanaan berasal dari anggota

kelompok tani, memudahkan petani anggota kelompok

melakukan simpan pinjam. Namun demikian keterbatasan

dana yang dimiliki lagi-lagi menjadi faktor pembatas.

Peluang kredit program pemerintah hingga saat ini

hanya dapat diakses melalui kelompok. Pada

kenyataannya baru sebagian kecil petani di wilayah studi

yang sudah bergabung dalam kelompok. Artinya

keberadaan kelompok tani yang jumlah anggotanya 10-20

petani dengan rata-rata 4-5 kelompok tani per desa belum

mampu mengakomodir keberadaan petani secara

keseluruhan. Diperlukan kelembagaan ekonomi dengan

skala yang lebih besar yang mampu mewadahi petani di

sentra-sentra pertanian.

30



4.3. Perluasan Kesempatan Kerja Secara Lokal

Fenomena semakin menurunnya minat

generasi muda mengelola pertanian tidak lepas dari

gambaran suramnya pertanian yang ada saat ini yang

bersifat subsisten bertahan sekedar memanfaatkan

lahan yang dimiliki atau meneruskan profesi orangtua

yang diturunkan ke anak. Diperlukan inovasi untuk

mengungkit pertanian menjadi sebuah profesi yang

menjanjikan.

Pengembangan alternatif-alternatif usaha

baru yang dapat mendorong usaha pertanian sekaligus

menciptakan lapangan menjadi sebuah kebutuhan.

Hadirnya kawasan wisata kopi di Amandanom

Kecamatan Dampit serta kafe-kafe di sekitar sentra

pertanian kopi di Kabupaten Malang contoh nyata

lahirnya inovasi yang membuka peluang kesempatan

berusaha dan kesempatan kerja bagi generasi muda.

Kondisi ini potensial dilakukan di wilayah lain seperti di

sentra komoditi bawang di Kecamatan Ngantang

Kabupaten Malang.

Gambar 4.2. Potensi eko wisata bawang di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

4.4. Peningkatan “market bargaining power”

Penggabungan usaha yang sama yang berskala

kecil (sebagaimana kebanyakan usaha rakyat) menjadi

usaha bersama yang berskala lebih besar dan sangat

mungkin untuk menghasilkan efisiensi yang lebih besar

karena adanya penggunaan secara bersama terhadap

faktor produksi, manajemen, dan berbagai aspek

ekonomi. Sementara kebersamaan juga sangat

memungkinkan untuk memperbesar cakupan usaha

sehingga akses usaha yang dapat dimanfaatkan oleh

masing-masing akan semakin besar. Kebersamaan

pada tingkat operasional juga sangat penting untuk

memperkecil risiko secara kolektif serta mengatasi

asimetri informasi. Zakaria (2008) menyatakan alasan

pembentukan kelompok tani atau koperasi secara

ekonomi dapat dipandang sebagai upaya menghindari

biaya transaksi tinggi yang harus dikeluarkan oleh

anggotanya (karena adanya masalah free rider,

komitmen, loyalitas dan faktor eksternal).

Konsolidasi usaha menjadi salah satu cara

meningkatkan daya tawar petani. Konsolidasi usaha

dilakukan dalam hal pengadaan input dan penjualan

produk pertanian. Konsolidasi usaha melalui lembaga

formal sebagai Koperasi.

32



Rangkuman

✓ Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui

pengolahan pasca panen pengembangan industri

pendukung seperti pariwisata, memberikan dampak

langsung bagi petani.

✓ Tidak hanya petani yang memiliki posisi lemah akibat sitem

hutang piutang, namun juga melahirkan barrier bagi pelaku

usaha baru untuk masuk ke pasar. Peluang kredit program

pemerintah hingga saat ini hanya dapat diakses melalui

kelompok. Pada kenyataannya baru sebagian kecil petani

di wilayah studi yang sudah bergabung dalam kelompok.

✓ Pengembangan alternatif-alternatif usaha baru yang

dapat mendorong usaha pertanian sekaligus

menciptakan lapangan menjadi sebuah kebutuhan.

✓ Penggabungan usaha yang sama yang berskala kecil

(sebagaimana kebanyakan usaha rakyat) menjadi

usaha bersama yang berskala lebih besar dan sangat

mungkin untuk menghasilkan efisiensi yang lebih besar

karena adanya penggunaan secara bersama terhadap

faktor produksi, manajemen, dan berbagai aspek

ekonomi.

05. Koperasi sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

5.1. Collaborative Action di Pertanian

Konsolidasi usahatani dapat dilakukan dengan

mengorganisasi petani dalam sebuah organisasi bisnis.

Satriawan dan Oktavianti (2012) menyatakan berbagai

macam bentuk tindakan kolektif (collective action) yang

dilakukan petani akan memiliki pengaruh terhadap

individu dan jika masing-masing individu pada akhirnya

memutuskan tindakan yang sama maka akan berpengaruh

pula pada masyarakat. Collective action pada usahatani

kopi, padi dan bawang merah sudah dikenal lama oleh

petani melalui kegiatan pengendalian hama dan penyakit

secara gotong royong, kegiatan penanaman dan panen

secara bergilir, dan lainnya. Saat ini upaya collective action

di pertanian dapat dilihat dari kehadiran kelompok tani

meski perannya masih sebatas fasilitasi penyaluran

bantuan pemerintah.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan

wujud collective action for mutual benefit or common

(kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau

keuntungan umum). Kehadiran koperasi dalam dunia

pertanian sudah cukup dikenal. Berkenaan dengan

34



koperasi, sudah lama disepakati suatu Nota Kesepakatan

antara Menteri Pertanian dan Kementerian Koperasi dan

UKM tentang Pembinaan dan Fasilitasi Gapoktan

membentuk koperasi pertanian. Melalui nota No.

01/Mentan/MOU/OT.220/I/2011 dan No.

01/NKB/M.KUM/I/2011 ini telah disetujui bahwa

Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam

pengembangan sistem pemberdayaan petani dan

kelembagaan petani.

Salah satu landasan koperasi dalam pertanian

adalah Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3), koperasi

merupakan salah satu bentuk Kelembagaan Ekonomi

Petani (KEP). Berbagai program di Kementerian Pertanian

berupaya mengarah kepada koperasi sebagai organisasi

petani yang berbadan hukum. Pengembangan Porgram

PUAP misalnya, dimana di dalamnya juga dikembangkan

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) diarahkan

untuk berbadan hukum dengan membentuk koperasi.

Tercatat pada Februari 2017, telah beroperasi 1.509 unit

LKMA yang sedang mengarah kepada bentuk keperasi

pertanian. Selain itu, sebagian Program Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM) yang dikelola oleh Badan

Ketahanan Pangan juga mengarah kepada koperasi jika

sudah memenuhi syarat, yang menjadi bidang usaha dari

Gapoktan sebagai induk organisasinya.

5.2. Mengenal Koperasi Pertanian

Syahyuti (2017) menyatakan bahwa koperasi

pertanian pernah menjadi model pengembangan pada

tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an, dimana

koperasi pertanian diperkenalkan sebagai bagian dari

dukungan terhadap sektor pertanian. Beberapa koperasi

pertanian yang pernah ada antara lain koperasi kopra,

koperasi karet, koperasi nelayan dan lain-lain. Hingga kini,

koperasi yang masih berkembang baik adalah koperasi

peternakan sapi perah dan koperasi tebu rakyat.

Koperasi pertanian dapat mengambil beberapa

bentuk berdasarkan jenis usahanya, yaitu sebagai Koperasi

Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Jasa, Koperasi

Simpan Pinjam, dan juga Koperasi Serba Usaha. Sebagai

misal, para petani sangat membutuhkan koperasi

pemasaran hasil pertanian. Ada beberapa kelebihan yang

dimiliki koperasi pemasaran hasil produksi pertanian yaitu

dapat meningkatkan efisiensi usaha, meningkatnya

cakupan usaha, meningkatkan posisi tawar petani dalam

persaingan usaha, memperkuat dan memperluas jaringan

usaha, mengurangi biaya transaksi, serta mengurangi

resiko ketidakpastian. Kebutuhan untuk

koperasi pertanian di bidang pemasaran tidak

terhindarkan dalam kondisi masih besarnya margin harga

pada tingkat konsumen dan produsen, masih terbatasnya

akses pasar petani, dan harga-harga yang masih sering

berfluktuasi.

36



Di masa lalu, pengembangan koperasi di Indonesia cenderung top down untuk memberhasilkan program-program pemerintah. Akibatnya hampir semua koperasi yang ada tidak berakar kuat di masyarakat dan tidak memperjuangkan kepentingan anggotanya (rakyat). Koperasi pertanian dalam hal ini terutama “Koperasi Unit Desa (KUD)” merupakan koperasi pertanian terbanyak di Indonesia, yang mencerminkan sosok koperasi di Indonesia (Djohan & Krisnamurthi;2000). KUD dalam prakteknya dibatasi pada kegiatan yang tingkat keuntungannya (nilai tambah) terendah yaitu pada sub-sistem usaha tani. Sementara kegiatan ekonomi yang memiliki tingkat keuntungan relatif tinggi yakni pada sub-sistem agribisnis hilir (pengolahan dan perdagangan) diserahkan pada pengusaha atau pemerintah. Posisi KUD yang demikian jelas hanya perpanjangan tangan dari penguasa dan pengusaha sehingga manfaat ekonomi dari economies of scale dapat dinikmati oleh penguasa dan pengusaha bukan kepada petani. Itulah sebabnya, mengapa pembangunan pertanian yang sudah berlangsung lebih 30 tahun, kehidupan ekonomi petani tidak banyak berubah, bahkan sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan. Arah pengembangan koperasi pertanian yang perlu difasilitasi dan dipandu kebijakan ekonomi kehidupan menurut Tatuh (1997) adalah sebagai berikut: 1). Pengembangan ekonomi agribisnis dengan core business satu komoditi, bukan seluruh komoditi, 2). Koperasi yang dikembangkan bukan pada sub-sistem usaha tani, tetapi kegiatan pada sub-sistem agribisnis hulu

dan hilir, 3) Pengurus koperasi yang sekaligus pelaksana manajemen dan juga anggota koperasi (seperti KUD selama ini) harus diganti dengan manajemen yang profesional. Dari semua usaha yang perlu dilakukan dalam mengembangkan koperasi pertanian berbasis pada anggota, kesadaran anggota dan masyarakat akan menjadi faktor paling menentukan. Oleh sebab itu pendidikan koperasi dalam kerangka pendidikan masyarakat tentang demokrasi, keterbukaan, kebersamaan dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan fondasi yang menjadi prasyarat keberadaan koperasi (Widjayani dan Hidayati, 2014).

5.3. Tantangan Pengembangan Koperasi Pertanian di

Era Milenial

Era generasi milenial atau era generasi 4.0 mau

tidak mau menuntut semua pihak untuk mampu

beradaptasi dengan keterbukaan dan kecepatan

perubahan informasi yang terjadi. Begitu pula halnya

dengan koperasi pertanian sebagai sebuah lembaga

collective Action dari petani perlu dipersenjatai dengan

amunisi yang kuat untuk mampu beradaptasi dan

mempertahankan eksistensi.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam

rangka pengembangan koperasi pertanian antara lain 1)

penguatan SDM menjadi kunci utama; 2) inovasi dalam

pengembangan usaha; 3) penguasaan aktivitas ekonomi

38



lokal dengan meningkatkan transaksi bisnis melalui

koperasi; 4) pengembangan Kemitraan bisnis dan

Mobilisasi dukungan pemerintah lokal.

Selain jasa pemasaran hasil, layanan yang cukup

banyak digunakan oleh petani melalui koperasi adalah

aktivitas simpan pinjam. Koperasi pertanian terbukti

mampu menjawab tantangan permodalan bagi anggota.

Melalui koperasi juga sering kali tercipta skema kredit

permodalan (two step loan) bagi anggota melalui

kemitraan koperasi dengan lembaga perbankan atau

berkaitan dengan dana hibah pemerintah. Aktivitas

simpan pinjam yang dilakukan juga menjadi bentuk

litteracy finansial education. Dimana petani belajar

menabung, menghitung hasil usaha untuk

mempertimbangkan peluang mendapatkan kredit.

Mekanisme peminjaman bagi anggota cukup mudah,

bunga kecil dan peluang menerima Sisa Hasil Usaha (SHU)

semakin besar seiring dengan keaktifan anggota

bertransaksi di Koperasi. Tantangan di era milenial adalah

meningkatkan layanan koperasi melalui fintech (finansial

technology) seperti layanan lembaga keuangan formal

sehingga semakin mudah diakses oleh anggota.

Rangkuman

✓ Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan wujud

collective action for mutual benefit or common (kegiatan

bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan

umum).

✓ Arah pengembangan koperasi pertanian : 1). Pengembangan ekonomi agribisnis dengan core business satu komoditi, bukan seluruh komoditi, 2). Koperasi yang dikembangkan bukan pada sub-sistem usaha tani, tetapi kegiatan pada sub-sistem agribisnis hulu dan hilir, 3) Pengurus koperasi yang sekaligus pelaksana manajemen dan juga anggota koperasi (seperti KUD selama ini) harus diganti dengan manajemen yang profesional.

✓ Pengembangan koperasi pertanian berbasis pada anggota,

kesadaran anggota dan masyarakat akan menjadi faktor

paling menentukan.

✓ Tantangan pengembangan koperasi pertanian di era

milenial antara lain 1) penguatan SDM menjadi kunci

utama; 2) inovasi dalam pengembangan usaha; 3)

penguasaan aktivitas ekonomi lokal dengan meningkatkan

transaksi bisnis melalui koperasi; 4) pengembangan

Kemitraan bisnis dan Mobilisasi dukungan pemerintah

lokal.

01.

02.

03.

04.

05.

40



06.

06. Koperasi Sistem Agribisnis Rakyat Untuk Pengentasan Kemiskinan Petani Kopi

6.2. Peningkatan Kesejahteraan Petani di Sentra

Komoditi Pertanian

Pada bab sebelumnya telah disampaikan

kondisi aktual petani di kawasan sentra pertanian.

Pemerintah menaruh harapan melalui Koperasi

Pertanian atau Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai

jawaban upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Namun selama puluhan tahun koperasi pertanian yang

masih bertahan menunjukkan eksistensinya dan

memberikan manfaat bagi petani masih terbatas

jumlahnya.

Hasil penelitian Hutagaol et al (2019)

menunjukkan ada enam harapan dari kegiatan

collective action yang dilakukan petani yaitu petani

memiliki posisi tawar di pasar input dan output; adanya

peningkatan nilai tambah produk; skala dan caukupan

usaha menjadi lebih efisien; akses terhadap

permodalan meningkat; membuka peluang kemitraan

dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dll.

Gambar 6.1. Kondisi yang diharapkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani di sentra-sentra komoditi

pertanian

6.2. Koperasi Sentra Agribisnis Rakyat dan Tiga Prinsip

Dasar

Koperasi SAR adalah pusat pertumbuhan

komoditas pertanian dalam suatu kawasan pertanian

sebagai media pembangunan pertanian yang di

dalamnya terdapat satu kawasan tertentu yang dimiliki

oleh sebagian besar petani yang bermukim di satu desa

atau lebih, dan sumber daya alam untuk kebutuhan

hidup (Hutagaol et al, 2017). Koperasi SAR menjadi

KONDISI DIHARAPKAN

Posisi tawar di pasar input-output

meningkat

Skala dan

cakupan usaha efisien

Kemitraan: Swasta,

Pemerintah, Perguruan

Tinggi

Peningkatan nilai

tambah

1 2 3 5 4

Akses permodal

an meningkat

SOLUSI : Aksi Kolektif melalui badan usaha

KOPERASI SENTRA AGRIBISNIS RAKYAT (KOPERASI SAR) (Triple Principle: PK-PB-PJ)

42



jawaban transformasi pertanian dari pola produksi dan

cara berpikir agraris-subsisten menuju pada cara

berpikir ekonomis yang industrialis-progresif.

Koperasi Sentra Agribisnis Rakyat (SAR)

menerapkan Tiga Prinsip Dasar (Triple Basic Principles)

yaitu Prinsip Koperasi (PK), Prinsip Bisnis (PB) dan

Prinsip Jaringan (PJ). Bagaimana perbedaan prinsip

koperasi, prinsip bisnis dan prinsip jaringan antara

Koperasi Pertanian dan Koperasi SAR dapat dilihat pada

tabel 6.1.

Gambar 6.2. Prinsip Jaringan, Prinsip Koperasi dan Prinsip Bisnis pada Koperasi SAR

Tabel 6.1. Konsep Koperasi, Bisnis dan Jaringan pada Koperasi SAR

Parameter Koperasi Pertanian

Koperasi SAR

Prinsip Koperasi :

Collective action

Keanggotaan petani secara umum

Petani di kawasan sentra komoditi pertanian dengan luasan lahan atau jumlah petani layak bagi pengembangan bisnis pertanian(Economic of scale)

Keanggotaan Anggota pemilik saham dan konsumen koperasi

Anggota pemilik saham dan konsumen koperasi serta terlibat partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi

Prinsip Bisnis :

Perencanaan usaha/ Analisis Kelayakan

Tidak ada Ada

Pemilihan bisnis

Umumnya fokus pelayanan anggota

Agresif dan inovatif menangkap peluang usaha, misalnya peluang mengangkat pertanian anggota melalui kegiatan ekowisata karena area pertanian terdapat pada satu kawasan

Pemasaran dan Penentuan Harga

Koperasi menghimpun hasil produksi anggota dan menjual kepada mitra dengan harga disepakati

Koperasi melakukan pelatihan dan pendampingan kepada anggota untuk menghasilkan produksi sesuai standar sehingga mampu menjual dengan harga lebih tinggi

Prinsip Jaringan :

Pengembangan Kemitraan

belum bermitra dengan BUMDES karena tidak berbasis kawasan

Memiliki peluang kemitraan dengan BUMDES karena berbasis kawasan dan memiliki tujuan yang sama mengangkat kesejahteraan petani dan komoditi lokal

44



6.3. Skala Ekonomi dan Skop Bisnis

Konsep Koperasi SAR dentik dengan konsep

Agro-Ecological Zone (AEZ) atau Perwilayahan

Komoditas Unggulan yang juga mengarahkan suatu

kawasan tertentu untuk menghasilkan satu atau

beberapa jenis komoditas pertanian atau bahkan

industri unggulan. Koperasi SAR sebagai sebuah

collective action setidaknya harus mengarah pada

upaya meningkatkan bargaining position petani,

menganut prinsip economic of scale dan economic of

scope serta efisiensi dalam pengadaan. Oleh karena itu

sesuai dengan konsep utama Koperasi SAR maka

pemilihan jenis usaha utama yang dipilih berprinsip

pada economic need of the members dalam hal ini

adalah pemasaran hasil pertanian. Adapun untuk unit

usaha sekunder mengarah pada pengembangan unit

usaha agribisnis pendukung usaha anggota (Pengadaan

sarana produksi, simpan pinjam dan lainnya).

Contoh kasus pengembangan Koperasi SAR

dengan wilayah kerja Desa Srimulyo, Sukodono dan

Baturetno cukup tepat dengan beberapa alasan : 1)

ketiga wilayah tersebut adalah sentra kopi di

Kecamatan Dampit; 2) ketiga wilayah memiliki orbitrasi

cukup jauh dengan pusat ekonomi Kecamatan Dampit

(8-17 km dari ibukota kecamatan); 3) baru berdiri

koperasi produksi meliputi wilayah kerja di ketiga desa;

4) hal ini sesuai dengan prinsip economic of scale dan

economic of scope yang menjadi kunci utama

pengembangan Koperasi SAR.

6.4. Peran Mitra Bisnis

Mitra bisnis memiliki peran strategis dalam

pendirian koperasi. Tanpa adanya mitra bisnis Koperasi

SAR tidak berbeda dengan kumpulan petani seperti

Kelompok tani atau Gapoktan. Mengingat target utama

Koperasi SAR adalah mendorong usaha pemasaran

hasil pertanian anggota maka menemukenali mitra

bisnis yang mampu menyerap produk anggota menjadi

penting. Koperasi juga harus siap jika melakukan

pelatihan dan pendampingan kepada anggota maupun

menciptakan nilai tambah produk sesuai permintaan

pasar. Disisi lain Koperasi diharapkan mampu memiliki

kemampuan daya tawar yang baik kepada mitra dalam

rangka mendapatkan harga penjualan yang lebih baik

sesuai dengan tujuan pemasaran bersama yaitu

penjualan produk secara optimal dan harga yang lebih

baik.

Pada Kasus Koperasi SAR Sridonoretno Makmur

Bersama di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang,

membangun kemitraan bisnis dilakukan dengan

pemilik kafe di tingkat lokal hingga Surabaya, Solo,

Yogyakarta, hingga Jakarta. Kontrak kerja dibuat setiap

tahun antara Koperasi dan mitra untuk menentukan

harga dan jumlah penjualan kopi. Di tingkat petani,

46



koperasi melakukan pelatihan “petik merah”, Koperasi

memfasilitasi sortasi, grading dan pengemasan di

setiap UPH (unit pengolah hasil) guna mendapatkan

kualitas biji kopi yang diproduksi sesuai standar.

6.5. Model Konseptual Koperasi SAR

Pembentukan KOPERASI SAR sejalan pula

dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait rencana

pengembangan koperasi berbasis ketahanan pangan.

Direncanakan ada 65 kluster koperasi yang akan

dikembangkan di seluruh Indonesia. Perbedaannya

terletak adanya upaya konsolidasi lahan pertanian di

setiap kluster koperasi. Berdasrkan rencana

pemerintah masing-masing kluster mengelola skala

lahan 5.000 hektar untuk ketahanan pangan. Saat ini,

terdapat empat percontohan yakni di Sukabumi,

Purwokerto, Lumajang dan Lampung. Program kluster

pertanian tersebut akan mengembangkan tujuh

komoditas utama dan unggulan dalam ketahanan

pangan. Di antaranya, beras, cabe, bawang merah,

tebu, kedelai, jagung, dan sapi.

Lagi-lagi pendekatan top down atau berbasis

program dalam hal ini. Adapun koperasi SAR

seharusnya muncul dengan pendekatan koperasi

berbasis anggota. Secara konseptual Gamabaran

koperasi SAR seperti dapat dilihat pada Gambar 6.3.

Dukungan Lembaga Eksternal

Gambar 6.3. Konsep Koperasi SAR

Prinsip Koperasi dilihat dari keanggotaan

merupakan petani di sentra produksi pertanian dapat

meliputi beberapa desa atau kecamatan. Prinsip Bisnis

ditinjukkan dari koperasi yang agresif menangkap

peluang usaha pemasaran produk serta usaha

sekunder seperti penyediaan sarana produksi

pertanian dan bahan pangan pokok rumah tangga.

Prinsip Jaringan dapat dilihat dari ke agresifan koperasi

dalam menagkap peluang kemitraan termasuk dengan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

48



6.2. Sinergi BUMDes dan Koperasi SAR

BUMDes dan koperasi sama mazhabnya, yakni

ekonomi sosial. Merupakan model tata milik, kelola,

serta distribusi yang diselenggarakan oleh, dari, dan

untuk komunitas. Medan gravitasinya adalah

demokrasi dengan komunitas sebagai pusat

gravitasinya (Putra, 2017). Oleh karena itu baik Bumdes

maupun Koperasi dapat bersinergi untuk saling

melengkapi dalam mencapai tujuan yang sama yaitu

kesejahteraan masyarakat. Kemitraan Koperasi dan

BUMDes sudah mulai banyak. Ada beberapa tipologi

kemitraan Bumdes dan Koperasi seperti dapat dilihat

pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Tipologi Kemitraan Koperasi-BUMDES

Tipologi Pola Kemitraan Contoh

Pembia-yaan/ Finansial

Meliputi bidang keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui silang pinjam dan pengelolaan resiko

BUMDes Desa Bengle, Kec. Majalaya, membentuk Koperasi Warga per RW untuk menangkal “Bank Emok/rentenir”. Dukungan pendanaan berupa Rp 25 juta/Koperasi BUMDes Desa Pledo Kecamatan Witihama, Kab. Flores Timur

Bisnis Sosial/ Serving

Konsultasi manajemen, pendidikan dan pelatihan,

BUMDes dan KUD Tani Subur Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada

Tipologi Pola Kemitraan Contoh

pengadaan sarana usaha

Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah usaha Ternak ayam petelur

Bisnis Pemasar-an/ Marketing

Pengembangan unit bisnis seperti jasa pemasaran produk anggota koperasi

Induk Usaha Bersama/ Holding

Induk dari usaha-usaha bersama seperti halnya pada desa Wisata

PT. Brayan Bumi Banyumas BUMDes bersama beberapa desa, pelayanan jasa keuangan, angkutan, pertanian, pedagangan, konstruksi

Gambar 6.4. Bentuk Kemitraan Koperasi dan BUMDes

50



Rangkuman

✓ Ada enam harapan dari kegiatan collective action yang

dilakukan petani yaitu petani memiliki posisi tawar di

pasar input dan output; adanya peningkatan nilai

tambah produk; skala dan caukupan usaha menjadi

lebih efisien; akses terhadap permodalan meningkat;

membuka peluang kemitraan

✓ Koperasi SAR adalah pusat pertumbuhan komoditas

pertanian dalam suatu kawasan pertanian sebagai

media pembangunan pertanian yang di dalamnya

terdapat satu kawasan tertentu yang dimiliki oleh

sebagian besar petani yang bermukim di satu desa atau

lebih, dan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup

(Hutagaol et al, 2017).

✓ Koperasi SAR menjadi jawaban transformasi pertanian

dari pola produksi dan cara berpikir agraris-subsisten

menuju pada cara berpikir ekonomis yang industrialis-

progresif.

✓ Koperasi Sentra Agribisnis Rakyat (SAR) menerapkan

Tiga Prinsip Dasar (Triple Basic Principles) yaitu Prinsip

Koperasi (PK), Prinsip Bisnis (PB) dan Prinsip Jaringan

(PJ).

✓ BUMDes maupun Koperasi dapat bersinergi untuk

saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang sama

yaitu kesejahteraan masyarakat.

07.

Daftar Pustaka

1. Assis, K., Nurrul Azzah, Z& Mohammad Amizi. 2014.

Relationship Between Socioeconomic Factors, Income

And Productivity Of Farmers : A Case Study On

Pineapple Farmers. International Journal of Research

in Humanities, Arts and Literature. 1(2). Pp 67-78.

2. Adi U Prajogo. 2014. Manajemen dan Kinerja

Pembangunan Pertanian : Reformasi Kebijakan

Penciptaan Nilai Tambah Produk Pertanian

Indonesia.Litbang Kementerian Pertanian. Jakarta. Hal

303-316.

3. Djohan,D & Krisnamurthi,B. 2000. Membangun

Koperasi Pertanian Berbasis Anggota, LSP2I bekerja

sama dengan INKOPDIT dan YAPPIKA, Jakarta.

4. Hutagaol Manuntun Parulian, Purnamadewi Yeti Lis,

Firdaus Muhammad. 2017. Laporan Penelitian Tahun

Pertama : Kajian Pengembangan Daerah Bidang

Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten

Malang. LPPM IPB. Bogor. 184 halaman.

5. Hutagaol Manuntun Parulian, Purnamadewi Yeti Lis,

Firdaus Muhammad. 2019. Laporan Penelitian Tahun

Ketiga : Kajian Pengembangan Daerah Bidang

Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

52



Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten

Malang. LPPM IPB. Bogor. 59 halaman.

6. Satriawan Bondan dan Oktavianti Henny. 2012. Upaya

Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan

ModelTindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian.

Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 13: (1). Hal : 96-

112.

7. Syahyuti. 2017. Koperasi Pertanian untuk Kedaulatan

Pangan. http://websyahyuti.blogspot.com/2017/02

/koperasi-pertanian-untuk-kedaulatan.html. Diakses

Diakses pada 28 Oktober 2017.

8. Tatuh, Jen, 1997. Menggalang Sinergi Agribisnis: Suatu

Tinjauan Institusional. Makalah disajikan dalam

semiloka “Pembangunan Agroindustri” oleh PERHEPI

Sulawesi Utara, 24-25 Pebruari 1997.

9. Widjayani Susi dan Hidayati Siti Noor. 2014.

Membangun Koperasi Pertanian Berbasis anggota di

era globalisasi. Jurnal Maksipreneur. Vol 4 (1). Hal 98-

115.

10. Zakaria Wan Abbas . 2008. Penguatan Kesejahteraan

Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani. Bahan

Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian

dan Perdesaan : Tantangan dan Peluang bagi

Peningkatan Kesejahteraan Petani. Pusat Analisis

Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen

Pertanian. Jakarta

http://websyahyuti.blogspot.com/2017/02%20/koperasi-pertanian-untuk-kedaulatan.html

http://websyahyuti.blogspot.com/2017/02%20/koperasi-pertanian-untuk-kedaulatan.html

08.

Profil Penulis

Prof. Dr. Manuntun Parulian Hutagaol, MS. Lahir di Sigumpar (Kab. Tobasa) 4 September 1957. Merupakan Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Menempuh pendidikan S1 dan S2 di bidang ekonomi pertanian IPB. S3 bidang Pembangunan Pertanian/Pedesaan di University of Quensland Australia. Publikasinya antara Iain : 1) Suatu Refleksi Kritis Kesenjangan Ekonomi Nasional, Mimbar Sosek (1996); The Strategy of National Poverty Eradication, UNESCAP-CAPSA (2004); Analisis Daya Saing Susu Murni Produksi Koperasi dan Formulasi Kebijakan Peningkatan Daya Saingnya di Pasar dalam Negeri : Studi Kasus pada Koperasi Susu di Provinsi Jawa Barat, Jurnal Ekonomi (2011); Best Practices for Sustainable Models of Pro-Poor Rural Financial Services in Indonesia (2016); Kajian Kajian Pengembangan Daerah Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Malang (2017-2019).

Manuntun Parulian Hutagaol

54



Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc.Agr. Lahir di Ciamis, 18 Oktober 1964. Saat ini Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Menempuh pendidikan S1 bidang Sosial Ekonomi Pertanian IPB, S2 Bidang Tropical Agriculture Rural Development di Georg-August University, German, S3 bidang Ekonomi Pertanian (Regional Development) IPB. Publikasinya antara lain : Dampak Perubahan Produktivitas Sektoral Berbasis Investasi Terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah dan Kondisi Makroekonomi di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Agribisnis MB-IPB (2010); The Impact of Agricultural Investment on Household Income, Sectoral and Regional Economy in Indonesia, The 23rd Pacipic Conference of RSAI & The 4th IRSA Institute (2013); Peranan Koperasi dalam Efiesiensi Teknis Produksi Sapi Perah di Jawa B)arat, Jurnal Manajemen dan Agribisnis (2015); Kajian Kajian Pengembangan Daerah Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Malang (2017-2019).

Yeti Lis

Purnamadewi

Dr. Ir. Dahri Tanjung, MSi. Padangsidimpuan, Sumatera Utara, 19 April 1963. Dosen Sekolah Vokasi IPB Program Studi Manajemen Agribisnis. Pendidikan S1, S2, dan S3 bidang Ekonomi Pertanian IPB. Publikasi Evaluasi Pasar Finansial Pedesaan Jabar, Sumbar, dan Bali. JICA (2002); Study on The Impact of Macroeconomic Policies Toward The Poverty Reduction in Indonesia at 9 Province, JICA (2003); Penyusunan Konsep Pendirian Bank Usaha Mikro dan Kecil (2010); Kajian Kajian Pengembangan Daerah Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Malang (2017-2019).

Yulia Puspadewi Wulandari, SP. Lahir Bogor 13 Juli 1979. Peneliti Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB. Pendidikan S1 program studi Agronomi. Publikasi Model of Community Border Empowerment Toward Independent Community, CARE IPB (2013); Model of Conflict Resolution by Food Sovereignty and Empowerment Approach in Timika - Papua Province, CARE IPB (2015); Empowerment Model Food Security Assessment in the Inter-State Border Region, JIPI (2018)

Yulia Puspadewi Wulandari

56



Nurul Inayah

BERSAMA KOPERASI SENTRA AGRIBISNIS RAKYAT (SAR) …

Documents

Transcript of BERSAMA KOPERASI SENTRA AGRIBISNIS RAKYAT (SAR) …